Jakarta, Indonesiawatch.id – Legasi 20 tahun pemerintahan era Jokowi, telah meninggalkan carut marut kehidupan berbangsa bernegara. Bahkan berpotensi terbelahnya bangsa ini.

Era baru kepemimpinan nasional dibawah presiden Prabowo, oleh sebagian besar rakyat Indonesia akan membawa harapan baru, bagi tumbuhnya secercah sinar keberpihakan kepada kesulitan yang telah mendera rakyat sekian lama.

Rakyat sudah lelah, begitu lama tersisih secara ekonomi, hukum, politik dan melulu menjadi objek dari proses pembangunan yang tidak jelas arahnya.

Rakyat sudah muak melihat tontonan kebijakan gelaran karpet merah kepada oligarki, cukong dan pihak asing, untuk menjarah kekayaan sumber alam warisan ibu pertiwi.

Kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, tampaknya tidak serta merta terlepas dari cawe-cawe Jokowi. Mulai dari titipan menteri di era Jokowi, hingga titipan hukum dari Jokowi untuk mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap berseberangan.

Belum lagi upaya Jokowi untuk terus memelihara loyalitas pejabat negara kepada dirinya. Fenomena cawe-cawe Jokowi, tidak hanya menjadi beban kekuasaan Prabowo, tetapi mempertaruhkan marwah Prabowo sebagai presiden.

Publik geregetan melihat sikap presiden Prabowo, terkesan pasif terhadap sepak terjang Jokowi yang amat tidak mengedepankan etika politik. Tabir gelap yang menyelimuti kesan sikap lamban presiden Prabowo, kini mulai tersingkap.

Operasi garis dalam Jokowi, dengan menempatkan sejumlah Menteri dan pimpinan institusi hukum, alih-alih mengemban tugas tanggung jawab membantu presiden, tetapi justru terbukti mengeluarkan kebijakan blunder yang memicu kemarahan publik.

Menurut sumber terpercaya di Istana, ternyata presiden Prabowo mengetahui sepak terjang Jokowi untuk melemahkan kinerja presiden Prabowo. Sebagai bentuk komitmen presiden Prabowo, perlahan tapi pasti mulai diambil langkah progresif, untuk membersihkan limbah dari operasi garis dalam Jokowi.

Diantaranya pembatalan PSN Rempang dan PIK 2, perintah bongkar pagar laut Tangerang, membatalkan kebijakan Bahlil yang mengakibatkan gas 3 kg hilang dipasar, perintah ungkap kasus korupsi Pertamina dan oplosan BBM Pertamina, membatalkan kebijakan Mendagri soal 4 pulau Aceh.

Lalu ada lagi, penghentian tambang illegal di Raja Empat, penertiban Kawasan hutan, penghapusan pemberian tantiem terhadap komisaris di BUMN, penertiban kasus oplosan beras, pemberian abolisi dan amnesti terhadap tom lembong dan hasto serta maneuver politik luar negeri demi mengangkat citra Indonesia di fora internasional.

Ternyata presiden Prabowo adalah sosok pemimpin negara yang kesepian di tengah hiruk pikuk perseteruan politik di antara kekuatan politik papan atas. Kesendirian presiden Prabowo, semakin terasa ketika realitas politik mengatakan, bahwa kinerja para Menteri kabinet merah putih, patut diberikan rapor merah dalam setahun kepemimpinan presiden Prabowo.

Dengan kata lain presiden Prabowo cuci piring sendiri usai pesta kubu Jokowi. Menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, tentunya aspek loyalitas para pembantu presiden Prabowo, menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar.

Tidak berlebihan jika publik menuntut presiden Prabowo untuk segera melakukan “penertiban anasir Jokowi” disemua sector institusi negara, khususnya dilingkungan institusi hukum yang paling terjangkit virus jokovid.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Info dari Istana, Prabowo Sudah Tahu Ada Gerakan Pelemahan dari Dalam appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Hari ini atmosfer negeri semakin pengap, oleh konflik politik dan hukum yang tidak berkesudahan, dipicu oleh saling serang, saling hujat dan saling lapor, antara publik dengan Jokowi dan kroninya.

Stabilitas nasional semakin rentan oleh konflik yang berpotensi terbelahnya bangsa ini. Di sisi lain pertikaian politik dan hukum yang berujung saling lapor polisi, mencerminkan kekerdilan dan pengecutnya bangsa ini.

Terlebih lagi di era kepemimpinan Jokowi, aparat hukum telah dijadikan alat politik untuk meredam kritik dan gerakan oposisi, telah mendorong terciptanya otoritarianisme kekuasaan negara yang sama sekali tidak paralel dengan semangat reformasi yang mengusung ide demokrasi.

Hiruk pikuk konflik politik dan hukum, akibat kehidupan politik telah membungkam suara demokrasi dan penegakan hukum hanya milik kelompok Jokowi, telah menstimulir kemarahan publik.

Ketika saluran komunikasi politik tersumbat dan upaya hukum yang digagas rakyat selalu berujung gagal, akan menjadi bom waktu “people power” yang sewaktu-waktu meledak meluluhlantakan negeri ini.

Dihadapkan oleh situasi stabilitas nasional yang ditandai potensi kerawanan berkembangnya aksi massa kolosal, tentunya menjadi tanggung jawab presiden Prabowo, untuk segera melakukan upaya yang konstruktif dan terukur dalam rangka mengembalikan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang guyub dan bermartabat.

Sikap Presiden Prabowo yang justru memberikan sinyal-sinyal politik keberpihakan terhadap Jokowi, tidak menunjukan kualitas seorang negarawan dan menciderai rasa keadilan publik.

Berdasarkan sumber-sumber terpercaya, ada bocoran dari Istana Sentul, Presiden Prabowo sedang memfomulasikan pendekatan rekonsiliasi nasional, sebagai jawaban penyelesaian menyeluruh pertikaian antara publik dengan kubu Jokowi.

Nampaknya Presiden Prabowo mulai mencermati, adanya simpul-simpul gangguan terhadap marwah kekuasaannya dan kelangsungan pembangunan nasional, jika konflik politik dan hukum yang terus meluas antara publik dan kubu Jokowi dibiarkan menjadi bola liar.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh sikap aparat hukum yang mbalelo, dengan sadar menjadi “tukang pukul kubu Jokowi”.

Penyelesaian menyeluruh melalui pendekatan rekonsiliasi nasional, dengan konsep “forgiven but not forgotten”, seyogyanya patut diberikan apresiasi sebagai langkah bijak, dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan, tanpa meninggalkan residu dendam politik masa lalu.

Tetapi yang perlu menjadi pedoman implementasi rekonsiliasi nasional, adalah meletakan kebenaran dan kesalahan secara proporsional, objektif dan terukur, sehingga rekonsiliasi nasional dapat dijadikan penerang untuk pertobatan nasional bagi pihak manapun yang telah menyelewengkan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa ini.

Hidup berdampingan secara guyub dalam koridor negara kesatuan republic Indonesia, tanpa mengeksploitasi hukum untuk memenjarakan sesama anak bangsa, adalah sikap kesatria yang diajarkan oleh para pendiri bangsa ini.

Kita bukan bangsa cengeng apalagi pengecut yang kerapkali berlindung dibalik ketiak kekuasaan. Kita juga adalah bangsa berbudi pekerti, warisan nilai-nilai luhur maha karya para pendahulu yang tabu mengumbar kalimat hujatan dan makian sebagai bentuk ekspresi politik.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Presiden Prabowo Segera Adakan Rekonsiliasi Nasional, Redam Konflik Politik appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satu perjanjian yang menjadi perhatian adalah ihwal implementasi ekstradisi, yang bisa menyeret mafia migas yang bersembunyi di Singapura. Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Prabowo menyebut ada kemajuan terkait ekstradisi RI-Singapura. “Kami juga membuat kemajuan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi,” ungkap Prabowo.

Menurut Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA, kunjungan presiden Prabowo ke Singapura, berfokus membahas mekanisme perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Kesepakatan ini akan menjadi fondasi penting bagi penegakan hukum yang lebih efektif.

“Terkait dengan perjanjian ekstradisi, tampak Presiden Prabowo menyambut baik pembaruan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung kedua negara,” katanya, (17/06).

Radjasa menduga, perjanjian ekstradisi dengan Singapura berkaitan dengan Moch Reza Chalid yang mangkir dan tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan Kejagung. “Terlebih hal serupa juga dilakukan oleh MRC yang mangkir untuk memenuhi dua kali panggilan kejagung dalam perkara papa minta saham,” ujarnya.

Perjanjian ini juga menjadi fokus Prabowo, kata Radjasa, karena kurang kooperatifnya 14 Daftar Mitra Usaha Terdaftar (DMUT) di PT Pertamina Kilang dan PT Pertamina Patra Niaga yang diundang untuk diminta keterangannya oleh Direktur Penyidik.

“Mengingat beberapa dari DMUT berkedudukan di Singapura. Dari 14 DMUT, hanya satu yang memenuhi panggilan Kejagung,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pernah mengatakan bahwa dari total 14 Daftar Mitra Usaha Terdaftar (DMUT) di PT Pertamina Kilang dan PT Pertamina Patra Niaga yang diundang oleh Direktur Penyidikan Kejagung sejak 14 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025, informasinya hanya satu DMUT yang bersedia memberikan keterangannya di hadapan penyidik Kejagung.

“Tentu sangat menyedihkan jika faktanya seperti itu, diharapkan KPI dan PPN tidak mengundang DMUT yang menolak diperiksa Kejagung,” beber Yusri.

Dikatakan Yusri, adapun DMUT pemasok BBM di PT Pertamina Patra Niaga yang diundang melalui Direktur Utamanya Mars Ega Legowo oleh Dirdik Pidsus Kejagung adalah perusahaan Luk Oil, Sahara Energi International Pte Ltd, Petco Trading Labuan Company Ltd (Petronas), Vitol Asia Pte Ltd dan Sinopec Fuel Oil Pte Ltd.

“Sementara DMUT pemasok minyak mentah ke PT KPI yang diundang melalui Direktur Utamanya Taufik Adityawarman tanggal 23 Mei 2025 oleh Dirdik Pidsus Kejagung , adalah BP Singapore Pte Ltd, Glencore Pte Ltd, Freepoint Commodities Singapore Pte Ltd, Mitsui & Co Energy Trading, PTT International Trading, Vitol Asia Pte Ltd, Socar Trading Singapore Pte Ltd, Woodside Energy Trading Singapore dan Total Trading Asia Pte Ltd,” pungkas Yusri.

[red]

The post Kunjungan Presiden Prabowo ke Singapura Bahas Ekstradisi, Bisa Seret Mafia Migas appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Ketika Prabowo Subianto menang dalam pilpres 2024 dan berhak secara konstitusi untuk menduduki jabatan presiden Indonesia, tumbuh secercah harapan dari suara rakyat kecil.

Saat ini ada pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat dari gubuk-gubuk kumuh dan lorong-lorong becek. Rakyat sesungguhnya sudah tidak mampu lagi menatap mata keji Jokowi, menggenggam tangan kotor Jokowi, mendengar suara Jokowi yang penuh aroma kebohongan.

Di awal kepemimpinan presiden Prabowo, ada kecewa yang memenuhi rongga dada rakyat, ketika presiden mengumumkan susunan kabinet merah putih yang gemoy. Masih saja terlihat para menteri era Jokowi, dengan track record “pelaku pembobol uang negara”.

Tetapi rakyat masih memaklumi soal susunan kabinet merah putih, faktornya adalah cawe-cawe Jokowi. Seiring berjalanya waktu, presiden Prabowo terus dengan lantang meneriakan ganyang korupsi.

Walau ada pengungkapan kasus besar korupsi, tetapi dalam proses hukumnya, Cuma teri yang tertangkap, sementara actor pelakunya bisa bernafas lega, karena berbagi uang haram dengan oknum penegak hukum. Rakyat tetap saja dipertontonkan wajah keji para koruptor yang saat ini masih bercokol di kabinet merah putih.

Ketika publik masih memiliki harapan akan adanya reshuffle kabinet merah putih oleh presiden Prabowo, diperkirakan sekitar bulan mei sd juni 2025. Bagai geledek disiang bolong, publik mendapat bocoran bahwa Prabowo tidak akan mereshuffle kabinetnya, karena kinerja kabinet merah putih masih dipandang baik oleh Prabowo.

Publik semakin sulit untuk memahami pokok-pokok keinginan Prabowo, ketika antara niat dengan realisasinya kontradiksi. Sikap keras dan tegas prabowo yang ditunggu-tunggu public, ternyata hanya untuk menciptakan lingkungan presiden yang clear dari muka-muka koruptor, sudah hampir setahun kepemimpinan presiden Prabowo, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda perubahan.

Kini rumor politik yang bergulir liar, presiden Prabowo dibatasi gerak majunya oleh Jokowi, diantaranya haram untuk mengutak atik menteri titipan radja jawa Jokowi. Fenomena presiden Prabowo dengan kekuasaan minimalis, menjadi isu politik yang mengemuka saat ini. Tentunya issue tersebut, disertai berbagai fakta lapangan yang valid.

Contoh yang masih melekat di benak kita, adalah persoalan judi online, yang diduga kuat melibatkan mantan menteri Komdigi Budi Arie dan kasus mega korupsi Pertamina yang faktanya mengarah kepada beberapa menteri kabinet merah putih.

Belum lagi perilaku Kapolri, menurut sumber terpercaya, telah mengabaikan arahan dan petunjuk presiden Prabowo. Pertanyaannya mengapa prabowo diam, menghadapi kondisi negara yang sedang meluncur kearah killing ground?

Hari ini nasib rakyat kecil, tidak beranjak dari kemiskinan dan ketidak adilan, bahkan tidak muncul secercah harapan akan masa depan yang sedikit lebih baik. Persoalan yang sesungguhnya dihadapi bangsa ini, bukan soal pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden, tapi yang lebih penting adalah kemampuan presiden Prabowo melakukan genosida terhadap kejahatan terorganisasi kepada negara yang diotaki oleh Jokowi.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Pak Prabowo, Dengarlah Suara Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.

Pengamat Kebijakan Publik Wibisono menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pertemuan tersebut. Terlebih dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo secara gentle mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pemerintahannya.

“Pak Prabowo membuka diri dan dia mengakui dalam wawancaranya juga bahwa ada kelemahan komunikasi dari pemerintah ke rakyatnya. Dia mengakui itu harus dievaluasi meskipun ada apologi (pembelaan). Misalnya, ini kan pejabatnya baru-baru, belum terlatih, tapi saya sangat mengapresiasi atas pernyataan presiden ini,” ujar Wibisono.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) itu menyebut, sebagai seorang pemimpin, Prabowo telah menunjukkan sikap patriotik dan kenegarawannya. Hal itu ditunjukkan oleh Prabowo yang bahwa ada kekurangan di kabinet pemerintahan yang ia pimpin. “Itu salah satu potensi ada perbaikan,” kata Wibi.

Diketahui, pertemuan tersebut turut dihadiri jurnalis senior Najwa Shihab (founder Narasi). Menurut Najwa, para pemred diberikan kebebasan penuh untuk bertanya tanpa harus menyerahkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Najwa menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada daftar pertanyaan yang diserahkan sebelumnya.

Semua pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan isu yang berkembang, dalam wawancarai tersebut dibahas banyak isu sehingga menghabiskan durasi sampai tiga jam. “Ini pertanyaannya murni spontanitas, bahkan sesama jurnalis kita tidak tahu akan saling nanya apa. Jadi, semua pertanyaan spontan, kita yang siapkan sendiri, tak perlu kirim list pertanyaan dan akhirnya yang ditanyakan beragam banget,” ujar Najwa.

Wibisono menambahkan, wawancara dengan petinggi media tersebut merupakan jawaban dari Presiden Prabowo terhadap banyak pertanyaan dari masyarakat terkait kinerja 150 hari Presiden Prabowo yang sebelumnya dinilai sangat tertutup dalam berkomunikasi ke rakyat. Bahkan, lebih lanjut, banyak pernyataan dari pejabatnya yang kadang menimbulkan pro dan kontra.

“Semoga dengan mulai terbukanya komunikasi presiden ini akan diikuti oleh pejabat di bawahnya untuk bisa lebih komunikatif dan transparan agar tidak adalagi informasi yang salah persepsi,” pungkasnya.

[red]

The post Wibisono Apresiasi Pertemuan Presiden dengan 7 Pemred Media appeared first on INDONESIAWATCH.

Jurnalis yang hadir diantaranya Lalumara Satriawangsa (TV One), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Alfito Deanova (Trans TV), Valerina Daniel (TVRI), Sutta Dharmasuta (Kompas), Retno Pinasti (SCTV).

Pada bincang-bincang on the record selama 4 jam, Presiden meminta pertanyaan yang diajukan, belum pernah diajukan sebelumnya. Dari 7 pertanyaan yang diajukan oleh para jurnalis, Presiden memberi jawaban cukup fair, tanpa menutupi berbagai kekurangan pada pemerintahannya.

Bahkan ketika ditanya soal berapa nilai yang pantas diberikan presiden, terkait 100 hari kinerjanya, nilai 6 mungkin pantas untuk kinerja presiden, jawab Prabowo.

Menyangkut pertanyaan tentang UU TNI tahun 2025 yang dinilai akan mengembalikan dwifungsi TNI, Presiden Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari TNI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi.

Agenda revisi UU TNI semata-mata TNI dapat lebih berkembang sebagai organisasi, maka dibutuhkan perpanjangan masa pensiun Pati TNI, mengingat selama ini TNI kerapkali dihambat oleh masa jabatan Panglima TNI yang singkat.

Selanjutnya menyangkut pertanyaan seputar kritik dan demo terhadap revisi UU TNI yang dinilai tidak transparan serta adanya kekhawatiran RUU Polri akan tidak transparan. Prabowo menjawab bahwa memaklumi adanya kekhawatiran publik, karena tidak memabca naskah asli tentang RUU TNI.

Prabowo berjanji untuk pembahasan RUU Polri akan diedarkan naskah aslinya, sebagai komitmen transparansi. Kemudian menjawab pertanyaan tentang berapa angka yang diberikan untuk menilai kinerja diri sendiri, Presiden dengan bijak memberi nilai 6, karena masih banyak yang harus diperbaiki, seperti komunikasi publik yang mendapat perhatian.

Menyangkut kinerja birokrasi, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan mengedepankan prinsip organisasi “The Right Person at the right place at the right time”. Terus berusaha melakukan percepatan dan efesiensi management, dalam rangka memberi pelayanan terbaik untuk rakyat.

Di bidang penegakan hukum, presiden mengatakan, telah ada pembuktian untuk mengungkap kasus besar korupsi, walaupun proses hukum masih perlu dibenahi, khususnya aspek kesejahteraan para hakim, agar bekerja lebih fokus.

Presiden dalam menjawab pertanyaan soal TNI aktif masuk BUMN, dikatakan TNI Aktif tidak boleh masuk BUMN kecuali harus pensiun dulu.

Terakhir menyangkut pertanyaan soal kebijakan tariff Trump, presiden Prabowo mengatakan, kebijakan tarif akan menghantam sektor ekspor padat karya, oleh sebab itu saya sudah siapkan team negosiasi termasuk ada Menko Ekonomi untuk berdialog dengan pemerintah AS.

Menghadapi perubahan global yang sulit dideteksi, presiden menegaskan sudah saatnya kita harus berdikari, itulah mengapa prabowo begitu perhatian untuk membentuk Danantara, sebagai garda terdepan membangun ekonomi yang berdiri diatas kaki sendiri.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Presiden Undang 7 Jurnalis Kawakan untuk Berbincang On The Record appeared first on INDONESIAWATCH.

Keputusannya, Prabowo Subianto dipilih kembali sebagai ketua umum dan Ketua Dewan Pembina partai Gerindra. Pada KLB ke VII partai Gerindra, juga disepakati untuk mengusung kembali Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Padahal Prabowo baru melewati 100 hari pemerintahannya. Sah-sah saja sikap politik Gerindra, untuk mencalonkan kembali Prabowo sebagai capres pada pilpres 2029. Apalagi di Gerindra tidak berjalan mekanisme kaderisasi pemimpin, karena sentralisasi kekuasaan berada di tangan Prabowo.

Mengusung kembali Prabowo sebagai Capres pada pilpres 2029, sementara Prabowo baru empat bulan memegang amanat sebagai presiden, dipandang sangat mengganggu kesantunan berpolitik.

Rakyat belum merasakan prestasi yang diraih Prabowo sebagai presiden, walaupun dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo, tingkat kepercayaa publik cukup tinggi.

Tetapi telah diruntuhkan kembali oleh sikap Prabowo membuat pernyataan publik “Hidup Jokowi”, sebagai narasi yang membangun opini publik “mau jadi presiden harus lindungi presiden”. Hal ini tentunya kontradiksi dengan perjuangan rakyat untuk memenjarakan Jokowi.

Sikap politik Gerindra yang terlalu pagi untuk mengusung Prabowo, merefleksikan bentuk otoritarianisme partai yang melulu berorientasi pada kekuasaan, tanpa mempertimbangkan aspek etika politik.

Seharusnya ada pembuktian atas prestasi presiden Prabowo yang terbukti mengangkat harkat hidup rakyat dan kemampuan managerial Prabowo sebagai presiden untuk membangun sistem pemerintahan yang efisien dan efektif.

Otoritarianisme partai yang dipertontonkan oleh Gerindra, dipandang akan mendorong munculnya kebijakan Presiden Prabowo yang mengedepankan pragmatism dan populis.

Bisa jadi memaksakan kebijakan makan bergizi gratis, melalui pemangkasan APBN yang berdampak luas terhadap kelangsungan sector-sektor strategis, adalah kebijakan populis presiden Prabowo, semata-mata untuk membangun citra positif.

Jika kebijakan presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, hanya demi membangun citra personal, dalam rangka merebut kursi presiden untuk kedua kalinya, tentunya rakyat tidak bisa berharap banyak, kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai tahapan yang membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Otoritarianisme Partai: Gerindra Calonkan Prabowo Pada Pilpres 2029 appeared first on INDONESIAWATCH.

Fenomena opini publik yang terpecah belah, telah menyebabkan carut marut kehidupan berbangsa bernegara. Hari ini jutaan rakyat Indonesia mengalami kebingungan, akibat kesimpangsiuran informasi dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih serta penegakan hukum yang mengedepankan standar ganda.

Bopeng potret Indonesia hari ini, dipicu oleh pikiran Jokowi yang kental oleh otoritarian personality. Demokrasi dan konstitusi telah dirusak oleh ide Jokowi yang otoritarian personality, seperti keinginan mantan Presiden Jokowi untuk memperpanjang jabatan presiden.

Keinginan Jokowi menempatkan anaknya sebagai wakil presiden, keinginan Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan utara dan keinginan Jokowi menjadikan institusi hukum sebagai algojo untuk menyandera para lawan politiknya.

Otoritarian personality dari pikiran Jokowi yang paling kejam adalah menghancurkan KPK sebagai lembaga rasuah dengan prestasi menurunkan indek korupsi dengan nilai 40. Inisiatif Jokowi untuk menghancurkan KPK, semata-mata untuk menyelamatkan anak-anaknya yang akan ikut Pilkada dan Pilpres.

Tapi Jokowi tidak perduli terhadap perampokan uang negara hingga triliunan rupiah dan merosotnya kualitas demokrasi akibat penegakan hukum abal-abal.

Hari ini ada public statement “bayar, bayar, bayar” dan “hidup Jokowi” yang menghasilkan public opini seperti “mau jadi polisi bayar polisi” dan “mau jadi presiden puji presiden”. Opini publik ini sangat menggelitik nurani dan menimbulkan perdebatan luas diberbagai kalangan masyarakat.

Perdebatan yang terus bergulir, untuk mencari jawaban kebenaran. Sementara di negeri ini, kebenaran tergantung siapa yang mengatakan. Ketika muncul opini mau jadi polisi bayar polisi, rasanya tidak terlalu sulit untuk menjawab opini tersebut memiliki kebenaran.

Tapi untuk menjawab opini mau jadi presiden puji presiden, agaknya membutuhkan ekstra keras berfikir. Gatot Nurmantyo dalam podcash Hersubeno Arief, pernah mengatakan, merapatnya Prabowo ke kubu Jokowi paska pilpres 2019, sebagai strategi Prabowo dalam melaksanakan “operasi garis dalam”.

Maksud dari pernyataan Gatot, adalah untuk merebut kekuasaan presiden, Prabowo harus masuk dalam kekuasaan Jokowi.

Operasi garis dalam, adalah taktik intelijen tempur yang kerap digunakan oleh pasukan sandhi yudha atau sebagai implementasi dari kontra intelijen, dalam rangka mengetahui kekuatan, kelemahan, rencana lawan dan menghancurkan lawan dari dalam.

Operasi garis dalam, dilaksanakan melalui kegiatan penetrasi tertutup kedalam kubu lawan. Mari kita amati, bagaimana Prabowo merapat ke kubu Jokowi. Paska Pilpres 2019, posisi Prabowo adalah sebagai pihak yang kalah, kemudian apakah saat Prabowo berada di kubu Jokowi, mampu melemahkan kekuatan Jokowi.

Ini adalah public statement untuk memicu munculnya public opini, dalam rangka menjawab makna yang terkandung dari public statement “Hidup Jokowi” yang diucapkan presiden Prabowo.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Prabowo Subianto & Operasi Garis Dalam appeared first on INDONESIAWATCH.

Pasalnya, kebijakan Presiden Prabowo, tetap menunjuk menteri era Jokowi dan kuat terindikasi korupsi, masuk dalam barisan kabinet merah putih. Disusul masuknya TNI aktif dalam jajaran jabatan yang dilarang Undang-undang.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo, masih menaruh secercah harapan, akan perubahan situasi politik, hukum dan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Muncul kemudian kasus pagar laut ilegal yang menyasar kepada persoalan Proyek Strategis Nasional di PIK 2 dan diduga kuat ada peran Jokowi dan kroninya yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan.

Akibat tidak tegasnya pemerintah dalam penanganan kasus pagar laut illegal dan sertifikat bodong, telah memicu gelombang aksi massa menolak PSN PIK 2.

Sudah diduga sebelumnya, penanganan hukum kasus pagar laut dan sertifikat bodong, hanya mampu menyeret pelaku klas teri sebagai tersangka, sementara Bareskrim Polri menyatakan Aguan tidak terlibat kasus tersebut.

Kekecewaan rakyat nampaknya berlanjut, ketika Menteri Bahlil mengeluarkan kebijakan yang dikemas dalam format penertiban tata niaga gas, ternyata telah berimbas pada kelangkaan gas kebutuhan masyarakat dan mengakibatkan di beberapa daerah terjadi antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan gas.

Berselang beberapa saat, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025. Nampaknya Instruksi Presiden tersebut, disambut oleh wakil ketua DPR Dasco, sebagai “perintah atasan”, untuk segera dilaksanakan.

Akibatnya DPR tidak melakukan fungsi check and balance, terhadap kebijakan pemerintah tentang pemangkasan APBN, telah memicu aksi kolosal mahasiswa dan masyarakat yang menuding Presiden Prabowo tidak pro rakyat. Pidato Presiden Prabowo selama ini yang terkesan anti korupsi dan peduli pada kesulitan rakyat, dianggap oleh massa demonstrasi cuma omon-omon saja.

Situasi politik nasional, semakin diliputi oleh tren menurunnya kepercayaan rakyat terhadap presiden Prabowo, ketika maraknya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah, dengan tuntutan adili Jokowi, tanpa diduga pada peringatan HUT Partai Gerindra, pidato politik Prabowo justru meneriakan yel-yel hidup Jokowi dan terimakasih Jokowi, bahkan tanpa sungkan Prabowo mengatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya.

Akumulasi dari tindakan dan kebijakan Presiden Prabowo yang semakin transparan, mengikuti arus Jokowi dan tidak mengambil keputusan tegas terkait kasus hukum yang melibatkan kroni jokowi dan oligarki, tampaknya telah menstimulir kemarahan rakyat terhadap Presiden Prabowo.

Saat ini bandul aksi massa demonstrasi telah beralih kepada Presiden Prabowo. Sangat disesalkan, ternyata pemicu memanasnya suhu politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, disebabkan oleh pilihan politik Presiden Prabowo dan kualitas orang disekitar Presiden yang lemah dalam membaca keresahan dan kesulitan rakyat.

Perlu menjadi catatan, bahwa sejarah menjadi bukti, sekuat apapun kekuasaan negara, tidak satupun yang mampu menghadapi people power. Kesadaran kolektif rakyat semakin kuat, bahwa untuk sebuah perubahan harus memiliki keberanian melawan arus, karena yang mengikuti arus cuma tinja dan bangkai.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Menakar Pemicu Panasnya Suhu Stabilitas Nasional appeared first on INDONESIAWATCH.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, negara terpuruk hampir menyentuh titik terendah. Euforia rakyat dengan cara-cara vulgar, menyambut lengsernya kekuasaan Jokowi, sebagai bentuk kemarahan politik rakyat, terhadap gaya kepemimpinan Jokowi.

Kebijakan Jokowi merefleksikan politik multi tafsir, sehingga Jokowi terjerat oleh label pemimpin pura-pura demokrasi, tapi sesungguhnya penuh dengan cita rasa otoriter. Dua periode kekuasaan Presiden Jokowi, mengakibatkan kerusakan multi dimensional, terhadap tata kelola kenegaraan.

Rentang waktu 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo, merujuk pada tradisi politik, dipandang perlu untuk memberikan penilaian kinerja, guna menganalisa arah kebijakan Presiden Prabowo kedepan.

Tidak dapat dipungkiri, Presiden Prabowo telah mengedepankan skala prioritas kebijakan, untuk mendongkrak kepercayaan publik, melalui pembatalan penerapan PPN 12%, implementasi makan bergizi gratis, subsidi energi dengan skema BLT, penghematan anggaran belanja negara, kebijakan luar negeri yang berorientasi meningkatkan kewibawaan dan citra Indonesia.

Namun demikian Presiden Prabowo, dinilai masih belum focus untuk mengerjakan PR penegakan hukum dan bersih-bersih di internal institusi hukum, mengingat akibat dari praktek penegakan hukum yang amburadul, semakin lengkap derita rakyat kecil.

Tanpa mengurangi torehan nilai positif kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo, tetapi akan lebih bijak, jika penilaian tersebut, tidak mengabaikan tuntutan mendesak rakyat yang mengemuka menjadi isu nasional, menyangkut komitmen dan sikap tegas Presiden Prabowo, untuk menghentikan penetrasi politik Jokowi ke dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Presiden Prabowo mengemban kekuasaan tertinggi, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab konstitusional melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan menjadi perpanjangan tangan kelompok tertentu.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post 100 Hari Kinerja Presiden Prabowo Masih Menyisakan Cengkraman Tangan Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.