Menu

Dark Mode
Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

Hukum

IPW: Pemecatan Dirres Narkoba PMJ Aneh, Celah seperti di Kasus Sambo

Avatarbadge-check


					Penonton DWP 2024 membawa bendera Malaysia. Sebanyak 18 oknum anggota Polri memeras puluhan penonton asal Malaysia hingga Rp2,5 miliar. Polri didesak jerat para oknum dengan delik pidana. (Indonesiawatch.id/Dok. DWP) Perbesar

Penonton DWP 2024 membawa bendera Malaysia. Sebanyak 18 oknum anggota Polri memeras puluhan penonton asal Malaysia hingga Rp2,5 miliar. Polri didesak jerat para oknum dengan delik pidana. (Indonesiawatch.id/Dok. DWP)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Indonesia Police Watch (IPW) menilai putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan Direktur Reserse (Dirres) Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak‎, sangat aneh.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, di Jakarta, Senin, (6/1),‎ menyampaikan, putusan PTDH atau pemecatan terhadap Donald Simanjuntak itu aneh karena peran dia “hanya tahu tapi tidak menindak”.

Baca juga
Uang Rp2,5 Miliar Dikembalikan ke WN Malaysia, IPW: Polri Tak Serius ‎Tindak Ulah Anggotanya di DWP

Adapun Donald Simanjuntak ‎dinilai mengetahui bahwa bawahannya melakukan pemerasan terhadap 45 orang WNA asal Malaysia dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

‎Menurut Sugeng, hal ini merupakan putusan ambigu karena diartikan lalai, sehingga Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak tidak sepatutnya dipecat dengan alasan karena tidak melarang dan menindak anggotanya yang memeras.

“Dengan begitu, putusan dari Sidang Komisi Kode Etik Polri ini, akan menjadi celah di dalam tingkat banding,” ujarnya.

Menurut Sugeng, akan terjadi putusan, yakni dari PTDH ke demosi. Hal ini seperti terjadi pada anggota Polri yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu, kemudian dapat naik pangkat.

IPW menilai, ‎putusan kasus pemerasan terhadap warga Malaysia yang sedang menonton DWP oleh anggota Polri yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, itu akan menjadi acuan langkah institusi Polri di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya di era Presiden Prabowo.

“Sikap dari Presiden Prabowo sebagai pimpinan langsung dari lembaga Polri sangatlah ditunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, ‎sidang Komisi Kode Etik Polri telah memutuskan tiga anggota Polri di-PTDH atau pemecatan sebagai anggota Polri terkait pemerasan penonton DWP 2024 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus).

Ketiga anggota Polri yang dinyatakan dipecat atau dijatuhi PTDH, adalah Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak; Kasubdit III Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia; dan Eks Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful.

Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dan AKP Yudhy Triananta Syaeful dipecat dalam sidang etik pada Selasa, 31 Desember 2024. Sedangkan AKBP Malvino Edward Yusticia (MEY) dipecat dalam sidang etik pada Kamis, 2 Januari 2025.

Pemecatan ketiga pejabat di Polda Metro Jaya ini merupakan buntut pemerasan terhadap 45 orang penontot DWP 2024 asal Malaysia. Jumlah uang hasil pemerasan oleh para oknum Polri ini mencapai Rp2,5 miliar. Sebanyak 18 anggota Polri menjalani sidang etik.
[red]

Berita Terbaru

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun

20 March 2026 - 07:11 WIB

Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Timur (Sumber: AAI Jaktim)

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)

Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak

11 March 2026 - 21:19 WIB

Perayaan Imlek 2026 di Kota Depok Berjalan Aman, Kapolres Turun Langsung

18 February 2026 - 02:45 WIB

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras (tengah) dan jajaran bersama pengurus Kong Miao Genta Kebajikan Pancoran Mas. (Sumber: Diskominfo Depok)
Populer Berita Daerah