Rotasi dan mutasi 101 perwira tinggi TNI tersebut‎ berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Baca juga:
Tak Sampai 1 Bulan Letjend Nugroho Jabat Kepala BSSN, Kapuspen TNI: Tidak Ada Nuansa Politis

“Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan pers pada Sabtu, (4/1).

Berikut ‎daftar mutasi dan rotasi 101 Pati TNI tersebut:

TNI AD

1. Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. dari Wagub Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

2. Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

3. Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr.(Han). dari Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menjadi Staf Khusus Kasad,‎

4. Mayjen TNI Budi Irawan,S.I.P.,M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers menjadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB (Sertijab menunggu Keppres),‎

5. Mayjen TNI Haryanto, S.I.P.,M.Tr.(Han). dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers,‎

6. Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu S.Hub.Int., M.H.I. dari Kas Kogabwilhan I menjadi Pangdam XVIII/Ksr,‎

7. Brigjen TNI Jala Argananto, M.A., M.Sc. dari Dirsen Pussenkav menjadi Staf Khusus Kasad,‎

8. Brigjen TNI Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han dari Kepala Biro Humas Settama Lemhannas menjadi Dirsen Pussenkav,

9. Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P. dari Dirlem Secapaad menjadi Kepala Biro Humas Settama Lemhannas,

10. Brigjen TNI Franz Yohannes Purba, S.I.P., M.M. dari Kakordos Akmil menjadi Dirlem Secapaad,

11. Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus dari Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw menjadi Kakordos Akmil,

12. Kolonel Inf Adrian Susanto dari Pamen Denmabesad menjadi Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw,

13. Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Komsos menjadi Staf Khusus Kasad,

14. Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun, S.Sos. M.Si. dari Kasdivif 2 Kostrad menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Komsos,‎

15. Brigjen TNI Riyanto, S.I.P dari Danrem 051/Wkt (Jakarta Timur) Kodam Jaya menjadi Kasdivif 2 Kostrad,

16. Kolonel Inf Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M. dari Pamen Denmabesad menjadi Danrem 051/Wkt (Jakarta Timur) Kodam Jaya,

17. Brigjen TNI Helda Risman, M.Han., CIQaR dari Warek Bid. Kerjasama Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan menjadi Staf Ahli Menhan Bid Politik (Sertijab menunggu Keppres),

18. Mayjen TNI Zainul Arifin, S.E.,M.Sc. dari Kabadiklat Kemhan menjadi Warek Bid Kerjasama Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan,

19. Mayjen TNI Endro Satoto,S.I.P., M.M., M.Han dari Staf Ahli Menhan Bid Politik menjadi Kabadiklat Kemhan (Sertijab menunggu Keppres),

20. Brigjen TNI Dr. dr. Amin Ibrizatun, S.H., M.A.R.S.,M.H. dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

21. Kolonel Ckm Dr. dr. Achmad Jadi Didy Surachman.Sp.OT(K) Spine. M.A.R.S., S.H., M.H.Kes. dari Pamen Ahli Bid. Jemenorg dan Profkes Puskesad menjadi Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan,

22. Brigjen TNI Maulana Ridwan, S.H., M.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Karo Pers TNI dan Polri Setmilpres Kemensetneg,

23. Brigjen TNI M. Hasyim Lalhakim, S.E., M.M., M.Sc. dari Aspotwil Kaskogabwilhan II menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),‎

24. Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han. dari Kasrem 043/Gatam Kodam II/Swj menjadi Aspotwil Kaskogabwilhan II,

25. Brigjen TNI Muhammad Muhson dari Dansatkomlek TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka Pensiun),

26. Kolonel Cke Kustianto Harijadi dari Kabag Datin Set Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Dansatkomlek TNI,

27. Brigjen TNI dr. I Made Mardika, Sp.PD. M.A.R.S. dari Wakapuskesad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

28. Brigjen TNI dr. Hadi Juanda, Sp.PD. dari Komite Hukum Perumahsakitan RSPAD Gatot Soebroto menjadi Wakapuskesad,

29. Kolonel Ckm dr. I Nyoman Linggih, M.A.R.S. dari Paban VII/Kes Slogad menjadi Komite Hukum Perumahsakitan RSPAD Gatot Soebroto,

30. Brigjen TNI Wawan Hermawan dari Dandenma Mabes TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

31. Brigjen TNI Lin Nofrianto, S.E. dari Kapusada TNI menjadi Dandenma Mabes TNI,

32. Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa, S.Sos., M.M. dari Paban Il/Bekum Slog TNI menjadi Kapusada TNI,

33. Brigjen TNI Aminudin, S.I.P. dari Kasdam III/Slw menjadi Staf Khusus Kasad,

34. Brigjen TNI Tato Hadiyan, S.I.P. dari Waasrena Kasad Bid. Ren menjadi Kasdam III/Slw,

35. Kolonel Arm Johanes Toar Pioh, S.I.P., M.Si.(Han). dari Paban II/Renproggar Srenaad menjadi Waasrena Kasad Bid. Ren,‎

36. Brigjen TNI Ari Yulianto, S.I.P., M.H.I. dari Dansatsiber TNI menjadi Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (Sertijab menunggu Keppres),

37. Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring, S.H., S.E. dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Sosbud menjadi Dansatsiber TNI,

38. Brigjen TNI Refrizal dari Kasdam I/BB menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Sosbud,

39. Brigjen TNI Arif Hartoto, S.E. dari Kepala Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan pada Sekretariat Kemenkopolhukam menjadi Kasdam I/BB,

40. Brigjen TNI Mahanom Suparyono dari Dirjianbang Secapaad menjadi Staf Khusus Kasad,

41. Brigjen TNI Handoko Nurseta, S.H.,M.Tr.(Han) dari Wair Kostrad menjadi Dirjianbang Secapaad,‎

42. Brigjen TNI Purmanto dari Kasdivif 1 Kostrad menjadi Wair Kostrad,

43. Kolonel Inf Vivin Alivianto, S.I.P. dari Pamen Denmabesad menjadi Kasdivif 1 Kostrad,

44. Brigjen TNI Riksani Gumay, S.I.P., M.A.P.,CHRMP dari Kasetum TNI menjadi Kapoksahli Kogabwilhan I,

45. Kolonel Inf Mohammad Sjahroni, S.E., M.Han dari Paban III/Binkar Spers TNI menjadi Kasetum TNI,

46. Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo, S.I.P., M.Si dari Kabinda Yogyakarta pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BIN,

47. Kolonel Inf Firyawan, S.I.P. dari Kasubdit Jawa Barat dan Banten pada Direktorat Jawa dan Bali Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Yogyakarta pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN,

48. Brigjen TNI Yohanes Hari Murdani dari Direktur Rendalgiat Ops pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Khusus Kasad,

49. Kolonel Inf Agus Wahju Nugroho,S.Sos., M.A.P. dari Penata Kelola Intelijen Ahli Madya pada Dit Rendalgiat Ops Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Direktur Rendalgiat Ops pada Deputi Bid.Intelijen Dalam Negeri BIN,

50. Brigjen TNI Gema Repelita, S.H., M.Si dari Kabinda Sumatera Utara pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Direktur Sumatera dan Kalimantan pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN,‎

51. Brigjen TNI Muhammad Nasrulloh, S.Sos. dari Kapoksahli Pangdam III/Slw menjadi Kabinda Sumatera Utara pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN,

52. Kolonel Arh Albertus Magnus Suharyadi, S.I.P., M.Si dari Dirbinlat Pussenarhanud menjadi Kapoksahli Pangdam III/Slw,‎

53. Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo S.Sos., M.M. dari Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN menjadi Kabinda Jawa Timur pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN,

54. Brigjen TNI Arman Dahlan, S.I.P., M.M. dari Kabinda Sulawesi Selatan pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

55. Brigjen TNI Andi Anshar, S.M. dari Kabinda Kalimantan Tengah pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN,

56. Kolonel Inf I Ketut Arthajaya, S.AP. S.Sos., M.H. dari Kasubdit Papua pada Direktorat Maluku dan Papua Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Papua Barat Daya pada Deputi Intelijen Dalam Negeri BIN,

57. Brigjen TNI Alfi Sahri Lubis,S.I.P.,M.M dari Penata Kelola Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN menjadi Kabinda Papua Tengah pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN,

58. Kolonel Czi I Made Tirka Nurgaduh S.I.P. M.Pol.Sc. dari Dansat Intelijen Medis Bais TNI menjadi Direktur Afrika dan Timur Tengah pada Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN,‎

59. Brigjen TNI Ade Ikhwan, S.H. dari Asdep Koordinasi Doktrin dan Strateg Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

60. Mayjen TNI Arkamelvi Karmani, S.E. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

61. Brigjen TNI Ferry Kistiana Arubinata, S.H., M.Si dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),‎

62. Brigjen TNI Harfuddin Daing, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

TNI AL

63. Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, S.E, M.Si., M.Tr.Opsla. dari Kadisopslatal menjadi Kas Kogabwilhan I,‎

64. Laksma TNI Heri Triwibowo, S.E., M.Si dari Kas Koarmada I menjadi Kadisopslatal,‎

65. Laksma TNI Alan Dahlan, S.H.,M.Si dari Staf Khusus Kasal menjadi Kas Koarmada I,‎

66. Laksma TNI Friche Flack dari Kapoksahli Kogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kasal (Untuk Penugasan di Kementerian/Lembaga),

67. Laksma TNI Totot Gumulyo dari Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNIAL (dalam rangka pensiun),

68. Laksdya TNI Maman Firmansyah, M.Tr.Opsla dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

69. Laksda TNI Urip Bambang Widjanarko, S.E. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun) dan

70. Laksma TNI Didik Firnanto, S.E., M.M., M.Han., M.Tr.Opsla dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

TNI AU

71. Marsdya TNI Kusworo,S.E., M.M dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

72. Marsda TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M., CHRMP dari Aspers Panglima TNI menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) (Sertijab Menunggu Keppres),

73. Marsda TNI Djohn Amarul, S.A.B dari Aspers Kasau menjadi Aspers Panglima TNI,

74. Marsma TNI Yostariza, S.E.,M.Tr.,Opsla. dari Kadisminpersau menjadi Aspers Kasau,‎

75. Kolonel Pnb Hendrayansyah, S.Sos. dari Sesdisopslatau menjadi Kadisminpersau,

76. Marsda TNI M. Fadjar Sumarijadji, M.Sc. dari Koorsahli Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),‎

77. Marsda TNI I Wayan Sulaba dari Staf Khusus Kasau menjadi Koorsahli Kasau,

78. Marsda TNI Yudi Bustami, S.Sos dari Dankopasgat menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

79. Marsma TNI Deni Muis, S.E., M.M. dari Wadan Kopasgat menjadi Dankopasgat,

80. Marsda TNI Oki Yanuar, S.T. dari Dankoharmatau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

81. Marsma TNI Asfan Jauhari, S.A.P., M.Si. dari Waaslog Kasau menjadi Dankoharmatau,‎

82. Marsma TNI Ir. Suryanto dari Aslog Kaskoopsudnas menjadi Waaslog Kasau,

83. Kolonel Tek Imam Prayogo, S.T., M.M. dari Pamen Disaeroau menjadi Aslog Kaskoopsudnas,

84. Marsma TNI Juli Heryanto Ginting, S.Sos. dari Danlanud Ats menjadi Staf Khusus Kasau,

85. Kolonel Pnb Ferdinand Picaulima, S.Sos. dari Pamen Sopsau menjadi Danlanud Ats,

86. Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama, S.E., M.M dari Danlanud Hnd menjadi Staf Khusus Kasau,

87. Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han. dari Ir Koopsud I menjadi Danlanud Hnd,

88. Marsma TNI Dedy Susanto, S.E. dari Staf Khusus Kasau menjadi Ir Koopsud I,

89. Marsma TNI David Yohan Tamboto, S.Sos. dari Asops Kaskoopsudnas menjadi Staf Khusus Kasau,

90. Marsma TNI M. Yani Amirullah dari Staf Khusus Kasau menjadi Asops Kaskoopsudnas,

91. Marsma TNI Dedy llham S.Salam, S.Sos. M.M.,CHRMP dari Danlanud Mna menjadi Staf Khusus Kasau,

92. Marsma TNI Dr.Heri Kris Drihandaka, S.Sos., M.M dari Karo Pengamanan Setmilpres Kemensetneg RI menjadi Danlanud Mna,

93. Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han dari Kadispamsanau menjadi Staf Khusus Kasau,

94. Kolonel Sus Rachmat Mestika dari Paban Utama A-5 Dit A Bais TNI menjadi Kadispamsanau,

95. Marsma TNI I Nyoman Sumantha dari Irben Itjenau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

96. Marsma TNI Moch. Ishak Sugandi dari Staf Khusus Kasau menjadi Irben Itjenau,

97. Marsma TNI Tri Bowo Setyo C., S.Sos. M.M. dari Kaskogartap II/Bdg menjadi Staf Khusus Kasau,

98. Kolonel Pas Novlamirsyah dari Paban II/Jianevallat Ditjian Kodiklatau menjadi Kaskogartap II/Bdg,

99. Marsda TNI Widyargo Ikoputra, S.E., M.M., CIQaR dari Wadan Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasau,

100. Marsda TNI Rudy Iskandar, S.E. dari Direktur Sumatera dan Kalimantan pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Wadan Kodiklat TNI dan

101. Kolonel Pom Muhammad Nur, S.Sos. dari Kasubdit Sumatera Wilayah I pada Direktorat Sumatera dan Kalimantan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Kalimantan Tengah pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN.
[red]

The post Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 101 Perwira Tinggi TNI, Ini Deretannya appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurutnya, bentrokan berawal dari prajurit TNI yang saat itu menegur seorang anggota geng motor yang membikin resah masyarakat. “Diawali anak-anak muda kebut-kebutan pakai motor ditegur sama anggota, karena mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban di jalan,” kata Jenderal Agus Subiyanto dalam keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 11 November 2024.

Anggota geng motor tidak senang ditegur, kemudian terjadi adu mulut yang berbuntut pada perkelahian massal. Agus menegaskan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan kala itu menegur anggota geng motor, bukan warga sipil yang melintas. “Bukan masyarakat, tetapi geng motor yang kebut-kebutan,” ujarnya.

Sayangnya, pasca bentrokan tersebut seorang warga sipil berinisial RAB (62) meninggal dunia, delapan warga sipil luka-luka dan seorang prajurit berinisial M dilaporkan luka-luka. Sebelumnya, Panglima Kodam (Pangdam) I Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan menyampaikan permohonan maaf atas penyerangan yang dilakukan puluhan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

Dirinya menyebut, telah memerika 33 oknum prajurit pasca bentrokan. “Atas nama keluarga Kodam I/BB, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar Bukit Barisan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap melakukan itu sekarang. Saya ikhlas,” ujar Hasan dalam keterangannya di Desa Selamat, Deli Serdang pada Minggu, 10 November 2024.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, pernyataan Panglima TNI cenderung mencari kambing hitam atas tindakan anggota yang jelas-jelas salah. Menurutnya, para pelaku penyerangan terhadap warga yang membabi buta itu yang mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban hukum.

“Panglima TNI seharusnya memerintahkan agar anggota TNI melindungi rakyat, bukan terlibat penyerangan terhadap warga sipil, apalagi yang berujung pembunuhan di luar hukum, seperti yang terjadi di Desa Selamat akhir pekan lalu,” kata Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, kalau ada masyarakat yang diduga melanggar hukum, prajurit TNI sejatinya berkoordinasi dengan kepolisian. “Bukan dengan cara main hakim sendiri. Bukan dengan mencari alasan-alasan pembenaran atas tindakan yang jelas salah,” tegas Usman.

Karena itu, pihaknya agar Markas Besar (Mabes) TNI untuk segera mengungkap secara tuntas dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik yang bertugas di lapangan maupun di tingkat komando. Menurut Usman, Pangdam I Bukit Barisan dan jajarannya harus turut bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut.

“Penanganan kasus ini tidak cukup dengan menghukum prajurit di lapangan. Pimpinan di tingkat komando harus diperiksa guna memastikan apakah ada keterlibatan langsung atau membiarkan anak buah mereka melakukan insiden tersebut. Ini penting agar penanganan berjalan adil dan tuntas,” ucapnya.

Amnesty Indonesia juga mendesak agar oknum TNI yang terlibat diadili di pengadilan sipil untuk memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Proses hukum yang terbuka dan adil akan sangat berperan dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

“Tanpa tindakan tegas, dikhawatirkan kekerasan semacam ini akan terus berulang dan impunitas terhadap aparat akan semakin melemahkan kepercayaan publik pada institusi negara,” pungkasnya.

[red]

The post Prajurit TNI Tewaskan Warga di Deli Serdang, Amnesty Kritik Pembelaan Panglima appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan informasi yang diterima Indonesiawatch.id terdapat 76 personel atau perwira TNI yang diangkat dan diberhentikan dalam posisinya. Perwira yang diangkat atau ditetapkan dalam posisi barunya menunggu serah terima jabatan (sertijab) dan Keputusan Presiden (Keppres).

Sejumlah perwira juga diberhentikan dari jabatannya dalam rangka pensiun atau purnatugas. Selain itu, juga terdapat perwira yang selesai penugasannya di kementerian atau luar lingkungan TNI.

Berikut sejumlah personel atau perwira TNI yang diangkat atau ditunjuk dalam jabatan barunya:

1. Mayjen TNI Edmil Nurjamil (Jabatan lama: Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, Jabatan baru: Staf Khusus Kasad)
2. Brigjen TNI Bayu Permana (Jabatan lama: Kasdam VI/Mlw, Jabatan baru: Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN)
3. Brigjen TNI Ari Aryanto (Jabatan lama: Danrem 101/ANT (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw, Jabatan baru: Kasdam VI/Mlw)
4. Kolonel Inf Ilham Yunus (Jabatan lama: Kasrem 101/ANT (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw, Jabatan baru: Danrem 101/ANT (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw)
5. Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Jabatan lama: Kasatwas Unhan, Jabatan baru: Kepala Sekretariat Presiden RI)
6. Mayjen TNI Agus Prangarso (Jabatan lama: Danseskoad, Jabatan baru: Kasatwas Unhan)
7. Brigjen TNI Erwin Adrian Sumantha (Jabatan lama: Karo Humas Setjen Kemhan, Jabatan baru: Danseskoad)
8. Kolonel Inf Frega Ferdinand Wenas Inkriwang (Jabatan lama: Paban VI/Kermalat Non Asean Slatad, Jabatan baru: Karo Humas Setjen Kemhan)
9. Mayjen TNI Kosasih (Jabatan lama: Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan, Jabatan baru: Sesmilpres Kemensetneg)
10. Kolonel Czi Mulyadi (Jabatan lama: Kabag Konstruksi Bangunan dan Barang Milik Negara Roum Setjen Kemhan, Jabatan baru: Kepala Biro Umum Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres Setneg RI)
11. Laksda TNI Didong Rio Duta Purwokuntjoro (Jabatan lama: Kas Koarmada RI, Jabatan baru: Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla)
12. Laksda TNI Eko Wahjono (Jabatan lama: Wadan Kodiklatal, Jabatan baru: Kas Koarmada RI)
13. Laksma TNI I Gung Putu Alit Jaya (Jabatan lama: Kadisopslatal, Jabatan baru: Wadan Kodiklatal)
14. Laksma TNI Haris Bima Bayuseto (Jabatan lama: Kas Koarmada I, Jabatan baru: Kadisopslatal)
15. Laksma TNI Heri Triwibiwo (Jabatan lama: Asops Pangkoarmada RI, Jabatan baru: Kas Koarmada RI)
16. Laksma TNI Agam Endrasmoro (Jabatan lama: Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla, Jabatan baru: Asops Pangkoarmada RI)
17. Laksma TNI I Putu Darjatna (Jabatan lama: Danlantamal VII Kpg Koarmada II, Jabatan baru: Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla)
18. Kolonel Laut (P) Irwan Sondang P. Siagian (Jabatan lama: Danpuslatdiksarmil, Jabatan baru: Danlantamal VII Kpg Koarmada II)
19. Marsma TNI Setiawan Wijayanto (Jabatan lama: Asisten Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Jabatan baru: Staf Khusus Kasau)

[red]

The post Lakukan Penyegaran, Panglima TNI Mutasi Sejumlah Jabatan appeared first on INDONESIAWATCH.

Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, TNI sejatinya sudah memiliki satuan siber. Meski demikian, TNI juga berencana membuat pusat siber di markas besar (Mabes) TNI dan juga setiap matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ia menyebut, rekrutmen personel Angkatan Siber berasal dari lulusan SMA hingga universitas. Menurutnya, satuan siber tersebut bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi personel sipil.

Baca juga:
Gagasan Angkatan Siber Mengemuka, Komisi I: Revisi Dulu Undang-Undangnya

Pengamat militer Wibisono berpandangan, penguatan ketahanan siber untuk institusi TNI tidak perlu membentuk matra baru. Tetapi cukup dengan memperkuat sumber daya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan membentuk Direktorat Jenderal (Dirjen) baru bernama Dirjen Ketahanan Siber (Cyber Defense).

“Dirjen tersebut dilengkapi dengan teknologi AI untuk memperkuat pondasi ketahanan siber. Selain itu juga diperhatikan aspek manusia, yaitu kesiapan respons cepat. Jangan sampai kita membiayai kegagalan karena tidak menyiapkan SDM secara update,” kata Wibisono.

Baca juga:
Panglima TNI Jalankan Perintah Presiden Bentuk Angkatan Siber

Menurutnya, pemetaan sumber daya siber dilakukan dengan cara tiga hal. Pertama, mapping kemampuan/kapasitas. Kedua, mapping kemauan/konsistensi implementasi. “Aspek direksi harus cepat dengan pengamanan berlapis. Serangan siber kini semakin intens dengan volume dan kecanggihan semakin tinggi. Bahkan telah menggunakan AI, maka kita juga perlu menghadapinya dengan AI,” ujarnya.

Ketiga, mapping ketahanan siber (health lab check) berbasis AI. “Dengan demikian penguatan cyber defense bisa dilakukan sebagai integrasi ke tiga matra di bawah kordinasi Kementerian Pertahanan,” pungkas Wibisono.

[red]

The post Pengamat: Direktorat Siber di Kemhan Solusi Polemik Matra Siber di TNI appeared first on INDONESIAWATCH.

“Saya sudah diperintah Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Agus mengatakan TNI sudah memiliki satuan siber. Menurutnya, satuan tersebut sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia. TNI baru berencana membuat pusat siber di markas besar (Mabes) TNI dan juga setiap matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Menurutnya, rekrutmen personelnya berasal dari lulusan SMA hingga universitas. Agus menyebut, satuan siber tersebut bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi personel sipil. Selain itu, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.

“Memang kalau [kesatuan] siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya,” ujar Agus.

Meski demikian, Panglima TNI mengaku belum melakukan pembicaraan khusus dengan DPR RI, karena kehadirannya di DPR pada Selasa lalu (3/9) hanya membahas soal anggaran pertahanan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mendukung pembentukan Angkatan Siber atau matra keempat untuk TNI. Menurutnya, kehadiran Angkatan Siber positif untuk memperkuat pertahanan TNI menghadapi dinamika ancaman yang berasal dari perang udara atau serangan informasi.

Hinsa menyebut, keberadaan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI tidak bertabrakan dengan fungsi BSSN. Hal itu disebabkan karena masing-masing memiliki tugas, pokok, dan fungsinya sendiri.

“Prinsipnya, BSSN sama-lah, kita mendukung kebijakan pemerintah,” kata Hinsa Siburian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9).

Dirinya menilai gagasan tersebut ideal karena untuk menjawab tantangan yang ada saat ini. Menurutnya, di dunia internasional, tantangan di bidang siber menjadi perbincangan serius di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi yang terus berkembang.

“Tantangan itu kan berkembang terus, harus kita bisa mampu adaptif menyesuaikannya dengan perkembangan,” kata Hinsa.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik rencana pembentukan matra keempat TNI atau Angkatan Siber. Terlebih tugas pokok dan fungsinya tidak akan bertabrakan dengan unit siber dari instansi lainnya.

“Bahkan, keberadaannya kelak akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait dengan setiap kondisi keamanan siber yang sedang terjadi,” kata Pratama dalam keterangannya dilansir Antara.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu mengatakan, masing-masing instansi dapat menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan tupoksi setiap instansi. “Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini adalah penguatan koordinasi secara paralel dengan pemangku kepentingan bidang siber yang lainnya,” ucap Pratama.

Dengan demikian, masing-masing institusi dan lembaga siber saling bersinergi dan menguatkan untuk menghadapi tantangan keamanan siber di Tanah Air yang tidak ringan. Pratama mengungkap, Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa unit siber dari instansi yang memiliki perhatian di dunia siber seperti BIN, Polri, BSSN, dan Kominfo.

Namun, dirinya menilai instansi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda dan tidak ada yang betul-betul fokus pada pertahanan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan perang siber pihak lain. Dengan pembentukan matra keempat TNI, lanjut Pratama, ada instansi yang betul-betul memiliki kewaspadaan penuh terhadap percobaan serangan siber dari pihak lain.

[red]

The post Panglima TNI Jalankan Perintah Presiden Bentuk Angkatan Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

Agus menyatakan, pihaknya akan mengubah doktrin di satuan siber TNI dan melakukan evaluasi menyeluruh dimulai dengan perekrutan sumber daya manusia (SDM) TNI yang memiliki kepakaran dan pemahaman di bidang teknologi informasi (IT). “Masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan siber,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Agus menyatakan, pihaknya membuka peluang ke depan personel tentara yang mengisi satuan siber TNI itu tidak berasal dari bintara, tamtama, ataupun perwira umum. Rekrutmen khusus dilakukan pada personel yang memiliki pemahaman dan ketertarikan bidang IT sejak sekolah, baik di SMA maupun perkuliahan.

“Kita sedang ubah doktrinnya, kemudian SOP-nya. Memang harus mulai dari rekrutmennya personel siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT. Baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus. Baru dia kita masukkan ke satuan siber,” Agus menjelaskan.

Selain kemampuan personel, TNI juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya peralatan. “Ya, kita lagi evaluasi, evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus,” katanya.

Sebelumnya, info peretasan data milik BAIS TNI menimbulkan kehebohan di masyarakat. BAIS sendiri merupakan organisasi di bawah TNI yang bertugas menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis terkait pertahanan terutama dinamika dari negara lain. Badan ini juga fokus pada urusan intelijen tempur.

Akun X @FalconFeedsio pertama kali mengunggah peretasan data BAIS oleh peretas MoonzHaxor. MoonzHaxor menjajakan data penting tersebut di BreachForums. Dalam unggahannya tertulis, “Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!”.

“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis akun tersebut.

Buntut peretasan itu, TNI lekas menonaktifkan server. TNI juga tengah melakukan penyelidikan atas peretasan tersebut. “Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar.

Nugraha memastikan data yang diretas merupakan data-data lama. “Data yang diretas adalah data lama dan dirilis tahun 2024 (oleh peretas),” ujarnya.

Terkait rencana rekrutmen dan pendidikan khusus untuk prajurit satuan siber TNI, Nugraha menyatakan akan ada dua mekanisme dalam menjaring prajurit siber militer yang dibagi dari tingkatan prajurit. Untuk level bintara, perekrutan dilakukan oleh masing-masing angkatan melalui Rekrutmen Bintara Keahlian Khusus. Sementara untuk level perwira, perekrutan dilakukan oleh Mabes TNI melalui Rekrutmen Prajurit Karier.

Nugraha mengatakan, pendidikan kesatuan siber itu sudah berjalan selama dua tahun. Pada tahun ajaran 2025-2026, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad atau Kodiklat TNI AD) akan meluluskan angkatan pertama dalam program studi keilmuan keamanan siber setingkat Diploma 4. “Setiap angkatan ada 20 orang, tentunya setelah lulus diproyeksikan untuk menjabat di bidang siber,” ujar Nugraha.

Pengamat militer Soleman B. Ponto menyayangkan peretasan terhadap data BAIS dan dijual di dark web. Ia menduga seluruh data intelijen militer di Indonesia sudah terbaca. Bisa jadi pihak peretas bahkan musuh sudah mengetahui data-data pribadi anggota intelijen. Kini petugas telik sandi sudah tidak bisa bersembunyi.

“Semua sudah diketahui seperti itu. Lalu bagaimana mau menyembunyikan diri,” ujar Soleman Ponto. Soleman juga mendugarahasia negara juga sudah terbaca. Paling parahnya, pihak yang meretas mungkin juga sudah mengetahui beberapa operasi rahasia yang dijalankan negara. “Kalau itu sudah diketahui dan dibuka begitu, orang ini jalan semua sudah tahu, sudah tidak ada lagi kita bisa bersembunyi. Sudah terlanjang bulat,” katanya.

Menurut mantan Kepala BAIS itu, seharusnya data-data intelijen maupun TNI secara keseluruhan tidak disatukan dalam Pusat Data Nasional (PDN). TNI seharusnya diberikan wewenang dan kekhususnya untuk menyimpan datanya sendiri. Kini semua pihak saling lempar kesalahan terhadap insiden kebocoran. Baik Kementerian Komunikasi dan Informasi Publik (Kominfo) maupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak menyebut diri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. “Begitu PDN bobol, ya bobol semua,” ucap Ponto.

[red]

The post TNI Ubah Doktrin Usai Insiden Kebocoran Data BAIS appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 47 ayat 2 RUU TNI. Dalam RUU tersebut dijelaskan terdapat 18 bidang kementerian atau lembaga negara yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Namun, jika keahliannya dibutuhkan, tak menutup peluang prajurit TNI bisa menduduki jabatan di luar kementerian/lembaga tersebut.

Panglima TNI mengatakan, semangat revisi UU TNI adalah untuk menguatkan institusi dan meningkatkan pelayanan. “Saya rasa harus berpikirnya positif. Saya rasa masyarakat juga mengerti. Untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu program-program pemerintah,” kata Agus Subiyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Agus meyakini perubahan beleid itu memiliki tujuan akhir, yakni menyejahterakan masyarakat. Selama ini kehadiran TNI dinilai memberikan dampak baik bagi masyarakat. Menurut Agus, TNI kerap dilibatkan dalam mendukung berbagai program. Salah satunya menyukseskan food estate dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Karena memang dibutuhkan, contoh sekarang kita sedang membuat food estate, membuat sawah di Merauke 1.058 hektar, itu dibutuhkan keahlian khusus, alat-alatnya juga,” ujar Agus. Lantaran membuat lahan di Merauke, Papua, penuh risiko maka pemerintah menginginkan kehadiran TNI. “Sedangkan di sana (Merauke) kan daerahnya terpencil, sehingga dibutuhkan TNI yang ke sana,” Agus menambahkan.

Selain itu, TNI juga ditargetkan mendukung program pembangunan di daerah terpencil serta proyek yang berkaitan dengan objek vital nasional. Jenderal bintang empat itu mengaku telah menerima sejumlah MoU dengan kementerian. Selain dengan Kementan, TNI juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membantu pengamanan pembangunan menara BTS di daerah terpencil.

“Peran militer sangat penting untuk membantu kelancaran pembangunan menara BTS dari segi pengamanannya,” katanya. Merujuk kedua contoh itu, Agus merasa TNI sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membangun kesejahteraan dan keamanan. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir menyikapi RUU TNI.

“Iya [revisi UU] untuk kesejahteraan masyarakat, membantu program-program pemerintah, kan untuk yang lain-lain,” ujar Agus.

Terpisah, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro menyatakan, terdapat dua pasal yang menjadi perhatian Panglima TNI dalam revisi UU TNI. Dua pasal yang dimaksud adalah Pasal 47 yang mengatur posisi jabatan sipil oleh prajurit dan Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun. Pasal lain yang dibahas yang berkaitan dengan dinamika atau perkembangan dan lingkungan strategis (banglistra) serta spektrum ancaman.

Ia mencontohkan serangan siber yang terjadi masif belakangan ini. “Siber ini kemudian terus TNI mau diposisikan di mana? Sebagai penonton atau sebagai komponen yang ikut menangani?” kata Kresno Buntoro dalam acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diadakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Juli 2024.

Kresno menyampaikan, Panglima TNI juga mengusulkan ada perubahan pada Pasal 1 UU TNI tentang ketentuan umum. TNI juga ingin mendetailkan Pasal 7 yang mengatur operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). “Ketika dilihat, untuk operasi militer untuk perang yang mana, ternyata tidak ada definisinya,” ujar Kresno.

Sejumlah catatan usulan perubahan dan masukan, lanjut Kresno, terhadap revisi UU TNI telah disampaikan ke Kemenko Polhukam.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meyakini revisi Undang-Undang (RUU) TNI tak akan membangkitkan praktik dwifungsi ABRI. “Sudah ada beragam aturan perundang-undangan yang membatasi bangkitnya kembali dwifungsi ABRI. Dengan UU yang ada sekarang, praktek dwifungsi sudah tak bisa dilakukan lagi,” ujar TB Hasanuddin.

Legislator PDI Perjuangan itu mencontohkan aturan di dalam UU TNI yang melarang prajurit berpolitik praktis. Beleid ini tidak memperbolehkan prajurit aktif tergabung dalam partai politik. Selain itu, terdapat pula UU Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang prajurit aktif menjadi peserta Pileg, Pilkada hingga Pilpres. Regulasi tersebut mewajibkan setiap prajurit mundur dari keanggotaannya sebagai TNI, apabila ingin mendaftarkan diri dalam kontestasi politik.

“Di era orba (Orde Baru) sebanyak 100 orang lebih prajurit ABRI aktif ditempatkan oleh pemerintah sebagai anggota Fraksi ABRI di DPR RI. Kemudian, posisi menteri, dirjen, gubernur, bupati dan walikota dapat dijabat oleh TNI aktif juga dengan mekanisme penunjukan,” kata TB Hasanuddin.

[red]

The post Panglima TNI Angkat Bicara Soal Kekhawatiran Publik terhadap Revisi UU TNI appeared first on INDONESIAWATCH.