Dua gugatan tersebut akan disidangkan pekan ini sebagaimana surat panggilan sidang terlampir dengan rincian, pertama perkara praperadilan Kasus Petral dengan Nomor 35/Pid.Prap/2025/PN.Jkt.Sel akan disidangkan hari Selasa tanggal 18 Maret 2025.

Kedua, perkara praperadilan kasus petral Nomor: 41/Pid.Prap/2025/PN.Jkt.Sel akan disidangkan hari Kamis tanggal 20 Maret 2025.

Gugatan Praperadilan ini dimaksudkan untuk memaksa KPK, terlibat melakukan pembenahan tata kelola Bahan Bakar Minyak yang diduga telah terjadi penyimpangan puluhan tahun. “KPK harus berani berlomba dengan Kejagung yang telah menangani kasus di Pertamina,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan resminya (17/03).

Menurut Boyamin, dalam perkara SKK Migas dengan Tersangka/Terdakwa Rudi Rubiandini hasil OTT KPK, diduga menerima suap dari Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) yamg diwakili oleh Simon Gunawan Tanjaya.

Fakta ini termuat dalam surat dakwaan dinyatakan secara tegas bahwa Terdakwa bersama-sama Widodo Ratanachaitong dan korporasi KOPL memberikan uang sebesar 200 ribu dolar Singapura dan USD 900 ribu kepada Rudi melalui perantara bernama Deviardi.

Uang itu diberikan agar Rudi menggunakan jabatannya melakukan beberapa perbuatan untuk kepentingan perusahaan yang diwakili Widodo. Rudi tengah menerima suap di rumahnya di Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2013.

Dari tangkapan itu, KPK mengamankan USD 900 ribu dan SGD 200 ribu. Selidik punya selidik, uang itu sebagai pelicin dari Komisaris Utama Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong agar mendapatkan kompensasi dari Rudi sebagai Kepala SKK Migas.

Alhasil, Rudi harus mempertanggngjawabkan perbuatannya di meja hijau. Pada 29 April 2014, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Rudi.

Menurut Boyamin, KPK tidak tuntas menyelesaikan kasus SKK Migas. Hingga saat ini Widodo Ratanachaitong belum pernah disentuh oleh KPK.

”Belum pernah dijadikan Tersangka oleh KPK sehingga Kami menuntut KPK dengan mengajukan gugatan Praperadilan untuk memaksa KPK melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka atas Widodo Ratanachaitong atas perkara suap SKK Migas,” ujarnya.

Mangkraknya Kasus Petral Bertahun-tahun di KPK
Sekitar tahun 2014, terdapat kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dimana kasus tersebut terbongkar setelah Satgas Anti-Mafia Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri (Alm) menemukan kecurangan dalam proses pengadaan minyak melalui perusahaan minyak pemerintah asing (NOC).

Menurut Boyamin, kecurangan mulai tercium saat Maldives NOC Ltd berhasil menang dalam tender pengadaan, padahal perusahaan ini jelas-jelas tidak memiliki sumber minyak, sehingga diduga perusahaan ini hanya dijadikan sebagai kedok untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.

KPK menyatakan pada bulan Juni 2014 telah melakukan penyidikan terkait kasus Petral. Setelah 5 tahun berselang atau baru pada September tahun 2019, KPK kemudian menetapkan Bambang Irianto selaku Managing Director Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES) periode 2008-2013 sebagai Tersangka.

Dia diduga menerima hadiah atau janji terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku “subsidiary company” PT Pertamina (PERSERO). Menurut KPK ketika itu, Bambang melalui rekening perusahaan SIAM Group Holding Ltd telah menerima suap dalam bentuk uang sekurang-kurangnya senilai 2,9 juta US Dollar pada kurun waktu 2010-2013.

Lalu bagaimana putusan dari praperadilan ini? Sudah saatnya semua pihak mengawal kasus SKK Migas dan Petral, yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

[red]

The post MAKI Paksa KPK Tuntaskan Kasus SKK Migas & Petral Lewat Praperadilan appeared first on INDONESIAWATCH.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (7/1/2024).

Selain Dwi Soetjipto, KPK juga memeriksa enam orang lainnya sebagai saksi untuk kasus yang sama. Mereka adalah Aji Saputra selaku Analyst Direktorat Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko (PIMR).

Lalu ada Luhut Budi Djatmika selaku mantan Direktur Umum PT Pertamina periode 2012-2014; dan Amir Harahap selaku Manager LNG Transportasion–Direktorat Gas (PT Pertamina).

Kemudian, Tanudji Darmasakti selaku mantan SVP Gas & LNG Management PT Pertamina; Hari Karyuliarto selaku mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero); dan Ali Mundakir selaku mantan VP Corporate Communication PT Pertamina.

Sebelumnya, KPK diketahui mengembangkan kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau LNG di PT Pertamina.

Pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut yaitu, Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina Periode 2012-2014 Hari Karyuliarto.

Adapun Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan telah divonis sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi tersebut.

[red]

The post Eks Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto Diperiksa KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

“Ini kemudian kita butuhkan RDMP-nya. Saya sampaikan ini terkait RDMP di Kaltim untuk kita mengecek. Begitu RDMP gak selesai-selesai impornya naik terus,” katanya, seperti dikutip dari CNBCIndonesia, (11/12).

Baca juga:
Kebijakan Bahlil Mencederai Komitmen Presiden Prabowo

Padahal, biang kerok impor migas tidak tergantung beroperasinya kilang RDMP Balikpapan. Sebaliknya, jika RDMP Balikapan selesai, justru semakin meningkatkan impor minyak mentah nasional.

Karena produksi minyak nasional anjlok terus. Saat ini produksi minyak mentah nasional hanya sekitar 580 ribu barel per hari. Itupun tidak semua minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri bisa masuk semua ke kilang-kilang pertamina. Sebagian diekspor karena masalah spesifikasi crude, jarak dari sumur ke kilang serta keekonomiannya.

Lagi pula hingga hari ini kita belum menemukan cadangan besar minyak mentah (giant discovery), hanya cadangan gas yang berhasil ditemukan.

Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, jika diasumsikan produksi dari 580 ribu barel tadi, sekitar 500 ribu barel yang bisa diolah masuk ke kilang-kilang pertamina. Sementara kapasitas kilang nasional sebelum RDMP Balikpapan beroperasi, sebesar 1,05 juta barel per hari.

“Sehingga ada kebutuhan impor minyak mentah sebesar 550 ribu barel per hari,” ujar pengamat energi tersebut ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id, (11/12).

Jika Kilang RDMP Balikpapan beroperasi maka kapasitas kilang nasional naik 100 ribu barel perhari menjadi 1,15 juta barel per hari. Artinya, ada penambahan impor minyak mentah dari 550 ribu barel per hari menjadi 650 ribu barel per hari.

Menurutnya, dengan beropreasinya kilang RDMP Balikpapan, memang ada penurunan impor BBM. Cuma hanya 100 ribu barel per hari dari data impor saat ini sekitar 600 ribu barel per hari. Sehingga impor BBM turun menjadi 500 ribu barel per hari.

“Sebab, biang keroknya adalah persoalan di hulu produksi migas nasional. Pasalnya, kuncinya jika produksi minyak mentah bisa dinaikkan, maka impor minyak bisa turun,” ujarnya.

Menurutnya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak nasional untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Pertama giat melakukan eksplorasi pada wilayah kerja yang memiliki potensi cadangan hidrokarbon. Kedua, mengakuisisi blok-blok migas produksi di luar negeri.

“Ketiga, K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Dama) serius melakukan secondary recovery atau EOR ( Enhanced Oil Recovery) pada wilayah kerja migas yang sudah terbukti berhasil” pungkasnya.

[red]

The post Pak Bahlil, Masalah Impor Minyak Tidak Tergantung Beroperasinya RDMP Balikpapan appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala Departemen Pengembangan Lapangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Arya Disiyona mengatakan, ini adalah contoh konkret upaya percepatan monetisasi temuan cadangan gas bumi.

Baca juga:
SKK Migas: Target Lifting Migas Per 31 Oktober Belum Capai Target

“Geng North ini menjadi game changer, ditemukan tahun 2023, memperoleh persetujuan rencana pengembangan lapangan dari pemerintah Agustus 2024, atau hanya 10 bulan, dan proyek pengembangannya ditargetkan akan onstream tahun 2027,” ujar Arya, Selasa (10/12).

Menurut dia, selain percepatan proses-proses persetujuan dan perizinan, SKK Migas dan pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada para Konraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas agar keekonomian proyek pengembangan lapangan gas lebih menarik.

“Jenis-jenis insentif yang akan diberikan kepada KKKS disesuaikan dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Sementara Senior Manager Gas Commercial & Monetization PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Dani Jatnika menyatakan, bahwa sesuai arahan SKK Migas dan pemerintah, produksi gas dari blok Masela, salah satu giant gas yang dimiliki Indonesia, akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Kami bukan operator Blok Masela, hanya sharing info. Sesuai POD serta arahan dari pemerintah dan SKK Migas, 40 hingga 60 persen produksi gas blok Masela akan dialokasikan untuk domestik. Yang sudah fix, PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik pupuk di Masela memanfaatkan 150 mmscfd,” terang Dani.

Selanjutnya, kata dia, Inpex selaku operator Blok Masela saat ini masih berdiskusi dengan calon pembeli domestik lain, yaitu PLN dan PGN. Rencananya, gas dalam bentuk LNG itu nantinya akan memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik tenaga gas PLN dan untuk memenuhi market industri PGN.

Pada kesempatan yang sama, Group Head of Gas, Supply & LNG Trading PT Pertamina Gas Negara (PGN), M. Anas Pradipta, mengungkapkan kesiapan PGN menjadi aggregator gas nasional.

“PGN, sebagai aggregator gas, sangat siap menyerap produksi gas dari proyek-proyek pengembangan lapangan-lapangan gas baru, termasuk gas dari Masela dan IDD yang akan berbentuk LNG,” ujar Anas.

Dia mengatakan, sejak tahun 2024 ini PGN telah berpengalaman mendistribusikan LNG yang berasal 3 kilang LNG di Indonesia untuk market industri, dan market industri dapat menerima penyesuaian harga.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, dalam tinjauan kritisnya berpendapat cita-cita swasembada energi pemerintah dapat tercapai jika seluruh potensi sumber energi di Indonesia dimanfaatkan, termasuk energi berbasis fosil.

Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai kalau bicara energy in total, baik energi fosil maupun energi baru. Karena kalau hanya energi terbarukan saja, ujarnya, kemungkinan akan sulit tercapai.

“Semestinya energy in total, sebab Indonesia memiliki banyak cadangan batubara, cadangan gas dan cadangan minyak bumi. Kalau mau mandiri energi, tidak dikotomikan energi bersih dengan energi fosil, maka optimis dapat mencapai swasembada energi,” ujar Komaidi.

[red]

The post Ditemukan Cadangan Gas Bumi di Sumur Geng North-1 Kaltim, SKK Migas: Jadi Game Changer appeared first on INDONESIAWATCH.

Demikian ‎disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, kepada wartawan di Jakarta pada pekan ini.

Baca juga:
SKK Migas: Target Lifting Migas Per 31 Oktober Belum Capai Target

Djoko dalam acara Media Briefing SKK Migas‎ lebih lanjut menyampaikan, swasembada energi, yakni peningkatan lifting migas‎ yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

‎Ia menyampaikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) menemukan potensi migas lebih dari 4,3 miliar barel setara minyak BBOE ini di area Indonesia Bagian Barat Tahap 2 (IBB 2)‎.

Adapun lokasi tepatnya, yakni di Cekungan Natuna Timur, Cekungan Selat Makassar, Cekungan Jawa Bagian Tenggara, dan Cekungan Barito.

‎Terkait penemuan potensi cadangan migas tersebut dilakukan studi percepatan kegiatan eksplorasi dilakukan di area IBB 2 sebagai kontribusi upaya penemuan cadangan migas baru melalui eksplorasi.

Djoko mengungkapkan, studi tersebut merupakan hasil kolaborasi sejumlah pihak terkait untuk mempercepat kegiatan eksplorasi.

“[Ini] sekaligus menciptakan lingkungan investasi hulu migas yang lebih kondusif bagi investor, baik investor domestik maupun internasional,” katanya.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Nanang Abdul Manaf, mengungkapkan, kajian untuk menemukan potensi baru migas‎ di IBB 2 dilakukan ‎di Natuna Timur, Selat Makassar, Jawa Bagian Tenggara, dan Barito.

Menurutnya, temuan potensi di dua area jumlahnya cukup signifikan, yakni mencapai 4,3 BBOE. Rinciannya, di Natuna Timur sekitar 2,8 BBOE dan di Jawa Bagian Tenggara di rentang 1,5-17 BBO.

[red]

The post Penemuan Potensi 4,3 Miliar Barel Migas Sokong Swasembada Energi appeared first on INDONESIAWATCH.

Kontrak sudah diteken dengan skema New Gross Split (NGS). Penandatangan ini dilakukan oleh Kepala SKK Migas dan konsorsium Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yakni Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

Baca juga:
SKK Migas: Kandungan CO2 Blok Gas South Andaman Aceh 3% – 4%

Menurut Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana, Kontrak WK Central Andaman ini adalah sejarah baru bagi investasi sektor migas. Sebab, kontrak itu merupakan kontrak dengan skema New Gross Split yang pertama sesuai ketentuan Permen ESDM No 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

“Ini merupakan milestone baru, sejarah baru, karena Blok Central Andaman adalah kontrak dengan skema New Gross Split pertama. Peraturan Menteri ESDM yang terkait New Gross Split ini ditandatangani oleh Bapak Menteri ESDM 2 bulan yang lalu,” ujar Dadan di Jakarta, (3/12).

WK Central Andaman akan dioperatori oleh Harbour Energy Central Andaman Ltd. Konsorsium KKKS telah melakukan pembayaran bonus tanda tangan sebesar USD 300.000 atau setara Rp4,78 miliar dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar USD 1.500.000 atau setara Rp24 miliar.

Dalam skema NGS, kontraktor bisa mendapatkan split hingga 75-95%. Sedangkan kontrak GS lama, untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontrak harus mengajukan tambahan split ke pemerintah. Hal ini dianggap menyebabkan risiko ketidakpastian yang lebih tinggi bagi kontraktor.

[red]

The post Inggris-Arab Garap Blok Migas Andaman Indonesia, Pakai Skema New Gross Split appeared first on INDONESIAWATCH.

Angka tersebut belum mencapai target APBN yang ditetapkan sepanjang 2024 yakni 1,66 juta boepd. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan selama ini SKK Migas sering mendapat masukan terhadap kinerja lifting migas.

Baca juga:
Lembaga Ini Ragu Pimpinan SKK Migas yang Baru Bisa Capai Target Lifting

Namun, indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) instansi tersebut tidak hanya sebatas pada pencapaian lifting yang merepresentasikan kontribusi jangka pendek industri hulu migas.

“Ada KPI lain yang fokus pada masa depan [industri] migas, sekaligus untuk menciptakan efek berganda dari industri ini ke sektor lainnya,” kata Djoko dalam rapat bersama Komisi XII, Senin (18/11).

Djoko juga memaparkan, target lifting minyak pada 2025 mencapai 600.000 barel per hari (bopd) untuk Work Program & Budget (WP&B) 2025. Angka ini meningkat dari proyeksi 2024 sebesar 580.000 bopd. Sementara itu, target lifting minyak 2025 untuk APBN dipagu 605.000 bopd.

Adapun, lifting gas pada 2025 ditargetkan sebesar 5,458 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk WP&B 2025. Angka ini turun 1,1% dibandingkan dengan proyeksi 2024 di level 5,516 MMscfd. Sementara itu, target lifting gas 2025 dalam APBN dipatok 5,628 MMscfd.

Kemudian, target pemboran 2025 sesuai kesepakatan teknis meningkat sebanyak 979 sumur dari estimasi 2024 sebanyak 880 sumur.

Sementara itu, program pengerjaan ulang atau workover sumur juga meningkat dari outlook 2024 yang sebanyak 906 kegiatan menjadi 961 kegiatan. Sementara itu, perbaikan sumur atau well service meningkat menjadi 37.787 kegiatan dari outlook 2024 sebanyak 35.690 kegiatan.

[red]

The post SKK Migas: Target Lifting Migas Per 31 Oktober Belum Capai Target appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa capaian ini didorong oleh efisiensi yang dilakukan seperti pengelolaan cost recovery. Hingga Oktober 2024, realisasi cost recovery tercatat mencapai US$5,82 miliar, jauh di bawah batas atas target tahunan sebesar US$8,25 miliar.

“Nah, akhir tahun diperkirakan mencapai US$7,96 miliar jadi kita sudah melakukan penghematan melebihi dari yang kita targetkan atau nanti untuk year on year-nya saat ini sudah 108,2 persen,” kata Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin, 18 November 2024.

Sementara, dari sisi penerimaan negara, Djoko menyebutkan bahwa hingga Oktober 2024, pencapaian penerimaan negara telah mendekati target tahunan. Ia optimistis hingga akhir tahun penerimaan negara dari sektor hulu migas bisa melampaui US$14 miliar.

“Alhamdulillah ini yang paling membanggakan adalah penerima negara dari target US$12,9 miliar, kita Oktober sudah mencapai di angka US$12,7 miliar,” katanya.

Di samping itu, ia mencatat realisasi investasi hulu migas hingga Oktober 2024 tercatat sebesar US$10,3 miliar, dari target tahunan sebesar US$17,7 miliar.

“Untuk kinerja investasi dari target US$17,7 miliar realisasi sampai dengan Oktober sebesar US$10,3 miliar dan kami harapkan pada akhir tahun dapat mencapai angka US$16 miliar,” pungkas Djoko.

[red]

The post Cost Recovery Kunci SKK Migas Raih Penerimaan Negara Rp201,4 Triliun appeared first on INDONESIAWATCH.

BPS mencatat nilai impor minyak mentah Indonesia pada Oktober 2024 sebesar USD 1,2 miliar melonjak signifikan sebesar 61,86% dibandingkan September 2024 sebesar USD 750 juta. Jika dibandingkan periode Oktober 2023, nilai impor naik signifikan sebesar 17,74% di Oktober 2024.

Baca juga:
Menteri Bahlil Ancam K3S: Yang Belum POD akan Ditawarkan ke Investor Lain

Bukan hanya minyak mentah, komoditas hasil minyak pada Oktober 2024 juga meningkat 37,86% menjadi USD 2,45 miliar dibandingkan periode September 2024 yang sebesar USD 1,77 miliar. Nilai impor hasil minyak Oktober 2024 tersebut juga naik 12,7% dibandingkan Oktober 2023 sebesar USD 2,17 miliar.

Jika ditotal maka impor migas Indonesia naik 45% per Oktober 2024 dibandingkan September 2024. Pada Oktober 2024, nilai impor migas sebesar USD 3,6 miliar, meningkat dari USD 2,5 miliar di September 2024.

Impor migas Indonesia juga meningkat 14,32% pada Oktober 2024 dibandingkan Oktober 2023 yang sebesar USD 3,2 miliar. Tingginya nilai impor di sektor migas tersebut, berkontribusi sebesar 15,77% terhadap total impor Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebenarnya sudah berkali-kali diingatkan agar bisa mengerek produksi minyak dan gas (migas) nasional. Bahkan ketika menjadi Menteri ESDM pada Agustus 2024, Bahlil berkomitmen untuk mengurangi impor migas.

Terakhir, Bahlil kembali menjanjikan akan mengurangi impor migas, khususnya minyak mentah. Toh, sampai sekarang impor minyak mentah tidak bekurang, bahkan bertambah.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11).

[red]

The post Alamak! Impor Minyak Mentah Melonjak 61,86% Pada Oktober 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Dia meminta bagi K3S yang sudah eksplorasi, agar mempercepat tahapan Plant of Development (PoD) atau pengembangan lapangan migas.

Baca juga:
Menteri ESDM Mau Reaktivasi Sumur Nganggur, Eks Pimpinan SKK Migas: Bisa Tambah Lifting Tapi Volumenya Tidak Signifikan

“Kami sudah melakukan konsolidasi sejak kemarin sampai dengan tadi dengan K3S. Dari 301 Wilayah Kerja (WK) yang sudah dilakukan eksplorasi, dan belum POD, kita akan memaksa untuk POD,” ujarnya dalam RDP dengan anggota DPR Komisi XII, (13/11).

Bahlil mengatakan, bagi K3S yang tidak segera melakukan POD dan tidak serius, wilayah kerja yang dikelola K3S tersebut bisa dialihkan ke investor lain.

Baca juga:
Lembaga Ini Ragu Pimpinan SKK Migas yang Baru Bisa Capai Target Lifting

“Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, mereka juga masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan kita melakukan peninjauan. Dan bisa2 kalau mereka memang tidak memiliki keseriusan, maka kita tawarkan ke investor lain,” katanya tegas.

Bahlil mencontohkan salah satu wilayah kerja Migas yaitu Blok Masela. Jika proses produksi dan liftingnya lelet, maka investornya bisa diganti.

“Salah satu contoh yang da di Maluku, blok masela. Tapi Sekarang sudah mulai proses tender, itu kalau mereka sampai lambat, nanti bisa diganti,” ujarnya.

Dari 301 Wilayah kerja tadi, ternyata ada sekitar 195 dikuasai pertamina. “Kami meminta komitmen K3S, tadi saya memberikan arahan ke SKK Migas, itu menyangkut dengan lifiting,” ujarnya.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini Indonesia memproduksi 600 ribu barel per hari. Sementara konsumsi minyak per hari sekitar 1,6 juta barel. Karena itu, Negara harus mengimpor minyak mentah 1 juta barel per hari.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya,” ujar Bahlil.

[red]

The post Menteri Bahlil Ancam K3S: Yang Belum POD akan Ditawarkan ke Investor Lain appeared first on INDONESIAWATCH.