Menu

Dark Mode
Presiden Harus Belajar dari Sultan Iskandar Muda Jejak Dua Tokoh Nasional di Era SBY, Diduga Menitip MRC ke Mantan Dirut Pertamina Alat AI Buatan Anak Bangsa Ini, Bisa Cegah Boncosnya Asuransi Jiwa Laut Direklamasi, Rel Diutangi Bapak Jaksa Agung Patuhi Perintah Presiden, Sikat Direksi BUMN yang Seperti Raja Dilema Sentralisasi Kekuasaan dan Ancaman Disintegrasi di Era Prabowo

Politik

Kasus Penembakan Pilot Berdampak pada Hubungan Diplomatik RI-Selandia Baru?

Avatarbadge-check


					Usman Hamid (Detik.com) Perbesar

Usman Hamid (Detik.com)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menghabisi nyawa pilot asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 5 Agustus 2024.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyerukan agar pihak berwenang di Indonesia segara menyelidiki tindak kejahatan kriminal tersebut dengan membawa pelaku ke pengadilan. Usman juga mendesak agar aparat melakukan eksaminasi forensik dan otopsi jenazah korban.

“Karena selama ini informasi yang beredar masih dari keterangan sepihak dari Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, bahwa korban dibunuh oleh KKB, dan mereka mengatakan pilot tsb dibakar beserta helikopternya,” kata Usman Hamid ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Usman menerangkan, di sisi lain ada keterangan dari saksi dan foto yang memperlihatkan bahwa pilot dan helikopternya tidak dibakar. “Karena itulah kami menuntut penyelidikan yang tuntas dan objektif atas kasus pembunuhan itu. Kami pun mendesak agar dilakukan investigasi independen terhadap penembakan pilot Selandia Baru,” ujarnya.

Menurut Usman, tindakan saling menuding tidak akan membantu terungkapnya pelaku dari penembakan pilot Glen. Karena itu, Pemerintah Indonesia harus segera membentuk tim pencari fakta independen.

Selama tidak ada penyelidikan yang tuntas atas pembunuhan pilot, segala kemungkinan dapat terjadi, termasuk berpengaruh pada hubungan diplomatik RI dan Selandia Baru. “Bagaimanapun pemerintah Selandia Baru punya tanggung jawab memperhatikan seluruh warganya di Indonesia dan menuntut kejelasan atas setiap peristiwa yang menimpa warganya di Indonesia,” ucap Usman.

Terlepas dari implikasi diplomatik yang timbul, peristiwa pembunuhan di luar hukum tidak dapat dibenarkan dan tidak seharusnya terjadi. Usman menegaskan siapapun berhak mendapatkan perlindungan atas hak hidup.

“Pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kelompok manapun dan warga negara manapun, harus diusut tuntas karena selama ini problem pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Tanah Papua adalah jarang sekali ada akuntabilitasnya. Di sini ada kesan impunitas selama ini dilanggengkan,” pungkasnya.

[red]

Berita Terbaru

Boyamin Saiman Apresiasi Penyidik PMJ, Temukan Ponsel Kacab BRI

23 September 2025 - 16:22 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Bin Saiman mencari Riza Chalid di Malaysia (Foto: Ist.)

Dilema Bayangan Jokowi yang Masih Membekas di Pemerintahan

30 August 2025 - 11:45 WIB

Serakahnomic & Tamaknomic

23 August 2025 - 14:19 WIB

Ilustrasi Serakahnomic & Tamaknomic (Gambar: istockphoto.com)

Wawancara Ketua PHRI: Efek Efisiensi APBN, Jasa Pekerja Harian Hotel & Restoran Banyak Diputus

23 August 2025 - 14:01 WIB

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) (Foto: Instagram hippindo)

Sengketa Blok Ambalat, Strategi dan Langkah Penyelesaian

22 August 2025 - 21:35 WIB

Populer Berita News Update