Sementara pada kuartal 1 tahun 2024, omzet judi online sebesar Rp.100 Triliun, berarti dipredikisi pada akhir tahun 2024 akan mencapai Rp. 400 Triliun. Menurut data PPATK, masyarakat yang terlibat judi online 3,5 juta orang, umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah.

Baca juga:
Staf Ahli hingga Pegawai Komdigi Dicokok! Beking Judi Online

Mencermati data diatas, seharusnya alarm darurat judi online sudah berbunyi. Alih-alih alarm darurat judi online berbunyi, justru yang terjadi terbongkarnya keterlibatan belasan pegawai Komdigi, dalam pelaksanaan judi online.

Komdigi yang sejatinya sebagai garda terdepan pemberantasan judi online, malah menjadi kaki tangan bandar judi online, untuk mengamankan situs judi online. Pengakuan salah seorang tersangka, tugasnya harus menghapus 5.000 situs judi online.

Baca juga:
Geger Inisial T! Bos Judi Online, Benny Rhamdani Dipanggil Polisi

Faktanya, yang bersangkutan justru mengamankan 1000 situs judi online. Setiap mengamankan 1 situs mendapat bayaran Rp. 8,6 juta.

Satgas Pemberantasan Judi online akhirnya dibentuk, dipimpin oleh Menkopolhukam, tapi sebagaimana pengalaman di Indonesia, ketika ada Satgas pemberantasan judi online, praktek judi malah semakin marak.

Misalnya, ketika ada Satgas anti narkoba dibentuk, peredaran narkoba semakin marak, ketika ada satgas mafia tanah, praktek mafia tanah semakin berani.

Penangkapan belasan pegawai Kekomdigi sebagai beking judi online, beredar bocoran dari hasil pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan. Munculnya nama Budi Ari saat itu sebagai Menkoinfo, dikatakan mengetahui adanya praktek becking mengawal situs judi online.

The post Budi Arie di Pusaran Kasus Judi Online appeared first on INDONESIAWATCH.

Budi dengan enteng beralasan istri Kaesang, Erina Gudono tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan sehingga tidak diperbolehkan menaiki pesawat umum. “Istrinya Mas Kaesang itu hamil sudah 8 bulan. Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh,” kata Budi Ari Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024.

Baca juga:
Kaesang dan Jet Pribadi, Dimana Letak Moral dan Etika Anak Presiden

Budi juga menyebut jet pribadi yang digunakan Kaesang itu adalah pinjaman dari seorang teman. Ia tak merinci siapa teman yang ia maksudkan. Budi menyatakan Kaesang tak bisa dituduh menerima gratifikasi lantaran menggunakan fasilitas tersebut. “Enggak ada (gratifikasi), dia kan pribadi. Nah, itu dari temannya,” tuturnya.

Celakanya pernyataan Menkominfo Budi Ari Setiadi justru menjadi bulan-bulanan publik. Sutradara kondang sekaligus komika Ernest Prakasa menyebut pernyataan Budi sebagai komentar yang menggelikan. Lewat cuitan X atau Twitter pribadinya, Ernest Prakasa meminta Budi Arie yang masih menjabat sebagai Menkominfo agar tutup mulut dan tidak ikut berkomentar dalam polemik yang mengusik publik tersebut.

“Mendingan diem kata gue mah,” tulis Ernest Prakasa, dikutip dari akun X @ernestprakasa pada Selasa, 10 September 2024. Ia pun turut mengunggah berita dari media online soal Erina Gudono yang kesulitan angkutan umum lantaran sedang hamil besar.

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Cuitan itu dibanjiri respon netizen. Mereka juga sependapat dengan Ernest Prakasa dan ramai-ramai menghujat Budi Arie yang membela menantu Presiden Jokowi. “Emang yang lagi/pernah hamil Erina doang yah sampai bisa dijadiin alasan nggak bisa naik angkutan umum,” komentar akun @glow***

“Ya ampun belain anak mantu Mulyono sampai segininya, enggak ngerti lagi tupoksi kementerian tuh apa ya, giliran judol/pinjol lembek banget,” tulis @rahm**

Tak sedikit netizen membandingkan Erina dengan rakyat kecil yang tengah menghadapi kondisi yang sama, yakni mengandung anak. Mereka juga membagikan sejumlah artikel mengenai perjuangan ibu hamil di Indonesia, mulai dari naik KRL hingga naik mobil pikap.

Presenter Feni Rose turut nimbrung menyindir pernyataan Ketua Relawan Projo tersebut. “Hamil nggak bisa naik angkutan umum…,” tulis Feni Rose di akun X-nya pada Rabu, 11 September 2024.

Komika, Pandji Pragiwaksono juga tak ketinggalan mengunggah foto tangkapan layar berita Budi Arie ini. Ia menyertakan video dirinya dengan ekspresi khas menanggapi pernyataan Budi Arie. Dalam unggahan di Instagram, Pandji memutar sebaris lirik lagu Vierratale, ‘Rasa’ dengan lantunan “Ku tak percaya…”

Pandji juga menyindir dengan menggunakan lirik lagu Ozy Syahputra berjudul ‘Sungguh’ dengan lantunan “Sungguh aku tak percaya, aku tahu siapa dirimu, baru kau bilang cinta, esok lusa kau kata dusta.”

[red]

The post Bela Kaesang-Erina Soal Jet Pribadi, Menkominfo Disemprot Public Figure! appeared first on INDONESIAWATCH.

Saat ini, pemain operator seluler ada empat, yaitu PT. Telekomunikasi Selular, Tbk, PT. Indosat, Tbk, PT. XL Axiata, Tbk dan PT Smartfren Telecom, Tbk. Keempat perusahaan ini tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Baca juga:
Eks Dirut Indosat: Konsolidasi Telekomunikasi Bisa Lahirkan Oligopoli

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Deswin Nur mengamini bahwa konsolidasi perusahaan telko menjadi tiga pemain memang target pemerintah. Bagi industri yang padat modal dan teknologi, konsolidasi dapat memberikan efisiensi.

Hanya saja, kata Deswin, dampak konsolidasi berpotensi menyebabkan oligopoli. Karena peluang koordinasi antar perusahaan semakin meningkat.

“Dari sisi persaingan usaha, tentunya semakin meningkat konsentrasi pasar, akan meningkatkan peluang koordinasi antar pelaku usaha. Apalagi 3 pelaku usaha atau bersifat oligopoli. Peluang koordinasi tentunya akan meningkat,” ujar Deswin kepada Indonesiawatch.id, kemarin.

Meski demikian, KPPU tidak membatasi aksi penggabungan XL Axiata dan Smartfren. Hanya saja, kata Deswin, konsolidasi operator seluler harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

“Ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang meningkatkan transparansi harga, serta jaminan kualitas dan perlindungan bagi konsumen yang lebih,” ujarnya.

Deswin menghimbau agar para perusahaan operator seluler, wajib mematuhi Undang-Undang Persaingan Usaha.

“Perusahaan di industri yang terkonsentrasi, sebaiknya diwajibkan patuh pada aturan di Undang-undang persaingan usaha. Aturan dari sisi persaingan usaha, kita menggunakan UU persaingan usaha,” ujarnya.

Baca juga:
Pemerintah Targetkan Peraturan Turunan UU PDP Rampung Akhir Tahun Ini

Deswin mengatakan sejauh ini, KPPU belum melakukan komunikasi dengan Kominfo maupun pihak ATSI atas program konsolidasi perusahaan telekomunikasi. “Sejauh ini kami belum melakukan diskusi khusus terkait konsolidasi ini,” ujarnya.

KPPU juga belum melakukan kajian atas rencana perampingan pemain operator seluler di Indonesia. “Saat ini tidak ada yang khusus untuk konsolidasi ini,” pungkas Dewsin.

[red]

The post KPPU: Merger Operator Seluler Berpotensi Oligopoli, Butuh Pengawasan Ketat appeared first on INDONESIAWATCH.