Sebagai informasi pada Rabu (22/1) pagi kemarin Linepack berada pada level 780 mmscf, di bawah batas minimum 800 mmscf. Situasi ini memengaruhi tekanan jaringan pada pipa, yang berpotensi berdampak pada pelanggan besar seperti PLN IP Priok dan PLN Muara Tawar.

“Selain itu, apabila terdapat gangguan dari pemasok gas pipa, kami telah menyiapkan LNG untuk menjaga pengaliran kepada pelanggan tidak terjadi kendala,” kata Ratih dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pelaku industri nasional saat ini tengah menanti langkah strategis PGN menghadapi kondisi kritis akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan gas bumi. Saat ditanya apakah kegiatan menyiapkan LNG untuk menjaga suplai telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Ratih menjawab, sudah diinformasikan.

Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, pada Kamis (23/1) menambahkan penjelasan bahwa PGN telah menyampaikan informasi terkait tantangan dan strategi bisnis dalam berbagai keterbukaan informasi.

“Silakan dicek saja di website IDX, ya. Kami juga rutin mengadakan analyst briefing dan pertemuan dengan publik (investor dan media) setiap triwulan,” ujarnya.

Namun, pertanyaan kemudian muncul kesiapan PGN dalam menjamin tidak akan menerapkan kuota pembatasan konsumsi gas bagi pelanggan industri selama 6 bulan ke depan, terutama sepanjang Ramadan dan Lebaran serta bersedia mengganti kerugian akibat gagal produksi dari masing-masing industri pengguna gas PGN?

Menanggapi hal ini, Fajriyah menjelaskan bahwa volume gas yang disalurkan PGN akan dipengaruhi oleh supply gas dari hulu migas. “Kami menjaga reliabilitas fasilitas transmisi dan distribusi agar penyaluran gas dapat berjalan dengan baik untuk pelanggan,” jawabnya singkat.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, memberikan pandangan dan analisisnya terkait isu ini. Menurutnya, PGN seharusnya transparan mengenai sumber pasokan LNG untuk menambal kekurangan pasokan dari lapangan Medco Grissik, yaitu berupa volume dan jangka waktunya.

“Saat pasokan gas pipa berkurang, pelanggan yang awalnya mendapat 100% gas pipa kini hanya menerima 45%, sedangkan sisanya dipasok dengan LNG. Masalahnya, harga LNG jauh lebih mahal, yaitu $16,7 per MMBTU dibandingkan gas pipa yang hanya $10,” jelas Yusri.

Namun, Yusri mengungkapkan informasinya bahwa realisasi suplai LNG belum mencapai 55% sebagaimana dinyatakan PGN dalam surat kepada pelanggan pada 30 Desember 2024. “Faktanya, LNG yang disalurkan baru sekitar 10-15%, sementara sisanya tetap gas pipa. Jika benar ?, maka praktik diduga sangat merugikan pelanggan karena mereka ditagih tarif LNG yang sebenarnya tidak disalurkan,” tegasnya.

Yusri mencontohkan, jika kontrak volume pelanggan adalah 10 MMSFD, maka dengan ketentuan 45% gas pipa dan 55% LNG, pelanggan akan membayar (45% x 10 x $10) + (55% x 10 x $16,7) = $136,85. Padahal, jika realisasi LNG hanya 10-15%, pelanggan seharusnya tidak membayar sebesar itu. “Bisa dituduh PGN seolah-olah menjual LNG padahal pasokannya jauh di bawah klaim mereka, kesan ini harus dihindari” tambah Yusri.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan transparansi PGN terkait pasokan LNG untuk menambal kekurangan gas pipa. “Konsumen tidak peduli sumber gasnya, mereka hanya ingin pasokan lancar. Namun, apakah benar 55% dari pasokan itu berasal dari LNG? Ini harus ditelisik lebih lanjut, jangan sampai terjadi memanipulasi hak pelanggan,” tutup Yusri.

Krisis pasokan gas di jaringan SSWJ menjadi ujian besar bagi PGN dalam menjaga keandalan pasokan energi. Sementara itu, kritik mengenai transparansi dan kebijakan harga semakin memperbesar tekanan terhadap manajemen PGN.

Solusi yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap industri dan konsumen, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ketika gas bumi yang dijanjikan sebagai “energi baik” justru menghadapi tantangan besar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelanggan, tetapi juga oleh perekonomian nasional.

[red]

The post CERI Minta PGN Transparan Soal Tambal Sulam Pasokan Gas di Jaringan Pipa SSWJ appeared first on INDONESIAWATCH.

Master Sale and Purchase Agreement (MSPA) dan Confirmation Notice (CN) suplai LNG antara PGN dan Gunvor sendiri diteken pada 23 Juni 2022 di Swiss Genewa.

Baca juga:
Adu Taktik PGN dengan Pertamina Atasi Gagal Suplai LNG ke Gunvor

Tak berselang lama dari kejadian itu, menurut eks petinggi Pertamina, Nicke memanggil Aris Mulya Azof, yang saat itu menjabat sebagai Senior Vice President yang mengurusi pengembangan bisnis gas.

Dan satu lagi yang dipanggil Nicke adalah Achmad Khoiruddin. Ketika itu Khoiruddin menjabat sebagai VP LNG Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha di Pertamina. Nicke menegur keduanya, karena gagal mencari pembeli LNG portofolio Pertamina.

Saat ini, Aris dan Khoiruddin sudah digeser ke posisi lain di Pertamina. “PGN saja bisa mencari pembeli, kenapa Pertamina tidak bisa,” kata Nicke kepada Aris dan Khoiruddin, seperti yang diceritakan sumber tadi kepada Indonesiawatch.id, (01/09).

Baca juga:
Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura

Menurutnya, Nicke juga sempat memuji keberhasilan PGN menjalin kontrak LNG dengan Gunvor di depan Aris dan Khoiruddin. “MSPA PGN dengan Gunvor dipuji habis sambil mengatakan bahwa Pertamina LNG tidak mampu handle pemasaran LNG,” kata sumber tersebut.

Persoalannya, kata sumber tadi, belakangan Nicke kecele. Sekarang kontrak PGN dan Gunvor bermasalah. Sampai saat ini PGN masih gagal kirim LNG ke Gunvor, yang berpotensi mengalami kerugian keuangan cukup besar.

Padahal kontraknya sudah diteken dua tahun lalu. Dan Pertamina sudah harus mengirimkan LNG ke Gunvor sejak Januari lalu.

“Yang nggak becus dipuji-puji, yang perform malah dimarah-marahin. Itu cerminan “lack of knowledge” dan “lack of leadership”. Inilah akibat Dirut berasal dari luar [Pertamina]. Dan Ema (merujuk pada Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini) juga dari luar [Pertamina], jadi ngak detail memahami proses bisnis di Pertamina ” ujar sumber tersebut.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan kontrak penjualan LNG oleh PGN ke Gunvor bermula ketika PT Pertamina (Persero) melalui Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU), menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT PGN tanggal 11 Maret 2022.

Ketika itu Dirut PGN adalah M Haryo Yunianto. Surat tersebut perihal tentang pengalihan bisnis LNG portofolio agar menggunakan skema novasi kontrak LNG dari Pertamina ke PGN.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Lalu rencana itu dibahas oleh Steering Commite (Steerco) Pertamina-PGN pada tanggal 6 April 2022. Hasilnya, PGN pun menggunakan portofolio LNG pertamina dari luar negeri.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

PGN dengan Pertamina terkesan lagi adu taktik dan strategi soal menyelesaikan kegagalan suplai LNG ke Gunvor. Jika salah langkah, risikonya bisa terseret anncaman hukum pidana korupsi di kemudian hari.

Baca juga:
Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura

Sebab, sudah lebih setahun sejak pergantian dua direksi PGN pada RUPST pada 30 Mei 2023 sampai saat ini, belum terlihat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko rugi besar yang akan dialami PGN. Yaitu akibat salah dalam menetapkan harga jual LNG didalam MSPA dan CN terhadap Gunvor kala itu.

Direksi PGN baru seharusnya segera meminta pendapat hukum ke aparat penegak hukum dan BPK. Untuk mencari solusi atas kesalahan kesepakatan harga di kontrak LNG PGN dengan Gunvor.

Faktanya, PGN masih belum mengirim LNG ke Gunvor Singapura sesuai perjanjian. Kata Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, PGN masih terus komunikasi intesif.

“Sampai saat ini PGN masih terus melakukan komunikasi intensive dengan Gunvor terkait hal tersebut. Termasuk mencermati lingkungan bisnis energi yang dinamis sesuai situasi geopolitik global yang sangat mempengaruhi kondisi supply demand atas kontrak,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (27/08).

Seorang mantan petinggi Pertamina, mempertanyakan proses komunikasi PGN dan Gunvor yang berlarut-larut. “Kan lucu sudah lebih setahun masih tahap komunikasi, apa benar seperti itu?” katanya kepada Indonesiawatch.id, (31/08).

Baca juga:
Kesepakatan Jual-Beli LNG antara PGN & Gunvor, Atur Denda Off-Spec 70% dan Gagal Kirim 130%

Lanjut sumber, munculnya persoalan kontrak LNG PGN dengan Gunvor Singapura menggambarkan bahwa dua direksi PGN yang saat itu menjabat, terbukti tidak berkompeten.

Seperti diketahui, pada saat tanda tangan kontrak, Direktur Utama PGN adalah M Haryo Yunianto dan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN yaitu Heru Setiawan.

Lebih parahnya lagi, kata sumber itu, tidak kompetennya para direksi PGN malah didukung oleh Direksi Pertamina sebagai Holding. “Kan waktu tanda tangan MSPA dan CN, dihadiri salah satu direksi Pertamina Holding. Itu bisa diklaim [Pertamina] menyetujui deal ini,” ujarnya.

Menurutnya, munculnya persoalan kontrak Gunvor dan PGN juga dipengaruhi buruknya kepemimpinan direksi PGN dan direksi Pertamina sebagai holding.

“Bandingkan dengan kontrak LNG dengan Corpus Christi Amerika. Proyeknya malah untung besar, itu menunjukkan kompetensi dan kualitas leadership yang sangat jauh berbeda. Case Gunvor bukan hanya masalah teknis bisnis, tapi leadership,” ujarnya.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

“Nah, yang buat untung saja bisa dipenjara seperti Karen Agustiawan, apalagi ini [kasus kontrak PGN dan Gunvor], jelas-jelas rugi.”

Kecuali, sumber melanjutkan, muncul kembali peristiwa seperti pandemi Covid 19 seperti tahun 2020 dan 2021. Ketika itu, harga energi di seluruh dunia terjun bebas.

“Disitulah muncul peluang PGN bisa dapat harga LNG murah. Jika tidak, maka bisa dikatakan pasti nanti berpotensi kuat bermasalah hukum di kemudian hari,” katanya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Adu Taktik PGN dengan Pertamina Atasi Gagal Suplai LNG ke Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

Dibuka pada perdagangan 26 Agustus 2024 sebesar Rp1.695, pada 30 Agustus 2024 ditutup dengan harga Rp1.540. Padahal sepekan sebelumnya, perdagangan 19 – 23 Agustus 2024 saham PGAS sempat naik 5,6% atau sebesar Rp90.

Periode pekan ini, PGAS mengeluarkan laporan keuangan semester 1 2024. Dalam laporan tersebut, aset PGAS mengalami penyusutan 6,86% yoy atau sebesar USD 453.132.901, setara Rp7,04 Triliun, dibandingkan semester 1 tahun lalu.

Sementara utang jangka panjang PGAS juga naik 10% yoy atau sebesar USD 159.186.404, setara Rp2,47 triliun. Salah satu yang membebani PGAS di utang jangka panjang ini adalah, kewajibannya kepada Gunvor Singapore Pte Ltd.

PGAS harus menanggung liabilitas sebesar USD68.540.528 atau sekitar Rp1,06 triliun karena gagal kirim LNG ke Gunvor. Nilai ini berpotensi membengkak.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Pasalnya sampai sekarang, PGAS belum mengirimkan kargo LNG kepada Gunvor. Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, PGN masih terus komunikasi intesif.

“Sampai saat ini PGN masih terus melakukan komunikasi intensive dengan Gunvor terkait hal tersebut. Termasuk mencermati lingkungan bisnis energi yang dinamis sesuai situasi geopolitik global yang sangat mempengaruhi kondisi supply demand atas kontrak,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (27/08).

Baca juga:
Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, bahwa risiko klaim karena gagal kirim LNG bisa mencapai USD 376.992.000 dan berpotensi membebani keuangan PGN sebesar USD 117.972.000.

[red]

The post Duh, Lima Hari Beruntun Saham PGAS Anjlok appeared first on INDONESIAWATCH.

Sebab, tidak ada penjelasan lengkap yang mendasari munculnya angka provisi di atas yang merupakan hasil telahaan terbatas oleh E&Y. Laporannya telah disajikan oleh PGAS dalam laporan keuangan semester 1 tahun 2024 di situs resmi IDX dan OJK.

Baca juga:
Kesepakatan Jual-Beli LNG antara PGN & Gunvor, Atur Denda Off-Spec 70% dan Gagal Kirim 130%

Hal ini bisa menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi jika mengacu pada Confirmation Notice ( CN), ancaman denda minimal dan maksimal cukup besar jika PGN gagal mengirim kargo LNG ke Gunvor.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, risiko klaim kegagalan pengiriman kontrak bisa mencapai USD376.992.000 dan berpotensi membabani keuangan PGN sebesar USD117.972.000.

Lalu bagaimana awalnya, PGN dan Gunvor bisa berkontrak jual beli LNG?

Menurut laporan BPK, pada tanggal 11 Maret 2022, PT Pertamina (Persero) melalui Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU), menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT PGN.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

Surat tersebut perihal tentang pengalihan bisnis LNG portofolio agar menggunakan skema novasi kontrak LNG dari Pertamina ke PGN. Lalu rencana itu dibahas oleh Steering Commite (Steerco) Pertamina-PGN pada tanggal 6 April 2022. Hasilnya, PGN pun menggunakan portofolio LNG pertamina dari luar negeri.

Temuan BPK atas Permasalahan kontrak LNG PGN dan Gunvor oleh IW Grafis

Pertamina pun mengalihkan portofolio LNG nya ke PGN, untuk dijual ke pembeli. Secara kebetulan, ketika 23 Mei 2022, PGN menghadiri world gas conference di Korea Selatan dan mendapat tawaran kerjasama dari Gunvor.

Gunvor menawarkan kerjasama untuk mengikuti tender suplai LNG untuk Singapura periode Maret 2023 sampai Desember 2027 sebanyak 1 MTPA dengan tanggal deadline submission 8 Juli 2022. PGN menilai ini peluang untuk menjual Uncommited Cargo (UC) LNG portofolio Pertamina.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam dokumen CN disebutkan, jika Gunvor tidak menerima LNG sesuai spesifikasi dan pengiriman tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka Gunvor bisa menolak. Maka, statusnya disebut gagal kirim.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

Akibatnya. PGN harus bertanggungjawab atas semua biaya dan kerusakan fasilitas Gunvor terkait penerimaan LNG yang tidak sesuai spesifikasi. “Biaya (denda) dengan batasan 70% dari jumlah LNG Off-Spec yang dikirimkan, dikalikan dengan harga kontrak,” ujarnya.

Spesifikasi LNG yang disepakati adalah memiliki komponen hidrokarbon dan kandungan nitrogen tertentu. Misalnya komponen metana, tidak kurang dari 84,00 mol%. Etana, tidak lebih dari 11 mol%. Propana, tidak lebih dari 3,5 mol%. Butana, tidak lebih dari 2,00 mol%; Lalu komponen Pentana tidak lebih dari 0,10 mol%. Nitrogen, tidak lebih dari 1,00 mol%.

Sedangkan kandungan kotoran dalam LNG memiliki toleransi. Kandungan H2S, tidak lebih dari 5 miligram per Meter Kubik Standar. Total kandungan S, tidak lebih dari 30 miligram per Meter Kubik Standar. Kandungan RSH (sebagai S), tidak lebih dari 17 miligram per Meter Kubik Standar.

Lalu kandungan padatan dan kotoran lainnya, tidak dalam jumlah yang dapat mengganggu penerimaan LNG atau penggunaan LNG atau gas yang diperoleh untuk pembangkitan listrik atau pasokan gas kota.

CN Jual-Beli LNG antara Gunvor Singapore Pte Ltd (Pembeli) dan PT PGN Tbk (Penjual) oleh IW Grafis

Untuk nilai panas bruto, berdasarkan Volume, minimum 1000 Btu per SCF dan maksimum 1160 Btu per SCF. “Pengukuran dan pengujian harus dilakukan sesuai dengan peraturan terminal di Pelabuhan bongkar,” diatur di dokumen CN.

Di dalam CN, PGN dan Gunvor juga menyepakati, denda gagal kirim. Jika PGN gagal mengirimkan bukan karena kahar, baik seluruh atau sebagian LNG dari total kuantitas yang disepakati, PGN harus mengganti kerugian Gunvor.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Atas semua kerugian aktual yang terjadi sebagai akibat dari gagal kirim PGN, maka dendanya maksimal 130%, dikalikan dengan harga kontrak. “Dikalikan dengan jumlah kekurangan LNG PGN,” tertulis di dokumen Confirmation Notice.

Selain itu, dokumen CN mewanti-wati komoditas LNG yang berasal dari Rusia, yang disuplai PGN ke Gunvor, harus mendapat persetujuan Gunvor. “Setiap pengajuan kargo LNG yang bersumber atau diangkut dari negara Rusia, atau yang melibatkan entitas Rusia (secara langsung atau tidak langsung), harus tunduk pada persetujuan Pembeli,” masih dari dokumen CN.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post Kesepakatan Jual-Beli LNG antara PGN & Gunvor, Atur Denda Off-Spec 70% dan Gagal Kirim 130% appeared first on INDONESIAWATCH.

Itu angka minimal. Bukan angka provisi maksimal jika mengacu pada dokumen Confirmation Notice (CN) tanggal 23 Juni 2022 antara PGN dengan Gunvor. Hanya saja timbul pertanyaan dari mana munculnya dasar perhitungan nilai provisi sekitar Rp 1,06 triliun.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Sebab, PGN tidak menjelaskan secara lengkap, hasil penelahaan terbatas oleh konsultan E&Y. Yang disampaikan oleh pihak PGN sebagai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015.

Sementara, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengatakan bahwa sampai sekarang DPR RI belum berencana membuat panitia khusus (Pansus) untuk mengakaji masalah kontrak LNG PGN dengan Gunvor.

“Tidak ada Pansus tersebut dan belum dengar akan dibentuk Pansus tersebut oleh Komisi VII DPR RI. Pembentukan Pansus kewenangan pimpinan DPR RI,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (28/08).

Temuan BPK atas Permasalahan Kontrak LNG antara PGN dan Gunvor oleh IW Grafis

Menurutnya, persoalan kontrak LNG PGN dan Gunvor hingga berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan, merupakan sebuah aksi korporasi.

“Ini wilayah kewenangan dan aksi korporasi mereka, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita doakan saja agar bisa diselesaikan dengan baik di masa-masa yang akan datang,” ujar anggota DPR RI fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Komisi VII sempat mewacanakan pembentukan Pansus. Pansus ini tadinya diharapkan bisa mengkaji kontrak kerja sama antara PGN dan Gunvor, yang terindikasi bermasalah.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi liabilitas di akhir 2023. Meskipun demikian, PGN belum mengiirimkan LNG ke Gunvor sampai saat ini. Kata Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, PGN masih terus komunikasi intesif.

“Sampai saat ini PGN masih terus melakukan komunikasi intensive dengan Gunvor terkait hal tersebut. Termasuk mencermati lingkungan bisnis energi yang dinamis sesuai situasi geopolitik global yang sangat mempengaruhi kondisi supply demand atas kontrak,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (27/08).

Baca juga:
PGN Mau Bangun Pipa dari Sambungan Cisem 2, Bagaimana Nasib Terminal LNG Cilacap?

Menurut Fajriyah, tidak naiknya nilai kewajiban atas kontrak LNG dengan Gunvor, sudah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

“Merupakan provisi atau pencadangan estimasi potensi kerugian yang dilakukan per tanggal Laporan Keuangan sesuai dengan kondisi/ asumsi pada tanggal tersebut. Untuk laporan keuangan Juni 2024, tidak ada tambahan provisi atas kontrak Gunvor,” ujarnya.

Nilai provisi yang menjadi kewajiban PGN tersebut, kata Fajriyah, merupakan nilai yang sudah dihitung dan dibandingkan dengan esitimasi ganti rugi, apabila perusahaan tidak menjalanan komitmen sesuai kontrak.

Pertama kali PGN mencadangkan nilai kerugian yang muncul (provisi) atas kontrak LNG PGN dengan Gunvor, yaitu pada tahun 2022. Laporan keuangan PGN di akhir 2022 menetapkan liabilitas yang harus dibayarkan karena belum dikirmnya kargo LNG ke Gunvor sebesar USD56.850.817.

Beban jangka panjang tersebut meningkat sebesar 7,7% pada semester 1 tahun 2023, menjadi USD61.270.420. Pada akhir tahun 2023, utang jangka panjang PGN karena belum mengirim LNG ke Gunvor, kembali meningkat menjadi USD68.540.528.

Di semester 1 tahun 2024, kewajiban PGN karena belum mengirim LNG ke Gunvor tidak mengalami pergeseran alias tetap di angka USD68.540.528. Padahal kargo LNG belum juga dikirim ke Gunvor.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun appeared first on INDONESIAWATCH.

Maklum, Direktur Utama PT PGN Tbk (PGAS) periode 13 Juni 2008 – 4 Mei 2017 itu, sering disebut-sebut dalam kasus yang berkaitan dengan PT PGN. Sebelum menjadi Dirut PGN, Hendi sempat menjadi Direktur Keuangan PGN pada tahun 2007. Total 10 tahun, Hendi jadi direksi PT PGN.

Selama periode itu pula, banyak persoalan dugaan tindak korupsi terjadi di PGN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebenarnya sudah mengirim setumpuk hasil audit PGN ke KPK.

Bahkan berkas pemeriksaan PT PGN lebih dahulu dikirim ke KPK dibandingkan, berkas LHP PKN atas Pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC, yang kasusnya sudah divonis PN Jakarta Pusat.

Salah satu kasus di PGN yang terjadi ketika era Hendi, menurut peserta aksi demonstrasi di atas, adalah kasus dugaan korupsi Proyek investasi PGN melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia (SEI). SEI melakukan investasi di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah.

Menurut SMN, investasi tersebut diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun. SMN juga menilai janggal, pada awal penyelidikan, KPK tidak menyertakan pemanggilan terhadap Hendi. Padahal kasus ini sudah berjalan sejak 2020.

KPK buka suara tentang tuntutan dari demonstrasi SMN. Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, proses penyidikan kasus PGN terus berjalan. Ketika dikonfirmasi tentang kapan akan memeriksa Hendi Prio, “Proses Penyidikan sedang berjalan, kita sama-sama tunggu,” ujar mantan anggota Polri tersebut kepada Indonesiawatch.id (25/07).
[red]

The post Dirut MIND ID Hendi Prio Didesak Diperiksa, KPK: Proses Penyidikan Sedang Berjalan appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK ihwal kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 PGN yang terbit pada April 2023, menemukan beberapa proyek dan kegiatan investasi yang bermasalah di Perusahaan Gas Negara (PGN). BPK kemudian melimpahkan temuan tersebut sebagai Laporan Hasil Keuangan PT. PGN ke KPK pada April 2023.

Temuan tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan atas dugaan korupsi pada anggaran proyek yang diduga merugikan negara triliun rupiah. “Pada periode 2023 kasus ini mencuat di publik ketika langkah penanganan dilakukan oleh KPK. Namun sampai sekarang kasus dugaan Korupsi di PGN ini belum ketemu titik terang,” berdasarkan keterangan resmi Serdadu Muda Nusantara.

Menurut mereka, beberapa temuan BPK, seperti kasus dugaan korupsi Proyek investasi pada PGN yakni investasi melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 triliun.

Pada awal penyelidikan, KPK tidak menyertakan pemanggilan terhadap mantan Dirut PT. PGN periode 2008- 2017. Padahal kasus dugaan korupsi proyek investasi ini berangkat dari periode 2010. Saat itu PGN melakukan investasi melalui anak usahanya yakni PT. EIP.

Menurut Serdadu Muda Nusantara (SMN), seharusnya mantan direktur utama PT. PGN periode 2008-2017 harus dipanggil dan diperiksa sebagai saksi untuk menerangi problem anggaran akuisisi Blok Muriah.

SMN menilai investasi yang dilakukan oleh PGN melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia (PT SEI) di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara sekitar US$70 juta (hampir mencapai Rp1 triliun). Jumlah kerugian negara tersebut diperhitungkan dari selisih nilai awal investasi sebesar US$ 101,05 juta dan nilai akhir investasi pada Laporan Keuangan Saka Energi Oil and Gas Property Lapangan Kepodang sebesar US$ 31,78 juta.

Petronas Carigali Muriah Limited, operator Wilayah Kerja, menyatakan Lapangan Kepodang hanya memiliki cadangan di bawah prediksi awal, yakni sebesar 30%–35% dari rencana pengembangan (Plan of Development/PoD). Temuan tersebut didapat dari pengeboran delapan sumur yang menunjukkan cadangan di Lapangan Kepodang telah habis pada 2017.

Sedangkan untuk wilayah Kerja Blok Muriah adalah Lapangan Kepodang seluas 2.823 kilometer persegi di Lepas Pantai Laut Jawa sekitar 200 kilometer Timur Laut Semarang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, PGN telah mengakuisisi 20% Participating Interest (PI) dari Sunny Ridge Ltd. pada 2014 melalui anak perusahaan yang khusus didirikan untuk investasi hulu yakni PT SEI.

Ketidakcermatan penentuan nilai valuasi akuisisi 20% PI Lapangan Kepodang diduga berakibat kerugian investasi. Sementara itu, Direktur Utama PGN pada periode 2008-2017 dijabat oleh Hendi Prio Santoso. Saat ini Hendi menjadi Direktur Utama PT Mind ID (Persero) Tbk. (SMGR).

Kasus itu berawal pada periode 2010, ketika Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2010-2020 ditetapkan, yang salah satunya dianggarkan akuisisi terhadap Blok Muriah melalui PI Sunny Ridge Ltd. sebesar 20% senilai US$ 100 juta. Kas internal PGN tahun 2011 yang dialokasikan untuk proyek tersebut sebesar US$ 250 juta.

Kemudian pada 2013, barulah Direksi PGN menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT SEI untuk periode 2014, yang di dalamnya memuat anggaran investasi di Blok Muriah dengan PI 20% sebesar US$49 juta. Pada 2014, anggaran itu ‘dikoreksi’ menjadi US$ 108,53 juta.

The post Ada Demonstrasi di KPK, Desak Dirut Mind ID Hendi Prio Diperiksa appeared first on INDONESIAWATCH.