Redaksi indonesiawatch.id juga mencoba mengkonfirmasi tentang persoalan tersebut kepada Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso. Sayangnya Hendi juga tidak merespon.

Baca juga:
Dirut MIND ID Hendi Prio Didesak Diperiksa, KPK: Proses Penyidikan Sedang Berjalan

Sebelumnya, PTFI diduga mengemplang kewajiban dengan pihak swasta, PT Adi Artha Karya, untuk proyek Supply Material CPVC – Project MMR Gresik.

Berdasarkan surat no 001/AAK/SPP/XI/2024, PT Adi Artha Karya (AAK) mensomasi PT Freeport Indonesia. Surat somasi itu ditujukan kepada Direktur Utama PT. Freeport Indonesia (PT FI), Clayton Allen Wenas.

Nilai utang PT FI ke PT AAK yang jatuh tempo mencapai miliar Rupiah. “Invoice di atas tersebut belum kami terima di rekening PT. Adi Artha Karya. Mengingat sudah melebihi batas waktu pembayaran invoice maka dengan ini kami mohon sangat segera dibayarkan invoice tersebut diatas,” seperti tertulis di surat somasi AAK ke PT FI, (29/11).

Selain proyek CPVC Pipes Supply, Petrosea, MSP Manyar – Gresik. Jatim, PT AAK juga menggarap beberapa proyek PT FI. Seperti SMOKE TESTING, BGH & ESP WHB MSP Manyar – Gresik, Jatim dan FLUORECENT TEST, BGH & ESP WHB MSP Manyar – Gresik, Jatim. Kedua proyek tersebut memiliki tahun kontrak 2024. Surat somasi tersebut juga ditembuskan Ke Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso.

[red]

The post Bos Holding MIND ID & Freeport Indonesia Bungkam Soal Somasi Tagihan Utang Proyek Smelter appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan,” ujar Hendi.

Baca juga:
Rekanan Grup Tsingshan Kolaborasi dengan Vale Indonesia, China Semakin Kuasai Nikel Indonesia

Menurut Hendi, moratorium smelter nikel perlu dilakukan karena saat ini jumlah smelter nikel sudah banyak.

“Karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat over suplai dari sisi pasar dunia,” katanya.

Mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ini mencontohkan smelter yang mengolah nikel mentah menjadi feronikel. Karena produksi feronikel melimpah, sehingga terjadi kelebihan pasokan.

“Kalau over suplai seperti yang sudah terjadi di feronikel, harganya jatuh. Karena over suplai yang secara tidak langsung dan tidak sengaja, dilakukan,” katanya.

Kondisi ini, kata Hendi, membuat pendapatan dari penjualan feronikel hampir menyamai biaya produksi. “Sehingga sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” ujarnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menilai desakan moratorium smelter nikel, tidak urgen. Khususnya smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF).

Smelter nikel dengan teknologi RKEF mengolah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit untuk menjadi ferronikel sebagai bahan baku baja nirkarat.

Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengaku banyak pengusaha mengeluh sumber daya nikel saprolit makin menipis. Meski demikian, kata Hasyim, pemerintah masih membahas urgensi moratorium smelter nikel berbasis RKEF.

Saat ini, Pemerintah masih menghitung berapa total smelter penghasil bahan baku baja nirkarat atau stainless steel tersebut di Indonesia, berikut kapasitas produksi serta permintaannya.

“Akan tetapi, tidak mendesak juga sebenarnya [moratorium smelter RKEF]. Tanpa moratorium juga kan pasti orang [investor] sudah tidak ke arah situ, karena sudah banyak smelter-nya. Smelter RKEF itu sudah banyak,” ujarnya seperti dikutip dari bloombergtechnoz.com.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia akan memiliki 190 pabrik pemurnian atau smelter nikel.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengatakan 190 smelter nikel itu terdiri dari 54 smelter yang sudah beroperasi, 120 smelter yang sedang tahap konstruksi, dan 16 dalam tahap perencanaan.

Dari 190 smelter tersebut, Julian mengatakan hanya 8 atau 9 smelter yang memiliki teknologi berbasis HPAL dan sisanya berbasis RKEF. Dari 190 itu total 54 yang sudah beroperasi, 120 yang sedang konstruksi, 16 dalam tahap perencanaan.

[red]

The post Ada Program Hilirisasi, Dirut MIND ID Malah Ajak DPR Moratorium Smelter Nikel appeared first on INDONESIAWATCH.

Penurunan ini disebabkan lonjakan beban pokok yang tidak diikuti oleh pendapatan perusahaan. Posisi nilai aset PTBA saat ini sebesar Rp38,39 triliun.

Perusahaan anggota MIND ID lain yang labanya turun di Semester 1 tahun 2024 adalah PT Aneka Tambang tbk (ANTM). Pada paruh tahun 2024 ini, laba berjalan ANTM sebesar Rp1,51 triliun turun 20% dari periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp1,89 triliun.

Mirip dengan PTBA, laba ANTM turun karena beban pokok penjualan melonjak lebih tinggi sebanyak 21,58% (YoY). Kinerja penjualan ANTM sendiri, sebenarnya meningkat 7%, dari sebelumnya Rp21,66 triliun menjadi Rp 23,18 triliun pada semester I-2024.

Laba PT Vale Indonesia Tbk (INCO), perusahaan yang baru diakuisisi MIND ID, juga turun sebesar 82% selama 1 semester di 2024. Di semester 1 tahun 2023, INCO bisa meraup laba Rp3.36 triliun. Semester 1 tahun ini anjlok 82% menjadi Rp603,13 miliar.

Penyebabnya karena terjadi penurunan penjualan nikel ke Vale Canada Limited, yang merosot 27,3% (yoy). Penurunan penjualan juga terjadi, ke Sumitomo Metal Mining. Angkanya turun 27,4%(yoy).

Padahal, produksi Vale Indonesia pada semester I 2024 meningkat 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan anjloknya laba 3 perusahaan tesebut, berdampak pada konsolidasi keuangan MIND ID.

MIND ID merupakan perusahaan holding industri pertambangan yang beranggotakan PT Aneka Tambang tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk. Lalu ada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Freeport Indonesia, dan terakhir PT Vale Indonesia Tbk.
[red]

The post Laba 3 Anggota MIND ID Anjlok Semester 1 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Dia mengkritik tentang kegagalan Hendi Prio memimpin beberapa BUMN. Misalnya, pembangunan pabrik semen di Aceh era Hendi, yang tidak berdampak pada perbaikan taraf hidup Masyarakat.

“Kepemimpinannya di PT Semen Indonesia, telah gagal membangun pabrik semen di Aceh yang menjadi harapan rakyat Aceh untuk memperbaiki taraf hidupnya,” ujar Radjasa.

Radjasa mempertanyakan pemberian gelar The Best CEO BUMN 2020 di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2020. Menurutnya dengan persoalan pabrik semen di Aceh, Hendi Prio tidak layak mendapatkan penghargaan tersebut.

“Pabrik semen di Aceh dikelola oleh PT Semen Indonesia Aceh kerjasama dengan PT Semen Indonesia, secara sepihak oleh PT Semen Indonesia dihentikan pembangunannya yang telah menelan biaya sekitar Rp 680 Miliar. Disinyalir penghentian pembangunan tersebut, karena PT Semen Indonesia mengalihkan anggaran untuk mengakuisisi PT Holcim,” ungkapnya.

Dapat diduga, lanjut Sri Radjasa, pembelian saham PT Holcim lebih menggiurkan bagi pemburu rente para petinggi PT Semen Indonesia. Terlebih lagi Hendi Prio Santoso, sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Perusahaan Gas Negara, diduga terlibat kasus korupsi yang kemudian perkaranya lenyap di gedung bundar.

“Sepak terjang Hendi Prio Santoso yang patut diberi nilai merah sebagai CEO BUMN, di antaranya penunjukan dirinya sendiri sebagai Wakil Presiden Komisaris Vale Indonesia yang kemudian secara aklamasi ditolak Dewan Komisaris, tapi kemudian terjadi campur tangan Menteri BUMN yang mengokohkan posisi Hendi Prio Santoso,” beber Sri Radjasa.

Belum lagi, kata Radjasa, keterkaitan Hendi Prio di kasus BLBI. Menurut Sri Radjasa, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pernah memanggil Hendi Prio Santoso terkait hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp 10,93 miliar. Nominal ini belum termasuk biaya administrasi untuk pengurusan piutang negara.

The post Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso appeared first on INDONESIAWATCH.

Maklum, Direktur Utama PT PGN Tbk (PGAS) periode 13 Juni 2008 – 4 Mei 2017 itu, sering disebut-sebut dalam kasus yang berkaitan dengan PT PGN. Sebelum menjadi Dirut PGN, Hendi sempat menjadi Direktur Keuangan PGN pada tahun 2007. Total 10 tahun, Hendi jadi direksi PT PGN.

Selama periode itu pula, banyak persoalan dugaan tindak korupsi terjadi di PGN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebenarnya sudah mengirim setumpuk hasil audit PGN ke KPK.

Bahkan berkas pemeriksaan PT PGN lebih dahulu dikirim ke KPK dibandingkan, berkas LHP PKN atas Pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC, yang kasusnya sudah divonis PN Jakarta Pusat.

Salah satu kasus di PGN yang terjadi ketika era Hendi, menurut peserta aksi demonstrasi di atas, adalah kasus dugaan korupsi Proyek investasi PGN melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia (SEI). SEI melakukan investasi di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah.

Menurut SMN, investasi tersebut diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun. SMN juga menilai janggal, pada awal penyelidikan, KPK tidak menyertakan pemanggilan terhadap Hendi. Padahal kasus ini sudah berjalan sejak 2020.

KPK buka suara tentang tuntutan dari demonstrasi SMN. Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, proses penyidikan kasus PGN terus berjalan. Ketika dikonfirmasi tentang kapan akan memeriksa Hendi Prio, “Proses Penyidikan sedang berjalan, kita sama-sama tunggu,” ujar mantan anggota Polri tersebut kepada Indonesiawatch.id (25/07).
[red]

The post Dirut MIND ID Hendi Prio Didesak Diperiksa, KPK: Proses Penyidikan Sedang Berjalan appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK ihwal kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 PGN yang terbit pada April 2023, menemukan beberapa proyek dan kegiatan investasi yang bermasalah di Perusahaan Gas Negara (PGN). BPK kemudian melimpahkan temuan tersebut sebagai Laporan Hasil Keuangan PT. PGN ke KPK pada April 2023.

Temuan tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan atas dugaan korupsi pada anggaran proyek yang diduga merugikan negara triliun rupiah. “Pada periode 2023 kasus ini mencuat di publik ketika langkah penanganan dilakukan oleh KPK. Namun sampai sekarang kasus dugaan Korupsi di PGN ini belum ketemu titik terang,” berdasarkan keterangan resmi Serdadu Muda Nusantara.

Menurut mereka, beberapa temuan BPK, seperti kasus dugaan korupsi Proyek investasi pada PGN yakni investasi melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 triliun.

Pada awal penyelidikan, KPK tidak menyertakan pemanggilan terhadap mantan Dirut PT. PGN periode 2008- 2017. Padahal kasus dugaan korupsi proyek investasi ini berangkat dari periode 2010. Saat itu PGN melakukan investasi melalui anak usahanya yakni PT. EIP.

Menurut Serdadu Muda Nusantara (SMN), seharusnya mantan direktur utama PT. PGN periode 2008-2017 harus dipanggil dan diperiksa sebagai saksi untuk menerangi problem anggaran akuisisi Blok Muriah.

SMN menilai investasi yang dilakukan oleh PGN melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia (PT SEI) di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara sekitar US$70 juta (hampir mencapai Rp1 triliun). Jumlah kerugian negara tersebut diperhitungkan dari selisih nilai awal investasi sebesar US$ 101,05 juta dan nilai akhir investasi pada Laporan Keuangan Saka Energi Oil and Gas Property Lapangan Kepodang sebesar US$ 31,78 juta.

Petronas Carigali Muriah Limited, operator Wilayah Kerja, menyatakan Lapangan Kepodang hanya memiliki cadangan di bawah prediksi awal, yakni sebesar 30%–35% dari rencana pengembangan (Plan of Development/PoD). Temuan tersebut didapat dari pengeboran delapan sumur yang menunjukkan cadangan di Lapangan Kepodang telah habis pada 2017.

Sedangkan untuk wilayah Kerja Blok Muriah adalah Lapangan Kepodang seluas 2.823 kilometer persegi di Lepas Pantai Laut Jawa sekitar 200 kilometer Timur Laut Semarang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, PGN telah mengakuisisi 20% Participating Interest (PI) dari Sunny Ridge Ltd. pada 2014 melalui anak perusahaan yang khusus didirikan untuk investasi hulu yakni PT SEI.

Ketidakcermatan penentuan nilai valuasi akuisisi 20% PI Lapangan Kepodang diduga berakibat kerugian investasi. Sementara itu, Direktur Utama PGN pada periode 2008-2017 dijabat oleh Hendi Prio Santoso. Saat ini Hendi menjadi Direktur Utama PT Mind ID (Persero) Tbk. (SMGR).

Kasus itu berawal pada periode 2010, ketika Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2010-2020 ditetapkan, yang salah satunya dianggarkan akuisisi terhadap Blok Muriah melalui PI Sunny Ridge Ltd. sebesar 20% senilai US$ 100 juta. Kas internal PGN tahun 2011 yang dialokasikan untuk proyek tersebut sebesar US$ 250 juta.

Kemudian pada 2013, barulah Direksi PGN menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT SEI untuk periode 2014, yang di dalamnya memuat anggaran investasi di Blok Muriah dengan PI 20% sebesar US$49 juta. Pada 2014, anggaran itu ‘dikoreksi’ menjadi US$ 108,53 juta.

The post Ada Demonstrasi di KPK, Desak Dirut Mind ID Hendi Prio Diperiksa appeared first on INDONESIAWATCH.