Terjadi pengusiran dan pembakaran kampung Etnis Tionghoa, oleh kelompok yang menamakan laskar rakyat Tangerang. Peristiwa Juni 1946, oleh masyarakat Tangerang dikenal dengan nama zaman gedoran.

Karena rakyat pribumi melakukan penggedoran terhadap rumah-rumah Etnis Tionghoa, kemudian ditangkap dan diusir dari Tangerang.

Peristiwa tersebut disulut oleh emosi nasionalisme pribumi, karena tersiar kabar adanya tentara NICA beretnis Tionghoa, menurunkan bendera merah putih kemudian membakarnya dan digantikan dengan bendera Belanda.

Puncak kemarahan rakyat Tangerang, ketika terjadi pembakaran rumah warga pribumi oleh tentara Nica Etnis Tionghoa.

Akumulasi dari dua peristiwa tersebut dan sentimen sosial akibat, prilaku tuan tanah Tionghoa yang berpihak pada Belanda, tragedi pengusiran dan pembakaran kampong etnis Cina tidak terhindarkan, mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan sekitar 2000 Etnis Tionghoa melarikan diri ke Jakarta.

Tragedi gedoran di Tangerang, telah memancing sekitar 40 orang pemuda yang tergabung dalam Laskar Poh An Tui pro Nica, dilengkapi senjata api, bergerak menuju Tangerang, untuk mengungsikan para etnis Tionghoa ke Jakarta.

Potret kelam sejarah tragedi berdarah di Tangerang, berlatar belakang rasial, telah terjadi sepanjang periode tahun 1913 sampai 1946. Mengapa Tangerang menjadi daerah yang memunculkan konflik rasial.

Berdasarkan sumber informasi dan arsip resmi, catatan sejarah, pemberitaan media dan wawancara masyarakat, kerusuhan rasial anti etnik tionghoa di Tangerang, merupakan aksi kolektif pribumi yang tidak teroganisir, dapat terjadi secara spontan dan didorong oleh dendam social yang memuncak.

Kerusuhan sosial di Tangerang, dilatar belakangi oleh kebijakan diskriminatif kekuasaan penjajah, telah membentuk tatanan social rasialis antara etnis tionghoa yang memperoleh fasilitas penjajah dengan pribumi yang selalu dieksploitasi.

Kedekatan etnis tionghoa, dengan Belanda maupun Jepang dan terhindarnya etnis tionghoa, dari tindakan eksploitasi penjajah, membentuk kecurigaan akut dikalangan pribumi yang memandang etnis tionghoa juga penjajah.

Mencermati sejarah tragedi berdarah kerusuhan social di Tangerang yang mengakibatkan, jatuhnya korban jiwa ribuan warga etnis tionghoa dan sosialisasi nilai masa lalu, telah membentuk karekteristik sosial masyarakat Tangerang.

Tentunya perlu dijadikan catatan oleh seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat desa sampai pusat, untuk tidak gegabah dalam menentukan kebijakan, menyangkut kisruh kelanjutan mega proyek PSN PIK 2.

Presiden Prabowo segera mengambil sikap tegas, terhadap para pejabat negara antek oligarki yang telah menyebabkan puluhan ribu rakyat kehilangan haknya. Terusiknya traumatic masyarakat Tangerang akibat tindakan represif penguasa, dapat memicu munculnya aksi destruktif massa secara spontan dan sulit diprediksi.

Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan nasional yang dapat merugikan posisi Indonesia di forum internasional. Sejarah konflik rasial di Tangerang, hendaknya menjadi pertimbangan Aguan sebagai bos PT Agung Sedayu Group, untuk lebih bijak dan manusiawi dalam membangun mega proyek PSN PIK 2.

Karena sejarah mencatat kemarahan rakyat yang membangkitkan people power, tidak dapat dibendung oleh arogansi dan kekuatan PT Agung Sedayu Group, bahkan akan menimbulkan kerawanan terhadap stabilitas negara dan kesinambungan pembangunan nasional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Sepak Terjang Taipan Oligarki Gores Luka Lama Tragedi Zaman Gedoran appeared first on INDONESIAWATCH.

Persoalan tersebut diduga akan menyeret sejumlah pejabat daerah hingga pusat, tersangkut persoalan hukum. Realitas pembangunan PSN PIK2, sudah diawali oleh kebijakan akal-akalan secara sistemik, mulai dari jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang hingga pemerintah pusat.

Dalam rangka memenuhi syahwat oligarki dan cukong pengembang, untuk memperoleh lahan di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan fasilitas Proyek Strategis Nasional.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, menyatakan adanya peran sentral mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar, dalam kasus pemagaran laut di perairan Tangerang, bahkan sudah terjadi sebelum ditetapkan PSN, dalam rangka proyek reklamasi.

Untuk mendukung proyek reklamasi yang melibatkan Zaki Iskandar, pihak BPBD Kab Tangerang mengklaim abrasi pantai di sekitar desa Kohod yang sedemikian parahnya. Menurut catatan BPBD Kabupaten Tangerang, hingga tahun 2016 tercatat daratan seluas 51,2 km tergerus abrasi.

Catatan BPBD, ternyata untuk dijadikan dasar legalitas proyek reklamasi dan penerbitan sertifikat HGB dan SHM, menggunakan dokumen kepemilikan tanah tahun 1980 an, dengan dalih fisik tanah saat ini sudah menjadi laut karena abrasi.

Pembangunan pagar laut illegal yang kemudian ditemukan adanya dokumen sertifikat HGB untuk 263 bidang atas laut yang berada di dalam pagar laut tersebut, seluas 537,5 hektar dan SHM untuk 17 bidang lainya di dalam pagar laut.

Sertifikat HGB dan SHM yang diterbitkan tahun 2023 atas nama PT Intan Agung Makmur dan PTCahaya Inti Sentosa, belakangan diketahui telah diakuisisi oleh PT Agung Sedayu Group, milik taipan Gou Zaiyuan alias Sugianto Kusuma alias Aguan.

Fenomena pagar laut illegal, nampaknya menjadi kunci pembuka kotak Pandora “Kejahatan berencana yang melibatkan oknum pejabat negara dan oligarki, dengan modus PSN untuk meraup keuntungan sebesar besarnya dan mudarat bagi rakyat”.

Penerbitan sertifikat HGB dan SHM atas wilayah laut, adalah pelanggaran terhadap PP No.18/2021 jo Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 bahwa hak atas tanah berupa bangunan (HGB) hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut.

Oleh karenanya mata rantai kejahatan sistemik, dengan modus penerbitan sertifikat abal-abal tersebut, mulai dari unsur pejabat desa, camat, pejabat kepala BPN Kab. Tangerang, bupati Kab Tangerang, menteri ATR, KKP dan KLHK serta unsur swasta pengembang, tidak boleh lepas dari tuntutan hukum, mengingat dampak dari kejahatannya, telah menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya budaya local dan terpuruknya ekonomi rakyat.

Terlebih lagi terungkap adanya kedekatan mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar dengan Aguan, ternyata memiliki sejarah pernah sama-sama dipanggil KPK pada tahun 2016, dalam kasus suap tentang peraturan daerah terkait reklamasi.

Saat itu Zaki dan Aguan sedang menggarap mega proyek Kota Baru Pantura seluas 9000 Ha di pesisir utara Tangerang, dengan konsep pulau-pulau hasil reklamasi. Tentunya duet Zaki-Aguan di mega proyek PSN PIK2, bukan barang baru, bahkan beredar informasi, Aguan gunakan tangan Zaki sebagai Ketua Golkar Jakarta dan Staf Khusus Menteri Airlangga, untuk menggoalkan skema PSN dalam pembangunan PIK2.

Hal-hal yang memberatkan para terduga pelaku kejahatan sistemik dalam mega proyek PSN PIK2, adalah sikap tidak kooperatif dan secara sengaja menutup-nutupi dan berusaha cuci tangan untuk terhindari dari jeratan hukum.

Lebih ironi lagi, sikap menteri KKP yang dengan dalih untuk kepentingan barang bukti, telah menghalang-halangi perintah Presiden Prabowo, untuk membongkar pagar laut illegal. Apalagi pernyataan menteri KKP yang mengatakan untuk kepentingan penyelidikan, masih menunggu kehadiran seorang aktivis untuk diperiksa, terkait pernyataan pagar laut adalah swadaya nelayan.

Sikap Menteri KKP ini, memberi kesan seakan-akan tidak mengetahui otak dibalik pemagaran laut, padahal menteri ATR sudah menjelaskan adanya sertifikat HGB dan SHM atas laut didalam pagar tersebut.

Harapan besar rakyat, kini berada dipundak Presiden Prabowo, untuk mengembalikan marwah negara yang tidak boleh kalah, oleh para pejabat dan oligarki pelaku kejahatan. Mega Proyek PSN PIK2 harus dinyatakan sebagai proyek cacat nasionalisme, karena tidak saja memiskinkan rakyat dan merusak nilai kesetiakawanan social, tapi telah menciptakan konflik sosial yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Derasnya Arus PSN PIK 2 Seret Pejabat Negara ke Pusaran Kejahatan appeared first on INDONESIAWATCH.

“Khusus untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih [prajurit],‎” kata Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto,‎ Komandan Pangkalan Utama TNI AL Angkatan Laut (Danlantamal) III‎ Jakarta di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Sabtu, (18/1).

Baca juga:
Pagar Laut Ilegal di Perairan Tangerang, Lagi-Lagi Negara Tidak Hadir Atasi Derita Rakyat

Ia menjelaskan, TNI AL membongkar pagar laut ‎setelah menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali.

“Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, yang utama yang saya tangkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar-masuk untuk beraktivitas,” ujarnya.

Brigjen Harry lebih lanjut menyampaikan, pada pagi ini pihaknya memulai pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.
‎
“Pagi ini, kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini sudah viral,” ujarnya.

‎Ia menyampaikan, TNI AL juga sebelumnya mendengarkan secara langsung keluhan dari masyarakat, khususnya nelayan yang kesulitan untuk melaut dengan adanya pagar laut yang membentang sekitar 30 kilometer (km) di perairan Tangerang.

“Kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi beberapa bulan sebelumnya kami mendengar keluhan, complain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mererka mencari nafkah di laut,” tandasnhya.

Harry mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat desa dan stakeholder terkait agar buka akses untuk nelayan sehingga tidak perlu memutar jauh saat akan melaut karena teradang pagar.

“Pada saat itu kami meminta untuk membuka akses ‎ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut,” ujarnya.

Sedangkan untuk 600 orang prajut TNI AL yang dikerahkan untuk mencabut pagar laut ini, berasal dari sejumlah kesatuan, di antaraya Lantamal III Jakarta, Kopaska, dan Pomal.

“Nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu mayarakat ataupun nelayan,” ucapnya.
[red]

The post TNI AL Kerahkan Ratusan Prajurit Serbu Pagar Laut Perairan Tangerang appeared first on INDONESIAWATCH.

‎“Mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah‎,” kata Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik melalui video dilansir pada Jumat, (10/1).

Baca juga:
KKP Segel Pagar Laut 30,16 KM Dekat PIK 2

Doni ‎mengungkapkan, salah satu langkah yang telah dilakukan KKP adalah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait pemagaran laut.

KKP menerima aduan dari masyarakat tentang pemagaran laut atau perairan di Kecamatan ‎Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pada September tahun lalu [2024],” ujarnya.

Pagar laut di peraian Tangerang, Banten. (Indonesiawatch.id/Dok KKP)

Kemudian, lanjut Doni, KKP pada 7 Januari lalu, menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut tersebut.

“Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan,” ujarnya.

Doni melanjutkan, hasil diskusi tersebut banyak diberitakan berbagai medi massa. Diskusi ini merupakan langkah kolaboratif KKP bersama sejumlah stakeholder terkait.

‎“KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini,” ujarnya.
[red]

The post KKP Kumpulkan ‎Keterangan untuk Ungkap Pagar Laut di Dekat PIK 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

‎KKP menggunggah video penyegelan pagar laut tersebut di akun instagram kkpgoid pada Kamis, (9/1). Sejumlah tentara bersejata laras panjang memasang spanduk penyegelan di beberapa titik pagar tersebut.

Baca juga:
‎Pagar Laut 30,16 KM, Komisi IV DPR ‎Dukung Kaji Ulang PSN PIK 2

“PENGHENTIAN KEGIATAN PEMAGARAN LAUT TANPA IZIN,” demikian tulisan dalam spanduk merah yang dipasang petugas.

Direktorat Jenderal ‎Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut pada Kamis, (9/1).

Penyegelan pagar laut misterius yang membentang di 6 kecamatan tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono yang karib disapa Ipunk.

KKP menyatakan, penyegelan yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP karena pemagaran laut tersebut tanpa izin dari pihak berwenang alias ilegal.

“KKP melalui Ditjen PSDKP melakukan ‎penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin di wilayah perairan Tangerang,” demikian takarir (caption) dalam video dilihat pada Jumat, (10/1).

Selain tanpa izin, penyegelan dilakukan karena pemagaran laut sekitar 30,16 km tersebut melanggar aturan serta mengganggu akses publikn dan merusak ekosistem laut.
[red]

The post KKP Segel Pagar Laut 30,16 KM Dekat PIK 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

“Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga,” ujar Yohan dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat, (10/1).

Baca juga:
Jokowi Muluskan Ekspor Pasir Laut, Berdampak Buruk bagi Lingkungan dan Masyarakat

‎Yohan menegaskan, atas nama pembangunan ‎jangan sampai merugikan masyarakat. Menurutnya, parga laut tersebut membuat para nelayan kesulitan untuk mencari ikan.

“Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan,” ujarnya.

Legislator dari Frasi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tegas menyatakan bahwa rakyat atau masyarakatlah sebagai pemilik negara, bukan individu atau segelintir orang atau perushaan.

Karena itu, Yohan tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh satu atau dua orang maupun perusahaan pengembang kasawan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka,” katanya.
[red]

The post ‎Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Bongkar Pagar Laut 30,16 KM di Dekat PIK 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

Masalah lainnya, adalah pengembangan proyek ini dinilai beririsan dengan area wilayah hutan lindung. Dari total area pengembangan seluas 1.700 hektare, sebanyak 1.500 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung.

Belum lagi carut marut ganti rugi tanah masyarakat yang memanfaatkan status PSN, sehingga pihak pengembang swasta Agung Sedayu Group milik Aguan atau Sugianto Kusuma, dapat membeli lahan masyarakat dengan harga sangat murah.

Proyek Pantai Indah Kapuk 2, pada kenyataannya tidak saja bermasalah soal tata ruang dan pertanahan, tapi telah menggerus adat dan budaya masyarakat setempat serta sektor ekonomi rakyat. Proyek PIK 2 seperti PIK 1, hanya untuk konsumsi kalangan kelas atas dan menciptakan kesenjangan social, bahkan menumbuhkan benih-benih konflik SARA.

Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk meninjau kembali proyek PIK2, merupakan langkah yang tepat, ditengah rakyat yang didera oleh sulitnya hidup.

Proyek PIK 2 dengan potensi kerawanan mempertajam kesenjangan social dan dapat memicu konflik SARA serta hilangnya lahan produktif pertanian, perkebunan dan perikanan, sesungguhnya kontradiktif dengan prioritas pembangunan pemerintah Prabowo bertumpu pada swasembada pangan, energy dan air, serta ketahanan ideology dan pendidikan, dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Nampaknya akan lebih ideal jika kebijakan meninjau kembali PSN PIK 2, dilanjutkan dengan membatalkan status Proyek Strategis Nasional PIK 2, karena proyek pembangunan tersebut, menggerus sentra ekonomi rakyat dan hanya dinikmati oleh masyarakat kelas atas serta orang asing.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Proyek PIK 2 Dikaji Ulang Jadi PSN Oleh Pemerintahan Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.