Menu

Dark Mode
Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

Opini

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Dengarkan Suara Rakyat

Avatarbadge-check


					Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, sepenggal kalimat keramat dalam naskah Proklamasi yang dibacakan bapak bangsa Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, menggema diseantero negeri.

Kalimat yang membuktikan bahwa kemerdekaan direbut oleh darah dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang tidak pernah berharap pamrih dan balas budi, sebagai imbalan dari pengorbanannya.

Rakyat yang mampu membuktikan kepada dunia sebagai bangsa pemenang dan tidak lekang oleh tantangan mesin perang penjajah. Bangsa yang didalam nadinya mengalir darah kesatria, karena mampu mendahulukan kepentingan negara diatas keuntungan pribadi.

Sejarah tidak mencatat sumbangsih anggota dewan yang terhormat, aparat hukum, apalagi para oligarki atau cukong. Tidak setetespun darah mereka jatuh keharibaan ibu pertiwi, sebagai tanda pengorbanan mereka.

Tetapi mengapa hari ini, mereka dengan congkak mengklaim paling berhak atas nasib rakyat. Mereka tanpa risih, saling cakar berebut limbah kekuasaan. Rakyat sekedar dijadikan alat pemuas syahwat kekuasaan mereka.

Rakyat yang setiap 5 tahun sekali didandani dijadikan jualan politik para juragan parpol, agar menutupi wajah bopeng demokrasi. Rakyat yang selalu dieksploitasi dengan dalih pajak, untuk menutupi kelemahan penguasa dalam tata kelola keuangan negara, akibat korupsi merajalela.

Rakyat yang kerapkali menjadi sasaran aparat hukum, dibrangus dengan dalih demi stabilitas nasional. Rakyat yang hari ini teronggok disudut gubuk kumuh, tak lagi berharap masa depan yang penting besok masih bisa makan.

Menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, memang banyak hal berubah, desa-desa menjadi kota kumuh yang diisi oleh rakyat kecil pengangguran, akibat lahan pertanian telah tergusur oleh industri milik para pemilik modal.

Rumah mewah dan pasar modern berdiri dengan angkuh diberbagai kota, tapi hanya dinikmati sebagian kecil orang kaya dan warga asing. Tata kelola pemerintahan dijalankan dengan manajemen modern, tapi ternyata hanya membuka peluang bagi pejabat untuk berlomba saling berebut uang rakyat.

Dalam mengisi kemerdekaan hanya satu yang tidak berubah, yaitu kemiskinan rakyat dan mahalnya harga keadilan.

Selama 80 tahun kemerdekaan bukan waktu yang sebentar, tetapi rakyat tetap bersabar, untuk dapat mencicipi sedikit saja manisnya rasa kemerdekaan.

Kepada yang mulia bapak Presiden Prabowo dan seluruh pemangku kekuasaan, sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa tangguh yang tidak lekang oleh kesewenang-wenangan oknum penegak hukum.

Tidak surut kebelakang walau selalu dieksploitasi oleh wakil rakyat, semata mata demi kepentingan partai politiknya. Tetap tegak berdiri walau haknya dijarah oleh para pejabat negara secara berjemaah.

Tetapi jangan pernah lupa, bahwa bangsa yang diajarkan budi pekerti dan etika bermasyarakat ini, memiliki sejarah kelam yang memerahkan persada ini, dengan darah para penghianat dan pejabat laknat.

Tidak ada satu kekuatan kekuasaan yang mampu menghadang amarah rakyat, karena semboyan yang menjadi pedoman rakyat kecil adalah “jika hidup tak lagi memiliki makna, maka mati adalah kewajiban mulia, demi menjaga marwah bangsa dan negara”

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

Berita Terbaru

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

3 May 2026 - 19:19 WIB

Ilustrasi tagar.

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba
Populer Berita Opini