Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah moratorium izin pembangunan pabrik semen. (Indonesiawatch.id/ist)
Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, PT Semen Indonesia yang telah mewarnai perjalanan panjang pembangunan negeri ini jangan sampai pailit.
“Saya tidak ingin perusahaan Semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pailit dan sebagainya. Jangan sampai,” ujarnya.
Baca juga:
DPR: Kalau Ada Impor, Berarti Ada Mafia Semen
Legislator dari Fraksi PDI-Perjuanghan (PDI-P) ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), menegaskan, Semen Indonesia harus diselamatkan.
“Kita memiliki semangat yang sama. Save Semen Indonesia, selamatkan Semen Indonesia,” tandasnya.
Rieke menyampaikan, berdasarkan sejarah perjalan pabrik semen, khususnya Semen Padang merupakan perusahaan semen pertama di Asia hasil dari nasionalisasi dari Belanda pada 1958.
“Produksi semen Indonesia ini yang membuat infrastruktur-infrastruktur penting di Belanda itu dibangun, seperti di Rotterdam, Amsterdam,” katanya.
Kemudian, lanjut Rieke, beberapa bangunan bersejarah di Singapura. Selain itu, tentu saja awal-awal pembangunan Indonesia, parik semen Indonesia mempunyai andil penting.
“Mau itu Monas, mau gedung DPR ini, itu adalah Semen Padang, benar. Indarun,” ujarnya.
Bangsa Indonesia berjuang agar Indarung ditetapkan sebagai world heritage, sebagai memory of the world atas pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa.
“Harus kita sadari bersama, pembangunan infrastruktur makanan pokoknya salah satunya adalah semen. Selama terjadi pembangunan infrastruktur, maka selama itu juga dibutuhkan semen,” tandasnya.
Adapun yang menjadi persoalan, ujar Rieke, apakah semen yang digunakan untuk membangun infrastruktur ini merupakan hasil dari kekuatan industri semen nasional Indonesia yang sempat berjaya.
Industri semen Tanah Air, merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. “Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama,” katanya.
Untuk petinggi PT Semen Indonesia dan seluruh jajarannya, Rieke meminta untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk memperhatikan hak-hak pegawai.
“Lalu tanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan dengan adanya industri semen itu juga mohon menjadi perhatian,” katanya.
Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). “Ini juga penting untuk dihitung ulang. Kita akan dorong agar ada perbaikan,” tandasnya.
DPR juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan peraturan dan kebijakan yang positif untuk memajukan industri semen Tanah Air. Pasalnya, tanpa ini siapapun direksinya tidak akan sangguh.
“Dalam tanda kutip tidak adanya keberpihakan kebijakan terhadap penguatan semen, perusahaan semen dalam negeri ini enggak akan sanggup,” ujarnya.
Kemudian, harus dibelakukan SNI untuk semen. “Saya kira wajib begitu dengan maraknya semen-semen di luar produksi Indonesia,” ucapnya.
Rieke lantas mengungkapkan bahwa terjadi penurunan profit yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.
“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.
Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesr 4,93%.
“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
Atas dasar itu, Rieke mendesak pemerintah memortorium pemberian izin membangun pabrik semen baru serta mengkaji Permendang agar tidak ada impor semen. Pasalnya, saat ini Indonesi over produksi.
“Saya tidak mau Semen Indonesia bangkrut. Kalau ada pembangunan infrastruktur, maka sudah seharusnya Semen Indonesia bisa kembali tegak sebagai supplier semen, minimal untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.”
[red]
