Jakarta, Indonesiawatch.id – Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada 27 Nopember 2024. Perhelatan demokrasi ini akan diikuti oleh 545 daerah, terdiri dari 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.
Cuma saat ini, hajatan Pilkada 2024 dihadapkan pada situasi politik nasional yang dipengaruhi oleh berbagai konflik kepentingan dan friksi politik. Misalnya, melemahnya legitimasi Presiden, konflik internal parpol, perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 dan residu politik paska Pilpres 2024.
Baca juga:
Pengamat: Kabinet Prabowo Bakal Diisi Loyalis, Keluarga Dekat, dan Orang Gerindra
Kondisi ini tentu berpotensi memicu kerawanan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Beberapa indikator potensi kerawanan yang dapat memicu konflik, diantaranya Calon Kepala Daerah yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan Jokowi.
Kemudian, perubahan rekomendasi calon kepala daerah akibat konflik internal parpol. Dan adanya parpol papan atas yang merekomendasi calon dari parpol lain, serta munculnya kecurangan penyelenggara Pilkada.
Dari indikator kerawanan tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan memicu aksi bentrok massa, perusakan atribut dan logistik Pilkada, intimidasi dengan kekerasan dalam rangka menggagalkan penyelenggaraan Pilkada, dan unjuk rasa menolak hasil Pilkada.
Beberapa daerah yang berpotensi terjadinya kerawanan keamanan diantaranya, hampir di semua wilayah Pulau Jawa.
Baca juga:
Gagal Berlayar di Jakarta, Kegundahan Anies, Ide Parpol Baru
Pilkada Gubernur akan berpotensi memunculkan aksi-aksi intimidasi dan unjuk rasa serta ajakan golput yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap Jokowi. Karena Jokowi dipandang cawe-cawe dalam Pilkada 2024.
Di wilayah Sumatra berpotensi terjadinya bentrok massa pendukung, aksi unjuk rasa dan perusakan atribut Pilkada salah satu kontestan. Di wilayah Sulawesi berpotensi terjadi bentrok massa pendukung, perusakan atribut Pilkada dan ajakan boikot Pilkada 2024.
Di wilayah Papua khususnya Papua Barat Daya, akibat perubahan rekomendasi calon Gubernur dari Partai Golkar pimpinan Bahlil, memicu memanasnya situasi politik di wilayah tersebut. Hal ini berpeluang terjadi bentrok massa pendukung dan penolakan hasil Pilkada.
Bersambung ke halaman selanjutnya
