Jakarta, Indonesiawatch.id – Kementerian Kesehatan hampir di banyak negara, diduduki oleh seorang menteri yang tidak memiliki latar belakang dokter. Karena kementerian mengemban fungsi managerial dan politis, dalam rangka reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, dan pemerataan fasilitas.
Tidak ada yang keliru, ketika di awal menempatkan Budi Gunadi Sadikin (bukan dokter) sebagai Menteri Kesehatan. Persoalannya kemudian muncul, dipicu oleh kualitas kepemimpinan Budi Gunadi yang lemah menjaga lingkungan kerja yang guyub.
Konflik antara Menteri Kesehatan dengan komunitas medis, terjadi meluas bahkan menjadi konsumsi media massa. Ketika sebanyak 372 guru besar kedokteran dari berbagai universitas (termasuk FKUI dan UNPAD) menyatakan mosi tidak percaya kepada Menkes pada Juni 2025.
Mereka menilai kebijakannya menurunkan mutu pendidikan dokter spesialis dan bersifat terlalu politis. Budi Sadikin juga menggunakan kekuasaannya, dengan modus mutasi sebagai bentuk hukuman kepada tenaga medis.
Kemudian kepemimpinan Budi Sadikin, terjadi sentralisasi kewenangan dengan mengeksploitasi UU Kesehatan (omnibuslaw). Diantaranya menghapus peran rekomendasi IDI dalam pengurusan izin praktik dan mengubah masa berlaku STR menjadi seumur hidup.
Langkah ini dianggap sebagai upaya pelemahan organisasi profesi. Pernyataan kontroversial Menteri Kesehatan juga berimbas kepada publik, ketika Menkes menyebut pria dengan ukuran celana jeans di atas 32-33 berisiko lebih cepat meninggal dunia karena obesitas,
Kemudian Menkes mengatakan orang dengan gaji Rp15 juta pasti lebih sehat dan pintar dibanding yang bergaji Rp5 juta, karena kesehatan dan kepintaran adalah syarat mendapat gaji besar.
Budi Gunadi juga membuat statemen politik dungu, saat presiden sudah dijabat oleh Prabowo, masih menyebut Jokowi adalah “bos” nya.
Kebijakan arogan dan kontroversial teranyar Menteri Kesehatan, adalah melakukan mutasi yang berujung pemecatan seorang dokter senior di RSCM Dr. Pipprim Basarah Yanuarso ke RS Fatmawati.
Dr Piprim adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dan mentor bagi calon dokter spesialis anak dan jantung. Mutasi Dr Pipprim sangat beraroma hukuman, mengingat selama ini Dr Piprim amat vokal memperjuangkan independensi kolegium dokter anak di Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI.
Kepala Divisi Kardiologi Anak RSCM, Mulyadi, mengatakan pelayanan intervensi jantung anak ikut terdampak imbas mutasi Piprim ke RSUP Fatmawati. Menteri Kesehatan Budi Sadikin, adalah produk legacy kepemimpinan Jokowi.
Loyalitasnya amat dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hal tersebut mengakibatkan kepentingan institusi yang disuarakan oleh komunitas media terabaikan. Sudah saatnya presiden Prabowo mereset ulang kabinet merah putih, untuk mendelete menteri-menteri abal-abal.
Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis
