Jika dianalogikan seperti bersenggama, nafsu di awal tapi ketika sudah orgasme, semua redup dalam kenikmatan. Kasus pagar laut ilegal di Tangerang, sesungguhnya sudah terang benderang.

Ditemukan bukti telah terjadi tindak pidana korupsi kebijakan dan pemalsuan serta gratifikasi terhadap sejumlah pejabat daerah hingga pusat, tetapi ajaibnya pihak polisi masih saja bersikeras, bahwa kasus pagar laut ilegal di tangerang adalah tindak pidana pemalsuan dokumen.

Munculnya SHGB di atas laut, dengan kepemilikan 234 bidang tanah atas nama PT Intan Agung Makmur anak perusahaan PT Agung Sedayu dan 20 bidang tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, menjadi bukti telah terjadi persekongkolan jahat.

Dengan dugaan modus korupsi kebijakan di lingkungan Kementerian ATR bersama Pemda Kabupaten Tangerang dengan kelompok bisnis Agung Sedayu connection, dalam rangka penerbitan SHGB bodong.

Terlebih lagi SHGB tersebut mendapat legitimasi pihak Pemda Kabupaten Tangerang, melalui pembayaran pajak, diperkirakan lebih dari Rp. 60 Milyar yang diterima pihak pemda Tangerang.

Bagaimana mungkin sejumlah besar blanko sertifikat dapat keluar dari Kementerian ATR, jika tidak mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang berwenang di Kementerian ATR.

Kemudian ditemukan bukti persekongkolan jahat, Bupati Tangerang telah melakukan perubahan tata ruang untuk wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, dalam rangka memberi keleluasaan bagi bisnis taipan, untuk menguasai tanah dengan cara-cara mafia tanah.

Sudah bukan saatnya lagi jajaran penegak hukum, menganggap rakyat buta hukum, dengan mengeluarkan keterangan bahwa kasus pagar laut illegal di tangerang adalah kasus pemalsuan dokumen SHGB dan tidak ditemukan tindak pidana korupsi.

Patut diduga otak pemalsuan dokumen SHGB, bersembunyi di Kementerian ATR dan Pemda Kabupaten Tangerang. Semakin jelas bahwa pemalsuan dokumen SHGB, diduga kuat bagian dari modus korupsi kebijakan, dalam rangka memperoleh keuntungan para oligarki.

Proses hukum terhadap kasus pagar laut ilegal di Tangerang, adalah bencana keadilan yang menerpa masyarakat Banten, akibat penegak hukum tidak kuasa menghadang nafsu rendah dan bertekuk lutut di bawah telapak kaki taipan.

Fenomena ketidak adilan dalam proses hukum pagar laut illegal di Tangerang, patut diwaspadai akan memicu gelombang aksi massa (people power) yang dapat berdampak terhadap stabilitas nasional.

Masyarakat Banten memiliki perjalanan sejarah kelabu yang meluluh lantakan etnis china, akibat tindakan etnis china yang menggores etika dan martabat sebagai bangsa.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Lemahnya Penegakan Hukum Atas Kasus Pagar Laut Ilegal Berpotensi Memicu People Power appeared first on INDONESIAWATCH.

Persoalan tersebut diduga akan menyeret sejumlah pejabat daerah hingga pusat, tersangkut persoalan hukum. Realitas pembangunan PSN PIK2, sudah diawali oleh kebijakan akal-akalan secara sistemik, mulai dari jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang hingga pemerintah pusat.

Dalam rangka memenuhi syahwat oligarki dan cukong pengembang, untuk memperoleh lahan di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan fasilitas Proyek Strategis Nasional.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, menyatakan adanya peran sentral mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar, dalam kasus pemagaran laut di perairan Tangerang, bahkan sudah terjadi sebelum ditetapkan PSN, dalam rangka proyek reklamasi.

Untuk mendukung proyek reklamasi yang melibatkan Zaki Iskandar, pihak BPBD Kab Tangerang mengklaim abrasi pantai di sekitar desa Kohod yang sedemikian parahnya. Menurut catatan BPBD Kabupaten Tangerang, hingga tahun 2016 tercatat daratan seluas 51,2 km tergerus abrasi.

Catatan BPBD, ternyata untuk dijadikan dasar legalitas proyek reklamasi dan penerbitan sertifikat HGB dan SHM, menggunakan dokumen kepemilikan tanah tahun 1980 an, dengan dalih fisik tanah saat ini sudah menjadi laut karena abrasi.

Pembangunan pagar laut illegal yang kemudian ditemukan adanya dokumen sertifikat HGB untuk 263 bidang atas laut yang berada di dalam pagar laut tersebut, seluas 537,5 hektar dan SHM untuk 17 bidang lainya di dalam pagar laut.

Sertifikat HGB dan SHM yang diterbitkan tahun 2023 atas nama PT Intan Agung Makmur dan PTCahaya Inti Sentosa, belakangan diketahui telah diakuisisi oleh PT Agung Sedayu Group, milik taipan Gou Zaiyuan alias Sugianto Kusuma alias Aguan.

Fenomena pagar laut illegal, nampaknya menjadi kunci pembuka kotak Pandora “Kejahatan berencana yang melibatkan oknum pejabat negara dan oligarki, dengan modus PSN untuk meraup keuntungan sebesar besarnya dan mudarat bagi rakyat”.

Penerbitan sertifikat HGB dan SHM atas wilayah laut, adalah pelanggaran terhadap PP No.18/2021 jo Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 bahwa hak atas tanah berupa bangunan (HGB) hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut.

Oleh karenanya mata rantai kejahatan sistemik, dengan modus penerbitan sertifikat abal-abal tersebut, mulai dari unsur pejabat desa, camat, pejabat kepala BPN Kab. Tangerang, bupati Kab Tangerang, menteri ATR, KKP dan KLHK serta unsur swasta pengembang, tidak boleh lepas dari tuntutan hukum, mengingat dampak dari kejahatannya, telah menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya budaya local dan terpuruknya ekonomi rakyat.

Terlebih lagi terungkap adanya kedekatan mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar dengan Aguan, ternyata memiliki sejarah pernah sama-sama dipanggil KPK pada tahun 2016, dalam kasus suap tentang peraturan daerah terkait reklamasi.

Saat itu Zaki dan Aguan sedang menggarap mega proyek Kota Baru Pantura seluas 9000 Ha di pesisir utara Tangerang, dengan konsep pulau-pulau hasil reklamasi. Tentunya duet Zaki-Aguan di mega proyek PSN PIK2, bukan barang baru, bahkan beredar informasi, Aguan gunakan tangan Zaki sebagai Ketua Golkar Jakarta dan Staf Khusus Menteri Airlangga, untuk menggoalkan skema PSN dalam pembangunan PIK2.

Hal-hal yang memberatkan para terduga pelaku kejahatan sistemik dalam mega proyek PSN PIK2, adalah sikap tidak kooperatif dan secara sengaja menutup-nutupi dan berusaha cuci tangan untuk terhindari dari jeratan hukum.

Lebih ironi lagi, sikap menteri KKP yang dengan dalih untuk kepentingan barang bukti, telah menghalang-halangi perintah Presiden Prabowo, untuk membongkar pagar laut illegal. Apalagi pernyataan menteri KKP yang mengatakan untuk kepentingan penyelidikan, masih menunggu kehadiran seorang aktivis untuk diperiksa, terkait pernyataan pagar laut adalah swadaya nelayan.

Sikap Menteri KKP ini, memberi kesan seakan-akan tidak mengetahui otak dibalik pemagaran laut, padahal menteri ATR sudah menjelaskan adanya sertifikat HGB dan SHM atas laut didalam pagar tersebut.

Harapan besar rakyat, kini berada dipundak Presiden Prabowo, untuk mengembalikan marwah negara yang tidak boleh kalah, oleh para pejabat dan oligarki pelaku kejahatan. Mega Proyek PSN PIK2 harus dinyatakan sebagai proyek cacat nasionalisme, karena tidak saja memiskinkan rakyat dan merusak nilai kesetiakawanan social, tapi telah menciptakan konflik sosial yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Derasnya Arus PSN PIK 2 Seret Pejabat Negara ke Pusaran Kejahatan appeared first on INDONESIAWATCH.

Pasalnya ada potensi ancaman terhadap kelangsungan kemerdekaan Indonesia yang dipicu oleh grand strategy bangsa lain untuk menguasai Indonesia.

Merujuk berbagai tulisan sejarah dari peneliti sejarah Batara Hutagalung, dengan judul ““Mereka Yang Tidak Pernah Punya Nasionalisme Indonesia”, memberi gambaran sejarah, runtuhnya sebuah negara dimasa lalu.

Salah satu penyebabnya adalah pengkhianatan oleh warga negara sendiri yang berkolaborasi dengan kekuatan asing.

Sejak Belanda mulai menguasai kota Jayakarta pada 30 Mei 1619, yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia (sekarang Jakarta), Belanda menggandeng bangsa Cina, menjadi mitra penjajah dalam segala bidang.

Bukan hanya di bidang perdagangan umum saja, melainkan juga dalam perdagangan budak dan perdagangan candu (narkoba). Paska kemerdekaan, upaya etnis China untuk melanjutkan dominasi ekonomi dan perdagangan di Indonesia, menggandeng para avonturir warga negara Indonesia dan berkolaborasi dengan RRC.

Paska orde lama, gurita kekuatan bangsa China semakin mencengkram Indonesia, berkat peran Pater Josephus (Joop) Gerardus Beek, seorang pendeta Katholik dari Ordo Yesuit, yang sangat anti Islam dan agen CIA.

Kegiatan Pater Beek yang terkenal adalah Kasebul (Kaderisasi Sebulan), untuk merekrut pemuda-pemuda di Indonesia, terutama dari kalangan muda etnik Cina. Mereka kemudian tergabung dalam lembaga CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang didirikan tahun 1971.

CSIS ini dibiayai oleh para konglomerat etnis Cina dan menjadi Think Tank yang sangat berperan bukan hanya di masa pemerintahan Orde Baru, melainkan juga di era reformasi.

Kebijakan pemerintah orde baru dalam segala bidang, diantaranya perburuhan dan pendidikan, dirancang seperti di zaman kolonialisme Belanda, yaitu upah buruh rendah dan biaya pendidikan tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas yang berpenghasilan rendah.

Sementara sistem penggajian di perusahaan-perusahaan milik konglomerat China, terjadi diskriminasi antara pekerja etnis china dan pribumi.

Dilantiknya Xi Jinping sebagai presiden RRC pada 14 Maret 2013 dan mencanangkan program Beld and Road Initiative (BRI), menjadi awal kebijakan luar negeri China yang ekspansionis dan hegemonistik, dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi dan penguasaan teknologi.

Terkait dengan program BRI, Indonesia adalah teritorial yang harus di bawah pengaruh dominasi China, melalui pengiriman warga negara China sebagai tenaga kerja.

Lalu ada strategi mendorong terjadinya ketergantungan melalui mekanisme hutang, memanfaatkan kalangan konglomerat dan oligarki etnis china, untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan kekayaan alam Indonesia.

Ada juga strategi membangun enclave-enclave etnis China diwilayah pesisir yang diadopsi dari strategi Mao yang dikenal dengan “Desa mengepung Kota”.

Penguasaan wilayah pesisir di beberapa kota besar, telah terjadi sejak tahun 1970, dilaksanakan secara terstrktur, sistematis dan massif, berangsur-angsur mulai dilakukan di Pantai Indah Kapuk, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, Ancol, Sunter, Kelapa Gading sampai Marunda, termasuk rawa-rawa di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, diuruk dan dijadikan pemukiman yang mayoritasnya adalah etnis Cina.

Penguasaan wilayah pesisir, memiliki nilai strategis untuk menyelundupkan warga negara RRC secara massal. Saat ini populasi etnis China di Indonesia berjumlah 12 juta jiwa, terbanyak ketiga setelah etnis Jawa dan Sunda.

Di era reformasi, pengaruh para konglomerat Cina sangat kuat di CSIS, sehingga terjadi musibah konstitusi sejalan dengan amandemen UUD 45 khususnya Pasal 6 Ayat 1.

Semula tertulis “Presiden adalah orang Indonesia asli” menjadi “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”.

Perubahan tersebut, menjadi era baru kehidupan politik Indonesia yang memberi kesempatan keturunan asing berhak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.

Mega Proyek PSN PIK 2 dan reklamasi ilegal oleh PT Agung Sedayu Group yang dikomandoi oleh Gou Zaiyuan alias Sugianto Kusuma alias Aguan dan dibeking oleh kekuasaan di era Jokowi, adalah bagian dari grand scenario Singapuranisasi Indonesia dan bentuk penghianatan secara terstruktur, sistematik dan massif terhadap kedaulatan negara.

Mengingat mega proyek PSN PIK2 termasuk PSN Rempang, dapat dikategorikan sebagai aneksasi terselubung wilayah Indonesia yang berdaulat, seyogyanya Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk melakukan kebijakan penyelamatan terhadap setiap jengkal wilayah Indonesia.

Caranya, dengan menghentikan dan membatalkan proyek PSN PIK2 dan PSN Rempang serta menyeret semua pihak yang terlibat aksi penghianatan terhadap bangsa dan negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Ada Skenario Singapuranisasi Indonesia Lewat Proyek PIK 2 & Reklamasi Ilegal appeared first on INDONESIAWATCH.

Fenomena carut marut penanganan kasus pagar laut ilegal, harus dengan jujur kita katakan, karena pelakunya adalah oligarki. Jika saja proyek pagar laut adalah swadaya nelayan, dapat dipastikan, tidak ada keraguan bagi institusi terkait, untuk meratakan pagar laut jauh sebelumnya.

Adalah naïf, jika diawal terungkapnya kasus pagar laut, para menteri terkait mengatakan tidak tahu adanya pemagaran laut. Namun ternyata ditemukan dokumen HGB sejumlah 263 bidang dan SHM sebanyak 17 bidang yang diterbitkan Kementerian ATR pada tahun 2023.

Pemilik HGB dan SHM tersebut adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Intan Cahaya Inti Sentosa yang ternyata telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2.

Hasil temuan Citra Historis Google Earth, pagar laut sudah terpotret satelit sejak Agustus tahun 2022. Bahkan hasil tangkapan satelit tahun 2024, di areal sepanjang 31 KM pagar laut, sangat jelas terlihat adanya bentuk kotak-kotak yang merupakan bidang-bidang sebagai batas untuk penerbitan sertifikat.

Jika sudah terang benerang hal ihwal pembangunan pagar laut ilegal, maka kementerian KKP sebagaimana kewenangannya, wajib mencabut pagar laut tersebut dan meningkatkan penanganan kasus pagar laut illegal menjadi penyidikan.

Terlebih lagi telah didapat bukti awal yang mengarah kepada God Father dari pembuatan pagar laut illegal. Jika dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, kepentingan rakyat selalu menderita dikalahkan dan disisihkan oleh kolaborasi penguasa dan oligarki.

Tapi hari ini, Tuhan akan menggerakan nurani Presiden Prabowo, untuk memberi secercah cahaya kemenangan rakyat atas ketamakan oligarki.

Penanganan hukum kasus pagar laut illegal, adalah pertaruhan harkat martabat Presiden Prabowo dihadapan rakyat Indonesia, untuk membuktikan bahwa Presiden Prabowo bukan boneka dari kekuatan politik Jokowi maupun kelompok oligarki.

Inilah momentum Presiden Prabowo memanfaatkan otoritasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berpihak kepada penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk senantiasa hadir disetiap kesulitan rakyat.

Kepada pengembang PIK2 PT Agung Sedayu Group, ingat bahwa kemerdekaan negeri ini sama sekali bukan sumbangsi oligarki, tapi direbut oleh setiap tetes darah rakyat Indonesia.

Oleh karenanya pengabdian terhadap rakyat tidak hanya dengan membangun, tapi yang terpenting adalah memberi apresiasi kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan negara ini.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Proyek Pagar Laut Akhirnya Ke Laut appeared first on INDONESIAWATCH.

Kasus pagar laut ilegal, kembali membangkitkan traumatic masyarakat, terhadap kepiawaian pemerintah, melakukan silat lidah demi melindungi oligarki.

Carut marut penanganan kasus pagar laut, bukan disebabkan oleh peliknya kasus tersebut, tapi akibat sikap tidak transparan institusi pemerintah, mulai dari tingkat kekuasaan daerah hingga pusat.

Sulit untuk diterima akal sehat, ketika pagar laut, sepanjang lebih dari 30 KM yang sudah dikerjakan sejak setahun lalu dan ditemukan dokumen HGB yang sudah diterbitkan sebagai bukti kepemilikan areal laut, tetapi menteri KKP berkeras untuk tidak dibongkar, karena masih dalam penyelidikan dan sebagai barang bukti.

Narasi pernyataan menteri KKP, menunjukan lemahnya loyalitas terhadap perintah Presiden Prabowo. Disisi lain mengindikasikan negara sudah dikalahkan oleh kepentingan oligarki, sehingga negara takut, untuk mengatakan keterlibatan oligarki dalam kasus tersebut.

Kasus pagar laut illegal, seyogyanya patut dijadikan momentum, untuk meninggalkan warisan kekuasaan era Jokowi yang didominasi oleh kuatnya pengaruh oligarki.

Berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan, negara harus berani menyatakan, pagar laut merupakan bagian dari mega proyek PIK2, menggunakan skema Proyek Strategis Nasional. PKN PIK 2 harus diakui sebagai praktek oligarki yang paling kasat mata, diawal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ironinya institusi pemerintah justru mengambil sikap cuci tangan dalam kasus ini, sehingga membuka wajah culas pejabat negara yang ternyata tidak lebih sebagai centeng oligarki.

Fenomena kasus pagar laut, membuka tabir gelap rapuhnya kabinet merah putih yang masih didominasi oleh para pejabat kroni Jokowi, dan membuktikan adanya dualism loyalitas terhadap kekuasaan negara.

Bahkan ada kecenderungan terjadinya tindak insubordinasi yang dilakukan menteri KKP terhadap perintah Presiden Prabowo. Sepak terjang oligarki, ditengah Indonesia menghadapi badai kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan negara, patut dipandang sebagai ancaman faktual terhadap kelangsungan hidup berbangsa bernegara.

Oligarki tidak saja mengedepankan profit oriented, tapi telah menebar benih-benih konflik social yang dapat meruntuhkan pondasi kehidupan berbangsa bernegara. Oleh sebab itu tidak berlebihan, jika oligarki ditempatkan sebagai ancaman laten terhadap kelangsungan kedaulatan negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kasus Pagar Laut: Rakyat Versus Oligarki appeared first on INDONESIAWATCH.

Baca juga:
TNI AL akan Kerahkan Lebih Banyak lagi Prajurit untuk Bongkar Pagar Laut Tangerang

Brigjen Harry menyampaian, target miimal tersebut sangat logis mengingat tidak mudah untuk mencabut dan jangan sampai menyisakan material bambu atau lainnya yang dapat membahayakan.

Terlebih lagi, lanjut dia, pagar laut ini sudah ditanam cukup lama, hingga berbulan-bulan. Ini akan meyulitkan proses pembongkarannya.

“Kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Tapi target kita hari ini, minimal 2 kilo bisa kita cabut‎,” tadas jenderal TNI bintang satu ini.

Agar pembongkaran pagar laut yang disebut-sebut misterius ini bisa segera rampung, akan banyak lagi usur TNI AL ‎yang akan dikerahkan pada hari selanjutnya.

‎“Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan-kesibukan nanti akan kita koordinasi yang lebih lanjut,” katanya.

“Mungkin hari kedua, hari ketiga, stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita,” ujarnya.

Prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. (Indonesiawatch.id/Dok. TNI AL)

Khusus untuk di wilayah Lantamal III, kata dia, Harry sudah memerintahkan Danlantamal Banten untuk ikut membongkar pagar laut.

Harry menyampaikan, mereka kemarin sudah melakukan rapat untuk mendidaklanjuti perintah terrsebut. Mereka juga akan melakukan hal yang sama di Tanjung Pasir.

“Hari Selasa nanti kalau tidak salah, untuk yang di wilayah Banten, tepatnya di Kronjo,” ujarnya.

Sedangkan untuk pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang pada hari pertama, kata dia, melibatkan sekitar 600 orang prajurit TNI AL dari berbagai kesatuan.

‎“Dari 600 orang itu kurang lebih terdiri dari lantamal sendiri, kemudian ada Dislambair,” ujarnya.

TNI melibatkan personel dari ‎Dinas Penyeman Bawah Air (Dislambair) karena perlu mengetahui kedalman ‎patok-patok yang tertanam dan sudah berapa lama.

“Dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang meski bisa kita laksanakan,” katanya. Personel selanjutnya prajurit dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Pomal.

‎Selain itu, melibatkan masyarakat, termasuk nelayan yang merasakan langsung adanya pagar laut sejauh 30,16 kilometer yang membentang di sejumlah wilayah kecamatan di Tangerang.
[red]

The post Ini Target Hari Pertama TNI AL ‎Serbu Pagar Laut Tangerang appeared first on INDONESIAWATCH.

Pernyataan Dirjen PSDKP yang diliput SCTV Liputan 6, berseragam loreng dan sederet brevet lengkap dengan baretnya, nampaknya tidak memberi efek jera pelaku pembuatan pagar laut ilegal.

Karena menurut beberapa warga masyarakat di desa Gaga, pada tanggal 11 januari 2025, masih saja dilakukan pemagaran laut oleh para pekerja yang dibayar orang suruhan PT Agung Sedayu Group.

Dari dokumen rekaman video yang dilakukan masyarakat, terlihat sejumlah besar bambu dan para pekerja serta perahu milik pekerja. Masih terjadinya kegiatan ilegal pemagaran laut.

Tidak sesuai dengan pernyataan Dirjen PSDKP bahwa negara tidak boleh kalah, karena terbukti negara tidak berdaya hanya untuk menghadapi para begal laut. Sikap tidak tegas pihak KKP untuk menunjuk batang hidung otak begal laut.

Sementara masyarakat setempat dengan mudah mengatakan otak begal laut adalah orang-orang PT Agung Sedayu Group, semakin memperkuat dugaan bahwa tindakan pemerintah hanya sekedar “sinetron opera sabun”, dalam menyelesaikan kasus pekerjaan ilegal pemagaran laut.

Fakta dilapangan membuktikan, KKP yang telah menyegel pagar laut illegal, tapi tidak memiliki keberanian merubuhkan pagar laut, sebagai bentuk komitmen penegakan hukum dan negara tidak boleh kalah, karena laut adalah perekat kedaulatan negara.

Jika saja pihak pemerintah masih menunjukan sikap keraguan untuk menghadapi begal laut, akan memberi dampak yang amat luas terkait kepercayaan rakyat, terhadap kemampuan dan kewenangan negara melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia.

Ketika Presiden Prabowo sudah mengeluarkan perintah hentikan kegiatan illegal pemagaran laut, harus diterjemahkan oleh para pejabat terkait, dengan tindakan “hentikan, hancurkan dan tangkap pelakukanya”. Menawar perintah Presiden, adalah tindakan insubordinasi yang memiliki konsekuensi hukum.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Buktikan Jika Negara Tidak Boleh Kalah Menghadapi Para Begal Laut appeared first on INDONESIAWATCH.