Jakarta, Indonesiawatch.id – Founder Milenial Silampari Institut (MSI), Aqil Maulidan, mendesak Polda Sumatera Selatan mengungkap identitas 20 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aqil mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut telah diperiksa kepolisian. Namun, identitas mereka belum diumumkan kepada publik.
“Kita berharap Polda Sumsel segera membuka data-data 20 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus karhutla,” kata Aqil.
Menurut Aqil, MSI telah mengetahui sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Pihaknya ingin mencocokkan informasi tersebut dengan pengumuman resmi kepolisian dan data konsesi perusahaan.
Aqil menilai keterbukaan informasi diperlukan agar penanganan karhutla berjalan transparan. Ia juga mendesak aparat menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab.
MSI juga menyoroti dampak karhutla. Aqil mengatakan karhutla di Sumatera Selatan telah mengganggu aktivitas masyarakat. Dampaknya juga dirasakan di sektor Pendidikan, perekonomian dan kesehatan.
Ia menyebut sejumlah sekolah sempat diliburkan akibat kondisi yang ditimbulkan karhutla. Masyarakat juga menghadapi persoalan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Mantan Pengurus BEM Nusantara ini menyebut angka kasus ISPA mencapai puluhan ribu dengan korban ratusan ribu orang. Menurut Aqil, kebakaran di sejumlah kabupaten Sumsel, turut memengaruhi aktivitas perekonomian.
Aqil menduga pertimbangan efisiensi biaya menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik pembakaran lahan. Menurut dia, sebagian perusahaan mungkin menganggap pembakaran lebih murah daripada menggunakan alat berat untuk membuka lahan. “Lebih efisien membakar,” ujarnya.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan. Aqil meminta aparat mengusut kasus karhutla secara menyeluruh. Ia juga mendesak kepolisian mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti penyelidikan.
Aqil mengatakan MSI telah berupaya membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sebelum karhutla meluas. Menurut dia, MSI menawarkan kerja sama untuk menyosialisasikan dampak karhutla dan mendorong pencegahan di wilayah rawan kebakaran.
Aqil mengaku telah menyampaikan komunikasi kepada Kapolda Sumatera Selatan dan gubernur. Namun, ia menilai respons yang diterima masih minim. “Giliran sekarang sudah seperti ini, baru panik,” kata Aqil.
Ia menilai pemerintah dan aparat seharusnya merespons upaya pencegahan sejak dini. Terlebih, menurut dia, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berulang kali mengalami kebakaran setiap tahun.
Selain mendesak pengungkapan perusahaan, Aqil mempertanyakan efektivitas bantuan pemerintah untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Ia menilai penyaluran bantuan dan penanganannya berjalan lambat. Namun, rincian nilai bantuan, realisasi anggaran, serta pihak penerima belum dijelaskan dalam wawancara tersebut.
Aqil juga menyoroti dugaan kekerasan terhadap anggota MSI saat demonstrasi di Mapolda Sumatera Selatan. Ia mengatakan sejumlah rekannya dipukuli oleh oknum yang disebutnya bertindak secara premanisme.
Menurut Aqil, demonstrasi itu dilakukan untuk mendesak kepolisian mengungkap kasus karhutla. MSI mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan penyelidikan dan menindak pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Kami mendesak APH segera menyelesaikan kasus karhutla dan menindak para tersangka yang terlibat dalam kebakaran hutan,” ujarnya.
[red]
