Hal itu disampaikan Ujang usai Pramono-Rano mengunjungi kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat, 15 November 2024.

“Bahkan saya pernah bilang bahwa orang-orang dekat Anies, Tim Sukses Anies dan Juru Bicara Anies, kini jadi Jubir di Pramono-Rano,” kata Ujang Komarudin dilansir Antara.

Menurutnya, pertemuan tokoh tersebut bisa menggiring suara masyarakat yang selama ini mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar memilih Mas Pram dan Bang Doel.

Ujang berpandangan dari pertemuan Pramono Anung dan Anies Baswedan yang terjadi di ujung masa kampanye, Anies lebih nyaman bertemu Pramono-Rano dibandingkan dengan paslon lainnya.

“Saya melihatnya seperti itu, meskipun Anies tidak mengatakan secara terang-terangan mendukung Mas Pram dan Bang Doel. Tapi terlihat bahwa pertemuan Jumat pagi itu merupakan salah satu bentuk dukungan,” tutur Ujang.

Dirinya mengatakan, pertemuan Anies dengan Mas Pram merupakan strategi jitu untuk memastikan dan meyakinkan pemilih Anies agar di Pilkada ikut memilih Pramono dan Bang Doel.

Pramono dan Rano ingin memastikan penambah elektabilitas dari pendukung Anies yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan “Anak Abah”.

Selain itu, Ujang melanjutkan, langkah Pramono-Rano itu juga untuk memastikan bahwa suara pemilih yang masih ragu (undecided voter) tidak lari ke mana-mana. Dengan demikian, suara mereka bisa digunakan untuk memilih paslon Pram-Rano.

Kunjungan ke rumah Anies ini merupakan bagian dari safari yang dilakukan Pramono-Rano ke gubernur terdahulu untuk mendapatkan nasihat dan wejangan dalam menata Jakarta ke depan.

Sementara itu, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno lebih tinggi dibandingkan dua pasangan lainnya.

Elektabilitas Pramono-Rano menyentuh angka 46 persen, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mencapai 39,1 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mencapai 5,1 persen.

Diketahui, terdapat tiga paslon yang akan berlaga di kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta. Mereka di antaranya Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

[red]

The post Dukungan Anies Diprediksi Dongkrak Elektabilitas Pram-Rano appeared first on INDONESIAWATCH.

Ono Surono menjelaskan kronologi gagalnya PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Saat itu, Anies Bawedan menyatakan belum siap maju di Pilkada Jabar.  Alasannya, nama Anies Baswedan belum masuk radar survei di Jawa Barat. Mantan Gubernur Jakarta itu juga belum memiliki jaringan terkait Pilkada Jabar.

Anies mensyaratkan siap maju di Pikada Jabar asal mendapatkan dukungan dari satu kelompok atau satu organisasi massa besar untuk mendukung pencalonan Anies sebagai cagub Jabar bersama PDIP. Ono kemudian bergerak menghubungi satu kelompok yang tidak disebutkan namanya untuk mendukung Anies Baswedan.

Sayangnya, kelompok tersebut juga tidak bersedia memberikan dukungannya. “Saya tidak menyebutkan kelompoknya tapi jelaslah bahwa ini kelompok yang sangat besar di Jawa Barat dan dia menyampaikan ada keterikatanlah terkait dengan keputusan mereka dengan satu kekuatan besar yang saya tangkap seperti itu,” kata Ono.

Ono kemudian ditanya awak media mengenai alasannya menyebut sosok Mulyono.  Ia diminta mengklarifikasi siapa sosok Mulyono yang dimaksud. “Kalau di Jawa Barat Mulyana. Mulyana ini atau Mulyono ini kan kekuatan besar juga yang kemarin juga bagaimana diduga memporak-porandakan demokrasi di Indonesia,” ujar Ono.

Ono Surono juga membantah kabar kekecewaannya gagal maju di Pilkada Jabar sebagai dampak putusan Anies Baswedan. Menurutnya, ia menghormati putusan PDIP yang pada akhirnya mendukung Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja di Pilgub Jabar.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Iwan Tarigan ternyata juga menyinggung peran Mulyono. Bahkan, Iwan menyinggung rencana deklarasi Anies Baswedan di Pilkada yang gagal akibat ancaman sprindik atau surat perintah penyidikan.

Namun, Iwan tidak menjelaskan deklarasi Anies Baswedan yang dimaksud apakah terkait Pilkada Jakarta atau Pilkada Jabar. Sekedar informasi, nama Mulyono belakangan ini ramai dibicarakan saat unjuk rasa menolak Revisi UU Pilkada. Nama tersebut digunakan untuk menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulyono merupakan nama asli Jokowi yang pernah ramai diberitakan pada Januari 2017. Jokowi membenarkan nama pertamanya adalah Mulyono. Namun, nama Mulyono tapi tidak berlangsung lama, karena nama tersebut membuat Jokowi sering sakit-sakitan.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Iwan Tarigan mengungkapkan rencananya membentuk partai politik setelah eks capres itu gagal maju di Pilkada Serentak 2024. “Karena memang kalau Pak Anies, kita masukkan ke partai ini kejadiannya begini lagi begitu mau masuk PDIP calonnya langsung di sprindik,” kata Iwan Tarigan.

Iwan mengaku rencana membentuk partai untuk tempat bernaung Anies Baswedan disiapkan secara serius. Terlebih, Anies mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan saat akan berlaga di Pilkada 2024. “Kalau mau ikut kapal orang gitu ya pertama tiga kapal kemudian ninggalin kita kemudian begitu mau naik kapal lagi,” ujarnya.

Iwan juga menanggapi gagalnya Anies Baswedan maju bersama PDIP. Menurut Iwan, partai berlambang banteng moncong putih itu juga menghadapi dilema tersendiri saat akan mendukung Anies Baswedan.

“Bukan di PHP (Pemberi Harapan Palsu), Om Ono tahu iya langsung Sprindik keluar gitu kalau mau dilanjutkan. Saya tahu betul kronologinya dari jam ke jam itu PDIP itu harusnya itu  siang itu sudah deklarasi itu jam 12 itu keluar Sprindik si Mulyono lagi,” kata Iwan.

Menurutnya, pengusungan Anies dikunci dengan persoalan hukum yang kabur. “Sprindik keluar kalau lanjut sama Anies maka kasus naikin lagi kan iya capek ya kalau selalu begitu,” keluh Iwan.

Pengamat politik, Rocky Gerung turut menanggapi ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono soal “Mulyono and The Gank” yang berupaya menjegal Anies Baswedan di Pilkada 2024. Rocky Gerung juga sepakat dengan Ono Surono. Ia menilai Anies Baswedan bakal menyedot perhatian publik dan menjadi “duri dalam daging” di kepemimpinan rezim Jokowi ke depannya.

Karena itu, Rocky Gerung menduga Anies Baswedan akan dijegal dari segala kontestasi politik, bahkan ditingkat kabupaten/kota sekalipun. “Ya, tentu dari pihak Mulyono sorry maksud saya dari Pak Jokowi, tetap ada kalkulasi diloloskan dengan cara apapun dan dimanapun, dia (Anies) akan jadi pesaing, akan jadi duri dalam daging di kepemimpinan Jokowi ke depan,” ucap Rocky Gerung dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official.

Menurutnya, Jokowi punya kepentingan mengamankan Gibran sebagai investasi politik. Gibran yang kini menjabat wakil presiden terpilih juga akan ditargetkan menjadi pemimpin Indonesia atau RI 1 berikutnya. “Jokowi kan mimpinya membesarkan Gibran tak boleh terhalang dengan tumbuhnya Anies, gampangnya begitu,” kata Rocky.

Dalam situasi demokrasi Indonesia yang sedang sakit-sakitan, Anies menawarkan perubahan sehingga menjadi magnet publikasi tersendiri. “Pers akan memindahkan perhatiannya dari Gibran ke Anies, itukan yang dikhawatirkan Mulyono, maksud saya Presiden Jokowi. Misal Anies jadi bupati di pelosok namanya juga akan tetap disorot oleh pers nasional,” tutur Jokowi.

Menurutnya, kekuatan besar yang menghalangi Anies tidak lain adalah penguasa atau Jokowi sendiri. “Anies disimpulkan tidak boleh hadir di semua kompetisi politik, jadi kalau Anies batal di Jawa Barat juga karena keinginan Jokowi,” imbuhnya.

Rocky Gerung menyampaikan analisis bahwa Pilkada 2024 ada hubungan dan keterkaitan dengan Pilpres 2029. “Politik Pilkada itu didesign untuk mengantisipasi kepemimpinan Pilpres 2029 nanti,” ucap Rocky Gerung.

Rocky menyebut, ada alasan tersendiri di balik batalnya NasDem dan PKB mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya munculnya Sprindik yang menyasar kader dan ketum parpol mereka. “Anies itu dijebak tanpa dia mampu untuk fight back karena Anies tetap dia lemah di situ. NasDem lemah yang pendukungnya, PKB lemah semuanya itu sprindiknya masih ada di kantong Pak Jokowi itu, sprindik tentang NasDem, sprindik tentang PKB misalnya,” pungkasnya.

[red]

The post Ramai Sprindik Jegal Anies Baswedan, Rocky Gerung: Politik Jokowi Muluskan Gibran! appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Hatta, sudah banyak tokoh politik mendirikan partai, tetapi gagal lolos masuk ke parlemen. Misalnya, Partai Ummat didirikan Amien Rais, PBB didirikan Yusril Ihza Mahendra, Partai Gelora didirikan Anies Matta dan Fahri Hamzah dan Partai Kebangkitan Nusantara didirikan Anas Urbaningrum.

Bahkan partai baru yang didukung bohir kuat pun keok. Seperti Partai Perindo yang didirikan Hary Tanoesoedibyo, Partai Berkarya didirikan Tommy Soeharto hingga Partai PSI yang sekarang dipimpin anak presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

“Kurang apa nama besar mereka dan sebagian lagi uangnya kurang banyak apa? Dan partai yang pernah di Senayan saja seperti PPP dan Hanura malah tergusur. Saking kerasnya pertarungan untuk bisa masuk Senayan sekarang,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Indonesiawatch.id, (02/09).

Baca juga:
Gagal Berlayar di Jakarta, Kegundahan Anies, Ide Parpol Baru

Menurutnya, euforia pendukung Anies sebagai capres dan sebagai korban yang gagal menjadi Cagub DKI sekarang, tidaklah sama ketika Anies memimpin partai nanti.

Katakanlah Anies sekarang bisa membuat partai misalnya membeli partai yang telah terdaftar di Kemenkumham, lalu mengganti namaya dengan nama baru, Partai Perubahan. Lalu, proses verfikasi administrasi dan verifikasi faktualnya dianggap lulus.

Maka ujian selanjutnya adalah bertarung pada Pemilu 2029. Menurut Hatta, suksesi tersebut akan menghadapi tantangan dan ancaman riil.

“Karena yang akan dihadapi adalah yang disebut sebagai Partai Tersandera. Yang menunjukkan konotasi negatif, sehingga apapun terhadap mereka bisa dilakukan demi mencegah kemenangan Partai Perubahan,” ujarnya.

Baca juga:
Anies Baswedan, Siasat PDIP Rebut Jakarta?

Apalagi kemungkinan besar, yang dilawan Anies di Pilpres 2029, merupakan petahan, yaitu Prabowo Subianto.

“Prabowo sendiri mungkin sdh melupakan apalagi orangnya pemaaf, tetapi pertanyaannya apa pendukungnya Prabowo masih ikhlas mau menerima kehadiran Partai Perubahan di Senayan?” Hatta mempertanyakan.

Di samping itu, para partai yang sekarang ada di parlemen, berpeluang membuat aturan yang bisa menghambat Partai Perubahan. “Belum lagi instrument-instruman lain,” katanya.

Belum lagi tantangan mencari koalisi untuk partai Anies. “Apakah partai-partai mapan yang ada di Senayan akan membiarkan Anies begitu saja lolos menjadi capres? Apakah mereka tidak akan sekongkol mengganjal dengan mengeluarkan UU atau aturan yang tujuannya menghambat?” katanya.

Bersambung di halaman selanjutnya

The post Anies Baswedan Mau Buat Partai, Ini Tantangannya appeared first on INDONESIAWATCH.

Semula, Anies membahas peluangnya masuk partai politik didasarkan atas desakan dan saran dari sejumlah pihak. “Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik,” kata Anies.

Ia juga mempertanyakan kondisi partai politik saat ini yang tersandera kekuasaan.  Sehingga berat baginya jika harus bergabung atau masuk ke partai politik yang sudah ada. “Partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasukin, mencalonkan aja terancam agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataannya,” kata Anies.

Anies membangun retorika terkait gagasan membuat partai politik baru. Dirinya menyebut, sepanjang menceburkan diri di kancah pilpres 2024, dan berkeliling Indonesia selama dua tahun, ia merasakan bahwa semangat perubahan semakin hari semakin membesar.

“Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” ujar Anies.

Mantan Mendikbud itu tak menampik jika semangat perubahan semakin membesar dan telah menjelma gerakan sosial. Gerakan tersebut bukan tak mungkin akan dibentuk melalui wadah ormas atau parpol. Ia berharap wadah yang akan ia buat akan menjadi langkah konkret untuk meneruskan perjuangan.

“Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara. Demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan,” papar Anies.

Menurutnya, gagasan yang ia bangun sebagai respons atas situasi politik dan demokrasi yang terjadi saat ini. Di mana semakin menyempitnya kesempatan berpartisipasi dan menyampaikan pikiran di kancah politik.

Diketahui, Anies Baswedan gagal maju dalam Pilkada Jakarta 2024 karena tiga partai yang sejak awal mengusungnya, yakni NasDem, PKB dan PKS, batal mencalonkan dirinya di Pilkada Jakarta.

Teranyar, PDI Perjuangan (PDIP) yang dikabarkan jadi salah satu partai yang akan mengusung Anies di Jakarta, juga urung mengusungnya. PDIP akhirnya mengusung Pramono Anung-Rano Karno.

Setelah pupus harapan di Jakarta, Anies kembali diisukan maju di Pilkada Jawa Barat. Dikabarkan DPP PDIP Jawa Barat siap mengusung Anies. Namun di detik-detik terakhir hari pendaftaran ke KPU, Anies lagi-lagi tidak jadi melenggang di Pilkada Jawa Barat. Anies dalam pernyataan persnya menyatakan tidak bersedia dicalonkan di Jawa Barat.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai rencana Anies Baswedan yang mempertimbangkan untuk membuat partai politik baru sebagai terobosan positif. Melalui sistem kepartaian, kepemimpinan seseorang bisa teruji.

Karena itu, ia menilai keputusan Anies bergabung dengan partai politik sebagai hal yang tepat. Ujang melihat kelemahan Anies selama ini adalah tidak memiliki partai sehingga mudah ditinggalkan.

“Kalau Anies pertimbangkan buat partai baru, bagus. Justru harus banyak figur yang membuat partai agar teruji, terlihat kepemimpinan,” kata Ujang Komaruddin dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Ujang menyebut batalnya pengusungan Anies di Pilkada Jakarta oleh sejumlah partai sangat tragis. Hal itu mengingat elektabilitasnya sangat mumpuni di Pilkada Jakarta yang seharusnya menjadi bobot perhatian banyak partai.

“Walaupun memiliki elektabilitas yang tinggi, Anies tidak bisa berlayar, dan sangat tragis soal pencalonan Anies yang batal itu,” ucap Ujang.

Meski setuju dengan ide Anies tersebut, Ujang menyebut membangun partai politik bukan hal yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa partai politik baru yang tak mampu lolos ke Senayan.

“Hal yang positif jika Anies ingin membuat partai baru, itu tentu menjadi pencarian jati diri atau menjaga eksistensi Anies Baswedan dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.

[red]

The post Gagal Berlayar di Jakarta, Kegundahan Anies, Ide Parpol Baru appeared first on INDONESIAWATCH.

“Anies ini memang menjadi opsi bagi PDI Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin,” kata Ono Surono dalam keterangan persnya di Bandung pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Menurut Ono, pihaknya telah menjalin komunikasi politik dengan Anies sejak sehari sebelum pendaftaran terakhir. Namun akhirnya keputusan tersebut berubah karena adanya upaya penjegalan. “Dan kenapa gagal? Kami menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, (ada) tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

Ono menyebut, Anies adalah tokoh nasional yang pas untuk Jawa Barat. Sebab, mantan Gubernur Jakarta itu merupakah tokoh asli Jawa Barat kelahiran Kabupaten Kuningan. Selain itu, Anies memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023.

“Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya, Pak Anies tidak jadi diusung PDI Perjuangan,” kata Ono.

PDIP kemudian batal mengusung Anies di Jawa Barat. Partai banteng moncong putih kemudian mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang merupakan kader internal PDIP ke KPU Jawa Barat pada Kamis malam (29/8).

Menurutnya, DPP partai memiliki kewenangan dan hak preogratif untuk mengusung Anies. “Kami tidak tahu persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan Ibu Ketua Umum (Megawati), tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut dan akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat,” ujar Ono.

Saat didesak awak media, siapa pihak yang menjegal Anies, Ono menyebut nama Mulyono. “Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono,” kata Ono. Mulyono sendiri merupakan nama asli presiden sebelum diganti menjadi Joko Widodo (Jokowi) lantaran sering sakit-sakitan.

Ia kemudian menitipkan pesan kepada sosok yang disebutnya Mulyono. “Pak Mulyono enggak usah cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat punya pilihan sesuai dengan hati nuraninya sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi, dan untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tegas Ono.

Mengenai penjegalan yang dimaksudnya, Ono tidak merincinya. “Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi sudah bisa kita lihat Pak Anies dijegal di DKI, dan ini juga terjadi di Jawa Barat, teman-teman bisa menafsirkan sendiri bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama,” katanya.

Dengan dibatalkannya pengusungan Anies, PDIP akhirnya memberikan rekomendasi terhadap Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Ono menyebut, keputusan tersebut keluar saat Anies Baswedan tidak jadi maju Pilgub Jabar.

Terpisah, Presiden Jokowi menepis tudingan sejumlah pihak yang dialamatkan kepadanya terkait cawe-cawe untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan dalam hajatan Pilkada 2024. Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua partai politik sehingga tidak memiliki urusan terkait pencalonan di Pilkada 2024.

“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya, apa urusannya?” kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat (30/8).

Jokowi menekankan setiap parpol dan koalisi parpol punya mekanisme masing-masing terkait pencalonan tokoh di Pilkada. Ia mengaku sudah terbiasa dituduh dan dituding cawa-cawe di sejumlah masalah.

“Saya itu kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik,” ujarnya.

Relawan sekaligus orang dekat Anies Baswedan, Geisz Chalifah mengamini ada intervensi politik di balik penjegalan Anies di Pilkada Jakarta. “Pernyataan PDIP terang benderang berkata: Ada kekuatan besar yg menghadang Pak Anies. Yg saya ketahui bukan hanya Jawa Barat, tapi saat akan dicalonkan di Jakarta. Itu sdh terjadi satu jam menjelang deklarasi,” tulis Geisz Chalifah di akun X yang diposting pada 30 Agustus 2024.

[red]

The post Tak Jadi Maju Pilkada Jakarta, Cerita Ono Surono Soal Penjegalan Anies appeared first on INDONESIAWATCH.

Keputusan tersebut tersiar setelah PDIP batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta usai partai banteng moncong putih memutuskan mengusung Pramono Anung-Rano Karno. Pasangan Pramono-Rano juga sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada 28 Agustus 2024.

Untuk konteks Pilkada Jabar, PDIP legowo apabila bakal calon gubernur yang diusung partai dari tokoh eksternal atau bukan kader. “Jawa Barat ini merupakan wilayah besar dengan kompleksitas masalah yang besar, jumlah pemilih yang besar, sehingga bisa saja nanti calon gubernurnya bukan kader PDI Perjuangan, yang juga bisa saja nanti dipasangkan dengan kader partai lain,” kata Ono Surono dikutip Antara.

Sebelumnya, Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Folmer Siswanto mengatakan, kans pasangan Anies Baswedan-Ono Surono untuk berlaga di Pilkada Jawa Barat adalah 95 persen dengan asumsi Anies sedang dalam perjalanan ke Bandung.

“Iya 95 persen. Apalagi Pak Anies sedang dalam perjalanan ke Bandung,” kata Folmer. Menurutnya, kemunculan nama Anies adalah hasil pengerucutan dari sejumlah sosok yang semula digodok di internal PDIP untuk diusung di Pilkada Jabar bersama Ono yang merupakan Ketua DPD PDIP Jabar.

“Kalau perkembangan di kalangan internal mengerucutlah. Dari beberapa nama yang beredar, seperti Sandiaga Uno, Susi Pudjiastuti, kalau diprediksi kemungkinan besar mengarah ke Pak Anies. Apalagi sedang di jalan,” ujarnya.

Sejauh ini, terdapat dua bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar untuk Pilkada Jabar, yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang diusung Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, serta partai non parlemen seperti Partai Buruh, PBB, Gelora, Perindo. Kemudian, pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie yang diusung PKS, PPP dan Nasdem.

Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid menyampaikan pertimbangan Anies tak maju di Pilgub Jabar. Salah satu alasannya karena tidak ada aspirasi masyarakat agar Anies maju di Jabar. Berbeda dengan Jakarta di mana banyak aspirasi warga masyarakat dan tingkat partai yang meminta kesediaan Anies maju di Pilkada Jakarta.

“Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat, maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah,” ujar Sahrin Hamid, dalam keterangan jumpa persnya di Jakarta pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Menurutnya, Anies menyampaikan terima kasih atas tawaran maju Pilgub Jabar dari salah satu parpol. “Sehingga, untuk itu Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi, kepada partai yang meminta Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Anies telah menyatakan tidak maju di Jawa Barat,” kata Sahrin.

Ia mengatakan setelah menimbang tawaran itu akhirnya memilih tak maju di Jabar.
Sahrin menegaskan, alasan tak maju di Jabar karena tak ada aspirasi masyarakat. “Bahwa memang dilihat dari hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan Jawa Barat dan Jakarta kalau di Jakarta ada aspirasi dari warga maupun dari parpol. Sementara di Jabar memang baru hari ini (diumumkan), sehingga pertimbangan itu lah yang jadi pertimbangan,” ucapnya.

Sahrin menyampaikan bahwa pihaknya belum merencanakan keberangkatan ke Kota Bandung untuk menyiapkan pendaftaran di KPU Provinsi Jabar. “Kami belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat, tidak ada komunikasi soal itu. Kami baru komunikasi soal tawaran maju di Jawa Barat,” ujarnya.

Pengamat politik Hendri Satrio mempertanyakan langkah Anies Baswedan yang dikabarkan akan maju di Pilkada Jawa Barat. Menurut pria yang karib disapa Hensat ini, Anies meninggalkan stigma negatif terkesan seperti orang yang mencari kerja dalam Pilkada tahun ini. Hal itu terlihat dengan agresifnya Anies untuk maju Pilkada usai gagal memenangkan kompetisi Pilpres 2024.

“Kok kayak cari kerja, ya, di Jakarta enggak bisa terus ikut pilkada di luar Jakarta. Ya ampun segitunya,” kata Hensat. Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI menyampaikan, Anies seharusnya bersikap legawa ketika kesempatannya untuk maju di Pilkada Jakarta sudah kandas.

Ia mengaku heran ketika mendengar kabar Anies berencana maju di Pilkada Jawa Barat. “Kesempatan Anies untuk maju di Pilkada Jawa Barat memang masih terbuka. Hal itu dapat terjadi jika ada partai yang memiliki kursi cukup di Jawa Barat berkenan mengusung Anies,” ucap Hensat.

[red]

The post Anies Pastikan Tak Bakal Maju di Pilkada Jabar appeared first on INDONESIAWATCH.

Keputusan PDIP mengusung Pramono sekaligus menepis kabar bahwa partai banteng moncong putih akan memajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (bacagub). Anies sendiri sempat bertandang ke kantor DPP PDIP sebelum acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Gelombang Tiga di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.

Nama Anies dan Pramono sebelumnya santer diberitakan sebagai kandidat bacagub yang akan diusung PDIP. Keduanya bakal disandingkan dengan mantan Gubernur Banten sekaligus bintang “Si Doel Anak Betawi”, Rano Karno. Meski demikian, hingga pengujung pengumuman di Kantor DPP pada Senin (26/8), PDIP belum mengumumkan siapa kandidat yang bakal diusung di perhelatan Jakarta.

Sumber dari PDIP menyebut, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menjatuhkan keputusan politiknya untuk memajukan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebagai bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengkonfirmasi, Megawati meminta Pramono maju bersama Rano Karno sebagai bakal calon wakil gubernur.

“Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon Gubernur DKI, itu aja. Pak Pramono berkoordinasi dengan beberapa orang, sehingga ternyata dia jadi bersedia, itu saja,” ujar Olly Dondokambey dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Olly juga menyampaikan bahwa pasangan Pramono-Rano besok (28/8) pukul 11.00 WIB. Olly enggan menjawab soal alasan PDIP akhirnya urung memilih Anies. Menurutnya, penyampaian alasan tersebut merupakan kewenangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, sejak awal meragukan PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hal itu disebabkan adanya kecenderungan PDIP mengusung kadernya sendiri.

“Contohnya di Jawa Tengah, PDIP mengusung Andika Perkasa dan Hendi (Hendrar Prihadi) yang sama-sama kader PDIP. Saya juga menduga sebenarnya di Jakarta pun PDIP jauh memprioritaskan kader mereka untuk bisa maju,” kata Adi Prayitno kepada Indonesiawatch.id.

Menurut Adi, Pilkada 2024 menjadi momentum bagi PDIP untuk memajukan jagoan dan kader terbaiknya. Karena itu, sulit bagi Anies Baswedan mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Anies bisa saja masuk ke dalam radar bakal calon kuat yang akan diusung PDIP, hanya saja ia bukan kader partai banteng moncong putih.

“Pertama, karena PDIP cenderung mengusung kader terbaik mereka. Kedua, Anies itu secara psikologi politik berbeda dengan PDIP dan basis-basis PDIP dengan Anies sejauh ini belum damai,” ucap Adi.

Menurutnya, tidak mudah bagi PDIP mengusung calon eksternal terlebih kandidat tersebut pernah menjadi rival utama PDIP. “Saya termasuk yang menduga masih sulit bagi Anies untuk maju dari PDIP,” tutur Adi.

[red]

The post Anies Batal Melenggang di Jakarta, PDIP Putuskan Usung Pramono-Rano appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi III DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya berpeluang mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Lebih lanjut, Masinton menyebut PDIP membuka opsi untuk mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024.

“Jadi nanti, biar tanggal 27 ya. Jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta,” kata Masinton Pasaribu dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Masinton mengajak sejumlah partai politik bersama-sama mendaftarkan Anies ke KPU. Khususnya, partai politik yang memenuhi syarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal ambang batas pencalonan kepala daerah. “Partai-partai, calon-calon lain juga yang memenuhi sarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK silakan gunakan,” kata Masinton.

Masinton meminta partai politik tidak takut dengan perubahan atau revisi Undang-Undang Pilkada yang ditumpangi kepentingan kekuasaan. Menurutnya, PDIP akan tetap berpegang teguh pada putusan MK terkait persyaratan pencalonan Pilkada. “Kita gunakan putusan MK. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini,” ujar Masinton.

Masinton menyatakan dtak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, langkah DPR kali ini berbanding terbalik ketika MK memutuskan perkara 90 yang pada akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Kkita tahu semua apa proses di Baleg di DPR ini yang disampaikan oleh pemerintah dengan sangat cepat merespons keputusan MK itu. Berbanding terbalik ketika putusan MK nomor 90 tahun 2023 lalu,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8). Kesepakatan itu diambil setelah delapan fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Pilkada. Delapan fraksi itu meliputi Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Sementara itu, satu fraksi, yakni PDIP menolak pembahasan RUU Pilkada untuk diundangkan.

**

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDIP. Kemungkinan PDIP mengusung Anies terbuka usai MK mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri. “Yang kita harapkan (Anies Baswedan) memang harus menjadi kader partai,” kata Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, (20/8).

Menurutnya, PDIP tentu akan memprioritaskan kader sendiri untuk diusung pada pilkada. Dan, PDIP memiliki sejumlah kader potensial, seperti mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan eks Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat. “Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Kan gitu,” ujarnya.

Komarudin menyebut, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba saatnya, PDI Perjuangan akan ajukan calon,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kemungkinan partainya akan mengumumkan calon kepala daerah gelombang kedua pada Sabtu 24 Agustus 2024. “Yang jelas PDIP punya kader-kader internal yang potensial. Kita punya Ahok, Bang Rano itu bisa di pertimbangkan. Selain tadi disampaikan Pak Anies,” kata Djarot.

Dirinya menyebut, tiga nama tersebut memiliki rekam jejak yang baik ketika memimpin sebuah provinsi. Ia lantas menyinggung Rano Karno, kader PDIP, yang pernah menjadi gubernur Banten sekaligus sebagai warga Betawi.

[red]

The post Anies Baswedan, Siasat PDIP Rebut Jakarta? appeared first on INDONESIAWATCH.

Paloh mengatakan, ia juga telah bertemu Anies Baswedan dan membahas terkait pencalonannya di Pilkada Jakarta di NasDem Tower, Jakarta. “Iya. Jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Anda sebagai adik, ini bukan momen anda maju di Pilkada Jakarta. Kita cari nanti momentumnya yang tepat. Ada pemahaman itu,” ucap Surya Paloh dalam keterangannya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (15/8).

Surya Paloh menyebut sulit bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Menurutnya, NasDem tidak bisa sendiri mengusung Anies sebagai persyaratan pencalonan kepala daerah di Jakarta. “Pak Anies ya, kalian tahu situasi yang ada. Barangkali susah beliau untuk maju pada Pilkada Jakarta ini,” kata Paloh.

Dirinya menyebut, keputusan NasDem mengalihkan dukungan merupakan keputusan realistis. Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi sekutu NasDem di Pilkada Jakarta membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Pasca keluarnya PKS dari koalisi pendukung Anies, NasDem mengikuti langkah yang sama. NasDem memutuskan untuk sejalan dengan PKS bergabung dalam kubu KIM. “Yang jelas, Anies adalah sahabat NasDem. Saya sudah katakan tadi berulangkali bahwa di dalam pencalonan, ini enggak hanya NasDem sendiri. Ini harus ada kelengkapan, yang saling melengkapi, saling pengertian. Saya berpikir positif semuanya tentu berpikir bagaimana yang terbaik yang bisa diberikan suatu institusi partai politik dalam peran bersama,” ujar Paloh.

Paloh memastikan partainya akan memosisikan diri berada dalam koalisi pemerintahan baru mendatang. Dirinya juga tidak membantah partainya akan bergabung ke KIM untuk Pilkada Jakarta 2024. “Saya pikir itu sudah jelas. itu sudah saya jelaskan dari sejak awal, artinya terlepas koalisi siapa, NasDem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan,” kata Paloh.

Terpisah, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan pihaknya tak kecewa batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Willy mengatakan keputusan itu tidak dibuat mendadak. “Tidak ada yang kecewa, teman teman bisa tanya ke Mas Anies dan ini bukan keputusan yang ujug-ujug,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyebut, ada dinamika politik yang terjadi. Dan situasi tersebut juga sudah dibicarakan Ketum NasDem bersama Anies. “Ada banyak dinamika, ada banyak variabel yang semua diambil, dan dibicarakan secara bersama sama dengan Mas Anies,” ucap Willy.

Sebelumnya, NasDem merupakan salah satu partai yang mengusung dan mengorbitkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 lalu. NasDem menjadi partai yang paling awal membeberkan arah dukungan Pilpresnya dengan mengusung mantan Gubernur Jakarta itu. Setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kalah dalam Pilpres 2024, Anies kembali berencana maju di Pilkada Jakarta sebagai inkumben.

Semula, partai yang mendukung Anies pada pilpres yang lalu, kembali akan pasang badan untuk memberi dukungannya pada pertarungan pilkada Jakarta. Namun, dinamika politik terjadi. PKS dan NasDem menarik dukungannya pada Anies pada Agustus ini.

Sesaat setelah menyampaikan pernyataan batal mendukung Anies Baswedan, Ketum NasDem Surya Paloh dan jajaran petinggi NasDem berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Agustus 2024. Prabowo menerima langsung kedatangan Surya Paloh. Pertemuan itu juga dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra Sugiono.

[red]

The post Salam Pisah NasDem, Anies Berpotensi Gagal Nyagub? appeared first on INDONESIAWATCH.

KIM yang dimotori Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat diwacanakan merangkul parpol lain dalam pertarungan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Sejumlah partai yang dirayu masuk KIM Plus di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan partai NasDem.

PKS mempertimbangkan opsi bergabung dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta untuk memajukan Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil alias RK diprediksi akan menantang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat fenomena borong partai untuk pemenangan Pilkada merupakan hal yang tidak baik bagi demokrasi. “Kalau mereka (parpol) ingin memenangkan (Pilkada) di semua tempat ya boleh-boleh aja dan tidak masalah. Tapi memborong partai itu yang jadi masalah. Kalau memborong partai ya enggak sehat bagi demokrasi,” kata Ray kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, perlu dikaji alasan sebuah partai berbondong-bondong mengusung calon tertentu. Padahal calon tersebut belum menjanjikan secara elektabilitas. “Di Pilkada Jakarta misalnya, elektabilitas Ridwan Kamil 10 persen tetapi kok tiba-tiba semua partai mau bersama dengan Ridwan Kamil. Tentu pertanyaannya adalah apa yang membuat partai-partai selain KIM itu kayak PKB, NasDem, dan PKS mau mendukung Ridwan Kamil padahal elektabilitasnya masih rendah,” ujar Ray.

Ray menyebut, hal tersebut menjadi anomali politik. Sebab, partai politik biasanya mengincar kemenangan dengan menjadikan hasil survei sebagai landasan pijak. “Umumnya partai politik itu mendukung [tokoh] yang elektabilitasnya tinggi, bukan yang elektabilitasnya rendah. Ini kan orang berlomba-lomba mendukung calon yang elektabilitasnya masih rendah, ada apa?” tuturnya.

Dirinya juga mempertanyakan langkah “balik badan” PKS meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Terlebih, Anies sebelumnya dikenal sebagai bestie dari mantan Gubernur Jakarta tersebut. Ray menduga perubahan sikap PKS disebabkan karena partai dakwah tengah melakukan pedekate politik dengan rezim pemerintahan baru yang bargaining-nya mungkin berupa tawaran menteri di kabinet.

“Ya, karena mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatan gubernur. Apakah itu jabatan menteri misalnya. Kalau ada partai mau mendukung 10% dan meninggalkan yang 40% itu sepertinya ada sesuatu yang ingin didapatkan,” Ray menjelaskan.

Dirinya menyebut, fenomena borong partai di konteks Pilkada Jakarta bisa merupakan bagian dari skenario menjegal Anies Baswedan. “Bisa implikasinya Anies enggak mendapat kursi. Itu implikasi tetapi itu bisa jadi bagian dari skenario. Kalau Anies tetap ikut di pencalonan ini, seberapa besarpun partai politik pendukung RK, dia berpotensi tetap kalah. Makanya harus dibuat skenario Anies jangan ikut (Pilkada),” ujarnya.

Terkait langkah PDI Perjuangan (PDIP), Ray memprediksi partai banteng moncong putih akan mempertimbangkan dua opsi. Pertama, berkoalisi dan membangun kerja sama politik dengan Anies Bawedan. Kedua, PDIP tidak mengusung atau mencalonkan siapapun di Pilkada Jakarta.

“Bisa berkoalisi dengan Anies Baswedan tapi potensial tidak dapat dukungan dari partai politik lain. Alias PDIP akan gagal mencalonkan Anies. Atau yang kedua, dia enggak nyalonin siapa-siapa,” kata Ray.

Menurutnya, opsi kedua bisa diambil PDIP dengan pertimbangan meraih simpati rakyat dan menguntungkan PDIP dalam jangka panjang. “Bisa jadi membiarkan KIM maju sendiri dan PDIP enggak nyalonin siapa-siapa. Menurut saya secara politik dia sudah menang. Karena orang melihat faktanya, karena PDIP dibiarkan sendiri di luar dengan kondisi enggak bisa mencalonkan karena kurang suara,” pungkasnya.

[red]

The post Jegal Anies, Manuver KIM di Pilkada Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.