Menu

Dark Mode
Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi Pemerhati Militer: Siaga 1 TNI Sebagai Antisipasi Dampak Gejolak Timur Tengah Klarifikasi Berita RKAB 2026, APNI Bantah Pemangkasan Kuota Picu Tiga Smelter Kolaps

Ekonomi

Sebut “Yang Penting Kelas Menengah tidak Miskin Ekstrem”, INDEF: Pak Menko PMK Bukan Seorang Ekonom

Avatarbadge-check


					Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy (Kiri) dan Ilustrasi masyarakat kelas menengah menjadi miskin (kanan) Perbesar

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy (Kiri) dan Ilustrasi masyarakat kelas menengah menjadi miskin (kanan)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespon tentang banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun kelas. Menurutnya, yang penting masyarakat kelas menengah tidak sampai masuk ke ranah miskin “Apalagi miskin ekstrem,” ujar Muhadjir.

Atas pernyataan ini, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) angkat bicara. Menurut peneliti INDEF, Agus Herta Sumarto, respon tersebut menunjukkan bahwa Muhadjir Effendy bukan seorang ekonom.

Baca juga:
Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

“Ini memperlihatkan bahwa Pak Menko memang bukan seorang ekonom,” ujar Agus.

Muhadjir sendiri merupakan Guru Besar Sosiologi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Sebelum menjadi Menko PMK, Muhadjir pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

“Saya kira permasalahannya tidak sesederhana yang disampaikan Pak Menko, yaitu yang penting kelas menengah tidak menjadi kelas miskin atau miskin ekstrem,” ujar Agus.

Baca juga:
KKKS PetroChina Jambi Bungkam Atas Dugaan Tipikor Proyek Betara Gas Plant Lidik Polda Metro

Menurutnya, yang harus menjadi perhatian utama ketika kelas menengah turun kasta atau daya belinya turun adalah efek dominonya. “Selama ini perekonomian kita ditopang oleh sektor konsumsi dan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor konsumsi tersebut adalah kelas menengah,” kata Agus.

Menurunnya daya beli kelas menengah ini, sambung Agus, akan berdampak pada turunnya permintaan terhadap barang-barang manufaktur. “Turunnya permintaan barang-barang manufaktur akan mengakibatkan turunnya kinerja sektor tersebut,” ujar Agus.

Nah, ketika sektor manufaktur turun maka akan tercipta tambahan pengangguran. “Ingat, sektor manufaktur adalah sektor padat karya. Jika terjadi penurunan kinerja maka akan tercipta banyak pengangguran baru,” Agus mengingatkan.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

Menurut Agus, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak bisa berharap dari konsumsi kelas bawah dengan kategori miskin dan miskin ekstrem. Pasalnya, konsumsi masyarakat miskin selama ini ditopang oleh bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

“Jadi konsumsi kelas menengah ini sangat penting. Jika mereka turun kasta maka efeknya akan sangat terasa sekali terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan,” pungkas Agus.

[red]

Berita Terbaru

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)

Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak

11 March 2026 - 21:19 WIB

Perayaan Imlek 2026 di Kota Depok Berjalan Aman, Kapolres Turun Langsung

18 February 2026 - 02:45 WIB

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras (tengah) dan jajaran bersama pengurus Kong Miao Genta Kebajikan Pancoran Mas. (Sumber: Diskominfo Depok)

OJK Soroti Maraknya Fraud Pencairan Klaim Asuransi Jiwa, Pelakunya Terorganisir

20 January 2026 - 05:45 WIB

Ilustrasi Gedung OJK.

Dugaan Pembiaran Kejahatan Wilmar, Bukti Negara Abai Terhadap Hak Rakyat

16 January 2026 - 17:12 WIB

Logo perusahaan Wilmar (Sumber: infosawit.com)
Populer Berita News Update