Menu ✖

Dark Mode
Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara Dosen UPN Veteran Jakarta Latih Petani Depok Olah Rambut Jagung Jadi Kombucha MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan Talkshow “Ada Apa dengan Negeriku” Soroti Kasus Ijazah dan Skandal Jiwasraya

Politik

Pengamat: Dampak Komunikasi Politik Jokowi Sirna Pascadipecat PDIP

Avatarbadge-check


					Pembacaan keputusan pemecatan Jokowi oleh PDIP. (Indonesiawatch.id/Dok. PDIP) Perbesar

Pembacaan keputusan pemecatan Jokowi oleh PDIP. (Indonesiawatch.id/Dok. PDIP)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing, menilai dampak komunikasi politik ‎Joko Widodo (Jokowi) akan sirna pascadipecat sebagai anggota partai oleh PDIP.

‎“Pengaruh komunikasi politik Jokowi, menurut hemat saya akan mendekati titik nol [sirna] sebelum tiba 31 Desember 2025,” katanya dalam keterangan diterima pada Rabu, (18/12).

Baca juga:
SK Pemecatan Jokowi Multitafsir dan Tidak Lengkap

Emrus berpendapat demikian, karena menurutnya, banyak proses politik di Tanah Air yang tidak lagi melibatkan dan atau membutuhkan peran komunikasi politik Jokowi.

“Sebab, peran itu akan diwarnai sosok Presiden Prabowo Subianto, bukan lagi Jokowi. Good by peran komunikasi politik Jokowi,” katanya.

Emrus menilai keputusan PDIP memecat Jokowi sebagai anggota partai pada Sabtu, (16/12/2024), waktu atau timing komunikasi politiknya sangat tepat.

“Dari segi konteks timing komunikasi politik, selain sebagai tindakan ketegasan, keputusan PDIP memecat Jokowi sangat baik dan tepat waktu,” ujarnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, jika PDIP memecat Jokowi sebagai kader partai ketika masih menjabat preiden atau saat berlangsungnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu sangat kurang produktif dalam rangka mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu kontestasi demokrasi.

“Jadi, keputusan PDIP tersebut sebagai keputusan kematangan komunikasi politik,” ujarnya.

Emrus menyampaikan, pemecetan sebagai anggota PDIP ‎tersebut juga merupakan katalisator memudarkan komunikasi politik Jokowi pascagagal menjadi presiden 3 periode, tidak berhasil memperpanjang masa jabatan Presiden, serta berakhirnya masa jabata presiden.

[red]

Berita Terbaru

Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara

29 October 2026 - 11:18 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis enam bulan penjara terhadap Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing dalam perkara pengisian ulang gas portabel. (Fot: Ist.)

MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla

29 October 2026 - 10:07 WIB

Founder Milenial Silampari Institut (MSI), Aqil Maulidan (Dok. Indonesiawatch.id)

Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan

24 October 2026 - 01:36 WIB

Ilustrasi para pengemudi ojek online.

Talkshow “Ada Apa dengan Negeriku” Soroti Kasus Ijazah dan Skandal Jiwasraya

18 October 2026 - 13:09 WIB

Talkshow bertajuk “Ada Apa dengan Negeriku” yang digelar di Menja Resto & Lounge, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (17/10/2026) (Ist.)

Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian

4 September 2026 - 15:08 WIB

Tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional (Ist.)
Populer Berita Hukum