Sampai-sampai ia menyampaikan keresahan lewat surat elektronik atau e-mail internal KPK. Menurutnya, ada faktor non teknis di level kebijakan yang membuat KPK harus menghormati putusan praperadilan yang memenangkan Paman Birin.

“Melihat berita di bawah terkait dengan putusan Paman Birin dan kritik-kritik pengamat setelahnya membuat hati ini sungguh miris dan sedih,” ujarnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, (15/11).

Menurutnya, hal tersebut terjadi bukanlah karena keteledoran teknis atau ketidakprofesionalan penyidik melainkan ada faktor non teknis pada level ‘kebijakan’. Dia menilai, terlalu banyak ‘bisik-bisik’ di grup pegawai dan celoteh di belakang terkait dengan ‘ketidakprofesionalan’ dalam ‘menangani’ sebuah perkara di periode pimpinan KPK saat ini.

“Aroma ‘tebang pilih’ atau ‘memilih-milih’ terasa sangat kental dan kentara. Ini pulalah yang kemudian membuat masyarakat di luar meneriakkan kritik-kritik yang sangat-sangat tajam ke KPK bahkan teriakan itu sudah sampai pada tahap permintaan untuk pembubaran,” tulisnya.

Ia menuturkan alasannya mencurahkan isi hati melalui e-mail internal. Sebab, kata dia, sudah lama e-mail internal tidak diisi oleh saran dan masukan kepada pimpinan. Ia menambahkan sudah lama pula nuansa egaliter hilang dalam ruang komunikasi KPK.

“Tulisan ini adalah ungkapan rasa sayang kepada pimpinan sebagai Ayah kami. Ini bukan tulisan minta naik tunjangan dan gaji. Apa yang diberikan negara Alhamdulillah cukup bagi kami. Kami hanya merindukan sosok ‘AYAH’ yang berani dan tegas dalam menegakkan hukum,” ungkap dia.

The post Pegawai Resah Karena KPK Kalah Lawan Paman Birin, Sampai Tulis Email Internal Isinya Kepedihan appeared first on INDONESIAWATCH.

Paman Birin telah berpamitan kepada sejumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalsel pada Rabu, (13/11). Gubernur Kalsel dua periode itu menyampaikan langsung pengunduran diri yang didampingi sang istri Hj. Raudatul Jannah, Ketua Tenaga Ahli Gubernur Noor Aidi dan Staf Ahli Gubernur Agus Dyan Nur.

Baca juga:
Tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Gugur, Boyamin: KPK Ngeyel & Berlepotan Tangani Kasus

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul, berkajutan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal alfiat,” kata Paman Birin seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan sekitar delapan tahun memerintah, bukanlah waktu yang pendek dan juga bukan waktu yang panjang menjabat sebagai Gubernur.

“Hari ini sengaja datang, bersama Bunda (Hj. Raudatul Jannah) sebagai Ketua TP PKK Kalsel yang ingin saya sampaikan, mulai hari ini saya mengundurkan diri dari sisa-sisa jabatan Gubernur 2024,” katanya.

Baca juga:
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Kalsel Menghilang, KPK Keluarkan Surat Penangkapan

Paman Birin juga menyampaikan permohonan maaf selama menjadi Gubernur Kalsel banyak hal atau kekhilafan yang membuat tidak nyaman para ASN Pemprov Kalsel.

“Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kurang lebih delapan tahun, kalau sudah ada turdes kesannya luar biasa. Mudahan-mudahan hasil kerja kita, saya yakin ada Penjabat Gubernur yang ditunjuk Presiden Prabowo karena kita sudah memohon mengundurkan diri, pemerintahan dan pembangunan di Kalsel berjalan dengan lancar,” ungkap Paman Birin.

Sebelumnya, KPK menetapkan Paman Birin bersama enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024-2025.

Merasa tidak sesuai prosedur, Paman Birin mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya ke Jaksel. Pada, Selasa (12/11), PN Jaksel memutuskan status tersangka Paman Birin gugur.

[red]

The post Lepas Dari Status Tersangka KPK, Paman Birin Mengundurkan Diri Sebagai Gubernur Kalsel appeared first on INDONESIAWATCH.

Pasalnya, kata Boyamin, kasus yang menjerat Paman Birin merupakan rangkaian dari peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sayangnya KPK tidak mengidahkan masukan Boyamin tadi, jika enggan menyebutknya ngeyel.

Baca juga:
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Kalsel Menghilang, KPK Keluarkan Surat Penangkapan

Paman Birin juga secara terbuka memimpin upacara apel upacara di kantor Gubernur. Padahal jika berstatus DPO, Paman Birin bisa langsung ditangkap. “Andai Paman Birin ditetapkan DPO jauh-jauh hari, maka Satpol PP yang hadir pada upacara tersebut pun, bisa langsung mengangkut Paman Birin,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (12/11).

Karena tidak ditetapkan DPO ini pula, kata Boyamin, Paman Birin lepas dari jerat hukum dugaan Tipikor. Lewat sidangPraperadilan, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Afrizal Hady menggugurkan status tersangka Paman Birin.

“Sudah aku minta menerbitkan DPO sehingga bisa jadi bukti, hitam di atas putih. Artinya dokumen yang bisa dijadikan bukti sidang praperadilan. Tapi nggak diberikan. Dan terbukti hari ini dikabulkan bahkan,” ujarnya.

Boyamin menilai bahwa selain ngeyel, KPK juga berlepotan menangani kasus Paman Birin. Menurutnya, jika KPK menerbitkan status DPO, kemungkinan besar KPK tidak kalah di Praperadilan.

“Terimakasih pada Paman Birin, yang karena praperadilannya telah menunjukkan betapa berlepotannya KPK. Karena sejak awal aku minta untuk menerbitkan DPO (untuk Paman Birin),” ujarnya.

Dengan menangnnya Paman Birin di Praperadilan, kata Boyamin, memperbanyak daftar tersangka KPK yang gugur. Tercatat selain Paman Birin, Boyamin mencatat, ada beberapa tersangka KPK yang gugur di praperadilan. Seperti Eddy Hiariej, Budi Gunawan, dan Hadi Poernomo.

“Kalau istilahnya pepatah itu, kerbau tidak akan terperosok ke lubang yang sama. Ini KPK kok terperosok ke lubang yang sama sampai tiga kali. Kalau dibandingkan dengan kerbau kan sangat nggak enaklah,” ujarnya.

Boyamin mengatakan, seharusnya KPK sudah mengantisipasi hasil praperadilan tersebut. Karena KPK sudah menduga bahwa Paman Birin rangkaian dari OTT.

“Dan saya mengkritik KPK karena berlepotan, tidak profesional dan sangat ragu. Padahal sudah diberi masukan, merasa hebat sendiri, ya akhirnya kalah,” ujarnya.

Karena itu, saran Boyamin, penyidik KPK bisa menerbitkan surat penyidikan baru dan memanggil Paman Birin untuk diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Setelah itu, jika memang memiliki bukti yang cukup, KPK bisa kembali mentersangkakan Paman Birin.

The post Tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Gugur, Boyamin: KPK Ngeyel & Berlepotan Tangani Kasus appeared first on INDONESIAWATCH.

Sidang pembacaan putusan praperadilan tersebut digelar di PN Jaksel pada Selasa, 12 November 2024. Hakim menyatakan penetapan Sahbirin sebagai tersangka kasus suap proyek oleh KPK tidak sah dan membatalkan sprindik.

“Dalam pokok perkara. Menerima dan dan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Sahbirin Noor untuk sebagian,” kata Hakim Afrizal Hady dilansir Antara.

Hakim menyatakan, penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon. Selanjutnya, juga dinyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang. “Menyatakan sprindik (surat perintah penyidikan) adalah tidak sah,” ujarnya.

Sprindik dibuat setelah ada kesimpulan dari evaluasi atau gelar perkara bahwa suatu tindak pidana telah terjadi.  Surat tersebut diteken oleh atasan penyidik, yang merupakan pejabat yang diangkat secara struktural. Sprindik berisi nama tersangka dan perkaranya.

Sebelumnya, Sahbirin Noor mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek.

Permohonan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada 10 Oktober 2024. Dalam gugatan itu, Sahbirin Noor sebagai pihak pemohon sedangkan pihak termohon adalah KPK.

Sementara itu, kuasa hukum Sahbirin Noor, Soesilo Aribowo menegaskan klien tidak melarikan diri atau lari dari jerat hukum. Menurutnya, sejauh ini tidak ada surat penetapan tersangka yang diterbitkan KPK. “Sekarang Pak Sahbirin Noor kembali kepada asal tidak dalam posisi apapun karena penetapan tersangka sudah dibatalkan,” ujar Soesilo.

Selanjutnya, dirinya juga menyatakan status Sahbirin tidak tertangkap tangan lantaran tidak ada di lokasi saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Soesilo mengungkapkan proses penetapan tersangka seharusnya sesuai dengan KUHAP, yakni dimulai dengan pemanggilan dalam penyelidikan permintaan keterangan dan pemeriksaan calon tersangka itu harus dilakukan oleh KPK.

“Saya kira itu yang terpenting, dari intisari putusan praperadilan. Artinya yang penetapan Pak Sahbirin ini sebagai tersangka itu telah dibatalkan,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah mengantongi sebanyak 152 alat bukti sesuai aturan untuk menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek. Dalam pengumuman sebagai tersangka pada 8 Oktober 2024, Sahbirin Noor diduga menerima fee 5 persen terkait proyek pembangunan lapangan sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, pembangunan kolam renang Kawasan Olahraga Terpadu, dan pembangunan gedung Samsat di Kalsel.

KPK menyita total Rp13 miliar terkait kasus korupsi tersebut. Duit yang diamankan juga diduga bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin Noor. Selain itu, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

Selain itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp9 miliar.

[red]

The post Status Tersangka Tidak Sah, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Menang Praperadilan.. appeared first on INDONESIAWATCH.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel. Ia diduga menerima fee atau uang sogok sebesar 5 persen dari proyek-proyek tersebut.

Penatapan tersangka terhadap Sahbirin berawal dari giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024. Hingga kini, terdapat tujuh orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, termasuk Sahbirin Noor.

KPK merinci keterlibatan Sahbirin dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel. Sahbirin Noor diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari Dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

Selain Sahbirin, KPK juga menetapkan tersangka sejumlah pihak termasuk Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) beserta Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

Keberadaan Sahbirin Noor yang tak diketahui ini terungkap dalam sidang pembacaan tanggapan KPK atas permohonan praperadilan dari Sahbirin Noor di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa, 5 November 2024.

“Sampai saat persidangan ini berlangsung, pemohon (Sahbirin Noor) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Tim Biro Hukum KPK, Indah Suryani.

Tim penyidik KPK sempat mencari Sahbirin Noor di beberapa lokasi, di antaranya rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan, rumah dinas PUPR Kalimantan Selatan, hingga rumah pribadinya. Namun, lembaga antirasuah tidak kunjung menemukan keberadaan Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor juga tidak terlihat dalam berbagai kegiatan resmi di Kalsel seperti rapat paripurna DPRD Kalsel hingga rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kalsel.

Tim Biro Hukum KPK, Nia Siregar menambahkan, KPK telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) terhadap Sahbirin Noor. Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan setelah Sahbirin Noor disebut kabur. “Bahkan, termohon (KPK) telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) Nomor 06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri,” ucap Nia.

Ia menyebut, KPK saat ini masih melakukan pencarian terhadap keberadaan Sahbirin Noor. “Namun, keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” ujar Nia.

Terpisah, Pengacara Sahbirin Noor, Soesilo Aribowo mengaku tak mengetahui keberadaannya kliennya saat ini. Ia berdalih tidak melakukan kontak setiap saat dengan Gubernur Kalsel tersebut. Ia juga mengklaim kliennya tidak akan bisa kabur ke luar negeri karena statusnya kini dicekal usai jadi tersangka.

“Kan sudah dicekal, tidak mungkin beliau akan ke luar negeri. Saya melihat hanya untuk menenangkan diri saja sebenarnya karena ini lagi proses Praperadilan,” kata Soesilo kepada wartawan.

[red]

The post Ditetapkan Tersangka, Gubernur Kalsel Menghilang, KPK Keluarkan Surat Penangkapan appeared first on INDONESIAWATCH.