Ketua KPU Pastikan Pilkada 2024 akan Ikuti Seluruh Putusan MK

Jakarta, Indonesiawatch.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin memastikan bahwa Pilkada 2024 akan mengikuti seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan Afif dalam acara wisuda ke-133 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (24/08).

Afif mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa kebanyakan para wisudawan dan wisudawati mengikuti perkembangan situasi politik nasional. Dimana, MK telah memutuskan aturan ambang batas usia calon peserta Pilkada 2024.

Di samping itu, ada peristiwa demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada, yang dilakukan para masyarakat. “Mungkin sebagian sekarng bertanya-tanya, KPU mau ikut putusan MK atau tidak? Silahkan menjadi saksi di forum ini. KPU akan ikuti seluruh putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Afif

 

Eks Pangdam XII/Tanjungpura Mayjend TNI Iwan Setiawan Ditunjuk Jadi Danpussenif

Redaksi

3 hours

View this post on Instagram

 

A post shared by UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (@uinjktofficial)

Legislator Ini Minta Pertamina Dibubarkan

Redaksi

3 hours

Sebagai Alumni UIN Jakarta, Afif juga berkelakar. Dia mengatakan bahwa tidak melihat mahasiswa UIN Jakarta melakukan aksi demonstrasi di KPU. Sementara itu, banyak mahasiswa dari kampus negeri dan swasta yang turun ke jalan untuk demonstrasi, menolak revisi UU Pilkada.

“Dari kemarin saya tunggu mana anak UIN, kok nggak ada yang demo di kantor KPU. Hanya khusus hari ini saya ngomong di depan almamater yang tercinta ini UIN Syarif Hidayatullah,” ujarnya.

Keputusan MK ini diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik, terutama bagi calon-calon kepala daerah yang berasal dari latar belakang yang lebih beragam.

Namun, Afifuddin mengingatkan bahwa tugas menjaga demokrasi tidak hanya terletak pada pundak KPU atau pemerintah saja, melainkan juga pada seluruh elemen masyarakat.

Sebelumnya MK telah mengeluarkan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 persen menjadi 7,5 persen perolehan suara pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Sedangkan putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah diambil pada saat penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah putusan tersebut, DPR RI berencana mengubah kembali UU Pilkada.

Hal ini memicu protes dari masyarakat, hingga terjadi demonstrasi yang dilakukan se-Nasional. Meski demikian, KPU akhirnya memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 akan mengikuti putusan MK.
[red]