Jakarta, Indonesiawatch.id – Dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas Blok Ambalat berdasarkan undang-undang Essensial Powers Ordonance yang disahkan pada bulan Agustus 1969 menarik dicermati.

Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Contiguous Zone. Berdasarkan undang-undang tersebut selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada 21 Desember 1979.

Selanjutnya, pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia.

Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain dapat mengetahuinya.

Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapat protes Indonesia saja tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain.

Filipina dan Tiongkok misalnya mengajukan protes terkait Spratly Island. Pada bulan April tahun 1980, Singapura mengirimkan protesnya terkait dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Vietnam, Taiwan, Thailand dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam.

Dengan demikian, klaim Malaysia terhadap wilayah territorial berdasarkan Peta 1979 tidak mendapat pengakuan dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Namun, Malaysia tetap menjadikan Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku hingga saat ini.

Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah Negara Kepulauan, oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal.

Penyelesaian sengketa Ambalat yang paling efektif adalah melalui negosiasi dan perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, dengan mengutamakan prinsip-prinsip hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Jika negosiasi tidak berhasil, opsi lain yang bisa ditempuh adalah melibatkan pihak ketiga melalui mediasi atau arbitrase, atau jika diperlukan, penyelesaian sengketa dapat dibawa ke Mahkamah Internasional.

Akankah sengketa ini akan selesai? Kita tunggu negosiasi first track yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Sengketa Blok Ambalat, Strategi dan Langkah Penyelesaian appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono (Pengamat Militer dan Pertahanan)

Konflik terbaru antara Iran dan Israel bukan sekadar perang terbuka dua kekuatan regional, tetapi juga mencerminkan pertarungan panjang antara ideologi, pengaruh politik, dan kepentingan global. Serangan balasan, diplomasi militer, dan provokasi melalui proksi memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas di Timur Tengah.

Namun dalam gejolak ini, satu isu yang semestinya menjadi perhatian utama justru kembali terpinggirkan, yaitu Palestina dan penderitaan rakyatnya.

Bagi Israel, Palestina kerap dipandang sebagai “ancaman keamanan” dan sumber instabilitas yang harus ditekan. Sejak pendudukan wilayah Palestina pasca-1948 dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, Israel menunjukkan pendekatan militeristik dan politik apartheid terhadap rakyat Palestina.

Operasi-operasi militer di Gaza, blokade ekonomi, serta pembatasan akses terhadap fasilitas dasar adalah bagian dari sistem penindasan struktural yang telah lama dikritik komunitas internasional.

Iran menginginkan kerja sama nuklir yang berkeadilan. Jika itu terwujud, Iran tidak akan keluar dari perjanjian pelucutan dan penyebaran senjata nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Iran menginginkan perlakuan yang serupa dengan negara-negara lain.

Demikian disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025. Ia memberi taklimat media tentang perkembangan konflik antara Iran dan Israel.

Sebaliknya, Iran memosisikan diri sebagai “penjaga perlawanan” terhadap Israel dan pendukung perjuangan Palestina. Retorika pembelaan terhadap Al-Quds (Yerusalem), dukungan terhadap Hamas dan Jihad Islam, serta penolakan terhadap eksistensi negara Israel digunakan untuk membangun legitimasi politik luar negeri dan memperkuat posisinya di kawasan. Namun, tidak sedikit pengamat yang menyebut bahwa solidaritas Iran terhadap Palestina bukan murni bersifat ideologis, melainkan juga strategis dan politis, untuk meneguhkan dominasi dalam poros perlawanan (axis of resistance).

Akankah perang ini akan menimbulkan perang dunia ke-3? Kalau melihat dari perkembangan terakhir Iran nampaknya serius akan memborbardir Israel dengan rudal rudal balistiknya, tidak menutup kemungkinan senjata nuklirnya akan diuji coba dalam perang ini.

Di manakah peran PBB dalam menyikapi perang ini? Sepertinya PBB tidak berdaya terhadap pengaruh AS dan Israel, kedua negara ini tidak akan dapat dipisahkan dalam hubungan regionalnya.

Perang ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi dunia, terutama terkait ekonomi global yang gelap akan menyelimuti situasi dunia, apalagi terkait akan melambungnya harga minyak dan komoditas pangan lainnya.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Perang Iran-Israel Picu Perang Dunia Ketiga? appeared first on INDONESIAWATCH.

Pengamat Kebijakan Publik Wibisono menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pertemuan tersebut. Terlebih dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo secara gentle mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pemerintahannya.

“Pak Prabowo membuka diri dan dia mengakui dalam wawancaranya juga bahwa ada kelemahan komunikasi dari pemerintah ke rakyatnya. Dia mengakui itu harus dievaluasi meskipun ada apologi (pembelaan). Misalnya, ini kan pejabatnya baru-baru, belum terlatih, tapi saya sangat mengapresiasi atas pernyataan presiden ini,” ujar Wibisono.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) itu menyebut, sebagai seorang pemimpin, Prabowo telah menunjukkan sikap patriotik dan kenegarawannya. Hal itu ditunjukkan oleh Prabowo yang bahwa ada kekurangan di kabinet pemerintahan yang ia pimpin. “Itu salah satu potensi ada perbaikan,” kata Wibi.

Diketahui, pertemuan tersebut turut dihadiri jurnalis senior Najwa Shihab (founder Narasi). Menurut Najwa, para pemred diberikan kebebasan penuh untuk bertanya tanpa harus menyerahkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Najwa menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada daftar pertanyaan yang diserahkan sebelumnya.

Semua pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan isu yang berkembang, dalam wawancarai tersebut dibahas banyak isu sehingga menghabiskan durasi sampai tiga jam. “Ini pertanyaannya murni spontanitas, bahkan sesama jurnalis kita tidak tahu akan saling nanya apa. Jadi, semua pertanyaan spontan, kita yang siapkan sendiri, tak perlu kirim list pertanyaan dan akhirnya yang ditanyakan beragam banget,” ujar Najwa.

Wibisono menambahkan, wawancara dengan petinggi media tersebut merupakan jawaban dari Presiden Prabowo terhadap banyak pertanyaan dari masyarakat terkait kinerja 150 hari Presiden Prabowo yang sebelumnya dinilai sangat tertutup dalam berkomunikasi ke rakyat. Bahkan, lebih lanjut, banyak pernyataan dari pejabatnya yang kadang menimbulkan pro dan kontra.

“Semoga dengan mulai terbukanya komunikasi presiden ini akan diikuti oleh pejabat di bawahnya untuk bisa lebih komunikatif dan transparan agar tidak adalagi informasi yang salah persepsi,” pungkasnya.

[red]

The post Wibisono Apresiasi Pertemuan Presiden dengan 7 Pemred Media appeared first on INDONESIAWATCH.

Pengamat militer Wibisono mengatakan, bahwa dalam draft Pasal 53 RUU TNI, pengaturan usia pensiun diubah menjadi: “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun”. Selain usia pensiun yang diubah, dalam draft tersebut juga tentang perluasan jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif.

Lanjutnya, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ada 10 kementerian atau lembaga sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Terbaru, pemerintah mengusulkan lima tambahan K/L dalam revisi UU TNI, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Agung.

“Saya melihat ada penambahan yang pertama itu UU Nomor 34 Tahun 2004, itu kan 10. Kemudian, muncul dalam revisi itu adalah 5, berdasarkan rapat panja, terdapat usulan tambahan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Lembaga tersebut adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” ujar Wibisono.

“Sekarang ada di tambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan, Karena dalam perpres itu dan dalam kenyataannya, Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI di situ,” ucap Wibi.

Ia menambahkan prajurit di luar 16 kementerian atau lembaga yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah harus mengundurkan diri dari jabatannya, 16 kementerian atau lembaga ini sudah final dirundingkan oleh Panja RUU TNI.

“Kemudian pertanyaan tadi soal penempatan prajurit TNI, di tempat lain, di luar yang 16 itu tetap harus mengundurkan diri, jadi kalau itu sudah final,” tutur Wibi.

“Dalam hal perubahan ini, saya pikir wajar saja dilakukan oleh TNI, asal jabatan yang bersifat politis, prajurit yang ditunjuk presiden harus mengundurkan diri dari jabatan militernya,” ia menambahkan.

Terkait kekhawatiran kembalinya dwi fungsi TNI atau multi fungsi TNI, Wibi menilai anggapan tersebut berlebihan. “Saya pikir itu terlalu berlebihan, toh para perwira tinggi yang ditugaskan ke jabatan sipil lebih bisa profesional dan disiplin dalam menjalankan tugasnya, mereka lebih bisa bertanggung jawab dan tidak berperilaku koruptif, paling tidak mereka harus tetap menjaga sapta marga dan sumpah prajurit,” pungkasnya.

[red]

The post Wibisono: Tidak Mengembalikan Dwifungsi TNI, Revisi UU TNI Wajar appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono

Program pemerintahan Prabowo-Gibran salah satunya pengentasan kemiskinan. Sehingga ada utusan khusus presiden dalam bidang pengentasan kemiskinan.

Menurut data statistik, persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen.

Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Dari data statistik di atas, maka diperlukan suatu program yang konkret untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pertanyaannya, untuk pengentasan kemiskinan, negara atau rakyatnya yang harus kaya duluan? Kalau kita menganut prinsip ekonomi, tentunya negara harus kaya duluan baru bisa menolong rakyatnya yang miskin.

Padahal saat ini negara kita belum kaya, dan masih tergantung dengan utang luar negeri. Oleh karena itu, untuk memberantas kemiskinan harus ada suatu gerakan, yakni “Gerakan Berantas Buta Finansial”, seperti dulu di zaman Orde Lama dan Orde Baru untuk berantas buta aksara dengan gerakan berantas buta huruf dengan program wajib belajar 9 tahun.

Apa itu gerakan buta finansial? Suatu gerakan yang memakai dasar prinsip ekonomi, yakni pemasukan untuk negara yang sebesar besarnya tapi pengeluaran se-efisien mungkin, sehingga negara kita tidak besar pasak daripada tiang.

Seperti hemat belanja negara, dengan hemat belanja barang, pembangunan infrastruktur dengan investasi dari swasta (bukan dari APBN), seperti pernyataan presiden Prabowo untuk berhemat biaya anggaran perjalanan keluar negeri, seminar dan lain lainnya.

Maka dari itu, selayaknya negara juga harus menerapkan prinsip ekonomi sesuai pasal 33 dan sila ke 5 Pancasila. Dengan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, percepat swasembada pangan, dan kurangi impor, serta perbanyak ekspor.

Dengan demikian, negara akan surplus APBN dan bisa menolong rakyatnya yang miskin, sehingga program bansos dan BLT-pun bisa tepat sasaran, maka cita cita Indonesia menjadi negara maju Indonesia emas 2045 akan terwujud.

*Penulis pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Pengentasan Kemiskinan dengan Gerakan “Berantas Buta Finansial” appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Kontroversi mengenai joint statement antara Republik Rakyat Tiongkok (PRC) dan Indonesia seringkali berpusat pada sejumlah isu geopolitik dan ekonomi yang melibatkan kepentingan kedua negara di Asia Tenggara, terutama terkait dengan klaim wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) dan hubungan bilateral kita.

Dalam butir 9 dengan judul “The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation” disebutkan bahwa “The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims“.

Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak Cina atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan.

Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memilki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari China. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS di mana Indonesia dan Cina adalah negara peserta.

Beberapa aspek yang kerap memicu kontroversi dalam joint statement ini adalah:

Isu Laut Cina Selatan (LCS):

Cina memiliki klaim teritorial yang luas di Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan klaim dari beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pada beberapa kesempatan, Indonesia menegaskan bahwa kawasan Natuna, yang terletak di Laut Cina Selatan, adalah bagian dari wilayahnya. Jika dalam joint statement tersebut ada pernyataan yang dianggap mendukung klaim Cina atau kurang mendukung posisi Indonesia, hal ini bisa menimbulkan kontroversi domestik di Indonesia (Meski ini sudah diklarifikasi Kemlu tanggal 11 November 2024).

Kepentingan Ekonomi:

Indonesia dan Cina memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan China menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Namun, ada ketegangan terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Cina, seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Cina. Beberapa pihak di Indonesia mengkhawatirkan adanya potensi dominasi ekonomi yang bisa merugikan kepentingan nasional (banyak sekali contoh negara yang pailit dan berkegantungan dengan Cina untuk keberlangsungan negaranya).

Pernyataan Bersama yang Umum:

Kadang-kadang, pernyataan bersama semacam itu dianggap terlalu diplomatis dan tidak cukup mencerminkan posisi tegas Indonesia, terutama dalam hal masalah-masalah yang sangat sensitif seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, atau kebijakan luar negeri.

Pengaruh Politik Dalam Negeri:

Dalam beberapa kasus, pernyataan bersama dapat dipolitisasi oleh oposisi dalam negeri. Kelompok yang mengkritik pemerintahan Indonesia mungkin akan menilai pernyataan tersebut sebagai tanda ketergantungan terhadap negara besar seperti Cina, yang bisa merugikan kedaulatan Indonesia.

Meskipun demikian, banyak pihak yang menganggap bahwa hubungan Indonesia dengan Cina harus dijaga dan dipertahankan dengan bijaksana, mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Kesimpulan menurut saya, walau memang jelas mengganggu bahkan mengusik kedaulatan negara kita (terutama kedaulatan di laut), pada kenyataannya kita sangat membutuhkan peran Cina untuk perkembangan negara kita sehingga kita harus jujur bahwa tekanan dari Cina terlalu kuat untuk mengguncang stabilitas nasional sehingga tanpa disadari kita tidak bisa berbuat banyak.

*Penulis Pengamat Militer dan Pertahanan

The post Menyoal Kontroversi Joint Statement RI-Cina appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam proses pelantikan itu, Prabowo Subianto menyampaikan pidato untuk pertama kali sebagai presiden Republik Indonesia. Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan dalam pidatonya Prabowo sangat optimis dan menegaskan kapasitasnya sebagai pemimpin negara besar seperti Indonesia.

“Pidato Prabowo menunjukkan kualitasnya, tidak hanya karena isi pidatonya yang relevan dan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi juga karena cara penyampaian yang menunjukkan karisma kepemimpinan Prabowo,” ujar Wibisono.

Presiden Prabowo Menyampaikan Pidato (Doc. ANTARA Foto)

Menurutnya, penampilan Prabowo yang percaya diri, tegas, dan bersemangat memunculkan optimisme bagi masyarakat Indonesia dan juga kalangan negara sahabat. “Prabowo dalam menyampaikan pidato tanpa membaca teks, terutama ketika menyapa satu per satu kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat, adalah salah satu indikator yang menunjukkan kepercayaan diri dan kapabilitas Prabowo sebagai pemimpin di kancah internasional,” kata Wibisono.

Wibi menyebut, mantan Menteri Pertahanan itu sukses menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi politik internasional. “Pidato Prabowo tadi memperlihatkan kedalaman kapasitasnya dalam diplomasi dan politik internasional, serta kesiapan dirinya untuk membawa Indonesia ke dalam percaturan global dengan penuh percaya diri,” imbuhnya.

Dalam pidatonya, lanjut Wibi, Prabowo menyampaikan beberapa isu kritis yang menjadi perhatian bangsa Indonesia ke depan. Salah satu isu utama adalah tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Prabowo menyinggung tentang potensi ancaman yang muncul dari berbagai bidang, termasuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan stabilitas politik,” kata Wibi.

Selain itu, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas dalam pidato tersebut. Prabowo mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu dalam upaya melawan korupsi. Baginya, korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.

“Salah satu yang membuat saya kagum adalah ajakan Prabowo untuk konsolidasi seluruh komponen bangsa adalah salah satu pesan penting dari pidato tersebut. Dalam pidatonya, Prabowo menyerukan agar masyarakat Indonesia bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” Wibi menjelaskan.

Salah satu aspek penting lainnya yang disoroti Wibi dari pidato tersebut adalah komitmen Prabowo untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Wibi menambahkan, kepercayaan diri Prabowo dalam menyampaikan pidato tanpa teks, serta penggunaan bahasa Inggris yang lancar, tampaknya merupakan cara dia memberi sinyal bahwa Indonesia berada di bawah kepemimpinannya siap menghadapi tantangan global dengan penuh keyakinan.

“Optimisme yang lain adalah terkait swasembada pangan yang akan diwujudkan dalan waktu sesingkat singkatnya, minimal dalam kurun waktu 4-5 tahun mendatang, saya ikut merasakan optimisme itu akan bisa diwujudkan Prabowo,” pungkas Wibi.

[red]

The post Pengamat: Optimisme Prabowo dalam Orasi Perdananya Sangat Berkelas appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Konsekuensi lainnya dari kabinet pemerintahan baru yang besar, pastinya membuat ruang oposisi semakin kecil. Peran dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah,akan semakin sulit dilakukan.

Dalam pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dikabarkan, komposisi jumlah kementerian dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengalami penambahan yang signifikan. Semula kursi kabinet pada era Presiden Jokowi berjumlah 34 kini diprediksi menjadi sebanyak 46.

Kabar mengenai hal ini lantas menjadi perhatian publik, Sebab, rencana penambahan jumlah kementerian ini sering dipandang sebagai politik balas budi.

Saya menilai hal ini sah-sah saja bagi Prabowo dalam menyusun kabinetnya dengan memilih para pembantunya di pemerintahan yang akan datang. Namun, dalam pandangan saya, kabinet yang terlalu banyak atau gemuk justru tidak akan efektif.

Sejumlah kalangan memprediksi kursi kabinet akan minim figur profesional, namun justru banyak diisi utusan partai atau relawan pendukungnya. Yang dikhawatirkan ini adalah bias dari politik balas budi, sehingga kursi menteri akan diisi oleh banyak politisi—bukan dari kalangan profesional yang memang kompeten di bidangnya.

Konsekuensi lainnya dari kabinet pemerintahan baru yang besar, pastinya membuat ruang oposisi semakin kecil. Peran dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah,akan semakin sulit dilakukan.

Dampak yang juga penting, fiskal APBN akan tergerus untuk membayar pegawai yang tentunya akan membengkak dari jumlah kementrian yang ada.

Lalu pertanyaannya, dari mana pos anggaran untuk biaya pegawai? Dari perspektif birokrasi, belanja rutin adalah semua belanja APBN di luar belanja modal. Artinya, “belanja rutin” terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (termasuk biaya pemeliharaan), pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Dan total belanja rutin ini sudah mencapai 86-88 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat. Itupun sudah termasuk utang dari defisit anggaran yang pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp337 triliun, saat ini pendapatan negara sudah habis untuk “belanja rutin”.

Anggaran pembangunan zaman Pak Harto sekarang dinamakan belanja modal, dan sepenuhnya juga dibiayai dari utang. Yaitu, belanja modal hanya Rp303 triliun tetapi defisit atau utang anggaran mencapai Rp337 triliun.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang memang sangat rigid. Hampir tidak mungkin dipangkas. Kalau tidak salah, kedua pos anggaran ini saja sudah mencapai 40-45 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat.

Tetapi, belanja barang, subsidi, dan bantuan sosial kan masih bisa fluktuasi atau dipangkas. Karena ketiganya tidak murni belanja rutin.

Tetapi fluktuasinya tidak bisa terlalu besar. Belanja barang, namanya saja belanja barang, tetapi sebenarnya adalah belanja operasional rutin juga, termasuk biaya pemeliharaan rutin. Jadi tidak bisa dipangkas terlalu banyak. Belanja barang saja sudah mencapai sekitar 22 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat, yang sudah termasuk utang anggaran tadi.

Sedangkan, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial sebenarnya juga termasuk “belanja rutin”. Selama kondisi sosial masyarakat tidak banyak berubah, seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini, maka kebutuhan belanja subsidi dan belanja bantuan sosial juga masih sama saja.

Bahkan, kondisi sosial selama lima tahun belakangan ini malah memburuk, sehingga belanja subsidi dan bantuan sosial seharusnya naik. Tetapi di era pemerintahan Jokowi malah dipangkas.

Kalau belanja subsidi atau bantuan sosial dikurangi hanya untuk membiayai penambahan jumlah kementerian yang membengkak, risikonya cukup besar. Daya beli masyarakat kelompok bawah akan turun drastis, dan tingkat angka kemiskinan akan naik.

*Penulis Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Kabinet Gemuk Prabowo, Berpotensi Gerus Fiskal APBN? appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Saat ini terjadi perang terbuka antara Israel dan Iran, serta Rusia dan Ukraina, dua konflik antar negara ini dikhawatirkan menimbulkan perang regional yang memicu perang dunia ketiga.

Satu lagi yang perlu kita cermati adalah hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah memburuk dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, diperburuk oleh pandemi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Alaska menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut, meskipun kedua negara telah mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk bekerja sama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan global.

Di tengah ketegangan ini, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik berupaya mengelola dengan cermat kebutuhan untuk, di satu sisi, mengamankan kemitraan perdagangan dengan Cina, dan di sisi lain, menjaga hubungan keamanan dengan AS. Bagi bisnis Asia, hal ini menambah lingkungan risiko geopolitik yang meningkat.

Riset terbaru dirilis Lembaga think tank geopolitik terkemuka asal Australia, Lowy Institute. Lembaga ini mengungkapkan fakta bahwa ada ketegangan tinggi di Indo-Pasifik yang bisa menciptakan risiko perang.

Ini disebabkan oleh polarisasi kekuatan antara kubu Cina dan juga AS. Belum lagi perlombaan senjata di kawasan. Ini (bukan hanya) melibatkan AS dan Cina, tetapi juga melibatkan banyak pemain lain seperti: India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara yang lebih kecil seperti Vietnam yang memiliki sengketa maritim dengan Cina.

Meski demikian, dari data yang sama terlihat bahwa setidaknya ada 26 negara terkuat di Asia Pasifik. Lowy menyebut bahwa AS masih menjadi negara paling kuat di kawasan.

Bagaimana Peran Indonesia?

Di riset yang sama, Lowy juga secara khusus menyoroti Indonesia. RI untuk pertama kalinya masuk dalam 10 besar negara terkuat di wilayah ini.

Hal itu akibat banyaknya negara dunia yang menganggap Jakarta sebagai pusat diplomasi baru kawasan ini, utamanya di wilayah ASEAN. RI naik peringkat dari sebelumnya, dengan skor 19,4 namun dengan tren kekuatan turun 0,5 dari tahun lalu.

Menarik! Indonesia untuk pertama kalinya mencapai posisi sepuluh besar dalam Indeks. Jakarta kini mengungguli Singapura sebagai pemain paling berpengaruh secara diplomatis di Asia Tenggara.

Indonesia berperan strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kawasan pertahanan di wilayah Indo-Pasifik. Kita harus siap siap menghadapi segala risiko dan ancaman kekuatan AS yang selalu ambil peran dalan situasi negara yang sedang berkonflik.

*Penulis Pengamat Militer

The post Waspada Pecah Konflik di Indo-Pasifik appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang Ke-79 pada Sabtu, 5 Oktober 2024 di mana perayaan momen istimewa tersebut berlangsung di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Peringatan HUT ke-79 TNI dirayakan besar-besaran dengan slogan TNI Prima, TNI melibatkan masyarakat umum untuk bisa berpartisipasi parade alutsista TNI.

Saat ini, TNI telah menjadi kekuatan militer yang sangat kuat dan disegani oleh dunia. Situs Global Fire Power (GFP) merilis indeks kekuatan militer negara-negara di dunia pada 2021. Melalui rilis itu, posisi militer Indonesia saat ini berada di atas peringkat negara-negara seperti Spanyol, Australia, dan Israel yang masing-masing bertengger di posisi 18, 19, dan 20.

Adapun peringkat pertama ditempati oleh Amerika Serikat (AS). Selanjutnya, disusul oleh Rusia di peringkat kedua dan Cina di peringkat ketiga. Kemudian, di posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh India dan Jepang.

Dalam hal ini, GFP tak memperhitungkan perbandingan kualitas alutsista tiap negara. Indeks GFP hanya menitikberatkan pada aspek kuantitas dan tidak mengukur atau melihat kesiapan tempur angkatan perang sebuah negara. Sehingga, meski Indonesia di peringkat 16, hal ini dinilai tidak membuat bangga secara berlebihan.

Keunggulan Indonesia

Jika merujuk situs GFP, Indonesia bahkan menjadi negara yang terkuat secara militer di kawasan ASEAN. Dengan begitu, Indonesia jauh berada di atas Singapura yang berada di peringkat 40, di mana notabenenya merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, unggulnya kekuatan militer Indonesia dibandingkan Spanyol, Australia, dan Israel juga karena ditopang oleh jumlah personel tentara yang besar yakni 1.080.000.

Adapun jumlah personel militer aktif Indonesia tercatat sebesar 400.000, jumlah personel cadangan tercatat sebesar 400.000, dan jumlah paramiliter tercatat sebanyak 280.000.

Luasnya Indonesia juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki oleh matra darat, laut, dan udara. Banyaknya jumlah alutsista turut menunjang peringkat kekuatan militer Indonesia yang dirilis GFP.

Dalam situs GFP, kekuatan matra udara Indonesia memiliki 458 unit armada yang terdiri dari pesawat angkut, pesawat tempur, dan helikopter. Adapun jumlah pesawat tempur Indonesia hanya 41 unit.

Indeks kekuatan militer Indonesia berada di angka 0,2251. Hal ini juga menjadikan militer Indonesia berada di posisi paling atas di wilayah ASEAN. Dilihat dari jumlah pasukan, Indonesia memiliki sekitar 1 juta pasukan, di antaranya adalah 400 ribu tentara aktif.30 Mei 2024. Dirgahayu TNI, TNI PRIMA untuk Indonesia Maju.

*Penulis adalah Pengamat Militer

The post Dirgahayu HUT ke-79 TNI, Jadi Angkatan Bersenjata Terkuat di ASEAN appeared first on INDONESIAWATCH.