Demokrasi sebagai jargon politik reformasi, nampaknya hanya menjadi kosmetika politik, agar para juragan politik tampil cantik, sebagai produk politik yang pro rakyat.

Baca juga:
10 Tahun Jokowi: Dipoles CIA, Lonjakan Utang dan Pengkhianat Demokrasi

Dibalik semua itu, sesungguhnya roda kekuasaan politik, digerakan oleh tangan-tangan pemegang kendali kekuasaan ekonomi yang bernama oligarki, dalam rangka merebut dominasi kekuasaan negara didalam genggamannya.

Pilpres 2024 sebagai produk demokrasi, walaupun sesungguhnya mengalami cacat demokrasi, telah dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan, dari para pengusaha besar berkarakter oligarki.

Misalnya seperti nama pengusaha Aburizal Bakrie, Hashim Djojohadikusumo, Erwin Aksa, dan Boy Thohir, Jusuf Hamka, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Puteri Kuswisnu Wardani. Bahkan Boy Thohir sesumbar sebagian besar penguasa ekonomi Indonesia berada di kubu Prabowo, termasuk group perusahaan besar Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, dan Adaro Group.

Dalam konteks ketatanegaraan, pemerintahan Prabowo dengan “Kabinet gemoy”, merupakan format koalisi besar tanpa oposisi, sesungguhnya adalah praktek pelembagaan oligarki berkedok koalisi.

Jika dihadapkan pada perilaku partai politik yang kerap kali hanya mengejar rente dan transaksional, akan seiring sejalan dengan tabiat oligarki yang profit oriented.

Terbentuknya pola relasi Presiden dan DPR yang sangat akomodatif, tidak saja mengakibatkan fungsi pengawasan di DPR menjadi lemah, tetapi Presiden disamping sebagai leader eksekutif, juga menjadi penguasa dominan atas partai politik di parlemen.

Fenomena single power di tangan Presiden dalam ketatanegaraan, merupakan tanda-tanda awal terjadinya bencana kehidupan berbangsa bernegara yang dipicu oleh munculnya rezim otoritarian.

Pada kenyataannya pemilu sebagai produk demokrasi, hanya akal-akalan politik dari juragan parpol dan oligarki. Demi memenuhi hasrat jahiliahnya menggerus hak rakyat dan merampok warisan anak cucu ibu pertiwi.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Oligarki, Potret Anak Haram Demokrasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kepentingan sektoral. Spesialis kekerasan non-negara, hadir dalam format dan perwujudan lokal seperti, ormas vigilante, geng, keamanan swasta, preman dan centeng.

Baca juga:
Premanisme Politik di Ujung Jabatan Jokowi

Selepas berakhirnya kekuasaan otoriter Suharto selama 32 tahun, hadir orde reformasi yang mengusung demokrasi, penerapan elektoral multi partai, Pemilu langsung presiden dan anggota legislatif. Di samping itu, peran militer surut dalam politik serta program desentralisasi.

Fenomena reformasi yang mengedepankan politik elektoral demokratis, justru menumbuhsuburkan kelompok preman, sebagai spesialis kekerasan non-pemerintah, menjual jasa layanan kekerasan kepada kliennya seperti partai politik, aktor politik dan oligarki serta pemangku kebijakan.

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mungkin iklim demokrasi akan tumbuh, di tengah budaya politik yang melegitimasi kekerasan untuk merebut maupun mempertahankan kekuasaan.

Kasus pembubaran paksa acara diskusi diaspora Indonesia, oleh sekelompok preman, adalah bentuk penggunaan spesialis kekerasan non-pemerintah, untuk meredam kekuatan oposisi, dalam rangka melanggengkan hegemoni kekuasaan politik maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, tidak sulit untuk mengungkap aktor intelektual dibalik aksi premanisme tersebut. Terlebih lagi tindakan aparat keamanan polisi yang mengabaikan standar operasional prosedur, terhadap para preman yang sudah terbukti melakukan tindak pidana perusakan dan pembubaran kegiatan legal.

Bahkan beberapa tayangan video, menunjukan adanya gestur yang mengisyaratkan kerjasama antara preman dan polisi.

Penggunaan agen kekerasan non-pemerintah oleh penyelenggaran negara dan oligarki, semata-mata demi melanggengkan kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini tidak saja mengkhianati tujuan reformasi dengan jargon demokrasi.

Pada kenyataannya adalah tindakan extra ordinarycrime yang berpotensi memicu konflik sosial yang mengancam stabilitas nasional serta merusak martabat bangsa Indonesia di fora internasional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Penggunaan Agen Kekerasan Non-States oleh Penyelenggara Negara adalah Extra Ordinarycrime appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pekik merdeka di tahun empat lima, telah melambungkan harga diri bangsa ini, untuk hidup berdampingan dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Romantika pekik merdeka, kini tersapu awan kelabu ketidakadilan.

Keadilan tinggal sepenggal kata tanpa makna dan tak pernah dapat diraih oleh rakyat kecil. Dalam sejarah perjuangan bangsa, tidak ada sedikitpun tercatat ada peran oligarki, konglomerat maupun penegak hukum. Kemerdekaan direbut dengan darah rakyat.

Lalu mengapa hari ini rakyat pemberi sumbangsih terbesar terhadap berdirinya Indonesia sebagai negara berdaulat, terus disisihkan secara politik, ekonomi dan hukum? Kita tidak perlu lagi berbasa basi atau takut untuk menuding biang kerok dari carut marutnya negara ini adalah para penyelenggara negara yang berprilaku bagai monster terhadap rakyatnya.

Semangat nasionalisme dan gotong royong serta kesetiakawanan sosial, telah tergerus oleh prilaku hedonisme dan ultra capitalism dari para penyelenggara negara. Mereka tak sungkan untuk mensiasati Undang-undang, demi pemenuhan nafsu kekuasaan.

Bahkan mereka tak perduli, perbuatannya dapat mengakibatkan Indonesia suatu masa tinggal sejarah. Mari kita jujur mencermati prestasi para penyelenggara negara pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

Indeks demokrasi misalnya. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Bahkan menurut Economist Intelligence Unit (EUI), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong Flawed Democracy (cacat), jika ditelaah berdasarkan lima indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Selanjutnya dalam indeks penegakan HAM. Setara Institute menyusun Indeks HAM dengan mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2005 (Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), serta UU No.11 Tahun 2005 (Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya).

Mereka menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan amanat UU/kovenan tersebut berdasarkan laporan lembaga negara, laporan organisasi masyarakat, riset lembaga penelitian, dan referensi media. Hasilnya pada 2023, indeks penegakan HAM Indonesia mendapat skor Indeks HAM yaitu 3,2, turun dibanding tahun lalu yang skornya 3,3. Penilaiannya dirumuskan dengan skor berskala 1-7. Skor 1 menggambarkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM paling buruk, sedangkan skor 7 paling baik.

Di bidang pemberantasan korupsi, Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI). Pada tahun 2019 CPI Indonesia dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 lalu, kemudian mengalami stagnan pada tahun 2023.

Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Padahal kita amat paham, bahwa mundurnya upaya konkrit pemberantasan korupsi, mustahil penegakan demokrasi dan HAM dapat terwujud.

Kemudian, kita amati potret Polri hari ini. Index Mundi sebuah portal data yang berbasis di North Carolina, Amerika Serikat, menyajikan data berdasarkan Perceptions Index, menunjukkan Polri menduduki peringkat teratas polisi paling korupsi di Asia Tenggara. Sementara untuk peringkat dunia Polri menduduki posisi ke 18.

Fenomena menurunnya secara masif indeks sektor-sektor yang menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat, menjadi suatu sinyalemen para penyelenggara negara telah ingkar terhadap konstitusi negara secara sistemik. Alih-alih melayani rakyat untuk memperoleh akses terhadap kekayaan alam, sebagai komitmen negara terhadap rakyat dalam mengisi kemerdekaan, ternyata mereka lebih nyaman menjadi antek asing.

Demi mengejar rente, kekayaan alam digadai secara brutal. Harapan rakyat tidak muluk-muluk, semoga Presiden terpilih punya nyali untuk “bersih-bersih” dipekarangan rumahnya sendiri.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen

The post Ketika Konstitusi Diingkari oleh Penyelenggara Negara Sendiri appeared first on INDONESIAWATCH.