Jakarta, Indonesiawatch.id – Persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan PT Pertamina (persero), masih terus terjadi. Kali ini, cucu usaha Pertamina, PT Pertamina Energy Terminal (PET) diduga menggunakan produk impor untuk membangun terminal LPG Tuban Tahap II.
Lewat tender, kontraktor yang membangun Terminal LPG Tuban Tahap II adalah KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika) dan Japan Gas Corporation Indonesia (JGCI). Belakangan JGCI disebut-sebut mundur karena perubahan kesepakatan bisnis dengan PT Wika.
Baca juga:
Ada Dugaan Pelanggaran TKDN di Sektor Migas, Asta Cita Prabowo Dipertaruhkan
Dari informasi yang dihimpun Indonesiawatch.id, ditemukan bahwa kontraktor PT Wika menggunakan salah satu komponen yang berasal dari luar negeri atau impor. Anehnya, barang impor tersebut masuk ke dalam Approved Brand List (ABL), semacam daftar merek yang boleh digunakan dalam proyek, yang sudah disusun PT PET.
Padahal berdasarkan pasal 85 dan pasal 86 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Sementara itu, pasal 57 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, BUMN wajib menggunakan produk dalam negeri. Di Pasal 58 dipertegas bahwa, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan barang maupun jasa.
Aturan lain yaitu Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri & Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa produk dalam negeri yang tersedia di UMKM, Koperasi dan industri kecil wajib digunakan sejak tahap perencanaan. Termasuk terdaftar di ABL pengadaan barang maupun jasa proyek-proyek grup PT Pertamina.
Bagi yang melanggar aturan TKDN, dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.
Salah seorang pengusaha yang menjadi korban atas dugaan ketidakpatuhan BUMN terhadap aturan TKDN tersebut, menyebutkan bahwa pihaknya bahkan sampai berkali-kali berkirim surat ke Direktur Utama PET, Bayu Prostiyono, untuk mempertanyakan dugaan ketidakpatuhan atas aturan TKDN.
Baca juga:
Ini Pejabat Pertamina yang Pernah Dipecat Jokowi Karena Melanggar TKDN
Faktanya, sampai hari ini surat klarifikasi atas persoalan tersebut tidak direspon. PT PET bungkam dan tidak menjelaskan alasan barang impor dilakukan oleh kontraktor EPC PT Wika. Sementara, produk yang sama telah diproduksi di Indonesia.
“Kami merasa janggal atas kondisi ini. Kami nilai tidak sesuai core values dan AKHLAK, dimana Pertamina selaku BUMN juga tidak menunjukan penerapan Good Corporate Governance,” ujar sumber yang minta dirahasiakan identitasnya tersebut kepada Indonesiawatch.id, (29/10).
[red]
