Sukabumi, Indonesiawatch.id – Pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi untuk lahan relokasi warga Sukabumi terdampak becana banjir, longsor, tanah bergerak beberapa waktu lalu.
“Kami sedang mengidentifikasi beberapa opsi lahan relokasi,” kata Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam keterangan dikutip pada Minggu, (15/12).
Baca juga:
Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian Terpusat di Sukabumi
Ia menjelaskan, tanah atau lahan yang tengah diidentifikasi tersebut itu milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Pemkab Sukabumi, hingga milik swasta.
“[Tanah] akan dibeli oleh pemerintah. Selain itu, kami juga akan membahas kemungkinan penggunaan lahan Perhutani untuk relokasi warga terdampak bencana,” ungkapnya.
Menurut Suharyanto, terdapat 129 Kepala Keluarga (KK) yang harus direlokasi sementara karena rumah mereka hancur dan berada di lokasi yang rawan.
Selain itu, lanjut dia, sebanyak 2.500 jiwa yang terdampak bencana juga harus segera direlokasi untuk memastikan keselamatan mereka.
“Proses relokasi ini membutuhkan penataan lahan yang matang, baik dari lahan milik pemerintah maupun swasta,” katanya.
Suharyanto menyampaikan pernyataan tersebut saat menyambangi pos pengungsian di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Sukabumi, pada Jumat, (13/12), untuk memantau kondisi para pengungsi serta memberikan dukungan langsung dalam proses pemulihan pascabencana.
Suharyanto berdialog dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dan proses pemulihan berjalan dengan baik.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan para pengungsi, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain berdialog, Suharyanto juga menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada perwakilan pengungsi. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan penting, seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sanitasi yang diharapkan dapat meringankan beban pengungsi di pos pengungsian.
Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dari dukungan BNPB untuk mempercepat pemulihan dan membantu warga yang terdampak bencana.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama berbagai instansi dan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Bersama-sama kita akan melalui masa-masa sulit ini, dan BNPB akan terus hadir untuk membantu mempercepat pemulihan,” katanya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BNPB untuk memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perhatian maksimal dan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga memberikan pernyataan terkait situasi pengungsi yang ada. Menurutnya, jalur transportasi ke wilayah terdampak bencana sudah terhubung dengan lebih baik, meskipun masih ada tantangan di beberapa lokasi.
“Kami terus memonitor perkembangan pemulihan infrastruktur, dan akses menuju pos pengungsian semakin lancar,” katanya.
Usai menyambangi pos pengungsian di Desa Bantargadung, Suharyanto melanjutkan agenda kerjanya dengan menggelar rapat bersama Forkompida dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi serta jajaran Pemerintah Daerah di Pendopo Pelabuhan Ratu, Sukabumi.
Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai langkah pemulihan pascabencana dan koordinasi antarinstansi dalam memastikan distribusi bantuan dan pemulihan dapat berjalan dengan lancar.
Suharyanto menekankan pentingnya kerja sama antara BNPB, pemerintah daerah, serta aparat terkait dalam menangani dampak bencana yang ada.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mempercepat pemulihan dan membantu masyarakat yang terdampak. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam situasi seperti ini,” katanya.
Rapat ini juga membahas langkah-langkah lanjutan dalam pemetaan kebutuhan pengungsi dan distribusi bantuan, serta evaluasi terhadap penanganan darurat yang telah dilakukan.
Kepala BNPB mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat, serta berharap seluruh pihak dapat terus berkoordinasi untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak.
[red]