Mengkaji Penyediaan Tiga Juta Rumah Program Unggulan Prabowo HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN MA Tunggu Surat Kejagung soal Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Rakernas Kejaksaan Soroti Pemulihan Aset BLBI Puluhan Triliun Kejagung Sita Uang Rp21 Miliar dari Hakim Rudi Suparmono Kejagung Tahan Hakim Rudi Suparmono

Ekonomi

PPN Vietnam Turun dari 10% ke 8%, Indonesia Sebaliknya

Avatarbadge-check


					Ilustrasi pajak PPN 12%. Perbesar

Ilustrasi pajak PPN 12%.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Negara tetangga di Asia Tenggara, Vietnam baru saja mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen. Kebijakan perpanjangan pengurangan tarif PPN di Vietnam itu berlaku sampai dengan Juni tahun 2025.

Berkebalikan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia justru akan menaikkan PPN dari 11% ke 12% di tahun 2025.

Baca juga:
Kenaikan PPN 12% Serampangan, Kepercayaan Rakyat terhadap Pengelolaan Uang Negara Bisa Luntur

Pengurangan PPN di Vietnam tidak berlaku untuk barang dan jasa di sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Perpanjangan pengurangan tarif PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa.

Kementerian Keuangan Vietnam sendiri sadar bahwa pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (setara 1,028 miliar dollar AS) pada paruh pertama tahun 2025.

Meski demikian, kebijakan tersebut dapat membantu mendorong peningkatan produksi dan bisnis pelaku usaha. Yang pada akhirnya akan menciptakan pendapatan untuk negara melalui pajak lainnya.

Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung peningkatan aktivitas produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi pascapandemi Covid-19. Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong Vietnam, yang membantu mempercepat konsumsi domestik.

Sebagai informasi, pengurangan PPN hingga Juni 2025 itu merupakan perpanjangan dari pengurangan PPN yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam sejak awal tahun 2022.Pengurangan tarif PPN ini sudah diperpanjang sekali. Artinya, ini adalah perpanjangan penurunan PPN untuk kedua kalinya.

[red]

Berita Terbaru

HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN

15 January 2025 - 18:33 WIB

Ilustrasi TKDN Hulu Migas.

MA Tunggu Surat Kejagung soal Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono

15 January 2025 - 15:39 WIB

Kejagung menahan hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Rakernas Kejaksaan Soroti Pemulihan Aset BLBI Puluhan Triliun

15 January 2025 - 12:30 WIB

Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Kejaksaan RI 2025. Salah satu yang disorot dalam rakernas ini adalah pemulihan aset BLBI. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Kejagung Sita Uang Rp21 Miliar dari Hakim Rudi Suparmono

15 January 2025 - 07:42 WIB

Kejagung menyita uang sekitar Rp21 miliar dari hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Kejagung Tahan Hakim Rudi Suparmono

15 January 2025 - 07:27 WIB

Kejagung menahan hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)
Populer Berita Hukum