Panglima TNI Jalankan Perintah Presiden Bentuk Angkatan Siber

Jakarta, Indonesiawatch.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan akan membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengakui pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Angkatan Siber di institusi TNI.

“Saya sudah diperintah Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Agus mengatakan TNI sudah memiliki satuan siber. Menurutnya, satuan tersebut sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia. TNI baru berencana membuat pusat siber di markas besar (Mabes) TNI dan juga setiap matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Menurutnya, rekrutmen personelnya berasal dari lulusan SMA hingga universitas. Agus menyebut, satuan siber tersebut bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi personel sipil. Selain itu, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.

Berkali-kali Firli Mangkir & Tidak Ditahan, MAKI: Penyidik Tidak Profesional

Redaksi

1 hour

“Memang kalau [kesatuan] siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya,” ujar Agus.

Meski demikian, Panglima TNI mengaku belum melakukan pembicaraan khusus dengan DPR RI, karena kehadirannya di DPR pada Selasa lalu (3/9) hanya membahas soal anggaran pertahanan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mendukung pembentukan Angkatan Siber atau matra keempat untuk TNI. Menurutnya, kehadiran Angkatan Siber positif untuk memperkuat pertahanan TNI menghadapi dinamika ancaman yang berasal dari perang udara atau serangan informasi.

Bencana Beruntun Longsor & Banjir di Deli Serdang Sumut, Ada Korban Jiwa

Redaksi

30/11/2024

Hinsa menyebut, keberadaan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI tidak bertabrakan dengan fungsi BSSN. Hal itu disebabkan karena masing-masing memiliki tugas, pokok, dan fungsinya sendiri.

“Prinsipnya, BSSN sama-lah, kita mendukung kebijakan pemerintah,” kata Hinsa Siburian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9).

Dirinya menilai gagasan tersebut ideal karena untuk menjawab tantangan yang ada saat ini. Menurutnya, di dunia internasional, tantangan di bidang siber menjadi perbincangan serius di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi yang terus berkembang.

“Tantangan itu kan berkembang terus, harus kita bisa mampu adaptif menyesuaikannya dengan perkembangan,” kata Hinsa.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik rencana pembentukan matra keempat TNI atau Angkatan Siber. Terlebih tugas pokok dan fungsinya tidak akan bertabrakan dengan unit siber dari instansi lainnya.

“Bahkan, keberadaannya kelak akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait dengan setiap kondisi keamanan siber yang sedang terjadi,” kata Pratama dalam keterangannya dilansir Antara.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu mengatakan, masing-masing instansi dapat menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan tupoksi setiap instansi. “Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini adalah penguatan koordinasi secara paralel dengan pemangku kepentingan bidang siber yang lainnya,” ucap Pratama.

Dengan demikian, masing-masing institusi dan lembaga siber saling bersinergi dan menguatkan untuk menghadapi tantangan keamanan siber di Tanah Air yang tidak ringan. Pratama mengungkap, Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa unit siber dari instansi yang memiliki perhatian di dunia siber seperti BIN, Polri, BSSN, dan Kominfo.

Namun, dirinya menilai instansi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda dan tidak ada yang betul-betul fokus pada pertahanan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan perang siber pihak lain. Dengan pembentukan matra keempat TNI, lanjut Pratama, ada instansi yang betul-betul memiliki kewaspadaan penuh terhadap percobaan serangan siber dari pihak lain.

[red]