Jakarta, Indonesiawatch.id – Pertamina International Shipping (PIS) membeberkan kunci utama dalam menjawab tantangan logistik di Indonesia. Logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal disebut menjadi kunci utama PIS sebagai urat nadi virtual (virtual pipeline) dalam pengangkutan dan pengantaran energi di seluruh penjuru kepulauan.
CEO PIS Yoki Firnandi mengungkap hal tersebut dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali, pada Selasa, 3 September 2024. “PIS bertanggung jawab atas mayoritas rantai suplai energi di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya kami berhasil mengantarkan lebih dari 160 miliar liter berbagai jenis energi dan melakukan lebih dari 20 ribu pengapalan energi ke seluruh pulau-pulau di Indonesia,” ucap Yoki dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.
Yoki menjelaskan langkah pertama dalam menjawab tantangan tersebut adalah memiliki sistem logistik yang efisien dan efektif. Langkah ini dicapai dengan memetakan dan mengawasi dengan ketat performa logistik perusahaan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pengiriman energi.
Kedua, PIS memiliki mekanisme koordinasi yang cermat di internal yang memudahkan perusahaan berkoordinasi antara para pemangku kepentingan dan pelaku industri. Koordinasi yang cermat ini mampu menyokong PIS dalam perencanaan, operasional, dan eksekusi masterplan.
Poin berikutnya adalah strategi menghadapi faktor-faktor ketidakpastian. Seperti diketahui, perdagangan dan ekonomi dunia tidak melepaskan diri dari ancaman-ancaman eksternal. Bencana alam, infrastruktur yang belum merata, kondisi geopolitik, adalah variabel eksternal tak terduga yang perlu diantisipasi.
Baca juga:
Bos AirAsia Sebut Tiket Pesawat di Indonesia Mahal karena Avtur, Pertamina: Sudah Mengacu Aturan KESDM
“Dalam mencapai ketiga hal tersebut kami juga menempuhnya melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi yang tepat. Terakhir, regulasi dan dukungan pemerintah membantu kami terus optimal dalam menjaga rantai pasokan energi di seluruh Indonesia,” Yoki menambahkan.
Dalam forum tersebut, sistem logistik yang andal disebut sebagai salah satu faktor terpenting dalam rantai perdagangan dan ekonomi dunia. PIS, yang memiliki visi sebagai salah satu pemain utama industri logistik maritim global, berhasil menunjukkan kinerja yang prima untuk ikut menjaga ketahanan energi nasional.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal United Nations Trade and Development (UNCTAD) Rebecca Grynspan menyampaikan pentingnya jaringan logistik yang andal di dunia yang semakin terhubung seperti saat ini. Beragam kejadian besar dunia seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim, merupakan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pemimpin dunia dan industri terkait.
Studi oleh UNCTAD menemukan negara-negara berkembang dengan bentang geografi kepulauan paling menderita akibat tantangan tersebut dengan rata-rata biaya logistik lebih tinggi 32-35% dari median global. Kenaikan biaya logistik maritim mengakibatkan inflasi di negara berkembang 5 kali lebih besar di kelompok negara tersebut.
“Berdasarkan penelitian kami, biaya logistik maritim mengakibatkan inflasi 5x lebih tinggi di negara-negara berkembang. Indonesia paham betul mengenai ini. Dengan lebih dari 18.000 pulau, banyak penduduk di kepulauan ini merasakan konsekuensi dari mahalnya harga barang-barang kebutuhan harian mereka,” kata Rebecca Grynspan.
“Kenyataan ini menekankan seberapa gentingnya kita untuk meningkatkan ketahanan, inklusivitas, dan keberlanjutan rantai pasokan kita di dunia,” Grynspan menambahkan.
Sesi di forum internasional yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini tak hanya dihadiri oleh PIS dan UNCTAD. Beberapa pakar dan praktisi dari lembaga dan perusahaan internasional seperti Senior Ekonomi Bank Dunia Csilla Lakatos, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Alvin Botes.
Selanjutnya, Direktur Bank Pembangunan Islam Indonesia Amer Bukvic, Asisten Kepala Eksekutif/Pejabat Risiko Utama Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura Tan Hoe Soon, serta Sekretaris Negara Kementerian Perencanaan Kamboja Poch Bunnak.
[red]
