Jakarta, Indonesiawatch.id – Di tengah era multipolar saat ini, negara-negara Islam diharapkan dapat bersatu untuk menghadapi berbagai krisis kemanusiaan, politik, ekonomi, dan lingkungan.
Hal itu ditegaskan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia Pasifik dalam pertemuan ke-52 Komite Eksekutif Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau organisasi parlemen negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Gedung Parlemen Maroko di Rabat pada 10-11 September 2024.
Fadli Zon yang juga merupakan Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds dan Palestina menyerukan agar negara-negara Islam yang tergabung dalam PUIC dapat terus memperkuat diplomasi parlemen untuk menggalang dukungan melalui kerja sama dan kolaborasi mendorong kemerdekaan Palestina, mempercepat gencatan senjata, serta menghentikan tindakan genosida yang dilakukan secara barbar oleh Israel.
“Negara-negara Islam harus bersatu dan menunjukkan aksi nyata atas perjuangan bangsa Palestina, tak cukup hanya dengan mengutuk, salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) atau Boikot, Divestasi, dan Sanksi atas segala produk yang terafiliasi mendukung genosida Israel di tanah Palestina,” seru Fadli Zon.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal PUIC Mouhammed Khouraichi Niass yang mengapresiasi dukungan DPR yang terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina melalui berbagi upaya diplomasi parlemen, baik melalui platform bilateral maupun multilateral, antara lain melalui keterlibatan DPR RI dalam berbagai forum parlemen dunia.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan kesiapan DPR untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PUIC Conference yang ke-19 setelah sebelumnya negara-negara anggota PUIC secara aklaması berharap agar DPR RI berkenan menjadi tuan rumah sidang PUIC yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada Februari 2025 mendatang.
[red]
