Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bahkan sudah membenarkan tentang tingginya impor susu sapi ke Tanah Air dari Australia dan Selandia Baru dan juga bea masuk 0% untuk susu impor yang menyebabkan susu impor juga 5% lebih murah daripada susu lokal.

. Lebih lanjut, YLKI juga mengkritik pernyataan Menteri Koperasi yang terlihat kurang memahami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Menkop, dengan kebijakan bea masuk 0% dan pembatasan kuota susu lokal, nampak cenderung lebih mendukung para pengusaha importir dibanding produsen susu lokal. Menkop jika mempertahankan kebijakan ini, maka seakan hanya menjadi makelar susu dan tidak berdiri diatas jabatannya,” ujar Plt Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih.

Ia juga meminta pemerintah khususnya Kementerian Koperasi untuk meninjau ulang dan mengevaluasi segera kebijakan pembatasan kuota susu lokal dan juga bea masuk 0% susu impor guna mendukung produksi susu lokal serta penyerapannya oleh industri susu nasional.

“Dengan kebijakan yang timpang ini, para peternak susu hanya diarahkan pemerintah untuk berproduksi saja tanpa memikirkan pasarnya, karena harga susu impor yang lebih murah,” katanya.

[red]

The post YLKI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Pembatasan Kuota Susu Lokal appeared first on INDONESIAWATCH.

Atas kasus tersebut, Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total Rp73,7 miliar pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya, Budi Arie Setiadi juga disebut-sebut karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Arie Setiadi.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa polisi harus memeriksa Budi Arie sebagai pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap karena kasus judi online. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi ribuan situs judi online agar tidak bisa diblokir.

Terlebih, ada salah satu pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Arie menurutnya akan membuka kotak pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah.

“Iya dong, seharusnya (Budi Arie) diperiksa, bagaimana orang seperti ini (pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol) dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu, siapa yang bisa mengerjakan (tugas di Komdigi) ini?” kata Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten itu hanya ada dua kemungkinan. Yaitu, karena faktor kelalaian dan kesengajaan. Jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada ‘permainan’ di dalam kasus tersebut.

“Karena kemungkinannya dua, satu Anda (Budi Arie) lalai, dan yang kedua Anda sengaja. Hanya itu kemungkinannya. Dia (Budi Arie) enggak mungkin bicara ini sudah baik, nyatanya enggak baik,” lanjut Mahfud.

[red]

The post Mahfud MD Minta Budi Arie Diperiksa untuk Buka Kotak Pandora Judol di Komdigi appeared first on INDONESIAWATCH.

Roy juga turut mengimbau kepolisian memproses hukum bekas atasan mereka, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo).

“Pemimpin organisasi “Pro Judi Online” ini harus disikat dulu,” kata Roy Suryo dikutip dari YouTube Refly Harun Best Statment, pada Minggu, 10 November 2024.

Saat menyebutkan istilah “Pro Judi Online”, audiens dalam pertemuan tersebut langsung berteriak Projo, Projo, Projo.

“Pemimpin organisasi yang namanya Pro Judi Online tapi jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan, yang nyingkat (Projo) siapa?” ucap Roy sambil tersenyum.

Roy menyatakan, Presiden Prabowo Subianto juga harus diiingatkan terkait sepak terjang mantan menteri era Joko Widodo (Jokowi) tersebut yang sekarang masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Roy menyebut, apabila menteri tersebut diproses hukum maka akan ketahuan aliran duit judi online kemana saja.

“Apakah uang judi online digunakan untuk mendukung kegiatan mafia?” tegas Roy.

Diketahui, polisi sejauh ini telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus judi online. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan pegawai dan staf ahli Kementerian Komdigi.

Namun, polisi belum membeberkan identitas 15 tersangka tersebut. Terdapat tiga inisial tersangka yang sudah beredar di publik yakni AK, AJ, dan A. Mereka mengendalikan operasional ‘kantor satelit’ di Bekasi.

[red]

The post Roy Suryo Tantang Polisi Sikat Pejabat “Pro Judi Online” appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satu yang ditangkap adalah Zulkarnaen Apriliantony, sosok yang disebut-sebut pejabat di Komdigi. Informasi tentang Zulkarnaen sebelumnya diungkap oleh akun media sosial X milik @PartaiSocmed pada Selasa, 5 November 2024.

“Ini dia yg ketangkap subuh tadi! Zulkarnaen Apriliantony. Mantan Komisaris BUMN PT HIN. Dialah yg jadi penghubung bandar judol ke kominfo sekaligus orangnya sang menteri. Orang ini linknya kemana2, kita harap banyak petinggi yg bakal kena. Semoga Tuhan melindungi Pak @prabowo!,” tulis akun X @PartaiSocmed.

Zulkarnaen dikenal sebagai mantan Komisaris BUMN PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) dan diduga menjadi penghubung antara bandar judi online dan Komdigi. Ia juga dikatakan memiliki kedekatan dengan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Zulkarnaen Apriliantony juga diketahui memegang posisi penting di sektor publik dan swasta. Salah satunya sebagai komisaris di perusahaan milik negara dan sebagai pemimpin di sektor ekonomi kreatif.

Pria yang karib disapa Tony itu juga terlacak menjabat sebagai Direktur II di Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk pasangan calon Ganjar-Mahfud selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada Februari 2024 ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris PT HIN, perusahaan yang terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, Zulkarnaen Apriliantony juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Ekonomi Kreatif di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai pejabat tinggi, Tony juga memiliki pundi-pundi kekayaan yang lumayan tajir.

Berdasarkan LHKPN per tanggal penyampaian 14 Maret 2023, Tony tmemiliki harta kekayaan sebesar Rp19.525.230.735.

Viralnya informasi terkait Tony yang ditangkap karena keterkaitannya dengan Komdigi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi membantah kabar staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kondigi) terlibat judi online.

Dirinya juga membantah posisi Zulkarnaen Apriliantony alias Tony sebagai pejabat tinggi di Komdigi. “Staf ahli bukan? Jelas bukan. Anggota Staf Ahli bisa dicek di website Komdigi. Selama masih dalam penyelidikan, informasi harus dari kepolisian,” kata Prabu Revolusi dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 7 November 2024.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap mantan Komisaris PT HIN Zulkarnaen Apriliantony dalam kasus pengamanan 1.000 situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Semua ada,” tegas Wira dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Meski demikian, dirinya enggan merinci lebih jauh terkait sosok tersangka. Menurutnya, kepolisian masih mendalami dan berjanji akan merilisnya ke publik.

[red]

The post Ini Peran Zulkarnaen Apriliantony di Kasus Judol, Mantan Komisaris BUMN, Orang Dekat Budi Arie appeared first on INDONESIAWATCH.

Tema tersebut memang tidak termasuk dalam agenda pembahasan Komisi VI. Namun, lantaran Budi Arie Setiadi merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)—sekarang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)—publik memandang pernyataan Rieke masih relevan.

“Saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia,” ujar Rieke Diah Pitaloka.

Nama Budi Arie disorot karena dinilai turut bertanggungjawab terhadap dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Sebelumnya, kepolisian menetapkan 11 pegawai hingga staf ahli di Komdigi sebagai tersangka kasus judi online. Polisi menyatakan, para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan tersebut justru disalahgunakan.

“Kita tak usah basa-basi, Pak Menteri ini sedang jadi sorotan dengan adanya ordal (orang dalam) di kementerian yang lama (Komdigi). Saya berharap langkap cepat salah satunya adalah skrinning Pak,” kata Rieke.

Namun di tengah rapat, saat Rieke berbicara dan menyalakan mikrofon, Menteri Budi Arie Setiadi meminta izin untuk keluar ruangan rapat. Rieke sebenarnya menginginkan Budi tetap berada di meja saat ia mengungkapkan pandangannya.

Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo itu memilih irit bicara saat awak media bertanya terkait bekas pegawainya yang diduga melindungi sebanyak ribuan situs judi online. Ia mengatakan, bahwa sedang fokus mengurus tanggung jawabnya sebagai Menteri Koperasi.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK), Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Ia menyerahkan upaya penegakan kasus hukum mantan pegawainya tersebut kepada polisi. “Pokoknya kita hormati langkah aparat penegak hukum. Saya fokus urus koperasi dan rakyat,” ujarnya mengulangi pernyataan.

Keresahan terhadap judi online dan dugaan keterlibatan pegawai pemerintah menjadi sasaran anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Selain bersuara di DPR, Rieke juga mencuit di media sosial terkait keprihatinannya terhadap kasus judi online.

“Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan lebih dari 197 ribu anak Indonesia terpapar judi online,” ujar Rieke dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya @riekediahp.

Perempuan yang dikenal sebagai Oneng dalam sebuah sinema komedi itu mengaku prihatin dan menyayangkan aksi para pelaku judol. “Aku ingatin bahwa judi itu dilarang oleh hukum maupun agama mau online atau offline. Jangan berpikir kalau online itu gak haram, haram lah bestie,” ia menambahkan.

Rieke mengingatkan adanya ancaman hukuman berlapis bagi para pelaku judol terlebih pegawai negeri yang berada di lingkungan pemerintah. Menurutnya penegakan hukum berlaku bagi semua orang baik masyarakat maupun aparatur sipil.

“Penegakan hukum wajib berdasar peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku, tanpa tebang pilih,” katanya.

[red]

The post Rieke Diah Pitaloka Geram Pegawai Komdigi jadi Pawang Judol, Budi Arie Kena “Semprot” appeared first on INDONESIAWATCH.

Meutya menyebut, kasus penangkapan tersebut merupakan pil pahit yang harus diterima di awal-awal masa kepemimpinannya. Mantan Ketua Komisi I DPR itu hampir “shock” melihat banyaknya personel kepolisian yang mendatangi kantor Kemenkomdigi dalam upaya menindak oknum yang terlibat dalam kasus judol tersebut.

“Ini pil pahit. Jadi, di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, karena kemarin kita tahu kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.

Meski demikian, Meutya menyebut pihaknya kooperatif dengan kepolisian dalam upaya memberantas judol. Politisi Partai Golkar itu bahkan menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam praktik judi online.

“Kami sudah membuat surat instruksi ke dalam, kepada seluruh pegawai dari Komdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan,” katanya.

Dalam kesempatan sidang bersama DPR, Meutya memastikan sudah menonaktifkan 11 pegawai yang diduga terlibat  ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ia menyebut tindakan tegas diperlukan kepada pegawai untuk membangun kultur birokrasi yang sehat dan memangkas oknum yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam upaya pemberantasan judol.

“Sekarang yang sudah dinonaktifkan sudah 11, tapi tidak tertutup kemungkinan yang dinonaktifkan bertambah,” Meutya menjelaskan.

Dalam rapat perdana dengan Komisi I Menkomdigi menyebut, upaya memberantas judol tidak cukup dengan hanya memblokir konten. Karena itu, ia meminta adanya audit investigatif dan menyeluruh terhadap sistem yang ada.

“Pada dasarnya, pemblokiran konten negatif ini tidak cukup, langkah ini tidak cukup kalau hanya pemblokiran saja. Lebih lanjutnya tentu audit sistem, audit SDM, itu juga tengah kita lakukan,” ujar Meutya.

Meutya mengaku sejak pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menangani 187 ribu situs yang terindikasi memfasilitasi judi online. Menurutnya, penanganan ini merupakan kinerja pemutusan akses situs judi online terbanyak yang dilakukan dalam rentang waktu 10 hari.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap.

“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya di DPR pada Selasa, 5 November 2024.

Politikus PDIP itu mendorong Menkomdigi Meutya Hafid untuk melakukan “aksi bersih-bersih” kementeriannya dari pegawai yang terlibat judi online. Menurut Hasanuddin, penindakan terhadap pihak-pihak terlibat tidak boleh berhenti meski sudah ada pegawai yang tertangkap.

Diketahui, polisi sebelumnya menangkap sejumlah orang terkait aktivitas judi online. Beberapa di antaranya merupakan pegawai hingga staf ahli di Komdigi. Sampai dengan Minggu (3/11), polisi sudah menetapkan 16 orang tersebut sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan itu justru disalahgunakan. Ade Ary turut menyebut dalam aksinya itu mereka juga turut menyewa bangunan yang dijadikan sebagai kantor.

[red]

The post Meutya Hafid Dukung “Bersih-Bersih” Kementeriannya dari Beking Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara pada kuartal 1 tahun 2024, omzet judi online sebesar Rp.100 Triliun, berarti dipredikisi pada akhir tahun 2024 akan mencapai Rp. 400 Triliun. Menurut data PPATK, masyarakat yang terlibat judi online 3,5 juta orang, umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah.

Baca juga:
Staf Ahli hingga Pegawai Komdigi Dicokok! Beking Judi Online

Mencermati data diatas, seharusnya alarm darurat judi online sudah berbunyi. Alih-alih alarm darurat judi online berbunyi, justru yang terjadi terbongkarnya keterlibatan belasan pegawai Komdigi, dalam pelaksanaan judi online.

Komdigi yang sejatinya sebagai garda terdepan pemberantasan judi online, malah menjadi kaki tangan bandar judi online, untuk mengamankan situs judi online. Pengakuan salah seorang tersangka, tugasnya harus menghapus 5.000 situs judi online.

Baca juga:
Geger Inisial T! Bos Judi Online, Benny Rhamdani Dipanggil Polisi

Faktanya, yang bersangkutan justru mengamankan 1000 situs judi online. Setiap mengamankan 1 situs mendapat bayaran Rp. 8,6 juta.

Satgas Pemberantasan Judi online akhirnya dibentuk, dipimpin oleh Menkopolhukam, tapi sebagaimana pengalaman di Indonesia, ketika ada Satgas pemberantasan judi online, praktek judi malah semakin marak.

Misalnya, ketika ada Satgas anti narkoba dibentuk, peredaran narkoba semakin marak, ketika ada satgas mafia tanah, praktek mafia tanah semakin berani.

Penangkapan belasan pegawai Kekomdigi sebagai beking judi online, beredar bocoran dari hasil pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan. Munculnya nama Budi Ari saat itu sebagai Menkoinfo, dikatakan mengetahui adanya praktek becking mengawal situs judi online.

The post Budi Arie di Pusaran Kasus Judi Online appeared first on INDONESIAWATCH.

Budi dengan enteng beralasan istri Kaesang, Erina Gudono tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan sehingga tidak diperbolehkan menaiki pesawat umum. “Istrinya Mas Kaesang itu hamil sudah 8 bulan. Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh,” kata Budi Ari Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024.

Baca juga:
Kaesang dan Jet Pribadi, Dimana Letak Moral dan Etika Anak Presiden

Budi juga menyebut jet pribadi yang digunakan Kaesang itu adalah pinjaman dari seorang teman. Ia tak merinci siapa teman yang ia maksudkan. Budi menyatakan Kaesang tak bisa dituduh menerima gratifikasi lantaran menggunakan fasilitas tersebut. “Enggak ada (gratifikasi), dia kan pribadi. Nah, itu dari temannya,” tuturnya.

Celakanya pernyataan Menkominfo Budi Ari Setiadi justru menjadi bulan-bulanan publik. Sutradara kondang sekaligus komika Ernest Prakasa menyebut pernyataan Budi sebagai komentar yang menggelikan. Lewat cuitan X atau Twitter pribadinya, Ernest Prakasa meminta Budi Arie yang masih menjabat sebagai Menkominfo agar tutup mulut dan tidak ikut berkomentar dalam polemik yang mengusik publik tersebut.

“Mendingan diem kata gue mah,” tulis Ernest Prakasa, dikutip dari akun X @ernestprakasa pada Selasa, 10 September 2024. Ia pun turut mengunggah berita dari media online soal Erina Gudono yang kesulitan angkutan umum lantaran sedang hamil besar.

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Cuitan itu dibanjiri respon netizen. Mereka juga sependapat dengan Ernest Prakasa dan ramai-ramai menghujat Budi Arie yang membela menantu Presiden Jokowi. “Emang yang lagi/pernah hamil Erina doang yah sampai bisa dijadiin alasan nggak bisa naik angkutan umum,” komentar akun @glow***

“Ya ampun belain anak mantu Mulyono sampai segininya, enggak ngerti lagi tupoksi kementerian tuh apa ya, giliran judol/pinjol lembek banget,” tulis @rahm**

Tak sedikit netizen membandingkan Erina dengan rakyat kecil yang tengah menghadapi kondisi yang sama, yakni mengandung anak. Mereka juga membagikan sejumlah artikel mengenai perjuangan ibu hamil di Indonesia, mulai dari naik KRL hingga naik mobil pikap.

Presenter Feni Rose turut nimbrung menyindir pernyataan Ketua Relawan Projo tersebut. “Hamil nggak bisa naik angkutan umum…,” tulis Feni Rose di akun X-nya pada Rabu, 11 September 2024.

Komika, Pandji Pragiwaksono juga tak ketinggalan mengunggah foto tangkapan layar berita Budi Arie ini. Ia menyertakan video dirinya dengan ekspresi khas menanggapi pernyataan Budi Arie. Dalam unggahan di Instagram, Pandji memutar sebaris lirik lagu Vierratale, ‘Rasa’ dengan lantunan “Ku tak percaya…”

Pandji juga menyindir dengan menggunakan lirik lagu Ozy Syahputra berjudul ‘Sungguh’ dengan lantunan “Sungguh aku tak percaya, aku tahu siapa dirimu, baru kau bilang cinta, esok lusa kau kata dusta.”

[red]

The post Bela Kaesang-Erina Soal Jet Pribadi, Menkominfo Disemprot Public Figure! appeared first on INDONESIAWATCH.