“Itu hak mereka untuk menjawab dan membantahnya. Setelah dua bulan baru dijawab seperti itu, yah silahkan dinilai sendiri,” kata Koordinator KSS, Ronald Loblobly kepada Indonesiawatch.id (30/07).

Menurut Ronald data-data yang berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada PT IUM untuk mengikuti lelang aset Kasus Jiwasaraya, sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Data sudah di KPK. (Data) itu konsumsinya KPK, bukan publik,” ujar Ronald.

Ronald menegaskan bahwa yang dia sampaikan mengenai pinjaman dengan pagu Rp2,4 triliun dari BNI ke PT IUM bukan hanya sekedar penjelasan lisan. “Yang saya serahkan (ke KPK) bukan kata, tapi data,” katanya.

Menurutnya selain melaporkan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah ke KPK, 27 Mei 2024, KSST juga melaporkan pihak-pihak lain. Mereka dilaporkan ke KPK karena diduga menimbulkan kerugian negara akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama. “Yang terlibat kita laporkan,” katanya.

Deolipa Yumara, Pendamping Hukum ketika KSST membuat laporan ke KPK, menjelaskan bahwa KSST memiliki bukti kuat tentang adanya pinjaman dari BNI ke PT IUM. Menurutnya, KSST mendapatkan data dari pihak-pihak terpercaya.

“Ada temuan dari pelapor (KSST). Kita mendampingi. Dan sekarang itu sudah jadi wilayah kewenangan ke KPK. Karena ini kan sifatnya korupsi, biar KPK yang nilai,” ujarnya.

KSST pernah menggelar acara Dialog Publik Membedah Lelang 1 (Satu) Paket Saham PT Gunung Bara Utama dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kegiatan tersebut berlangsung di Restaurant Danau Sentani kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Narasumbernya terdiri dari Faisal Basri dari Indef, Ronald dari KSST, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dan Praktisi Hukum Deolipa Yumara. Ada juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar.

Dalam acara itu, Ronald dan Faisal Basri kompak mengatakan bahwa Bank BNI diduga memberikan pinjaman kepada PT IUM dengan pagu Rp2,4 triliun. Lalu kata mereka, diduga sekitar Rp1,9 triliun digunakan PT IUM untuk mengambil satu paket saham PT. Gunung Bara Utama.

[red]

The post BNI Bantah Kasih Kredit untuk Lelang Aset Kasus Jiwasraya, Pelapor: Serahkan ke KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami menegaskan bahwa tidak terdapat pemberian kredit kepada PT Indobara Utama Mandiri untuk membeli objek lelang saham PT Gunung Bara Utama sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan fakta,” ujar Okki, (29/07).

Menurut Okki, PT IUM bukan merupakan debitur BNI. “Oleh karena itu, kami tidak pernah memberikan kredit atau pembiayaan kepada PT Indobara Utama Mandiri dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun,” katanya.

Pihak BNI mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. “Dan tidak melakukan spekulasi yang dapat merugikan nama baik kami dan pihak-pihak terkait,” kata Okki.

Okki mengatakan, sebagai bank milik negara yang menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), BNI berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara prudent. “Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara prudent, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk dalam penyaluran kredit,” pungkas Okki.

Sebelumnya, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) bersama lembaga pegiat antikorupsi lainnya menduga ada penyalahgunaan wewenang dan/atau persekongkolan jahat dan/atau tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Dugaan itu terjadi dalam pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (PT GBU), perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara.

Pelelangan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan dimenangkan oleh PT Indobara Utama Mandiri pada 8 Juni 2023. Dengan nilai penawaran sebesar Rp1,9 triliun atau sesuai harga limit lelang.

“Dimana uang pembayarannya bersumber dari pinjaman PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Menteng dengan pagu kredit senilai Rp2,4 Triliun,” kata Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly di Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Karena itu, KSST pernah melaporkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung RI) Febrie Ardiansyah ke KPK, 27 Mei 2024. KSST menduga adanya kerugian negara yang timbul akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama di Kejagung.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri juga menyampaikan bahwa lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT. Gunung Bara Utama senilai Rp1,94 triliun patut diduga bermasalah. Menurutnya, lelang diduga telah dikondisikan untuk dimenangkan oleh PT IUM sebagai satu-satunya peserta lelang.

Menurut Faisal, masalah ini diperparah karena uang yang digunakan untuk membayar lelang berasal dari pinjaman dari Bank BNI cabang Menteng dengan pagu kredit senilai Rp2,4 triliun. “Kasus ini diperparah lantaran teryata uang PT. IUM untuk membayar lelang bersumber dari pinjaman Bank BNI,“ ujar Faisal Basri.

Faisal Basri dan Ronald menyampaikan tentang tudingan kredit dari BNI kepada PT IUM ketika acara Dialog Publik Membedah Lelang 1 (Satu) Paket Saham PT Gunung Bara Utama dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Selain Faisal dan Ronald ada juga narasumber lainnya yang hadir, seperti Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Praktisi Hukum Deolipa Yumara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar.
[red]

The post BNI Bantah Beri Pinjaman Pemenang Lelang Tambang Batubara Sitaan Kejagung Kasus Jiwasraya appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satu orang yang ikut melaporkan Jampidsus adalah praktisi hukum Deolipa Yumara. Menurut Deolipa, KSST masih terus memantau kasus tersebut. “Masih terus dipantau,” ujar Deolipa kepada Indonesiawatch.id, (19/07).

Menurut Deolipa, dirinya hanya sebagai pendamping KSST ketika membuat laporan ke KPK. “Sebagai pendamping saja,” katanya.

Dia meminta agar pengusutan laporan Jampidsus, diproses oleh KPK secara transparan. “Untuk dibuat terang, tentang dugaan korupsinya dan memproses pelaku-pelakunya tanpa pandang bulu,” tegas Deolipa.

Terkait dengan alamat kantor kesekretariatan KSST saat ini, Deolipa mengaku tidak tahu. “Kantornya ga tahu saya,” ujarnya.

Sebelumnya Ronald Loblobly, Koordinator KSST mengatakan bahwa KSST sudah tidak punya kantor lagi. “Iya sewanya sudah habis akhir bulan kemarin. Belum ada tempat baru,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (9/07).

Sebelum habis masa sewanya, KSST berkantor di Jalan Cipete Raya No.91, Jakarta Selatan. Kantor lama KSST, satu kawasan dengan Posko Cipete satuan Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88, penguntit Jampidsus.

KSST sendiri muncul ke publik pada Mei 2024. Ronald menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang tergabung dalam KSST, seperti IPW, MAKI, INDEF, dan JATAM.

Namun, Kordinator MAKI Boyamin mengaku bukan dari KSST, begitu juga Sugeng IPW dan Melky Jatam ketika ditanya keterkaitannya dgn KSST, mereka kompak bungkam.
[red]

The post Deolipa Minta KPK Proses Pelaku Dugaan Tipikor Lelang Aset Jiwasraya tanpa Pandang Bulu appeared first on INDONESIAWATCH.

KSST sendiri muncul ke publik pada Mei 2024. Ronald menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang tergabung dalam KSST, seperti IPW, MAKI, INDEF, dan JATAM.

Meskipun demikian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menolak dikaitkan dengan KSST. “Aku hanya sebatas perbedaan harga (lelang) saja. Cuma jadi narasumber diskusi yang diadakan KSST,” ujar Boyamin kepada Indonesiawatch.id, beberapa waktu lalu.

Sementara ketika dikonfirmasi Melky Nahar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bungkam terkait masuk KSST atau tidak. Setali tiga uang, Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso juga bungkam ketika dikonfirmasi tentang keterlibatan IPW di KSST.

KSST awalnya dipimpin oleh A. Saefudin. Dalam surat yang beredar di media, Saefudin sempat menandatangani surat pemberitahuan rencana kegiatan aksi unjuk rasa pada 22 Mei 2024 di kantor Kejagung.

Saat itu KSST mendorong agar aparat penegak hukum menangkap Andrew Hidayat dan kawan-kawan untuk diadili dan copot Jampidus Febri Ardiansyah dan proses hukum. Meskipun faktanya ternyata tidak ada aksi unjuk rasa tersebut.

Surat pemberitahuan dilayangkan ke Kapolda Metro Jaya C.q. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya. Ketika dikonfirmasi, Saefudin mengaku tidak lagi mengurus KSST. Saefudin juga enggan mejelaskan struktur organisasi KSST saat ini. “Saya nggak ada ikutan (KSST) lagi,” katanya kepada Indonesiawatch.id.
[red]

The post JATAM dan IPW Bungkam Terkait Gabung Dengan KSST Lapor Jampidsus Ke KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

“Iya sewanya sudah habis akhir bulan kemarin. Belum ada tempat baru,” ujar Ronald Loblobly, Koordinator KSST kepada Indonesiawatch.id, (9/07).

Sebelum habis masa sewanya, KSST berkantor di Jalan Cipete Raya No.91, Jakarta Selatan. Kantor lama KSST, satu kawasan dengan Posko Cipete satuan Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88, penguntit Jampidsus.

Meskipun sementara ini KSST tidak punya kantor, Ronald meyakini, laporan mereka tentang dugaan kerugian negara dalam proses lelang aset Asuransi Jiwasraya, tetap diproses KPK. Bahkan, Ronald mengklaim, bahwa KSST terus melakukan tindak lanjut dan berkoordinasi dengan pihak KPK, untuk mengawal laporan KSST.

“Memang KPK tidak ada gembar gembor. KPK itu kan bekerja dalam silent. Tapi yang saya tahu pasti, proses tetap berjalan. Dan komunikasi tetap dilakukan, KPK dengan saya. Jadi kita terus followup,” katanya.

Ronald menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang tergabung dalam KSST, seperti IPW, MAKI, INDEF, dan JATAM. Meskipun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menolak dikaitkan dengan KSST.

“Aku hanya sebatas perbedaan harga (lelang) saja. Cuma jadi narasumber diskusi yang diadakan KSST,” ujar Boyamin kepada Indonesiawatch.id.

Ronald berharap, proses penyidikan tentang kejanggalan lelang aset Jiwasraya, tetap berjalan. “Dan KPK bisa kembali menjadi Lembaga yang memang kredibel dalam urusan rasuah. dan bisa memberikan pencerahan kepada publik, atas laporan yang dilayangkan oleh KSST,” ujarnya.

KSST sendiri awalnya dipimpin oleh A. Saefudin. Dalam surat yang beredar di media, Saefudin sempat menandatangani surat pemberitahuan rencana kegiatan aksi ujuk rasa pada 22 Mei 2024 di kantor Kejagung.

Adapun agendanya saat itu adalah tangkap Andrew Hidayat dan kawan-kawan untuk diadili dan copot Jampidus Febri Ardiansyah dan proses hukum. Meskipun faktanya ternyata tidak ada aksi tersebut. Surat tersebut dilayangkan ke Kapolda Metro Jaya C.q. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.

Ketika dikonfirmasi, Saefudin mengaku tidak lagi mengurus KSST. Saefudin juga enggan mejelaskan struktur organisasi KSST saat ini. “Saya nggak ada ikutan (KSST) lagi,” katanya kepada Indonesiawatch.id.
[red]

The post Duh! Pelapor Jampidsus ke KPK ini Tak Punya Kantor lagi, Sewanya Habis appeared first on INDONESIAWATCH.