Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota DPR RI, Andre Rosiade heran atas adanya kebijakan buka tutup moratorium pengadaan lahan di Batam. Seharusnya sejak 25 September 2024, ketika moratorium mulai berlaku, tidak ada lagi layanan yang berkaitan dengan pengadaan lahan di Batam.
“Ketika tanggal 25 September 2024, moratorium pengadaan lahan ditetapkan. Namun 4 Oktober 2024, Pak Seskemenko memanggil Plt. Kepala BP (Badan Pengusahaan) Batam, dan membuka kembali moratorium,” ujar Andre ketika Rapat Kerja dengan Kementerian Perekonomian dan Badan Pengusahaan Batam, (02/12).
Baca juga:
Kapal Asing Penyedot Pasir Laut Ilegal yang Ditangkap KKP di Batam, Diduga Lepas
Anehnya, kata Andre, ketika moratorium tiba-tiba dibuka, ada 14 perusahaan malah diberikan izin untuk melakukan pemetaan lahan. “Yang 14 perusahaan itu dibikin backdate. Ini informasi yang kami dapatkan,” katanya.
Setelah itu, pada tanggal 24 Oktober 2024, kebijakan moratorium kembali berlaku. “Moratorium kembali ditetapkan. Ini diduga ada permainan pemetaan lahan untuk kepentingan Pilkada,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Atas dugaan itu, Andre mengancam Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso agar kerja yang benar. Kalau tidak, jabatan Susiwijono bisa melayang.
“Jadi Pak Sesmen tolong jangan bapak gunakan kekuasaan bapak. Ini Komisi 6. Terus terang pak, saya ingatkan bapak, kalau bapak nanti coba-coba, mungkin bapak bisa nggak duduk di depan itu lagi,” kata Andre dengan nada ancaman.
Karena itu, Andre meminta pemerintah dan BP Batam harus berkomitmen dalam melanjutkan moratorium sampai terpilihnya Kepala BP Batam yang defenitif.
“Saya ingatkan sekali lagi Pak Sesmen ini. Kita sepakat moratorium nanti, kesimpulan rapatnya tetap moratorium. Pak Sesmen macam-macam, mohon maaf pak, bisa-bisa bapak nggak duduk di situ lagi,” kembali Andre mengancam.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir dalam rapat tersebut berdalih bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan untuk buka tutup kebijakan moratorium pengadaan lahan di Batam.