Nampaknya Anggota DPR masih memasukan nama yang diduga bermasalah hukum. Alih-alih untuk memperbaiki kinerja BPK yang terpuruk akibat sejumlah anggotanya terjerat kasus suap, Komisi XI DPR seakan melakukan pembiaran terbukanya ruang terhadap korupsi.

Baca juga:
Komisi XI DPR Tetapkan Anggota BPK Bermasalah

Seperti keterangan Boyamin Saiman Koordinator MAKI “Saya menengarai ada selundupan-selundupan, penyusupan untuk memanfaatkan BPK, demi melindungi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dari dugaan penyimpangan-penyimpangan,”.

Kemudian Peneliti Tranparency International Indonesia Alvin Nicol menyampaikan pandangannya “Gagalnya BPK menghasilkan produk audit yang bebas kepentingan, disebabkan oleh seleksi pimpinan BPK yang minim akuntabilitas, sehingga berpotensi membuka ruang negosiasi dan transaksi.

Oleh karenanya keputusan Komisi XI DPR dalam menetapkan 5 anggota BPK, patut ditinjau kembali. Karena masih terdapat nama seperti Akhsanul Khaq dari internal BPK, menurut sumber di Kejagung, Akhsanul Khaq sebagai auditor dalam kasus korupsi di Kemenhub yang masih berlangsung proses hukumnya.

Baca juga:
Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK

Belum lagi kasus pemeliharaan rel kereta di Sulsel, Jawa dan Sumatra, dimana Akhsanul Khaq juga sebagai auditornya. Pengakuan Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara, tidak bisa memaparkan aspek penilaian kepada publik, karena ada aspek politisnya.

Pantas saja kinerja BPK selama ini jeblok, bagaimana mungkin BPK dapat bekerja professional, ketika urusan audit keuangan negara tercampur oleh kepentingan politik. Inilah simpul carut marut pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post 5 Anggota BPK Pilihan DPR Perlu Ditinjau Ulang karena Bermasalah appeared first on INDONESIAWATCH.

Nampaknya formasi anggota BPK periode 2024-2029, tidak banyak perubahan dari formasi anggota BPK periode 2019-2024, masih didominasi oleh politikus.

Baca juga:
Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK

Tentunya ketika uji kelayakan menjadi domain Komisi XI DPR, peluang politikus lulus tes sangat besar. Dan tidak tertutup kemungkinan adanya praktek titip menitip dalam mekanisme uji kelayakan.

Kajian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, mencatat kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK semakin melemah. Bahkan BPK semakin kehilangan marwahnya sebagai auditor keuangan negara, ketika anggotanya terlibat kasus suap dalam melakukan audit.

Publik juga mengatakan, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang gemar obral opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Daftar panjang kasus suap yang melibatkan anggota BPK, diantaranya melibatkan Achsanul Qosasih (Partai Demokrat) dalam kasus korupsi BTS.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Lalu dugaan kasus suap yang melibatkan Pius Lustrilanang (Gerindra) dalam pemeriksaan keuangan Pemda Sorong. Ada juga Rizal Jalil mantan anggota DPR dari PAN, Ismayatun dan Daniel Lumban Tobing (PDIP) dan Ahmadi Noor supit (Golkar). Temuan ini menunjukan keterlibatan anggota BPK dalam kasus suap, berlatar belakang politikus.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Univ Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyatakan, pembenahan BPK harus dimulai dari proses seleksi anggota BPK. “Jangan berharap BPK akan independen dan professional, jika anggotanya masih didominasi politikus dan inilah yang merusak BPK,” tutur Herdiansyah.

Pernyataan Herdiansyah ini tidak berlebihan. Jika menelisik hasil seleksi Komisi XI DPR terhadap 5 calon anggota BPK periode 2024-2029, ditemukan kelemahan yang fatal. Karena masih menunjuk anggota BPK dengan track record terkait kasus suap.

Sudah saatnya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR RI tegas, dalam mencermati seleksi anggota BPK yang baru saja dilakukan oleh Komisi XI DPR. Mengingat Presiden dan Pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menganulir hasil keputusan Komisi XI DPR terkait penetapan anggota BPK.

Peran BPK sangat strategis sebagai garda terdepan penyelamat uang negara, dihadapkan praktik korupsi yang telah membudaya. Oleh sebab itu pemilihan anggota BPK tidak boleh terkait kepentingan politik tertentu, apalagi ada praktek mekanisme transaksional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Komisi XI DPR Tetapkan Anggota BPK Bermasalah appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh sebab itu, BPK punya peran penting mengungkap penyelewengan dan korupsi penyelenggara negara. Apa jadinya ketika politikus masuk dalam ranah pemeriksaan keuangan negara? Dalam beberapa kasus rasuah yang terungkap, ada peran auditor dan anggota BPK yang terlibat menutupi temuan kebocoran keuangan negara.

Baca juga:
Sebut “Yang Penting Kelas Menengah tidak Miskin Ekstrem”, INDEF: Pak Menko PMK Bukan Seorang Ekonom

Sepanjang 2019-2024, ada beberapat anggota BPK yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi, diantaranya Rizal Jalil mantan anggota DPR dari PAN. Lalu ada Achsanul Qosasih (Demokrat) yang menerima suap kasus BTS.

Kemudian ada Ismayatun dan Daniel Lumban Tobing (PDIP), Pius Lustri Lanang dan Haerul saleh (Gerindra) dalam pantauan KPK, serta Ahmadi Noor Supit (Golkar). Temuan tersebut membuktikan, keberadaan politikus sebagai anggota BPK, mempengaruhi independensi lembaga BPK dan politikus memiliki konflik kepentingan dengan penyelenggara yang diperiksa.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Pada seleksi anggota BPK periode 2024, hasil seleksi uji kelayakan Komite IV DPD RI tanggal 10-11 Agustus 2024, ada 10 nama terbaik, 6 diantaranya berlatar belakang politikus. Ironinya masih ada nama yang pernah terlibat kasus pidana, diantaranya Mukhamad Misbakhun dari komisi XI golkar, terlibat kasus surat palsu letter of credit Bank Century.

Kemudian Fachtan Subchi, pernah diperiksa KPK dalam kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Jon Erizal dari PAN pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi biaya pengangkutan kereta listrik.

Sudah saatnya DPR bersikap bijak dalam seleksi anggota BPK, karena DPR memiliki tanggung jawab moral atas seleksi anggota BPK.

Menempatkan politikus dalam ranah lembaga pemeriksa keuangan, sama halnya membiarkan peluang terjadinya penyelewengan keuangan negara dan pembiaran terhadap lemahnya profesionalisme dibidang audit dan akuntansi keuangan negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Pasal inilah yang dijadikan rujukan untuk pembentukan Pansel di internal Komisi XI DPR. Dalam rangka memilih anggota BPK, yang kemudian ditetapkan Presiden dan dilantik oleh Mahkamah Agung.

Undang-undang mengamanatkan perlu ada Pansel di lingkungan internal Komisi XI DPR dalam pemilihan anggota BPK, untuk menciptakan proses rekuitmen yang fair dan transparan. Namun ekspektasi publik tidak demikian.

Pasalnya politisi boleh masuk dalam ranah pencalonan pemimpin lembaga audit keuangan negara. Pada periode kepemimpinan BPK saat ini, diketahui 6 dari 9 pimpinan berlatar belakang politisi. Mereka adalah Ismayatun dan Daniel Lumban Tobing (eks PDIP), Pius Lustrilanang dan Haerul Saleh (eks Gerindra), Achsanul Qosasi (eks Demokrat), dan Ahmadi Noor Supit (eks Golkar).

Kita bisa memaklumi kekhawatirkan publik dengan masuknya politisi ke dalam lembaga audit keuangan negara. Diawali dari sisi rekrutmen, para calon dari unsur politisi dianggap lebih memiliki privilese karena telah memiliki jaringan dengan sesama politisi yang terlibat sebagai pansel di Komisi XI DPR.

Dengan demikian dapat dipastikan akan mudah untuk memperoleh dukungan suara, pada proses seleksi anggota BPK. Selanjutnya dari sisi kinerja tampaknya publik skeptis terhadap kapabilitas eks politisi ketika telah menduduki kursi pimpinan BPK.

Sejauh ini muncul dugaan pengambilan keputusan tingkat pimpinan juga disinyalir beraroma politis dan adanya dugaan memanfaatkan hasil audit untuk kepentingan tertentu. Faktanya anggota BPK eks politisi sebagian besar tersangkut kasus hukum.

Misalnya Rizal Djalil dan Achsanul Qosasi yang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian Pius Lustrilanang, Haerul Saleh, dan Ahmadi Noor Supit yang diduga terlibat kasus tertentu dan telah disebut-sebut oleh KPK.

Dihadapkan oleh tugas BPK selaku garda terdepan pengawal keuangan negara dan penangkal praktik korupsi, dituntut menjunjung tinggi independensi dan profesionalitas. Oleh sebab itu dibutuhkan kedewasaan bertata negara dari kader parpol, untuk menahan diri terlibat dalam pencalonan anggota BPK.

Kemudian dalam hal kebijakan pimpinan BPK, perlunya diatur regulasi yang menyangkut keputusan yang diambil oleh pimpinan BPK harus bersifat kolektif kolegial. Sebab, saat ini pengambilan keputusan tingkat pimpinan terkait dengan hasil pemeriksaan, sifatnya masih berdasarkan portofolio.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Privilese Politisi Ikut Seleksi Calon Anggota BPK RI appeared first on INDONESIAWATCH.