Menteri Bahlil Ancam K3S: Yang Belum POD akan Ditawarkan ke Investor Lain

Jakarta, Indonesiawatch.id – Demi meningkatkan lifting minyak bumi nasional dan menekan impor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS).

Dia meminta bagi K3S yang sudah eksplorasi, agar mempercepat tahapan Plant of Development (PoD) atau pengembangan lapangan migas.

Baca juga:
Menteri ESDM Mau Reaktivasi Sumur Nganggur, Eks Pimpinan SKK Migas: Bisa Tambah Lifting Tapi Volumenya Tidak Signifikan

“Kami sudah melakukan konsolidasi sejak kemarin sampai dengan tadi dengan K3S. Dari 301 Wilayah Kerja (WK) yang sudah dilakukan eksplorasi, dan belum POD, kita akan memaksa untuk POD,” ujarnya dalam RDP dengan anggota DPR Komisi XII, (13/11).

Bahlil mengatakan, bagi K3S yang tidak segera melakukan POD dan tidak serius, wilayah kerja yang dikelola K3S tersebut bisa dialihkan ke investor lain.

Pak Bahlil, Masalah Impor Minyak Tidak Tergantung Beroperasinya RDMP Balikpapan

Redaksi

3 hours

Baca juga:
Lembaga Ini Ragu Pimpinan SKK Migas yang Baru Bisa Capai Target Lifting

“Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, mereka juga masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan kita melakukan peninjauan. Dan bisa2 kalau mereka memang tidak memiliki keseriusan, maka kita tawarkan ke investor lain,” katanya tegas.

Bahlil mencontohkan salah satu wilayah kerja Migas yaitu Blok Masela. Jika proses produksi dan liftingnya lelet, maka investornya bisa diganti.

“Salah satu contoh yang da di Maluku, blok masela. Tapi Sekarang sudah mulai proses tender, itu kalau mereka sampai lambat, nanti bisa diganti,” ujarnya.

Aceh Jadi Pusat Hilirisasi Gas Bumi dan Getah Pinus

Redaksi

3 hours

Dari 301 Wilayah kerja tadi, ternyata ada sekitar 195 dikuasai pertamina. “Kami meminta komitmen K3S, tadi saya memberikan arahan ke SKK Migas, itu menyangkut dengan lifiting,” ujarnya.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini Indonesia memproduksi 600 ribu barel per hari. Sementara konsumsi minyak per hari sekitar 1,6 juta barel. Karena itu, Negara harus mengimpor minyak mentah 1 juta barel per hari.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya,” ujar Bahlil.

[red]