Nampaknya Jamintel Reda Manthovani menerapkan standar ganda, ketika lelang pengadaan material khusus intelijen, meminta perlakuan khusus dengan alasan, menyangkut perangkat intelijen berklasifikasi rahasia.

Baca juga:
TTI Minta KPK Turun, Usut Kejanggalan Pengadaan Alat Intelijen Rp5,78 Triliun di Kejagung

Tapi ketika diminta tanggapannya, Jamintel selaku pembina intelijen di Kejagung dan memiliki otoritas atas seluruh material khusus intelijen, justru menyerahkan kepada Kapuspen untuk memberikan tanggapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, menanggapi soal pemberitaan dugaan markup pengadaan material khusus intelijen di Kejagung, bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur.

Harli menambahkan bahwa proses pengadaan barang yang dilaksanakan di Kejagung, telah ditinjau oleh wakil ketua komisi III DPR-RI Ahmad Sahroni, hal ini merupakan bukti akuntabilitas dan pengawasan proses pengadaan material khusus intelijen di Kejagung.

Tanggapan Kapuspen Harli Siregar di atas, justru semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan penyelewengan dalam lelang pengadaan matsus intel. DPR memang memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan, atas penggunaan APBN dan menilai apakah proyek tersebut sesuai DIPA.

Namun demikian, kewenangan untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara, dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN, adalah kewenangan BPK sesuai amanat UUD 1945. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Oleh sebab itu kunjungan dan statement komisi III DPR ahmad Sahroni, saat meninjau lelang pengadaan matsus intel di Kejagung, adalah statement politik, tidak bisa disejajarkan dengan statement auditor negara (BPK) maupun statement penegak hukum (KPK) yang memiliki legitimasi dihadapan hukum.

Di saat jajaran Kejagung sedang berbenah, demi memenuhi harapan rakyat Indonesia, Kejagung menjadi penjuru dibidang penegakan hukum, seyogyanya Jamintel Reda Manthovani bersikap kesatria dan bertanggung jawab untuk mengungkap tabir kecurigaan atas lelang pengadaan matsus intel, dengan nilai fantastic Rp 5, 78 Triliun.

Mungkin Badan Intelijen Negara sebagai punggawa intel di negeri ini, belum pernah membeli matsus intel sebesar Rp5,78 Triliun, dalam satu tahun anggaran.

[red]

The post Transparansi Jamintel Kejagung Diuji Dalam Dugaan Kasus Mark Up Pengadaan Alat Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.

Pertama, belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara pelayanan dan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu dalam daerah pabean, mekanisme pemberitahuan penetapan Barang Tertentu kepada Menteri Keuangan, serta pemeriksaan pabean terhadap Barang Tertentu sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan.

Baca juga:
Banyak Politisi Jadi Pimpinan BPK, MAKI Mau Gugat ke MK

Dengan belum ditetapkannya PMK sebagai peraturan pelaksanaan sampai dengan tahun 2023, belum terdapat instansi teknis terkait, yang menyampaikan penetapan Barang Tertentu yang perlu dilakukan pengawasan antar pulau.

“Akibatnya, terdapat peluang penyalahgunaan/penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau,” dikutip dari IHPS Semester 1 tahun 2024, (28/10).

Temuan kedua, pendokumentasian Kertas Kerja Audit (KKA) kepabeanan dan cukai tidak sesuai standar. Penyebabnya karena dokumen pendukung KKA tidak ditatausahakan Ditjen Bea dan Cukai, alias tidak lengkap.

Dasar pertimbangan penetapan tarif dan/atau nilai pabean juga tidak didokumentasikan secara tertib. Hal ini semakin diperparah dengan pedoman penyusunan dan penatausahaan KKA yang belum ditetapkan.

“Akibatnya, Laporan Hasil Audit (LHA) DJBC tidak dapat dievaluasi dan KKA tidak dapat dijadikan rujukan untuk audit berikutnya,” seperti dikutip dari sumber yang sama.

[red]

The post Ini Temuan BPK Atas Masalah di Ditjen Bea & Cukai appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Dadan Kusdiana membantah tudingan yang dilayangkan pelapor tentang proses tender proyek Cisem 2 ke KPK. Menurutnya, KESDM telah melaksanakan tender sesuai aturan.

“KESDM tentunya melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami menghormati respon dari Masyarakat,” klaimnya kepada Indonesiawatch.id, (12/07).

Proyek Pipa Cisem 2 Dilaporkan ke KPK

Dadan tidak tahu persis tentang pelaksanaan tender, meskipun pelaksana tender, yaitu Pokja 7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), ada di bawah tanggung jawabnya. Ketika dikonfirmasi mengenai alasan pelaksana meminta KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung, mengajukan penawaran kembali di luar sistem, Dadan tidak tahu.

Padahal dari laporan ke KPK, disebutkan bahwa tim pelaksana tender meminta lagi KSO PT Timas – Pratiwi Putri Sulung, agar mengirimkan penawaran melalui email dan tidak melalui kanal yang disediakan pelaksana. Sementara sebelumnya, pihak KSO Timas – Pratiwi sudah memasukkan penawaran ke sistem tender.

“Per sekarang saya tidak mengetahui secara detail. Menjaga independensi dari panitia pengadaan,” ujarnya.

Redaksi Indonesiawatch.id juga mengkonfirmasi tentang sanggahan yang diajukan salah satu peserta tender, yaitu PT PP (persero) tbk ke Kementerian ESDM. Perusahaan plat merah ini mengajukan sanggahan atas proses tender proyek pipa Cisem 2 pada 9 Juli kemarin.

Dadan, yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Migas ini, tidak mengetahui hasil sanggahan meskipun sudah dikirim pihak PT PP (persero) tbk 3 hari lalu. “Saya belum dapat laporannya (hasil sanggahan). Mungkin masih dibahas panitia,” katanya.

Di dalam Keputusan Menteri ESDM No 224.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang UKPBJ Di Lingkungan KESDM, tertulis bahwa UKPBJ harus melaporkan pelaksanaan tender ke Sekjen KESDM, melalui Biro Umum. Di aturan tadi, Sekjen Kementerian ESDM juga berperan menetapkan personel yang melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Kepala UKPBJ Kementerian ESDM saat ini yaitu Carlos Bona Sakti Manurung. UKPBJ, berdasarkan Kepmen ESDM No 224.K tersebut, merupakan struktur di bawah Biro Umum Sekretariat Jenderal KSDM. Dan Biro Umum ada di bawah Sekretaris Jenderal, yaitu Dadan Kusdiana.
[red]

The post Proyek Cisem Tahap 2 Dilaporkan ke KPK, Sekjen Kementerian ESDM: Tender Sudah Sesuai appeared first on INDONESIAWATCH.