Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)
Jakarta, Indonesiawatch.id – Di tengah bencana alam besar yang menimpa Sumatera dan Aceh, tersiar kabar tak sedap soal, presiden terlambat menerima informasi secara utuh tentang kondisi bencana alam tersebut.
Apalagi sebelumnya kepala BNPB melaporkan bencana alam Sumatera dan Aceh tidak besar. Hanya media sosial yang membuat seakan situasinya mencekam. Bagaimana mungkin BNPB sebagai stake holder urusan bencana alam, melaporkan soal bencana alam yang menyangkut nyawa rakyat, tidak akurat.
Kemudian kemana institusi terkait lainnya, sehingga mengakibatkan presiden Prabowo terlambat menerima informasi bencana Aceh dan Sumatera yang merenggut ribuan nyawa manusia, dengan kerusakan fisik melebihi bencana tsunami Aceh?
Peristiwa keterlambatan informasi ke telinga presiden Prabowo, bukan baru pertama kali. Belum surut dari ingatan kita peristiwa kerusuhan Agustus 2025 lalu. Presiden Prabowo terkesan lambat merespons kerusuhan massal yang berpotensi menggulingkan kekuasaan presiden.
Ini akibat informasi tentang unjuk rasa yang kemudian berkembang menjadi rusuh massal, lambat sampai ke telinga presiden Prabowo. Fenomena tersumbatnya informasi penting dan strategis kepada presiden Prabowo, tidak dapat dipandang hanya sebagai soal teknis atau protokoler semata, tetapi sudah menyentuh kepada inti kekuasaan presiden.
Bisa jadi berbagai informasi tentang peristiwa yang menyangkut hajat hidup rakyat, akibat legacy kepemimpinan Jokowi dan carut marutnya tata kelola pemerintahan serta buruknya penegakan hukum, hanya sampai pintu gerbang istana. Tidak terdengar oleh telinga presiden Prabowo.
Apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa lambatnya informasi ke telinga presiden Prabowo, sehingga ada kesan Prabowo adalah presiden yang kesepian. Ada beberapa faktor penyebab tersumbatnya saluran informasi ke telinga presiden.
Pertama faktor Teddy, Seskab yang selama ini sangat selektif untuk memasukan informasi kepada presiden Prabowo. Hal itu dilakukan Teddy semata-mata untuk menghindari sikap reaktif presiden Prabowo dalam merespons info sensitif.
Tetapi masalahnya Teddy tidak memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup untuk memilah-milah info yang harus masuk ke telinga presiden. Faktor kedua adalah kultur komunikasi yang berkembang di lingkungan internal presiden Prabowo, selalu mengedepankan komunikasi one way, sehingga terjadi stagnasi masukan dan saran dari bawah ke presiden Prabowo.
Faktor ketiga adalah operasi garis dalam yang sedang dilancarkan oleh kubu geng Solo, dimana saat ini seluruh institusi strategis dikuasai oleh kroni Jokowi termasuk Kepala Staf Presiden. Faktor ketiga inilah yang sangat mungkin melakukan akrobatik politik dalam rangka menciptakan blunder kebijakan presiden Prabowo.
Jika tidak ingin melihat rakyat selalu dikorbankan oleh sandiwara politik Istana, sudah saatnya presiden Prabowo mengambil kebijakan radical break, dalam rangka merombak susunan kabinet yang lebih memegang teguh single loyality dan bebas dari tokoh-tokoh yang terpapar korupsi.
Titik berat radical break adalah terhadap para menteri eks Jokowi dan jauhkan dari hal-hal yang berbau nepotisme. Kebijakan selanjutnya adalah hapus semua hambatan komunikasi yang diciptakan oleh lingkungan istana.
Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis
