Ia menjelaskan, meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.

Baca juga:

Agar Kejagung Tetap Dipercaya, Jaksa Agung Baru harus Tukang Sikat Koruptor & Karier

“Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR,” ujarnya dalam keterangan pes dikutip pada Selasa, (24/12).

Artinya, lanjut Supratman, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi tersebut.

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menjelaskan, pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Pemberian pengampunan bukan dalam rangka membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak,” tandasnya.

Menurut dia, karena yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal.

“Presiden sama sekali tidak menganggap [pengampunan koruptor] dilakukan serta merta,” tandasnya.

Supratman mengungkapkan, pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut.

Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada Presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut.

Pascaamandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden ini tidak absolut. Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR.

“Karena itu supaya keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut,” tegas Supratman.

Selain Presiden, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui denda damai.

Menurutnya, Presiden maupun Kejagung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan. Kewenangan Kejagung ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Kejaksaan RI yang baru.

“Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Supratman pun menyebutkan bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

“Oleh karena itu, teman-teman nanti bisa menunggu langkah konkret selanjutnya, setelah diberi arahan kepada kami oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
[red]

The post Presiden Mau Ampuni Koruptor, Ini Penjelasan Menkum appeared first on INDONESIAWATCH.

Padahal, Mesir sebagai negeri bersejarah menawarkan pelajaran berharga tentang ketahanan budaya dan inovasi manusia. Dari piramida megah hingga sistem pemerintahan yang kompleks. Dari teknologi, teknik pengobatan, matematika, bahkan bangsa Mesir kuno juga diketahui menciptakan alfabet dan sistem desimal mereka sendiri.

Kekuasaan firaun secara resmi berakhir pada tahun 31 SM ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan Mesir. Meskipun mengalami perubahan politik yang signifikan, warisan budaya Mesir Kuno terus mempengaruhi dunia hingga hari ini. Keberlanjutan warisan ini mencerminkan kekuatan budaya yang mampu bertahan meskipun melalui berbagai tantangan zaman.

Dunia sudah berganti rupa. Perang membawa penderitaan. Bangsa-bangsa muslim hidup dalam gelombang perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, air, energi, perubahan iklim, mendesak semua bangsa untuk membangun format baru kerja sama yang lebih adil di atas pondasi persatuan yang konkret. Peran para tokoh bangsa sangat dinantikan demi terwujudnya dunia yang damai dan berkeadilan.

Para Penyeru Persatuan Kekuatan Islam

Dunia mengenal seorang Rifa’ah al-Tahtawi (1801-1873) sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam pembaru pemikiran Islam di Mesir. Rifa’ah terkenal dengan gagasan patriotisme tanah airnya. Dia paling bersemangat memperjuangkan hak perempuan atas pendidikan.

Tahtawi tidak sendirian. Nama Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897), meskipun bukan asli Mesir, al-Afghani berkontribusi besar terhadap gerakan pan-Islamisme dan nasionalisme Arab. Ia menekankan pentingnya kesatuan umat Islam sebagai respons terhadap dominasi Barat. Arabi Pasha (1841-1911), penentang paling keras terhadap intervensi asing di Mesir. Ia memimpin pemberontakan melawan Inggris pada tahun 1882 dan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme.

Nama lain yang mengemuka, sebut saja Saad Zaghlul (1859-1927), Muhammad Ali Pasha (1769-1849), hingga Gamal Abdel Nasser (1918-1970) pemimpin Revolusi Mesir 1952 yang menggulingkan monarki. Bersama Soekarno membangun Gerakan Non-Blok. Ia juga dikenal karena gagasannya tentang Nasionalisme Arab, yang menekankan persatuan bangsa Arab dalam satu wadah politik dan ekonomi.

Di bawah kepemimpinannya, Mesir dijuluki Republik Persatuan Arab, dan ia berupaya untuk menghapus pengaruh kolonial Eropa di Timur Tengah, serta mempromosikan Sosialisme Arab sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Prabowo Sebagai Pelanjut Semangat Persatuan
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pidato yang menggemparkan di hadapan negara-negara anggota Developing Eight (D-8) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 yang berlangsung di Kairo, Mesir.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antarnegara Muslim, terutama dalam konteks dukungan terhadap Palestina dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim di seluruh dunia.

Prabowo mengawali pidatonya dengan menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim, mengingat banyaknya konflik internal yang terjadi. Ia mempertanyakan efektivitas dukungan yang diberikan oleh negara-negara Muslim kepada Palestina dan Suriah, dengan menyatakan bahwa pernyataan dukungan sering kali tidak diimbangi dengan tindakan nyata.

“Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” tanyanya, menekankan perlunya langkah konkret daripada sekadar retorika.

Dalam sesi khusus tersebut, Prabowo juga mengkritik dunia internasional yang dinilai tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Ia menyatakan bahwa isu hak asasi manusia sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim, sebuah kenyataan yang ia sebut “sangat menyedihkan.” Pidato ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak negara Muslim dalam arena global.

Dalam pidato berbahasa Inggris tersebut, Prabowo mengutuk praktik _devide et impera_ yang masih berlanjut dan melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyoroti bagaimana konflik internal di berbagai negara Muslim menjadi penghalang bagi upaya kolektif untuk membantu Palestina. “Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama?” ungkapnya dengan nada mendesak.

Seruan untuk Kerja Sama dan Kesadaran Global
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan agar negara-negara Muslim menjaga persatuan dan meningkatkan kerja sama. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam memperkuat hubungan antarnegara Muslim, dengan harapan bahwa persatuan dapat menjadi fondasi untuk mencapai kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan global.

Prabowo menutup pidatonya dengan pernyataan optimis bahwa tanpa persatuan, negara-negara D-8 tidak akan mampu memberikan dukungan yang efektif kepada Palestina.

Tidak lupa, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun kekuatan industri dan teknologi demi kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan.

Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 menggambarkan tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dalam menjaga solidaritas dan menghadapi ketidakadilan global. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama, Prabowo berusaha mendorong perubahan nyata yang dapat mendukung perjuangan Palestina dan meningkatkan posisi negara-negara Muslim di kancah internasional.

Ini adalah panggilan untuk bertindak yang tidak hanya relevan bagi pemimpin politik tetapi juga bagi masyarakat luas untuk bersatu demi mencapai tujuan bersama. Semoga.

Tino Rahardian (Calon Diplomat Eropa)

The post Para Penyeru Persatuan Kekuatan Islam: Aksi Diplomasi Presiden Prabowo di KTT D-8 appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini disampaikan Anwar Ibrahim dalam unggahan di akun resmi Facebooknya, (23/12).

“Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini. Namun, malam tadi beliau [Prabowo] mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari karena demam,” postingan Anwar Ibrahim seperti dikutip, (23/12).

Anwar mendoakan agar Presiden Prabowo bisa lekas sembuh. “Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya.

Seperti diketahui, Prabowo dijadwalkan akan bertolak ke Malaysia untuk bertemu Anwar Ibrahim usai rangkaian kunjungan kenegaraan ke Mesir.

Prabowo telah bertolak ke Kairo, Mesir, pada Selasa pekan lalu dalam rangka kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8).

“Juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12).

[Red]

The post Prabowo Jatuh Sakit, Pertemuan dengan PM Malaysia Batal appeared first on INDONESIAWATCH.

Alasan memilih banyak Menteri dari Golkar, kata Prabowo, karena nama-nama yang disodorkan pintar-pintar. “Yang disodorkan baik-baik, Yang diajukan orang hebat-hebat,” katanya.

Baca juga:
Meutya Hafid Dukung “Bersih-Bersih” Kementeriannya dari Beking Judol

Salah satunya, ujar Prabowo, seperti Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Prabowo memilih Meutya jadi menteri karena pintar dan lulusan jurusan Fisika.

“Ada yang disodorkan ke saya Menteri Komdigi, ibu Meutya. Saya lihat riwayat hidupnya, lulus universitas jurusan fisika. Berarti pintar anak ini,” katanya.

Berdasarkan situs resmi University of New South Wales, Meutya ternyata lulusan Fakultas Teknik University of New South Wales (UNSW) jurusan Manufacturing Engineering (Teknik Manufaktur). Meutya lulus dari UNSW Australia pada tahun 2001.

Lalu pada tahun 2015 – 2018, Meutya menjalani studi magister jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dikutip dari kompas.com, Meutya lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 Mei 1978.

Pemilik nama asli Meutya Viada Hafid ini mulai menjadi anggota DPR RI dari Golkar sejak periode 2009-2014. Selama 3 periode berturut-turut, Meutya kemudian mengisi kursi parlemen hingga tahun 2024.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang mengurusi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Sebelum menjadi politisi, Meutya pernah bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun swasta di Indonesia.

[red]

The post Presiden Prabowo Sebut Menkomdigi Meutya Hafid Lulusan Jurusan Fisika, Ini Faktanya appeared first on INDONESIAWATCH.

“Insyallah, dalam waktu yang tidak lama lagi, saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih, di setiap sekolah, di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam acara puncak Hari Guru Nasional, (28/11).

Baca juga:
Prabowo Adopsi Diplomasi Peci Hitam ala Bung Karno, Pengamat Komunikasi Politik Beri Pujian

Menurutnya, program televisi untuk sekolah-sekolah ini akan membantu proses pembelajaran siswa di sekolah. Agar siswa-siswa yang berada di daerah terpencil sekalipun dapat menerima pelajaran yang terbaik.

“Dari layar televisi-televisi tersebut, kita akan siarkan pelajaran-pelajaran semua ilmu yang diperlukan. Sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidakada sekolah, Dimana gurunya kurang, yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk selruh anak-anaknya,” katanya.

Prabowo meminta agar para guru bersabar, karena proses pengadaannya akan berlangsung tahun depan. “Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3 sampai 4 bulan lagi,” katanya disambut tepuk tangan para peserta yang didominasi para guru-guru se-Indonesia.

Menurutnya, sekolah-sekolah di Indonesia perlu diperbaiki karena menjadi pusat pembangunan nasional. Dia memastikan bahwa tidak akan ada lagi sekolah yang atapnya rubuh.

“Sekolah di setiap desa, sekolah di setiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional. Karena itu, sekolah harus bagus. Harus bersih, harus baik. Tidak ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah, yang tidak ada wc untuk anak-anaknya,” katanya.

[red]

The post Prabowo Subianto Wajibkan Pengadaan Televisi di Setiap Sekolah, Dieksekusi di Kuartal 1 Tahun 2025 appeared first on INDONESIAWATCH.