Menu

Dark Mode
Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

Opini

Menanti Tuah Purbaya

Avatarbadge-check


					Menteri Keuangan, Purbaya (Foto: bloombergtechnoz.com) Perbesar

Menteri Keuangan, Purbaya (Foto: bloombergtechnoz.com)

Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Indonesia hari ini dianalogikan “semua masalah ada disini”. Negara salah urus, begitulah tepatnya melihat Indonesia yang dari hari ke hari.

Alih-alih mampu mengurai benang kusut bernegara, justru benang tersebut semakin melilit semua aspek kehidupan. Kebijakan strategis yang diambil mulai dari tingkat daerah hingga pusat, selalu berdampak semakin mempersulit rakyat kecil.

Lantas untuk siapa para petinggi negeri bekerja, kemudian untuk apa rakyat harus membayar pajak yang selalu naik. Penegakan hukum yang sejatinya mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, justru malah dijadikan komoditi dagangan oleh aparat hukum.

Akibatnya hanya orang kaya, oligarki dan pejabat yang menikmati keadilan, sementara rakyat tenggelam diterjang undang-undang.

Di tengah fenomena Indonesia yang carut marut, muncul sosok Menteri Keuangan Purbaya yang memiliki keinginan besar untuk mengurai benang kusut tata kelola negara khususnya di sektor keuangan negara.

Dengan gaya yang apa adanya, ceplas ceplos dan blak blakan, mudah dicerna oleh public dalam melihat, kebobrokan berbagai institusi negara dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai pemicu maraknya korupsi di negeri ini.

Nampaknya tidak ada yang keliru dengan gaya Purbaya yang ceplas ceplos, karena tidak ada narasi yang santun, untuk membuka tabir kebobrokan para penyelenggara negara yang sudah sangat parah.

Bukan Indonesia namanya, jika upaya yang berlandaskan kebenaran, selalu dijadikan musuh bersama, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak beretika. Hal ini menandakan Indonesia lebih banyak di huni oleh pejabat bejat dibanding pejabat yang bermartabat.

Sepak terjang Purbaya, untuk mengurai benang kusut, tata kelola keuangan negara sebagai sumber korupsi, mulai mendapat tantangan dan hambatan dari para koleganya di legislatif maupun eksekutif.

Purbaya mulai menuai tudingan dari kalangan elite negara, ada yang menuding Purbaya terlalu ikut campur urusan kementerian lain, sementara Purbaya juga dituding kata-katanya tidak etis atau sekedar pencitraan, bahkan terlihat getur beberapa Menteri kabinet merah putih mulai menjauh dari Purbaya.

Mengapa ketika narasi kebenaran diangkat dan keluar dari sosok pejabat negara, selalu disikapi dengan nada nyinyir dan memberi kesan aneh, bahkan dengan teori-teori ngejelimet para pengamat menyikapi Purbaya sebagai sosok kontroversial.

Nampaknya bangsa ini terjangkit virus “gamang”, tidak peka membedakan kebenaran dan ketidak benaran. Bahkan bangsa ini menderita rabun kebenaran, karena selalu sulit melihat kebenaran, tetapi mudah sekali ketika menerima kebohongan.

Kadang sikap kritis selalu dipandang sebagai rasional dan intelektual, pada gilirannya kita tidak mampu menempatkan daya kritis secara proporsional. Dalam konteks sosok Purbaya yang mulai berani mendobrak tradisi buruk tata kelola keuangan negara sebagai pemicu maraknya korupsi, justru menuai kritik destruktif.

Apakah ini sebagai fenomena sebuah bangsa yang mengedepankan slogan “kalau semua orang sudah jadi anjing, apakah kita masih berani tetap menjadi manusia”.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

Berita Terbaru

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

3 May 2026 - 19:19 WIB

Ilustrasi tagar.

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba

Sudah Saatnya Mengganti Menteri Kesehatan

20 February 2026 - 18:23 WIB

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen
Populer Berita Opini