Pengangkangan Etika di Era Reformasi Lebih Vulgar Dibanding Orde Baru

Jakarta, Indonesiawatch.id – Persoalan etika menjadi pembicaraan di berbagai forum dan level sosial, ketika pada penyelenggaraan Pemilu 2024, adab petinggi negara mensiasati aturan hukum demi melanggengkan kekuasaannya dan memaksakan keluarganya memperoleh jabatan di pemerintahan.

Menurut Mahfud MD, etika adalah melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum. Oleh sebab itu, etika stratanya lebih tinggi dari hukum, mengingat etika bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersifat universal.

Baca juga:
Kaesang dan Jet Pribadi, Dimana Letak Moral dan Etika Anak Presiden

Era Reformasi belum memberikan teladan dalam kehidupan berbangsa bernegara, ketika para petinggi negara mengeksploitasi hukum, untuk menutupi kesalahannya. Jika kita amati perjalanan kekuasaan negara, sepanjang era orde baru yang dianggap sebagai era dimana etika bernegara, hanya sebagai kosmetika moral.

Kemudian hadirnya era reformasi sebagai koreksi era orde baru, kenyataannya justru kontradiktif dari semangat reformasi. Di era reformasi terjadi pengangkangan terhadap etika, jauh lebih vulgar dibanding orde baru.

Marak TPPO, Wemenkum Prof Eddy‎: Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Kian Berat

Redaksi

34 minutes

Pemimpin Negara tak sungkan melakukan kebohongan di hadapan rakyat. Diantaranya tentang prestasi pembangunan infrastruktur yang ternyata dibangun dari utang. Pertumbuhan ekonomi juga ternyata belum menyentuh kesejahteraan rakyat.

Kemudian, munculnya pembangun opini perpanjangan jabatan Presiden. Belum lagi, gaya hidup pejabat negara yang gemar flexing dan maraknya pembentukan undang-undang yang mengancam hajat hidup rakyat.

Nawacita sebagai trademark kekuasaan era reformasi, ujungnya berakhir menjadi dukacita. Ada upaya mensiasati konstitusi melalui tangan MK, hanya untuk membuka peluang keikut sertaan anak Presiden mencalonkan diri sebagai Cawapres.

Pak Bahlil, Masalah Impor Minyak Tidak Tergantung Beroperasinya RDMP Balikpapan

Redaksi

3 hours

Berbagai aturan Pemilu yang justru menjegal tumbuhnya demokrasi sebagai pilar utama reformasi. Rapuhnya etika para pejabat negara dalam menjalankan kewajibannya, sesungguhnya memiliki potensi kerawanan terhadap harkat martabat bangsa dan negara. Serta melemahnya perekat semangat persatuan yang menjadi modal dasar bangunan kedaulatan negara.

Baca juga:
Ketika Konstitusi Diingkari oleh Penyelenggara Negara Sendiri

Kita memiliki pengalaman sejarah kelabu, dalam setiap perubahan fundamental kehidupan politik nasional, melalui people power. Faktor pemicu fenomena people power, hilangnya keteladanan etika dan moral dari pemimpin Negara, mengakibatkan rakyat selaku pemilik kedaulatan, merasa perlu memaksa untuk mengakhiri kekuasaan Negara yang tidak memperoleh kepercayaan publik, demi keberlangsungan hidup bangsa dan Negara.

Mencermati peran strategis dan pentingnya etika berbangsa bernegara , telah mendorong Lembaga Legislatif menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vi/Mpr/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Oleh sebab itu, pemimpin Negara dan para pemangku kebijakan Negara, wajib menjadi teladan dalam mengimplementasikan pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat bangsa, jika ingin melihat Indonesia tidak tinggal sejarah dimasa depan.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen