Menu

Dark Mode
Perubahan Paradigma Stratifikasi Sosial Pemicu Korupsi di Indonesia Revisi 4 Pilar MPR dalam Rangka Pelurusan Pemahaman Jati Diri Bangsa Indonesia Kuda Troya Belanda & Martabat Kedaulatan Indonesia Layar Sinema Australia Kembali Hadir di FSAI 2025 Wajah Baru Koperasi Desa Merah Putih Ekonomi Kerakyatan dengan Pendekatan Topdown Pakar Hukum Pidana: Sudah Benar SP3 Kasus Dugaan Eksploitasi Mantan Pekerja Sirkus OCI

Uncategorized

Pemerintah Identifikasi Lahan untuk Relokasi Korban Bencana di Sukabumi

Avatarbadge-check


					Rumah rusak akibat pergerakan tanah di Desa Linggamanik, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). (Indonesiawatch.id/Dok. BNPB) Perbesar

Rumah rusak akibat pergerakan tanah di Desa Linggamanik, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). (Indonesiawatch.id/Dok. BNPB)

Sukabumi, Indonesiawatch.id – Pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi untuk lahan relokasi warga Sukabumi terdampak becana banjir, longsor, tanah bergerak beberapa waktu lalu.

“Kami sedang mengidentifikasi beberapa opsi lahan relokasi,” kata Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam keterangan dikutip pada Minggu, (15/12).

Baca juga:
Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian Terpusat di Sukabumi

Ia menjelaskan, tanah atau lahan yang tengah diidentifikasi tersebut itu milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Pemkab Sukabumi, hingga milik swasta.

“[Tanah] akan dibeli oleh pemerintah. Selain itu, kami juga akan membahas kemungkinan penggunaan lahan Perhutani untuk relokasi warga terdampak bencana,” ungkapnya.

‎Menurut Suharyanto, terdapat 129 Kepala Keluarga (KK) yang harus direlokasi sementara karena rumah mereka hancur dan berada di lokasi yang rawan.

Selain itu, lanjut dia, sebanyak 2.500 jiwa yang terdampak bencana juga harus segera direlokasi untuk memastikan keselamatan mereka.

“Proses relokasi ini membutuhkan penataan lahan yang matang, baik dari lahan milik pemerintah maupun swasta,” katanya.

Suharyanto menyampaikan pernyataan tersebut saat menyambangi‎ pos pengungsian di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Sukabumi, pada Jumat, (13/12), untuk memantau kondisi para pengungsi serta memberikan dukungan langsung dalam proses pemulihan pascabencana.

Suharyanto berdialog dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dan proses pemulihan berjalan dengan baik.

“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan para pengungsi, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain berdialog, Suharyanto juga menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada perwakilan pengungsi. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan penting, seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sanitasi yang diharapkan dapat meringankan beban pengungsi di pos pengungsian.

Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dari dukungan BNPB untuk mempercepat pemulihan dan membantu warga yang terdampak bencana.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama berbagai instansi dan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Bersama-sama kita akan melalui masa-masa sulit ini, dan BNPB akan terus hadir untuk membantu mempercepat pemulihan,” katanya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BNPB untuk memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perhatian maksimal dan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga memberikan pernyataan terkait situasi pengungsi yang ada. Menurutnya, jalur transportasi ke wilayah terdampak bencana sudah terhubung dengan lebih baik, meskipun masih ada tantangan di beberapa lokasi.

“Kami terus memonitor perkembangan pemulihan infrastruktur, dan akses menuju pos pengungsian semakin lancar,” katanya. ‎

Usai menyambangi pos pengungsian di Desa Bantargadung, Suharyanto melanjutkan agenda kerjanya dengan menggelar rapat bersama Forkompida dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi serta jajaran Pemerintah Daerah di Pendopo Pelabuhan Ratu, Sukabumi.

Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai langkah pemulihan pascabencana dan koordinasi antarinstansi dalam memastikan distribusi bantuan dan pemulihan dapat berjalan dengan lancar.

Suharyanto menekankan pentingnya kerja sama antara BNPB, pemerintah daerah, serta aparat terkait dalam menangani dampak bencana yang ada.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mempercepat pemulihan dan membantu masyarakat yang terdampak. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam situasi seperti ini,” katanya.

Rapat ini juga membahas langkah-langkah lanjutan dalam pemetaan kebutuhan pengungsi dan distribusi bantuan, serta evaluasi terhadap penanganan darurat yang telah dilakukan.

Kepala BNPB mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat, serta berharap seluruh pihak dapat terus berkoordinasi untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak.

[red]

Berita Terbaru

KKP Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembuat Pagar Laut Tangerang

20 January 2025 - 12:12 WIB

Pagar laut di perairan Tangerang, Banten, dekat PIK 2 mulai dibongkar TNI AL. (Indonesiawatch.id/Ist)

TNI AL Kerahkan Ratusan Prajurit Serbu Pagar Laut Perairan Tangerang

18 January 2025 - 10:01 WIB

Pagar laut di perairan Tangerang, Banten, dekat PIK 2 mulai dibongkar TNI AL. (Indonesiawatch.id/Ist)

Hasto Kristiyanto Minta Simpatisan dan Anggota PDIP Tenang dan Solid

13 January 2025 - 13:16 WIB

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanyo memberikan keterangan kepada wartawan di KPK, Jakarta Senin, (13/1/2025). (Indonesiawatch.id/Ist)

Deretan Duit hingga Logam Mulia Kadisnakertrans ‎Sumsel di-OTT Kejari Palembang

12 January 2025 - 22:28 WIB

Kadisnakertrans Sumsel, Deliar Marzoeki, dan staf pribadinya, AL, ditahan Kejari Palembang setelah di-OTT terkait korupsi penerbitan Surat Izin K3. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejari Palembang)

Ini Penjelasan PVMBG soal Erupsi Gunung Ibu

12 January 2025 - 10:51 WIB

Erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Malut. (Indonesiawatch.id/Dok BNPB)
Populer Berita Lingkungan