Jakarta, Indonesiawatch.id – Kasus pemerkosaan terhadap dua remaja putri di Purworejo, Jawa Tengah yang dilakukan 13 pria tetangga mereka menggemparkan publik. Diketahui, publik dikejutkan dengan kasus pemerkosaan terhadap kakak dan adik perempuan berinisial DSA (15) dan KSH (17) di Kabupaten Purworejo.
Keduanya diperkosa oleh 13 pria tetangganya sepanjang 2023 dalam kurun waktu dan kondisi yang berbeda-beda. DSA hamil dan kini telah melahirkan buntut rangkaian pemerkosaan tersebut. Kasus tersebut sempat tidak ditangani oleh Polres Purworejo karena keluarga korban dan pelaku menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan difasilitasi pemerintah desa setempat.
Setelah viral, Polda Jateng kemudian mengambil alih kasus tersebut dan polisi kini telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi namun belum menetapkan tersangka. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti lambatnya penanganan kasus dan mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas.
Selly mengingatkan ketegasan penegakan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. “Kami mendorong agar pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dimaksimalkan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sempat tertundanya penanganan kasus di Purworejo ini menjadi momen perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia,” kata Selly Andriany Gantina dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 4 November 2024.
Selly menegaskan, pihak kepolisian harus menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menangani kasus pemerkosaan dua kakak beradik tersebut. “Jadi penerapan UU Perlindungan Anak saja tidak cukup. Polisi harus menerapkan UU TPKS agar hukuman bagi pelaku lebih maksimal karena apa yang mereka perbuat sangat biadab,” tegasnya.
Dirinya mengurai, berdasarkan keterangan korban, para pelaku mencekoki mereka dengan miras saat menjalankan aksinya. Korban juga diseret, dianiaya, dan dipaksa melakukan persetubuhan.
Korban awalnya takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena pelaku mengancam akan menyebarkan video persetubuhan mereka. Selain itu, korban juga mengaku pernah disekap selama beberapa hari saat diperkosa, hingga dijual oleh pelaku ke pria hidung belang.
Politisi PDIP ini menyoroti bagaimana korban menyatakan dipaksa menikah siri dengan salah satu pelaku. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS diatur adanya ancaman hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memaksa korban kekerasan seksual menikah dengan pelaku.
“Kita sangat sesalkan adanya pemaksaan pernikahan korban dengan pelaku. Ini bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan UU TPKS,” pungkas Selly.
[red]
