Jakarta, Indonesiawatch.id – Tampaknya memandang sebelah mata terhadap Jokowi, adalah sebuah anggapan yang perlu dikaji ulang.
Menilai Jokowi hanya dari sisi kemasan dan dipengaruhi oleh faktor emosional, menghasilkan sebuah kesimpulan salah nalar (logical fallacy).
Penyebab terjadinya kesimpulan yang salah nalar, ketika muncul keseragaman anggapan bahwa Jokowi bodoh dan tidak berwawasan, didasarkan oleh pendekatan Circular Reasoning, yaitu sebuah argument yang tidak didukung oleh informasi dan bukti baru yang valid.
Oleh sebab itu, tidak keliru ketika Presiden Prabowo, dalam pidatonya pada HUT Gerindra menyatakan, Jokowi adalah guru politiknya.
Mari kita telisik rekam jejak Jokowi, mulai dari sebagai Walikota Solo hingga merebut kekuasaan Presiden dalam waktu yang relative singkat. Tanggal 7 April 2006 adalah hari bersejarah yang merubah jalan hidup Jokowi yang saat itu baru 7 bulan menjabat Walikota Solo.
Ketika itu Jokowi didatangi dua orang agen CIA, atas nama Pierangelo dan David S. Williams yang meminta kerjasama untuk mengontrol aktivitas Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Alhasil Jokowi tidak hanya berhasil memonitor gerakan ABB, tetapi mampu meredam keradikalan ABB dan pengikutnya.
Hubungan harmonis Jokowi dan ABB terus terjalin sampai Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Keberhasilan Jokowi tersebut mendapat pujian Amerika, sesuai bocoran kawat diplomatik dari Dubes AS di Jakarta, Cameron R. Hume kepada Pentagon yang dirilis di website Wikileaks berjudul “Solo, From Radical To Tourist Heaven.”
Atas keberhasilan dan ketertundukan Jokowi untuk menjalankan perintah CIA, membuat Amerika memutuskan Jokowi adalah kandidat pemimpin “boneka” Amerika di Indonesia selanjutnya dan memutuskan “mematangkan” Jokowi sebagai “calon pemimpin nasional”.
Singkat cerita, Jokowi dengan mudah merebut kursi presiden RI. Pesona keluguan dan kerakyatan, mampu membius rakyat yang selama ini rindu sosok pemimpin yang turun menghampiri rakyat.
Tetapi apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur sebagaimana ungkapan “Burung pipit terbang tinggi, terbang tinggi sampai siang bolong” artinya “Awalnya kelihatan baik, ternyata tukang bohong”.
Dua periode kepemimpinan Jokowi, dengan karekteristik otoritarianisme personality, tidak hanya rakyat tersakiti dan tidak sedikit petinggi negara terjerat jebakan Jokowi, tapi yang lebih mencengangkan adalah dikhianatinya Amerika Serikat sebagai bapak politik Jokowi, kemudian beralih kepada China sebagai bapak angkat baru Jokowi.
Oleh karenanya semudah membalik telapak tangan bagi Jokowi untuk mengkhianati Megawati sebagai sahabat seiring sejalan.
Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Jokowi berakhir juga. Tetapi Jokowi tidak mudah menyerah, birahi kekuasaan terus membara.
Jokowi kembali membuktikan kepiawaiannya lolos dari lubang jarum. Jokowi mulai menggelar operasi garis dalam, guna melanjutkan “suksesi kekuasaannya tiga periode”, melalui strategi berbagi kekuasaan dengan presiden Prabowo.
Sulit untuk diterima akal sehat, tapi bagi Jokowi tidak peduli dengan pendekatan teori dan sistem politik pemerintahan, karena selama ini konstitusi dan etika moral pun ditabraknya.
Syarat-syarat gelar operasi garis dalam, diantaranya tetap memberi panggung kepada Jokowi di sektor strategis, menempatkan secara terselubung orang-orang Jokowi, di inner circle kekuasaan Prabowo, dengan tugas menciptakan blunder kebijakan Prabowo.
Kemudian secara terus menerus mengemas isu nasional yang dapat menjadi beban kekuasaan presiden Prabowo. Mencermati hal diatas, patut diwaspadai maraknya terungkap kasus megakorupsi diawal pemerintahan Prabowo, akan menjadi boomerang bagi Prabowo, ketika aparat hukum setengah hati menuntaskan secara hukum kasus megakorupsi.
Sebelumnya kebijakan Menteri ESDM, Bahlil soal tata niaga gas yang menuai kemarahan publik akibat kelangkaan gas, tidak dapat dianggap sekedar kelalaian Bahlil.
Kemudian kebijakan presiden Prabowo tentang pemangkasan APBN yang terkesan dibiarkan oleh DPR terjun bebas, akhirnya memicu aksi massa kolosal kalangan mahasiswa.
Selanjutnya penempatan sejumlah perwira tinggi TNI pada jabatan sipil, termasuk penempatan jabatan dan kenaikan pangkat Mayor Teddy, rawan terjadinya pemakzulan terhadap presiden Prabowo.
Pernyataan Sri Mulyani soal defisit APBN diawal pemerintahan Prabowo, telah menciptakan kegamangan dunia usaha dan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja Prabowo.
Terlebih lagi pernyataan Sri Mulyani di atas, tidak pernah terjadi di era presiden Jokowi. Menguatnya dualisme loyalitas dalam kabinet merah putih, seperti yang ditunjukkan oleh menteri Maruarar dan Ebenezer ikut cawe-cawe soal kasus Hasto di KPK, membuktikan bentuk loyalitas terhadap Jokowi, telah berdampak terhadap hubungan Megawati dan Prabowo.
Operasi garis dalam yang digelar Jokowi, harus diakui secara perlahan telah membagi kewenangan presiden Prabowo, hanya memiliki kekuasaan minimalis dan menggeser bandul politik terfokus pada presiden Prabowo.
Oleh sebab itu, tidak sulit untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap kekuasaan presiden Prabowo, tetapi yang terpenting menjadi skala prioritas adalah sikap kenegarawanan presiden Prabowo untuk menetralisir potensi ancaman, sekalipun itu adalah guru politiknya.
Pengorbanan tidak selamanya menyakitkan, tapi bisa juga membahagiakan, jika kita tahu untuk apa kita berkorban.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
