Hanya saja pernyataan itu agak sulit dipercaya. Pasalnya, sejak pertama tender WKP Seulawah Agam dimulai pada tahun 2011 dan telah ditetapkannya perusahaan patungan antara PT Pertamina Geothermal Energi yang memiliki 75% saham dengan PT Pembangunan Aceh dengan 25% saham yang bernama PT Geothermal Energi Seulawah (GES) sebagai operator WKP Seulawah Agam pada 1 November 2013 oleh Gubernur Aceh, terbukti hingga saat ini belum melakukan kegiatan pemboran eksplorasi

“Ironisnya membebaskan dan menyiapkan lokasi tapak bor pun belum dilakukan. Ini parah betul” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (23/3/2025).

Hal tersebut, lanjut Yusri, terbukti dari pernyataan Edwil Suzandi di media yang menyatakan masih akan membebaskan lahan dan melakukan sosialisasi.

“Apalagi mengingat sejak tahun 1989 hingga 1995 kami sebagai pengelola PT Tenaga Nusantara Group yang telah dipercaya oleh Pertamina Dinas Geothermal Pusat melakukan survei geologi, geokimia dan geofisika di hampir 75% lapangan panas bumi di seluruh Indonesia, semua hasil laporannya pasti ada tersimpan di kantor Pertamina Geothermal Energi,” ungkap Yusri.

Khusus di Sumatera, lanjut Yusri, dari studi sudah ada hasilnya berupa PLTP Sibayak, PLTP Sipirok dan PLTP Sorik Merapi (Sumut), PLTP Gunung Talang dan PLTP Muara Laboh (Sumbar), PLTP Lumut Balai (Sumsel), PLTP Hululais (Bengkulu), PLTP Sungai Penuh (Jambi), PLTP Rajabasa dan PLTP Soch Sekincau serta PLTP Ulu Belu di Lampung yang dikerjakam oleh Pertamina ataupun swasta nasional.

“Ironisnya, dari survei yang pernah kami lakukan di Pulau Weh Sabang, Gunung Seulawah Aceh Besar kala itu waktunya hampir bersamaan dengan daerah lainnya, tetapi anehnya mengapa ada kesan upaya pemanfaatan potensi panas bumi untuk PLTP di Aceh dianaktirikan, itulah pertanyaan yang belum terjawab oleh kami,” ungkap Yusri.

Sehingga, kata Yusri, CERI pada September 2024 sempat mempertanyakan arah kebijakan Pertamina Geothermal yang akan berinvestasi di luar negeri setelah berhasil meraup dana segar sekitar Rp 9 triliun di pasar modal pada 24 Februari 2023.

Mengingat kebijakan Pemerintah era Suharto pada sekitar tahun 1970 telah memerintahkan Pertamina untuk mendirikan Dinas Geotermal. Tujuannya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi panas bumi untuk kemajuan negeri ini bukan kepentingan asing.

“Oleh sebab itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem bukanlah seperti Pj Gubernur atau Gubernur Aceh sebelumnya yang mudah percaya akan janji-janji manis Pertamina,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, Mualem jadi pemimpin politik di Aceh berasal dari proses memimpin pasukan atau kombatan di lapangan dalam bertempur. Lazimnya tipe pemimpin seperti ini sangat peka akan kesulitan dan kesusahan anggotanya dan rakyat di pedesaan selama dia bergerilya.

“Analisa kami, ke depan Mualem akan memberikan rekomendasi ke Menteri ESDM untuk perpanjangan hak pengelolaan WKP Seulawah Agam yang akan berakhir waktunya pada 8 April 2025 dengan komposisi saham mayoritas kepada PT Pembangunan Aceh di dalam PT Geotermal Energi Seulawah, tetapi harapan kami kepada Mualem, pilihlah putra daerah yang berintegritas duduk sebagai Direksi di PT PEMA dan di PT Geothermal Energi Seulawah, semoga,” pungkas Yusri.

[red]

The post CERI: Gubernur Aceh Tidak Mudah Percaya Janji Manis Pertamina soal Proyek PLTP appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh sebab itu kepemimpinan Aceh ke depan, menutup rapat bagi siapa saja yang berniat merampok hak rakyat Aceh, dengan dalih “Timses Mualem” atau “Orang dekat Gubernur”, sebagaimana yang terjadi pada periode kepemimpinan Aceh sebelumnya.

Dimana selalu terjadi perampokan hak rakyat oleh kroni-kroni para pemangku kebijakan di Aceh, mulai dari kalangan eksekutif, legislative dan yudikatif. Kesinambungan perdamaian Aceh, menjadi skala prioritas Gubernur Aceh terpilih Mualem.

Dihadapkan isu separatis terus mengemuka di fora internasional yang diprakarsai oleh ASNLF, maka persoalan stabilitas keamanan Aceh, menjadi prioritas pembangunan Gubernur Aceh Mualem, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Selanjutnya Mualem akan memberi perhatian penuh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang berbasis pada percepatan kesejahteraan rakyat. Guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi Aceh, maka aloaksi APBA akan diprioritaskan pada sector-sektor ekonomi yang melibatkan hajat hidup rakyat.

Gubernur Mualem akan melakukan pengawasan melekat, untuk memastikan distribusi hasil pembangunan, dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Guna merealisasikan strategi pembangunan Aceh yang bermartabat, Gubernur Mualem akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki Aceh, untuk focus mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan di Aceh.

Tentunya dukungan pemerintah pusat menjadi factor penting, untuk mengoptimalisasi hasil pembangunan Aceh kedepan. Harapan besar tertumpu pada kepemimpinan Aceh, untuk mengembalikan Aceh sebagai daerah modal dan sentra pertumbuhan ekonomi nasional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Strategi Pembangunan Aceh Bermartabat Gubernur Aceh Terpilih Muzakir Manaf appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena GAM sebelumnya sebagai kekuatan bersenjata, kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik baru di Aceh. Menariknya sepanjang penyelenggaraan Pilkada Aceh, kualitas demokrasi Aceh selalu menunjukan track record yang patut dibanggakan.

Baca juga:
Ulama dalam Pusaran Pilkada Aceh 2024

Pilkada Aceh 2024 yang mengusung dua Cagub Aceh, Cagub nomor urut 1 Bustami Hamzah dan Cagub nomor urut 2 Muzakir Manaf mantan orang nomor satu di GAM. Inilah kali pertama kalangan GAM hanya mengusung 1 Cagub saja.

Apakah kalangan GAM belajar dari kekalahan yang lalu, ketika suara GAM terpecah, akibat naiknya beberapa Cagub dari elemen GAM?

Memperhatikan kekuatan parpol pengusung dan pendukung, Mualem didukung oleh koalisi besar gabungan partai politik lokal maupun nasional, yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan dengan total 52 dari 81 kursi di DPR Aceh.

Kemudian juga mendapatkan dukungan dari sejumlah partai nasional (non parlemen) yakni PSI, Ummat, dan partai Garuda. Sementara Cagub Bustami Hamzah, diusung oleh Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan data KIP Aceh, Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2024, memperoleh kursi mayoritas sebanyak 20 kursi dari 81 kursi di DPRA, dengan perolehan suara di 10 daerah pemilihan sebesar 683.768 suara.

PKB sebagai parpol pendukung Cagub Mualem, memperoleh suara sebesar 310.247. Sementara parpol Golkar pendukung Cagub Aceh Bustami, memperoleh 328. 369 suara di 10 daerah pemilihan, selanjutnya Nasdem memperoleh 263.859 suara.

Mengamati data-data diatas, diprediksi peta kekuatan Cagub Aceh dan peluang merebut kemenangan, sebagai berikut :

1.  Kekuatan massa mantan GAM saat ini tidak terpecah, karena hanya mengusung satu Cagub saja yaitu Mualem.
2. Partai Aceh sebagai mesin politik Mualem, terbukti dalam Pemilu Legislatif Aceh 2024, mampu merebut suara terbanyak di 10 daerah pemilihan.
3. Partai pendukung Cagub Mualem, memiliki perolehan suara yang cukup signifikan pada Pemilu Legislatif Aceh 2024. Hal ini akan mempertebal perolehan suara Mualem.
4. Mesin politik Cagub Mualem, seperti KPA, Sahabat Mualem, LPMA dan Organisasi keagamaan, secara simultan terus bergerak mempengaruhi masyarakat di pedesaan.
5. Dukungan Presiden Prabowo terhadap Cagub Mualem, merupakan factor strategis yang dapat mendongkrak perolehan suara Mualem.
6. Basis suara Cagub Bustami, nampaknya bertumpu pada kekuatan Golkar dan Nasdem yang pada Pemilu Legislatif Aceh 2024, memperoleh suara kedua dan ketiga terbesar setelah Partai Aceh. Namun jumlah perolehan suaranya masih jauh dibawah Partai Aceh.
7. Figur Bustami sebagai ASN, sejauh ini kurang popular di Aceh. Diprediksi perolehan suara Bustami terkonsentrasi di daerah perkotaan.
8. Pemberitaan media massa, gencar mengangkat dugaan keterlibatan Bustami, dalam pusaran kasus korupsi pembangunan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh, dapat berdampak terhadap menurunnya elektabilitas Bustami.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Konfigurasi Peta Kekuatan Para Cagub di Pilkada Aceh 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Setelah menunggu beberapa saat, dari kejauhan terlihat seseorang, bergegas berjalan menuju ke tempat kami duduk. Assalamualaikum Bang, sudah lama menunggu ya? ternyata suara Mualem menyapa kami, dengan wajah yang menyiratkan persahabatan. Cukup lama kami tidak bertemu, tapi satu hal yang tidak berubah dari Mualem, adalah kesederhanaan dalam penampilan dan tutur kata.

Baca juga:
Dukungan Presiden Prabowo untuk Mantan Panglima GAM pada Pilkada Aceh 2024

Disela – sela kesibukan Mualem melaksanakan safari politik untuk menghadapi Pilkada Aceh 2024, pertemuan dengan Mualem yang didampingi Gumarni kali ini, dikemas dalam wawancara eksklusif, terkait harapan dan gagasan Mualem jika terpilih sebagai Gubernur Aceh periode 2024-2029.

Problematik Aceh yang multidimensional, tentunya dibutuhkan kerja ekstra dari Gubernur Aceh, khususnya mengatasi kemiskinan dan tata kelola pemerintahan Aceh yang buruk. Sambil menikmati minuman jahe khas Nisam, Mualem membuka pembicaraan dengan kalimat:

Sedih melihat orang Aceh”, mereka selalu tersisih dan hanya menjadi objek dari pembangunan Aceh. Begitu besar gelontoran dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat, tapi sector-sektor yang menjadi tumpuan hidup rakyat Aceh, seperti pertanian, perikanan dan perkebunan, masih menjadi minoritas dalam perolehan dukungan anggaran.

Sambil menyerutup minuman jahe, Mualem melanjutkan pembicaraan, tidak berlebihan jika saya katakan, pembangunan di Aceh belum menunjukan rasa keadilan dan pemerataan. Proyeksi anggaran hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek yang dapat memberi rente kepada para pemangku kebijakan.

Hal ini perlu ditangani segera dan terukur, karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Mualem secara terbuka dan jujur mengakui, dirinya ikut bertanggung jawab atas carut marut persoalan Aceh di era damai. Kedepan kita harus berani mencanangkan “revolusi moral” dilingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif Aceh, jika cita-cita damai ingin kita raih. Tidak boleh lagi pemimpin membangun kroni-kroni, untuk memonopoli sector ekonomi strategis. Mualem dengan suara meninggi melanjutkan pembicaraannya, pemimpin hanya berpihak kepada kepentingan rakyat.

The post Dialog Bersama Mantan Panglima GAM appeared first on INDONESIAWATCH.