“Kami sudah memberikan waktu yang kami pandang cukup dan cara yang menurut kami sangat terhormat kepada manajemen Telkomsel untuk memberikan keterangan mengenai dugaan KTP ganda salah seorang Direksi mereka. Tapi tidak ada keterangan apa pun hingga saat ini, itu hak dan pilihan mereka mau jawab atau tidak, tapi kami pun punya hak untuk melaporkannya,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, baru-baru ini.

Oleh sebab itu, kata Yusri, pihaknya segera akan membuat laporan secara resmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana KTP ganda tersebut.

“Pekan depan kami akan laporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya, biar Polda yang menyelidiki dan menyidiknya atas bukti-bukti yang kami akan sampaikan,” ungkap Yusri.

Pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) ganda menurut Yusri jelas melanggar Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 25 juta.

Selain itu menurut Yusri, CERI akan meminta Polda Metro mengusut kebocoran data nomor ponsel pelanggan Telkomsel kepada pengelola Pinjaman Online (Pinjol), sebab banyak konsumen merasa diteror sepanjang hari dan sepanjang bulan ditawarkan pinjol, ini bentuk teror terselubung akibat ada oknum di Telkomsel menjual nomor ponsel pelanggannya, sangat merusak privasi pelanggan.

Dugaan Kejanggalan Pelaksanaan Tender SIM Card

Sementara itu, kata Yusri, ada dugaan kejanggalan pelaksanaan tender pengadaan SIM Card Tahun 2025. General Manager Commerce, General Procurement and PO Management Telkomsel Nur Yunianto melalui surat tertanggal 20 Maret 2025 menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan proses tender sesuai ketentuan GCG.

Selain itu, Nur juga menyatakan bahwa hasil evaluasi administrasi dan teknis telah disampaikan kepada masing masing peserta tender pada tanggal 14 Maret 2025.

Nur juga mengaku, pada tanggal 19 Maret 2025 telah dilakukan pertemuan antara PT Telekomunikasi Selular dan perwakilan peserta tender yang belum memenuhi persyaratan teknis Telkomsel pada tahap evaluasi teknis guna menjelaskan dasar dan penilaian di tahapan ini.

“Adapun berkenaan dengan permintaan informasi mengenai proses tender lebih mendalam, mohon maaf dikarenakan proses tender sedang berlangsung dan adanya klausul kerahasiaan (NDA) antar peserta tender maka Telkomsel tidak dapat
menyampaikan informasi lebih mendetail. Hal mana, klausul kerahasiaan ini juga mengikat dan mandatory bagi para peserta tender sedari awal mengikuti proses tender,” tutup Nur.

Yusri menyatakan CERI menghormati dan mengapresiasi atas penjelasan normatif pihak Telkomsel, namun CERI memiliki fakta-fakta yang bertolak belakang.

“Jadi terkait proses tender ini kami dalam posisi wait and see, jika tender ulang maka kami balik kanan, namun jika diteruskan tahapannya maka kami segera akan gelar bukti-bukti ke penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kami sudah kordinasi dengan Ketuanya,” tutup Yusri.

[red]

The post Direksi Telkomsel Mau Dipolisikan Pekan Depan, karena KTP Ganda & Kebocoran Data appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satu yang ditangkap adalah Zulkarnaen Apriliantony, sosok yang disebut-sebut pejabat di Komdigi. Informasi tentang Zulkarnaen sebelumnya diungkap oleh akun media sosial X milik @PartaiSocmed pada Selasa, 5 November 2024.

“Ini dia yg ketangkap subuh tadi! Zulkarnaen Apriliantony. Mantan Komisaris BUMN PT HIN. Dialah yg jadi penghubung bandar judol ke kominfo sekaligus orangnya sang menteri. Orang ini linknya kemana2, kita harap banyak petinggi yg bakal kena. Semoga Tuhan melindungi Pak @prabowo!,” tulis akun X @PartaiSocmed.

Zulkarnaen dikenal sebagai mantan Komisaris BUMN PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) dan diduga menjadi penghubung antara bandar judi online dan Komdigi. Ia juga dikatakan memiliki kedekatan dengan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Zulkarnaen Apriliantony juga diketahui memegang posisi penting di sektor publik dan swasta. Salah satunya sebagai komisaris di perusahaan milik negara dan sebagai pemimpin di sektor ekonomi kreatif.

Pria yang karib disapa Tony itu juga terlacak menjabat sebagai Direktur II di Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk pasangan calon Ganjar-Mahfud selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada Februari 2024 ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris PT HIN, perusahaan yang terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, Zulkarnaen Apriliantony juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Ekonomi Kreatif di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai pejabat tinggi, Tony juga memiliki pundi-pundi kekayaan yang lumayan tajir.

Berdasarkan LHKPN per tanggal penyampaian 14 Maret 2023, Tony tmemiliki harta kekayaan sebesar Rp19.525.230.735.

Viralnya informasi terkait Tony yang ditangkap karena keterkaitannya dengan Komdigi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi membantah kabar staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kondigi) terlibat judi online.

Dirinya juga membantah posisi Zulkarnaen Apriliantony alias Tony sebagai pejabat tinggi di Komdigi. “Staf ahli bukan? Jelas bukan. Anggota Staf Ahli bisa dicek di website Komdigi. Selama masih dalam penyelidikan, informasi harus dari kepolisian,” kata Prabu Revolusi dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 7 November 2024.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap mantan Komisaris PT HIN Zulkarnaen Apriliantony dalam kasus pengamanan 1.000 situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Semua ada,” tegas Wira dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Meski demikian, dirinya enggan merinci lebih jauh terkait sosok tersangka. Menurutnya, kepolisian masih mendalami dan berjanji akan merilisnya ke publik.

[red]

The post Ini Peran Zulkarnaen Apriliantony di Kasus Judol, Mantan Komisaris BUMN, Orang Dekat Budi Arie appeared first on INDONESIAWATCH.

Dari pemaparan Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR (09/09), tercatat bahwa total laba bersih BUMN di tahun 2023 turun Rp19 triliun atau 5,47% dibandingkan tahun 2022. Tercatat laba bersih BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp347 triliun turun menjadi Rp328 triliun di 2023.

Hal ini disebabkan pendapatan menurun di tahun 2023 sebesar Rp52,8 triliun atau 1,7% dibandingkan tahun 2022. Tercatat total pendapatan BUMN di tahun 2022 sebesar Rp3.106,8 turun menjadi Rp3.054 triliun di 2023.

Baca juga:
Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso

Sementara kewajiban atau liabilitas 75 BUMN tersebut, terus mengalami kenaikan. Di tahun 2023, liabilitas BUMN membengkak Rp363 triliun atau 4,6% dibandingkan tahun 2022. Di 2022 liabilitas BUMN sebesar Rp7.879 triliun, naik menjadi Rp8.242 triliun di 2023.

Bahkan jika diakumulasi dari tahun 2019 – 2023, liabilitas BUMN meningkat sebesar Rp2.115 triliun atau 34,5%. Padahal jumlah BUMN di 2019 sebanyak 117 BUMN, sudah berkurang menjadi 75 BUMN. Toh liabilitas BUMN naik terus.

Belum optimalnya kinerja BUMN di 2023 juga ditunjukkan dari nilai return of equity (ROE) yang menurun dari 10,8% di tahun 2022, menjadi 9,3% di tahun 2023. Begitu juga dengan nilai return on assets (ROA), mengalami penurunan. Dari 3,2% di tahun 2022 menjadi 2,8% di tahun 2023.

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham. Sedangkan ROA yaitu, rasio mengukur tingkat profitabilitas perusahaan terhadap total asetnya.

ROA dan ROE BUMN 2019-2023 (Paparan Kemenkeu di Komisi XI DPR, 09/09).

Ketika membacakan paparannya tentang ROA dan ROE BUMN di depan Komisi XI, Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara disela Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Menurut Dolfie, seharusnya Kemenkeu juga membuat benchmark ROA dan ROE masing-masing sektor BUMN.

“Pak Sua, sebelum ke slide ini pak, kan itu ada ROA dan ROE, itu mungkin bisa dibagi per sektor. Terus ada benchmarknya, sehingga ROA dan ROE nya ini sudah sesuai dengan industrinya nggak sih? Jangan-jangan kita paling bawah ini.”

Baca juga:
Jabatan Sri Mulyani Mau Habis, Capaian Satgas BLBI Baru Rp38,88 Triliun, Jauh dari Target

Menurut Dolfie, ROE dan ROE penting sebagai indikator umum kinerja BUMN. “Harusnya dikasih benchmark. Supaya kita lihat BUMN kita ini, kinerjanya berada di level mana sebenarnya,” kata Dolfie.

Suahasil pun menanggapi singkat interupsi Dolfie. “Nanti kami buatkan,” kata Suahasil sambil melanjutkan paparannya.

[red]

The post Kinerja BUMN Belum Optimal: Pendapatan & Laba Bersih Turun, Liabilitas Naik Terus appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam unggahan tersebut, tampak sebuah karangan bunga dengan latar belakang warna hitam. Di sampingnya, terdapat ornamen bunga buatan berwarna emas dengan kombinasi putih.

Di papan karangan bunga, tertulis pesan yang cukup menohok. “Turut berdukacita atas matinya akhlak & moral. Gusti Renny Nanda Wijaya, pelakor yang udah mau diajak tidur suami orang saat istrinya hamil. Dari istri sah dan anak-anak yang terzalimi”.

Baca juga:
Ini Pejabat Pertamina yang Pernah Dipecat Jokowi Karena Melanggar TKDN

Dalam unggahannya, wanita tersebut turut membeberkan beberapa bukti bahwa suaminya telah berselingkuh. “Apa yang ada di pikiran kamu, memanggil wanita lain calon istri saat istrimu hamil dan mengurus anak pertamamu?” katanya.

Pasca dugaan perselingkuhan itu bergulir, korban lantas mendapat beberapa pesan lain yang menyebutkan bukti-bukti lain yang didapat dari rekan pelaku. “Bahkan aku harus menemukan pesan menjijikan tentang seberapa jauh hubungan kalian. Bagaimana keadaan anak kita di perutku saat itu,” ia melanjutkan.

Viralnya kejadian tersebut memancing komentar pedas netizen di media sosial terhadap tindakan pelakor dan suami, yang tega melakukan perselingkuhan saat sang istri tengah mengandung buah hati dan banyak netizen yang mengecam dugaan perselingkuhan yang terjadi.

Sementara netizen yang lain menyuarakan dukungan dan simpati bagi korban dalam menghadapi situasi ini. Diketahui, sosok wanita yang diduga diselingkuhi bernama Ancha Putri seorang istri sekaligus ibu yang menjadi korban perselingkuhan sang suami.

Selain mengirim karangan bunga berukuran besar, wanita berhijab itu juga melampirkan foto suaminya saat tengah makan bersama wanita yang ia sebut sebagai perebut laki orang itu. Diketahui, suami Ancha bernama Gilang Dony diduga merupakan pegawai Pertamina. Posisinya di perusahaan milik negara itu bertugas me-manage aset operasi Pertamina di Daerah Operasi Pemasaran Maluku dan Papua.

Sedangkan wanita selingkuhan Gilang bernama Gusti Renny Nanda Wijaya yang sudah menjalin hubungan gelap dengannya sejak 2021. Ancha dan Gilang sendiri sudah dikaruniai dua orang anak.

Atas postingan tersebut, muncul beragam komentar dari warganet yang mendesak BUMN tempat kerja pelaku untuk memberikan sanksi tegas dengan pemecatan terhadap Gilang.

[red]

The post Viral Istri Sah Layangkan Karangan Bunga ke Pelakor, Suami Diduga Pejabat Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M. Abdul Ghani, Integrasi antara on farm dan off farm memberikan beberapa keunggulan. Seperti standarisasi yang lebih baik dalam pengelolaan on farm baik secara teknis maupun non-teknis.

“Efisiensi biaya on farm yang lebih tinggi dengan skala pengerjaan yang tepat, peningkatan efisiensi rantai pasok dengan penjadwalan tebang, muat, angkut (TMA) yang diselaraskan, serta pemanfaatan nilai tambah produk samping secara menyeluruh,” kata Ghani dalam rilisnya, (09/08).

Riza Mutiara pendiri pabrik oleochemical pertama di Indonesia mengatakan bahwa program tersebut hanya sampai pada produk gula konsumsi yang dijual di warung-warung. “Hanya sampai di gula kosumsi yang di jual di warung-warung dan kebutuhan rumah tangga,” katanya kepada Indonesiawatch.id, (10/08).

Artinya, kata Riza, Holding PTPN III belum memiliki program untuk meningkatkan gula kosumsi menjadi ICUMSA 45. “Atau gula rafinasi untuk kebutuhan industri, sangat disayangkan” katanya.

Karena itu, ujar Riza, ini sama saja kita tetap membiarkan impor gula yang menyentuh 6 juta ton per tahun. “Tetap membiarkan import gula 6 juta ton per tahun dengan ICUMSA 300/raw brown sugar untuk diolah di kilang-kilang rafininasi milik swasta menjadi ICUMSA 45,” katanya.

Riza justru mempertanyakan, mengapa Palm Co dan Sugar Co sejauh ini tidak langsung membuat gula rafinasi. “Kenapa PALM CO dan SUGAR CO tidak langsung juga buat gula rafinasi padahal tinggal tambah peralatan. Sangat sederhana, aneh ini” katanya.

Untuk mendapatkan gula yang lebih berkualitas, Dia menyarankan agar tidak menggiling tebu di musim hujan selama 3 bulan. Stop giling hanya di musim hujan 3 bulan karena tebu banyak kandungan air,” pungkasnya.

Menurutnya, hari giling tebu di kilang-kilang seharusnya 270 hari. “Libur 3 bulan dalam musim hujan. Rendemen bisa meningkat menjadi 10-12%,” kata Riza.

Karena itu, sambung Riza, perlu manajemen on farm dan off farm agar hari giling meningkat. “Rendemen meningkat, produksi tebu meningkat. Bisa meningkat menjadi ICUMSA 45/rafinasi untuk industri, supaya ada program swasembada gula,” ujarnya.
[red]

The post Praktisi: Sayangkan Belum ada Program Holding PTPN 3 Untuk Mengurangi Impor Gula appeared first on INDONESIAWATCH.

Persoalannya, lelang dan konstruksi proyek pipa Cisem 1, diduga bermasalah. PT PP (Persero) Tbk, sebagai pemenang proyek, buka suara atas munculnya dugaan tersebut.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT PP Joko Raharjo, pengerjaan proyek pipa gas sepanjang 60 km itu telah rampung semua. Pihak PT PP juga sudah melakukan serah terima dengan pihak Kementerian ESDM.

“Sehubungan dengan pekerjaan Proyek Cisem 1, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan proyek tersebut telah selesai kami kerjakan, lebih cepat 1 bulan dari schedule awal dan telah dilakukan serah terima pertama kepada Kementerian ESDM selaku pemberi kerja,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (02/08).

Menurutnya saat ini, proyek tersebut sedang dalam masa pemeliharaan sampai 23 Agustus 2024. Joko juga mengklaim, pipa Cisem tahap 1, sudah memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

Joko mengatakan bahwa pihak PT PP sudah melakukan semua tahapan dalam pengerjaan konstruksi proyek pipa gas bumi Cisem 1 sesuai prosedur.

“Terkait dengan semua proses dari mulai proses perolehan proyek sampai dengan serah terima, kami telah mematuhi ketentuan yang berlaku dan selalu menjunjung tata kelola yang baik,” katanya.

The post PT PP Buka Suara tentang KPK Pantau Proyek Pipa Gas Cisem 1 appeared first on INDONESIAWATCH.

CERI menilai proses tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 cacat dan janggal. Yang lebih memprihatinkan, proyek pipa sepanjang 240 Km itu menggunakan APBN dengan nilai sekitar Rp3 triliun.

Sekretaris Eksekutif CERI, Hengki Seprihadi, mengatakan bahwa proyek Cisem 2, dibiayai sepenuhnya oleh APBN alias uang negara. Karena itu Dia meminta agar KPPU melakukan investigasi lebih mendalam atas kejanggalan-kejanggalan yang sarat dengan indikasi adanya dugaan pengaturan tender dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Hengki, ada beberapa kejanggalan dalam penetapan pemenang proyek, KSO PT Timas Supelindo dan PT Pratiwi Putri Sulung di proyek Cisem 2. Antara lain tidak ditayangkannya pengumuman tender Cisem Tahap 2 ini di Eproc Kementerian ESDM.

Padahal, lelang proyek Cisem Tahap 1 ditayangkan lengkap di Eproc Kementerian ESDM. “Ini ada apa sebenarnya? Kenapa tidak ditayangkan di Eproc ESDM? Sedangkan tender pemilihan konsultan MK Cisem Tahap 2 ini saja ditayangkan di Eproc ESDM, kan aneh menimbulkan tanda tanya,” ungkap Hengki.

Tak kalah anehnya, lanjut Hengki, KSO PT PP (Persero) Tbk – PT Nindya Karya tidak lolos evaluasi teknis dengan uraian Nilai Teknis: 72,80. Angka ini dianggap tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0.

Anehnya lagi, pada tender Proyek Cisem Tahap 1 pada tahun 2021 lalu, skor teknis PT PP Persero Tbk sangat tinggi. Dan ketika itu, PT Timas Suplindo juga ikut dan kalah di lelang proyek Cisem 1.

“Ini sungguh hal yang aneh. Belakangan kami mendapat informasi bahwa KSO PT PP dengan PT NK telah berupaya keras upload dokumen rancang bangun pada 14 Juni 2024 selalu gagal karena ada masalah di sistem Eproc Kementerian ESDM atau LPSE? Infonya protes telah disampaikan pada Panitia Tender ESDM tapi katanya dicuekin saja,” ungkap Hengki.

Hengki juga mendapatkan bukti bahwa KSO PT PGN Solution (Pegasol) – PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) – PT Elnusa Tbk, yang juga peserta tender Cisem Tahap 2, ternyata tidak bisa memasukan penawaran. Akibatnya KSO tersebut dianggap terlambat menyiapkan Bid Bond.

KSO PT PGN Solution (Pegasol) – PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) – PT Elnusa Tbk pun akhirnya tidak lolos evaluasi administrasi tender Cisem Tahap 2. “Begitu juga dengan KSO PT Rebana Bangun Kencana dengan PT Brantas Abipraya tidak lulus di tahap seleksi dokumen administrasi yang kami belum mendapatkan informasi detail apa penyebabnya,” lanjut Hengki.

Tahapan prakualifikasi dimulai pada 13 Mei 2024. Awalnya tender diikuti oleh lima KSO. Lalu dari hasil seleksi, hanya empat KSO yang lulus dan satu gugur. Kemudian keempat KSO itulah yang mengikuti tahapan tender dengan mulai upload dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen harga pada 14 Juni 2024.

Hengki berharap agar KPPU dapat melakukan audit forensik terhadap sistem Eproc Kementerian ESDM. “Siapa tau bisa mengungkap kasus tender lainnya,” kata Hengki dalam keterangan resminya.

Ia juga mendesak Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memeriksa proyek Cisem Tahap 2. “Pasalnya proyek ini adalah proyek strategis nasional,” ungkap Hengki.
[red]

The post Dinilai Banyak Kejanggalan, Proyek APBN Rp3 Triliun ini Dilaporkan ke KPPU appeared first on INDONESIAWATCH.

Memang beberapa perusahaan subkontraktor proyek RDMP Kilang Balikpapan belum membayar karyawannya hingga lebih tiga bulan. Ada juga subkontraktor yang sampai harus berurusan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, karena dilaporkan karyawannya.

Perusahaan subkontraktor tak mampu melunasinya, karena belum mendapatkan pembayaran dari Konsorsium proyek RDMP Kilang Balongan. Bahkan, pihak subkontraktor mendapat pemberitahuan lewat pesan whatsapp dari pihak konsorsium.

Isi pesannya membuat prihatin. “Karena masalah kesepakatan change order dengan PT KPI, klaim dari subkontraktor belum bisa ditinjau dan diputuskan. JO (Joint Operation) tidak punya uang,” isi pesan whatsapp dari JO ke beberapa subkontraktor.

Adapun konsorsium pemenang tender EPC RDMP Balikpapan adalah SK Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri, dan PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk. Mereka terpilih pada 2018 lalu.

Namun belakangan SK Engineering & Contruction Co Ltd mengundurkan diri setelah konsorsium tersebut ditetapkan sebagai pemenang. Diduga kemundurannya disebabkan karena persoalan pembiayaan yang tadinya berasal dari bank Korea. Lalu masuk PT ETI ke proyek tersebut.

Proyek RDMP Kilang Balikpapan Banyak yang Berubah-ubah
Bukan saja konsorsiumnya, tetapi juga target selesainya. Beberapa kali telah terjadi perubahan target penyelesaian RDMP Balikpapan. Awalnya, RDMP Balikpapan direncanakan kelar pada 2021. Lalu dimundurkan menjadi tahun 2023. Terakhir, menurut pihak Pertamina, akan selesai tahun 2025 alias molor lagi.

Mundurnya target perampungan proyek, berimbas pada anggaran. Di awal, pihak konsorsium memenangkan proyek RDMP dengan nilai USD 4 miliar. Tiba-tiba anggaran proyek RDMP membengkak. Saat ini, proyek tersebut sudah menghabiskan USD7,4 miliar.

Angka tersebut lebih besar USD 3,4 miliar. Nah, sebelum kebakaran 25 Mei kemarin, pihak PT KPI masih membutuhkan sekitar USD1,3 miliar lagi untuk penyelesaian proyek kilang RDMP Balikpapan.

Jika setelah kebakaran tentu biaya proyek akan membengkak lagi. Menurut sumber Indonesiawatch.id yang memahami proyek RDMP Balikpapan, kerusakan fasilitas akibat kebakaran tidak bisa dicover asuransi karena proyeknya belum dibukukan. “Jika hal ini benar terjadi maka Pertamina bisa cilaka dua belas, sehingga harus ada yang bertanggungjawab,” ujar sumber tersebut.

Agar pihak konsorsium mau memperbaiki kerusakan dan melannjutkan pekerjaan proyek, mereka butuh mengajukan change order (CO). CO merupakan permintaan perubahan seperti biaya dan durasi pengerjaan proyek, karena adanya pekerjaan tambahan di luar rencana.

The post Biaya Proyek RDMP Balikpapan Terus Membengkak, Change Order Konsorsium masih Nyangkut appeared first on INDONESIAWATCH.