Jakarta, Indonesiawatch.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka tak ada urusan dengan belum tertangkapnya tersangka Harun Masiku.
“Surat perintah penyidikan yang saat ini diterbitkan oleh penyidik, ini tidak bergantung dengan [belum] ditemukannya saudara HM [Harun Masiku],” kata Tessa Mahardika Sugiarto, Juru Bicara KPK kepada wartawan pada Selasa, (7/1).
Baca juga:
KPK: Penggeledahan Bukan Lantaran Hasto Kristiyanto Tak Penuhi Panggilan
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah (DTI), karena sudah mengatongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan.
“Penyidik dan jaksa penuntut umum di KPK menyepakati dan menyetujui bahwa memang ada dugaan tindak pidana dan ada alat bukti yang bisa disangkakan kepada saudara HK dan DTI,” ujarnya.
KPK masih terus memburu tersangka Harun Masiku yang telah dinyatakan buron dan namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Proses pencarian saudara HM masih berlangsung dan masih aktif dilakukan,” ujarnya.
Proses pencarian tersebut, lanjut Tessa, dilakukan oleh penyidik. Selain itu, KPK juga telah meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk menangkap yang bersangkutan.
“Kita juga sudah memperbarui daftar pencarian orang ke pihak imigrasi,” katanya.
KPK menyatakan bahwa perburuan Harus Masiku masih terus berlangsung. “Bila ditemukan saudara HM, tentunya kita bisa sampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan jurnalis,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu disampaikan dalam konferensi pers pada akhir tahun 2024.
KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.
Suap diberikan agar Harun Masiku ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas. Padahal, perolehan suara Harun Masiku hanya mendapat 5.878, di bawah perolehan suara Riezky Aprilia, yakni 44.402.
Guna menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, Hasto berupaya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019 danmeneken surat pada 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.
KPU tidak mau melaksanakan putusan MA. Atas dasar itu, Hasto meminta fatwa kepada MA. Selain itu, dia juga mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri, tetapi dia menolak.
Hasto bahkan menahan surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR. Kemudian Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelia.
Hasto diduga memberikan uang sejumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Amerika Serikat (AS) pada rentang waktu 16-23 Desember 2019.
Selain penyuapan, Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan dengan membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan dilakukan KPK terhadap Harun Masiku pada 2020 silam.
Hasto diduga menyuruh Harun Masiku merendam handphone-nya dan melarikan diri. Selain itu, dia juga diduga menyuruh stafnya di PDIP, Kusnadi, menenggelamkan hanphone-nya.
Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin, (6/1/2024).
Namun Hasto meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Ia meminta pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari 2024.
Untuk dugaan penyuapan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk perintangan penyidikan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Harun Masiku yang dicari sejak 17 Januari 2020, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
KPK menyangka Harun Masiku melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
[red]
