Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025 di Ballroom Lancang Kuning Hotel Furaya, Kota Pekanbaru itu menghimpun peserta dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Provinsi Riau, Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Acara dialog ini didukung oleh Pusat Pembinaan Pelatihan & Sertifikasi Mandiri (P3SM) serta dihadiri oleh lebih 300 peserta di ruangan acara dan ratusan peserta ikut secara online, yang terdiri dari kalangan industri, profesional, asosiasi profesi dan badan usaha, pemerintahan, mahasiswa dan pers.

Wakil Ketua Umum (KADIN) Bidang Kerjasama Pengembangan Profesi SDM Teknik dan Industri, Insannul Kamil mengatakan, dialog nasional tersebut secara strategis bertujuan untuk mendiagnosis tantangan  fundamental dan peluang  pengembangan SDM profesi dan industri berbasis kondisi ekonomi, industri dan teknologi maju.

Kegiatan juga bertujuan merumuskan kerangka kerja kolaboratif yang terintegrasi multi pihak industri, pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat/ komunitas profesi untuk menciptakan sinergi yang produktif.

“Kita berupaya menjembatani kesenjangan antara output pendidikan vokasi dan perguruan tinggi dan kompleksitas kebutuhan industri melalui aksi kolaborasi yang konkret, relevan, dan berkelanjutan,” kata Insannul Kamil dalam orasinya.

Dosen Teknik Industri Universitas Andalas (UNAND) itu menyatakan, dihelatnya dialog nasional bertujuan untuk menggagas rancangan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang terukur untuk menjadi panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka menengah (lima tahun) dan jangka panjang (20 tahun).

Dialog Nasional turut menghadirkan pembicara Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Agus Taufik Mulyono, dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Kerjasama Pengembangan Profesi Sumber Daya Manusia Teknik dan Industri, Insannul Kamil yang juga sebagai Ketua Umum Insinyur Teknik Mesin seluruh Indonesia (BKM-PII).

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid sebagai keynote speaker Dialog Nasional yang digagas KADIN Indonesia bersama Pengurus Pusat Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII).

[red]

The post KADIN-PII Gelar Dialog Nasional Penguatan Ekosistem SDM Kompeten dan Profesional appeared first on INDONESIAWATCH.

“Terus ada yang datang ke saya, gimana untuk tukaran tempat posisi antara Arsjad dan Anindya. Yang datang para pihak,” ujar Arsjad dalam siniar Info A1 Kumparan.

Baca juga:
Dualisme KADIN, Lagi?

Ketika mendapat tawaran itu, Arsjad menolak. Menurutnya, tawaran tersebut tidak bisa dilakukan karena akan melanggar konstitusi KADIN.

“Saya bilang gini, bos saya nggak gila jabatan. Tapi ini yang kita jaga marwah KADIN. Yang kita jaga konstitusi KADIN. Kalau itu sesuai dengan AD/ART, monggo. Tapi kalau nggak, jangan. Apalagi yang kita pegang, jika AD/ART sendiri dilanggar,” ujarnya.

Menurut Arsjad, di AD/ART jika Ketum mundur, penggantinya adalah Wakil Ketua Umum. Sementara Anindya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan.

“Nggak bisa main sembarangan tukar menukar. Apalagi mas Anin di luar kepengurusan. Dia di Dewan Pertimbangan. Jadi nggak bisa [tukar menukar posisi],” katanya.

Pembahasan tukar menukar ini sempat diperbincangkan langsung antara Arsjad dan Anindya. Keduanya bertemu sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu.

Dalam pertemuan itu, Arsjad menjelaskan bahwa tawaran tukar menukar posisi tidak bisa dipaksakan karena tidak sesuai AD/ART.

“Kita bertemu untuk mencari jalan menyelesaikan masalah ini. Saya bilang, Nin ini ada AD/ART, nggak bisa sembarangan. Kita harus ikuti ini. Yah ngobrolin tentang tukaran itu. Nggak bisa [tukar menukar posisi] karena ada AD/ART,” ujarnya.

Baca juga:
Kadin Mau Munaslub, Anindya Bakrie Dijagokan Jadi Ketum

Arsjad enggan berspekulasi tentang alasan kudeta posisinya sebagai Ketum KADIN. “Ini nggak jelas. Tapi ini bukan urusan pemeirntah, tapi ini kepentingan kelompok, keluarga tertentu,” ujarnya.

[red]

The post Sebelum Dikudeta, Anindya Lobi Arsjad Rasjid Tukar Posisi Ketum KADIN, Tapi Gagal appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Fenomena pecahnya beberapa organisasi atau perkumpulan kelompok masyarakat yang disebut Organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi Pemuda maupun organisasi profesi, serta partai politik semakin marak di Republik ini.

Yang terbaru adalah organisasi pengusaha Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sedang mengalami guncangan hebat dengan adanya Musyawarah Nasional luar biasa (Munaslub) yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau menunggu Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan pada 2026 yang akan datang.

Maraknya perpecahan organisasi ini juga dialami oleh sejumlah organisasi masyarakat. Di antaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pecah jadi tiga, Pemuda Panca Marga pecah jadi tiga, dan organisasi advokat yang pecah menjadi anak cucu, dengan nama yang berbeda.

Konflik atau pertentangan dalam kondisi tertentu akan mampu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, konflik mampu mempertajam gagasan bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman (Mitchell, B., Setiawan, B. dan Rahmi, D.H, dalam Wahyudi, 2006).

Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat dan tujuan mereka (Cummings, P.W. dalam Wahyudi, 2006).

Konflik merupakan perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama (Alisjahbana, S.T. dalam Wahyudi, 2006).

Konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: “Conflict in the context used, refers to the positions of persons of forces that gives rise to some tension. It occurs when two or more parties (individuals, groups, organization) perceive mutually exclusive goals, or events”. (Dubrin, A.J., dalam Wahyudi, 2006).

Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas, atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda (Stoner dan Wankel, 1986).

Politik adu domba bangsa ini akan menimbulkan konflik horizontal yang menjadi embrio perpecahan (dis-integrasi) bangsa, bukankah politik adu domba ini merupakan strategi yang di buat kolonial Belanda dalam mengadu domba antar anak bangsa?

Salah satu strategi Perang Modern (Proxy War), politik adu domba sering terjadi diterapkan oleh kekuatan kekuasaan yang kuat untuk mencapai tujuannya, yakni menguasai bidang tertentu dalam mencapai misi perang modern sebagai kekuatan yang mengedepankan otoriter yang cenderung haus kekuasaan.

*Penulis Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Fenomena Pecahnya Organisasi di Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN, langsung disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). Perubahan AD/ART KADIN terakhir terjadi pada 2022. Disahkan melalui Kepres No.18 tahun 2022 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga:
Kadin Mau Munaslub, Anindya Bakrie Dijagokan Jadi Ketum

Kabar terkahir, organisasi ini baru menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Putra Aburizal Bakrie yaitu Anindya Novyan Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum, mendongkel Arsjad Rasjid. Sementara kubu Arsjad tidak menerima hasil Munaslub. Konflik semakin memanas pasca Munaslub.

Perseteruan Anindya dan Arsjad sebenarnya sudah terjadi sejak pemilihan Ketum di Musyawarah Nasional KADIN 2021 lalu. Kedua kandidat tersebut sama-sama mendapat dukungan orang-orang kuat.

Arsjad ketika itu, didukung oleh kubu Partai PDIP dan beberapa kader Golkar. Sementara, Anindya didukung kader partai Golkar kelompok ayahnya, Aburizal Bakrie.

Baca juga:
KADIN Susun White Paper Kebijakan Ekonomi buat Pemerintahan Baru

Beberapa kali, ketika itu, jadwal Munas KADIN tertunda. Bahkan lokasi Munas KADIN sempat berpindah lokasi, dari Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Bali.

Singkatnya, Arsjad pun menang dan terpilih menjadi Ketum KADIN 2021-2025. Sementara Anindya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan KADIN.

Upaya Anindya merebut posisi Ketum KADIN ternyata masih ada. Kudeta pun tak terelakkan, dengan alasan keterlibatan Arsjad sebagai tim sukses Capres Ganjar Pranowo di Pilpres kemarin.

Peristiwa tersebut menambah daftar konflik perebutan kekuasaan yang pernah terjadi di internal KADIN. Pada 2013 lalu, posisi Ketum KADIN Suryo Bambang Sulisto juga pernah mau didongkel.

Kala itu, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Oesman Sapta Odang mendorong terjadinya Munaslub. Munaslub pun digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 26 April 2013.

Baca juga:
Kursi Arsjad Rasjid Digoyang, Eka Sastra: Upaya Munaslub Tabrak AD/ART

Hasilnya, Munaslub memberhentikan Suryo. Tak kehabisan akal, Suryo memecat OSO dan sekutunya dari keanggotaan KADIN dan menganggap bahwa Munaslub yang digagas OSO tidak sah.

OSO bersama para penguasaha lain akhirnya membuat KADIN tandingan. Pada Oktober 2013, Munas KADIN versi OSO, memilih Rizal Ramli sebagai Ketua Umum. Lalu, apakah setelah terpilihnya Anindya, akan muncul KADIN tandingan lagi?

[red]

The post Dualisme KADIN, Lagi? appeared first on INDONESIAWATCH.

FGD tersebut merupakan pembahasan tindak lanjut dari penyusunan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029 di sektor Konstruksi, Infrastruktur, Perumahan dan Properti, dan diikuti oleh pemangku kepentingan dari KADIN Indonesia mulai dari Waketum Bidang PUPR & Infrastruktur, Waketum Bidang ATR & Kawasan Industri dan Waketum Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu.

Selain itu, juga turut hadir pengurus Bidang PUPR & Infrastruktur, pengurus Bidang ATR & Kawasan, pengurus bidang Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, KADIN Daerah Provinsi seluruh Indonesia  dan asosiasi/himpunan terkait seperti: HKI, Gapensi, Perkindo, AKI, HJKI, Perkonindo, Aspeknas, REI, Himperra, ISI, Apersi, serta perwakilan mitra dari INDEF, Boston Consulting Grup (BCG), McKinsey, dan Hukumonline.

Dalam kesempatan itu, para pemangku kepentingan industri Konstruksi, Infrastruktur, dan Properti membahas tantangan dan solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. “Usulan konkret diberikan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran, termasuk menyusun target jangka pendek dan menengah serta memfasilitasi saran dan masukan dari berbagai pihak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ucap Insannul Kamil dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.

Menurut lelaki yang karib disapa Nanuk itu, konteks dan objektif draft White Paper menekankan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus terhadap pentingnya partisipasi dunia usaha.

Diskusi kelompok terfokus meliputi transformasi ekonomi dalam sektor-sektor tersebut, meliputi keamanan air dan peningkatan sanitasi, kontribusi sektor konstruksi dan infrastruktur, penerapan hunian berimbang, serta masalah regulasi dan legalitas perizinan yang masih memerlukan penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

“Tantangan seperti backlog perumahan, ketidakstabilan material dan harga bahan baku, kualitas dan jumlah SDM kompeten, dan tumpang tindih kebijakan kawasan industri juga menjadi fokus,” pungkas Insannul.

[red]

The post KADIN Susun White Paper Kebijakan Ekonomi buat Pemerintahan Baru appeared first on INDONESIAWATCH.