Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)
Jakarta, Indonesiawatch.id – Bangsa yang berani meninggalkan sejarahnya, adalah bangsa yang berdiri tidak di atas jati dirinya dan tidak memiliki kepribadian sebagai entitas bangsa yang bermartabat.
Indonesia adalah bangsa yang dari hari ke hari, menjauh dari sejarahnya sendiri. Bahkan tidak tergerak untuk melawan ketika sejarahnya di fabrikasi oleh bangsa yang dahulu menjajahnya seperti Belanda.
Menurut pakar historiografi, Batara Hutagalung, salah satu fakta sejarah hasil fabrikasi belanda adalah peristiwa 27 Desember 1949, sebagai hasil dari konferensi meja bundar yaitu transfer sovereignity atau pengalihan kedaulatan dari pemerintah hindia belanda kepada Republik Indonesia Serikat (negara boneka Belanda).
Kemudian RIS harus menanggung utang yang harus dibayar kepada pemerintah Belanda sebesar sekitar USD 1,1 milyar. Utang tersebut termasuk biaya agresi Belanda ke Indonesia. Luar biasa Indonesia harus membayar dana Belanda membunuh bangsa Indonesia.
Secara tegas hasil KMB yang berisi transfer sovereignity telah ditolak dan dibatalkan pada tahun 1956 oleh kabinet Ali Sastroamijoyo yang didukung oleh sejumlah perwira TNI yang mundur dari militer, karena penolakan atas hasil KMB.
Persoalan kedaulatan Indonesia, pihak Belanda wajib memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang direbut dengan darah dan nyawa bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah keputusan atas kesadaran untuk berdiri sebagai negara merdeka, bukan sebuah permohonan kepada negara penjajah.
Mengapa hingga saat ini, masih saja tertulis dalam buku-buku pelajaran dan kamus sejarah Indonesia, bahwa 27 Desember 1949 adalah pengakuan Belanda secara de facto terhadap kedaulatan RI.
Perlu dicatat oleh pemerintah Indonesia, sampai detik ini Belanda tidak pernah secara tertulis (tidak ada dokumen tertulis) memberi pengakuan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 secara de facto apalagi de jure.
Lantas yang jadi pertanyaan, apa makna hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, ketika kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat dan jati diri bangsa merdeka, tidak diakui oleh belanda?
Padahal jika kita mengamati isi hak asasi negara, salah satunya adalah kesetaraan diantara bangsa-bangsa di dunia. Lebih ironi lagi, MPR sebagai lembaga tinggi negara, dengan anggaran triliun rupiah setiap tahun, menerbitkan buku sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diberikan kepada masyarakat, hanya berisi Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tanpa mencantumkan proklamasi Kemerdekaan RI 17 agustus 1945.
Rakyat harus menggugat MPR yang telah melakukan manipulasi sejarah Indonesia. Tidak salah jika muncul tuduhan diduga MPR adalah kuda troya Belanda yang ingin menghapus nilai sakral 17 Agustus 1945, sebagai tonggak sejarah berdirinya NKRI yang direbut dengan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia, sama sekali bukan sumbangsih dari anggota legislatif, apalagi oligarki .
Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis
