Presiden Prabowo Tambah Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM

Jakarta, Indonesiawach.id – Presiden RI, Prabowo Subianto membentu direktorat jenderal baru di Kementerian ESDM, yang Bernama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM). Posisi ini akan dipimpin eselon 1, yaitu seorang direktur jenderal (Dirjen).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Aturan tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024 dan berlaku sejak diundangkan di hari yang sama.

Baca juga:
Kementerian ESDM Bantah Skema Power Whelling Sebagai Bentuk Liberalisasi

Dengan ini Kementerian ESDM memiliki 5 direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun fungsi Ditjen Gakkum ESDM diatur di dalam Pasal 25 Perpres 169/2024, yaitu:

Krikil dalam Sepatu Damai Aceh

Redaksi

6 hours

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapal hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
7. elaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

[red]