Mengkaji Penyediaan Tiga Juta Rumah Program Unggulan Prabowo HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN MA Tunggu Surat Kejagung soal Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Rakernas Kejaksaan Soroti Pemulihan Aset BLBI Puluhan Triliun Kejagung Sita Uang Rp21 Miliar dari Hakim Rudi Suparmono Kejagung Tahan Hakim Rudi Suparmono

Daerah

Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah ‎Antisipasi Bencana Cuaca Ekstrem di Jobodetabek

Avatarbadge-check


					Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Jabodetabek di Kemenko PMK. (Indonesiawatch.id/Dok. BNPB) Perbesar

Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Jabodetabek di Kemenko PMK. (Indonesiawatch.id/Dok. BNPB)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah ‎untuk mengantisipasi sejumlah ancaman bencana akibat hidrometeorologi basah atau cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek.

‎“Pemerintah akan berupaya melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi,” ujar Pratikno, Menko PMK dalam keterangan diterima pada Rabu, (11/12).

Baca juga:
Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian Terpusat di Sukabumi

Salah satunya, lanjut dia dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Jabodetabek di Kemenko PMK, Jakarta, yakni akan terus melakukan modifikasi cuaca oleh BNPB dan BMKG.

“Modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadaka, tidak mungkin tapi mengurangi,” ujarnya.

Ia mengingatkan petugas teknis di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apel siaga harus terus dilakukan untuk memastikan kesiapan para personel.

“Jangan sampai lengah. Apel siaga akan terus dilakukan secara rutin. Dalam minggu [pekan] ini akan dibentuk posko bersama, pihak-pihak terkait di BNPB agar mudah dimonitor dari waktu ke waktu,” katanya.

Pratikno berharap, dari sejumlah langkah yang telah diupayakan tersebut dapat meminimalisir dampak yang akan datang.

“Seandainya banjir tidak terhindarkan, kita siap siaga untuk merespons cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat yang berlangsung pada Selasa tersebut, (10/12), menyampaikan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi curah hujan yang turun.

“OMC ini sangat bagus, sangat efektif meskipun bukan satu-satunya cara mengungrangi bencana yang datang,” katanya.

Ia menyatakan BNPB siap melakukan OMC jika ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang memintanya dengan adanya status darurat.

‎“Kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrem, yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan,” ujarnya.

Suharyanto mengungkapkan, ‎pihaknya telah melakukan OMC di Jakarta untuk mengurangi curah hujan. Pihaknya siap kembali melaksanakan jika dinilai masih kurang dan adanya prediksi banjir.

“Ancaman banjirnya diprediksi bisa datang dan diperlukan OMC terbang malam, silakan,” ujarnya.

Lebih lanjut Suharyanto menyapaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah menetapkan siaga darurat. “Nanti di titik-titik mana berdasarkan perkiraan dan rekomendasi BMKG, kita akan adakan OMC secara masif,” kataya.

Selain itu, BNPB akan memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan, khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir.

“BNPB siap memberikan penebalan logistik dan pralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan,” kata Suharyanto.

Khusus untuk Provinsi Jabar, BNPB telah meberikan dukungan tersebut beberapa waktu lalu. Namun demikian, BNPB tetap akan memberikan kembali jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.

“Kemarin sudah dilaksanakan [pemberian bantuan] di Jawa Barat, kabupaten/kota di Jawa Barat sudah ditebalkan, baik anggaran dan logistik peralatanya,” katanya.

“Mungkin ada yang belum terdukung, silakan masing-masing evaluasi kondisi logistik peralatannya dan dalam kesempatan pertama bisa mengajukan [ke BNPB],” tuturnya.

Upaya berikutnya adalah dengan melakukan apel kesiapsiagaan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apel ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sarana dan prasarana serta kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.

“Segera laksanakan apel kesiapsiagaan, di beberapa wilayah sudah, Jakarta, Jawa Barat, Banten, yang belum segera laksanakan. Untuk aktifkan kembali sarana prasarana dan personel dalam rangka mengatasi kemungkinan banjir besar,” katanya.

Selanjutnya, Kepala BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan agar segera bergabung dalam Posko yang ada di BNPB guna berkoordinasi dalam penanganan secara bersama-sama yang lebih efektif.

“BNPB mempunyai sarana yang cukup lengkap untuk monitor perkembangan situasi bencana, masing-masing kementerian lembaga terkait mengirimkan personelnya,” kata dia.

“Kami akan bersurat, personelnya duduk bersama di BNPB supaya setiap adanya perkembangan terkait bencana kita bisa secara cepat dan efektif meresponsnya,” ujar dia.‎

[red]

Berita Terbaru

HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN

15 January 2025 - 18:33 WIB

Ilustrasi TKDN Hulu Migas.

MA Tunggu Surat Kejagung soal Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono

15 January 2025 - 15:39 WIB

Kejagung menahan hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Rakernas Kejaksaan Soroti Pemulihan Aset BLBI Puluhan Triliun

15 January 2025 - 12:30 WIB

Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Kejaksaan RI 2025. Salah satu yang disorot dalam rakernas ini adalah pemulihan aset BLBI. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Kejagung Sita Uang Rp21 Miliar dari Hakim Rudi Suparmono

15 January 2025 - 07:42 WIB

Kejagung menyita uang sekitar Rp21 miliar dari hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Kejagung Tahan Hakim Rudi Suparmono

15 January 2025 - 07:27 WIB

Kejagung menahan hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)
Populer Berita Hukum