Menu

Dark Mode
Sempat Ditolak Ajang Pencarian Bakat, Maki Kini jadi Musisi Filipina Paling Bersinar di Asia Tenggara Tak Kunjung Melunasi Pembayaran, Direktur PT Adi Artha Karya Menghilang Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

Politik

Karena Persoalan Haji, Dirut Garuda Dipanggil Pansus Angket DPR

Avatarbadge-check


					Dirut Garuda Dipanggil Pansus Angket DPR (Ist.) Perbesar

Dirut Garuda Dipanggil Pansus Angket DPR (Ist.)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra untuk meminta keterangan tentang penyelenggara Haji. Hal tersebut terungkap dalam surat DPR RI bernomor B/11759/PW.03/9/2024.

Pemanggilan ini berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Panitia Angket DPR terhadap penyelenggaraan Haji tanggal 18 September 2024.

Baca juga:
Lagi-Lagi Mangkir, Menag Yaqut Disemprot Pansus Hak Angket Haji

Irfan diminta datang ke DPR pada Kamis, 19 September 2024 pukul 14.00 WIB. Pertemuan akan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara DPR lantai 1.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kehadiran saudara,” tertulis dalam surat undangan DPR RI yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, 18 September 2024.

Sebelumnya, DPR telah membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Angket atas persoalan penyelenggaraan Haji 2024. DPR menilai telah terjadi dugaan kongkalikong antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan pihak agen travel Haji. Dugaan permainan itu terkait pengelolaan kuota haji plus.

Baca juga:
Bola Panas Kuota Haji, Gus Yaqut Dibidik KPK?

Dari temuan DPR, banyak jemaah yang baru daftar jelang pelaksanaan haji bisa langsung melaksanakan haji 2024 lalu, tanpa harus menunggu lama.

Padahal, ada sekian banyak jemaah lain yang sudah menunggu puluhan tahun. Tapi, tak kunjung bisa diberangkatkan. Bahkan, ada jemaah di daerah tertentu yang daftar tunggunya mencapai 45 tahun.

Salah satu Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Marwan Jafar mengharapkan aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan pelanggaran pada pelaksanaan haji 2024.

“Saya meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan layanan haji,” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9).

[red]

Berita Terbaru

Tak Kunjung Melunasi Pembayaran, Direktur PT Adi Artha Karya Menghilang

11 June 2026 - 14:25 WIB

Direktur PT Adi Artha Karya, Bambang Adi S. (Sumber: Instagram)

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.

Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

13 May 2026 - 14:11 WIB

Praktisi hukum Maruli Rajagukguk

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Populer Berita Hukum