Menu ✖

Dark Mode
Disomasi Bahlil, Sri Radjasa Bantah Tuduhan dan Tegaskan Tak Akan Berhenti Bersuara Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara Dosen UPN Veteran Jakarta Latih Petani Depok Olah Rambut Jagung Jadi Kombucha MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan

Energi

Presiden Prabowo Tambah Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM

Avatarbadge-check


					Gedung Kementerian ESDM, Ilustrasi Seleksi Dirjen Minerba  (Dok. KESDM). Perbesar

Gedung Kementerian ESDM, Ilustrasi Seleksi Dirjen Minerba (Dok. KESDM).

Jakarta, Indonesiawach.id – Presiden RI, Prabowo Subianto membentu direktorat jenderal baru di Kementerian ESDM, yang Bernama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM). Posisi ini akan dipimpin eselon 1, yaitu seorang direktur jenderal (Dirjen).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Aturan tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024 dan berlaku sejak diundangkan di hari yang sama.

Baca juga:
Kementerian ESDM Bantah Skema Power Whelling Sebagai Bentuk Liberalisasi

Dengan ini Kementerian ESDM memiliki 5 direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun fungsi Ditjen Gakkum ESDM diatur di dalam Pasal 25 Perpres 169/2024, yaitu:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
  6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapal hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
  7. elaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

[red]

Berita Terbaru

Disomasi Bahlil, Sri Radjasa Bantah Tuduhan dan Tegaskan Tak Akan Berhenti Bersuara

11 November 2026 - 15:52 WIB

Bahlil Lahadalia & Kolonel Infanteri (Purn.) Sri Radjasa Chandra (Diolah)

Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara

29 October 2026 - 11:18 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis enam bulan penjara terhadap Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing dalam perkara pengisian ulang gas portabel. (Fot: Ist.)

MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla

29 October 2026 - 10:07 WIB

Founder Milenial Silampari Institut (MSI), Aqil Maulidan (Dok. Indonesiawatch.id)

Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan

24 October 2026 - 01:36 WIB

Ilustrasi para pengemudi ojek online.

Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian

4 September 2026 - 15:08 WIB

Tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional (Ist.)
Populer Berita Hukum