Imelda dilasir dari laman Umsida pada Jumat, (27/12), menyampaikan, sejumlah kejahatan tersebut di antaranya terorisme, politik, dan pencucian uang (money laundering.

Baca juga:

Ini Motif Komplotan Pabrik UIN Alauddin Cetak Uang Palsu

Selanjutnya, pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang, dan lainnya. Kejahatan tersebut baik dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antarnegara.

‎Adanya pabrik uang palsu di Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar di Gowa itu tentunya merugikan negara, terutama pada sektor ekonomi.

Akademisi yang juga direktur keuangan ‎Umsida yang karib disapa Dr. Imel itu lebih lanjut menyampaikan, beredarnya uang palsu dapat meningkatkan risiko terjadinya inflasi.

Menurut dia, banyaknya uang yang beredar di masyarakat, khususya uang palsu menjadikan masyarakat dapat membeli banyak barang sebelum uang palsu itu ditarik dan dimusnahkan.

“Masyarakat dapat dengan mudah membeli lebih banyak barang dengan adanya jumlah uang palsu yang semakin melimpah,” ujarnya.

Kemudian, peredaran ‎uang palsu juga bisa menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan bisnis. Mereka yang tidak hati-hati akan menerima uang palsu yang dibayarkan pihak yang menyebarkannya.

‎Dijadikannya perpustakaan atau kampus sebagai lokasi pabrik pembuatan uang palsu tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat pada kampus maupun perpustakaan.

‎“Perpustakaan yang mempunyai fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, publikasi, dan lainnya, menjadi sorotan berbagai pihak karena kasus tersebut,” katanya.

Ciri-Ciri Uang Palsu

Lebih lanjut Dr Imel menyampaikan, sangat sulit untuk membuat uang palsu yang mirip atau persis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

“Sebenarnya sulit untuk membuat uang palsu yang persis bank. Terlepas dari secanggih apapun alat dan teknologi pembuatannya,” kata dia.

Imel menjelaskan, hal itu ‎karena bahan pembuatan uang asli, seperti kertas khusus, tinta, dan benang identifikasi tidak dijual bebas dan sangat sulit ditiru.

“Jika kedua uang kertas yang asli dan palsu dibandingkan langsung, apalagi menggunakan kaca pembesar atau orang yang ahli dan terbiasa memegang uang seperti teller bank, pasti ketahuan,” katanya.

Imel menjelaskan ciri-ciri uang palsu. Pertama, yakni unsur pengaman yang dapat diidentifikasi oleh alat indra manusia dengan cara dilihat, diraba dan diterawang (3D).

Kedua, mengidentifikasi uang palsu bisa dilakukan menggunakan alat bantu sinar UV atau kaca pembesar. Uang Asli akan memendar dalam beberapa warna dan menampilkan motif atau ornamen tertentu.

Dalam kasus uang palsu hasil pabrikan di Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar di Gowa, Sulsel, Pores Gowa telah menetapkan 17 orang tersangka dan 3 orang yang masih yang masih dalam pencarian (DPO).

Para tersangka itu memiliki latar belakang berbeda-beda, mulai dari dosen hingga pegawai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) alias bank milik pemerintah.

Polres Gowa menyangka para tersangka sesuai perannya masing-masing, yakni melanggar‎ Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Pasal 37 Ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sangkaan tersebut ancaman pidananya paling lama 10 tahun hingga seumur hidup dan ‎denda Rp10 sampai dengan atau maksimal Rp100 miliar.

Polres Gowa j‎uga tidak menutup kemungkinan akan menjerat para pelaku, khususnya pelaku utama dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang karena sudah ada transaksi penukaran uang palsu dengan uang asli.

Sedangkan uang palsu yang telah beredar di masyarakat maupun yang masih ‎di tangan para pelaku, Polres Gowa mengklaim sudah menyitanya sehingga masyarakat tidak perlu resah.
‎[red]

The post Pabrik Uang Palsu UIN Alauddin, Umsida‎:‎ Bisa Picu Terorisme hingga Inflasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Yuk, #BeriMakna dengan ketahui info lengkapnya, 3 HARI LAGI!

Saksikan:
📢Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia November 2024
🗓️Rabu, 20 November 2024
⏰14.00 WIB

di Media sosial Bank Indonesia
YouTubehttps://t.co/vAk8SEbdnL
Instagramhttps://t.co/Fosu6wqpfp

— Bank Indonesia (@bank_indonesia) November 17, 2024

Di Oktober kemarin, BI menahan suku bunga acuan pada level 6%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. “Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers usai RDG, 16 Oktober lalu.

Baca juga:
Wah! Jelang Pemerintahan Baru, BI Pangkas Suku Bunga Acuan

Meski demikian, saat ini selain faktor internal, BI juga akan mempertimbangkan faktor eksternal dalam penentuan suku bunga acuan. Salah satunya adalah terpilih kembalinya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat.

Menariknya, sehari setelah Trump menang berdasarkan hitung cepat, Bank Sentralnya Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve (The Fed) langsung menurunkan suku bunga acuannya. Kesepakatan itu disampaikan setelah pimpinan The Fed melakukan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir pada Kamis (7/11) waktu setempat.

The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga federal fund rate (FFR) pada level 4,50%-4,75%. “Komite memutuskan untuk menurunkan kisaran target suku bunga sebesar seperempat poin menjadi 4,5% hingga 4,75%,” kata Ketua The Fed, Jerome Powell.

Terpilihnya Trump dan penurunan suku bunga the Fed akan menjadi pertimbangan bagi dewan gubernur BI untuk menetapkan suku bunga acuan BI.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto seperti dikutip dari bisnis.com, mengatakan bahwa BI mempunyai cukup ruang untuk menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, inflasi nasional masih terjaga rendah. Di samping itu, The Fed juga sudah menurunkan suku bunga acuannya terlebih dahulu.

The post Dewan Gubernur Bank Indonesia Mau Rapat, BI Rate Stagnan atau Turun? appeared first on INDONESIAWATCH.

“Belum ada tanda membaik. Karena PMI (Purchasing Managers’ Index) manufaktur yang masih di bawah level ekspansi 50, menunjukkan permintaan industri domestik masih lesu,” ujarnya kepada indonesiawatch.id, (01/11).

Baca juga:
Lampu Kuning Manufaktur Indonesia

Menurut Bhima, pendorong inflasi bulan Oktober 2024, karena bersumber dari komoditas perhiasan emas. “Dan harga emas ditentukan pasar internasional bukan semata cerminan ada perbaikan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Bhima mengatakan, pembalikan kondisi tren deflasi ke inflasi saat ini tidak bisa dijadikan indikator membaiknya permintaan. “Masih terlalu dini mengambil kesimpulan perubahan dari deflasi ke inflasi merupakan pertanda sisi permintaan membaik,” katanya.

Menurutnya, inflasi umum secara tahunan pada Oktober 2024 juga terpantau rendah hanya 1,71%. Angka terakhir tersebut lebih rendah dibandingkan pada September yaitu sebesar 1,84%.

“Sisi permintaan masih memerlukan bantuan stimulus pemerintah khususnya melalui penetapan upah minimum yang kenaikannya lebih tinggi pada 2025 mendatang. Dalam jangka pendek perluasan bansos ke kelas menengah rentan bisa dijalankan,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024 telah berakhir. Pada Oktober 2024, terjadi inflasi sebesar 0,08% month to month (mtm).

Hal ini, menurut BPS, karena terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 di Oktober 2024.

Baca juga:
Deflasi 4 Bulan Beruntun, INDEF: Daya Beli Masyarakat Turun Signifikan

Seperti diketahui, sejak Mei – September 2024, ekonomi nasional mengalam tren deflasi. Tercatat, pada Mei terjadi deflasi sebesar 0,03%, pada Juni sebesar 0,08%, pada Juli deflasi sebesar 0,18%, pada Agustus deflasi sebesar 0,03% dan September deflasi naik menjadi 0,12%.

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat konferensi pers di Jakarta, (01/11).

[red]

The post BPS Sebut Tren Deflasi Berakhir, Ekonom: Daya Beli Masyarakat Belum Membaik appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Media di Indonesia tengah ramai memberitakan mengenai deflasi yang melanda Indonesia dan bahaya yang ditimbulkannya. Tentu timbul pertanyaan, apa betul Indonesia tengah mengalami deflasi? Sejauh mana bahaya yang ditimbulkan?

Sesungguhnya bila kita melihat perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini, yang terjadi bukanlah deflasi dalam pengertian sesungguhnya, namun perlambatan inflasi, di mana harga-harga naik lebih lambat atau bahkan turun di sejumlah komoditas akibat kelebihan pasokan atau menurunnya permintaan. Perlu kita ingat, deflasi adalah turunnya harga-harga barang dan jasa secara umum. Jika dilihat dari tahun ke tahun, harga-harga masih cenderung naik (meski dengan laju yang lebih lambat).

Yang perlu digarisbawahi: jika berbicara tentang sejumlah barang yang harganya turun (seperti bahan pangan), boleh jadi itu bukan deflasi, melainkan koreksi pasar karena kelebihan produksi atau menurunnya permintaan; ini disebut sebagai pergerakan harga relatif. Deflasi mengacu pada penurunan harga yang lebih luas di seluruh ekonomi, yang secara teori malah meningkatkan daya beli dengan membuat barang-barang lebih terjangkau; deflasi juga bisa terjadi akibat produktivitas yang meningkat, di mana output tumbuh lebih cepat daripada jumlah uang beredar — kebalikan dari apa yang terjadi saat lockdown selama pandemi.

Lantas, jika demikian apakah hal ini mengindikasikan ekonomi kita baik-baik saja? Tunggu dulu, stagnasi upah dan penurunan lapangan kerja yang dirasakan sebagian besar masyarakat merupakan pertanda masalah yang lebih serius.

Dalam kasus Indonesia, di mana inflasi terus membayangi dari tahun ke tahun, penurunan daya beli kelas menengah tidak bisa serta-merta dijelaskan hanya oleh penurunan harga yang terisolasi (sebagaimana yang ramai diberitakan sebagai deflasi). Inflasi —meski dengan laju yang melambat— secara terus menerus menggerus pendapatan riil masyarakat. Seiring waktu, karena upah tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup, masyarakat menghadapi penurunan kondisi finansial dan daya beli.

Inilah alasan paling masuk akal mengapa konsumen kelas menengah semakin kepepet. Jadi, masalahnya bukan deflasi, melainkan penyesuaian (dan dalam banyak hal penurunan) gaya hidup dan konsumsi rumah tangga akibat inflasi.

Karenanya, sebelum buru-buru mendesak pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat, kita harus sangat berhati-hati: Mendorong konsumsi tanpa mengatasi masalah utama —seperti tekanan inflasi dan distorsi pasar— bisa memperburuk situasi dengan menggerus tabungan masyarakat.

Hal ini karenanya sejatinya inflasi mengurangi daya beli, membuat harga barang semakin mahal, sehingga masyarakat mau tidak mau harus menggunakan tabungan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setelah kebijakan fiskal jor-joran selama era pandemi, deflasi harga pasar sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan perlu didorong sebagai bentuk koreksi alami.

*Penulis adalah Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Pengamat: Bukan Deflasi Yang Harus Kita Waspadai, Melainkan Inflasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Alfian Banjaransari

Country Manager Center for Market Education Indonesia

Indonesia Menghadapi Tantangan Ekonomi Jangka Panjang yang Serius

Sejumlah tantangan ekonomi dihadapi Indonesia sepanjang 2024 mulai dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, sulitnya lapangan kerja, dan sempitnya kemudahan berusaha. Selain itu, tingkat produktivitas Indonesia masih perlu diperbaiki terutama di tiga sumber produksi, yakni kapital, tenaga kerja, dan total factory productivity. Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan upaya cerdas dari pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi dan menstimulus investasi. Guna mengupas lebih lanjut terkait tantangan ekonomi Indonesia menjelang transisi pemerintahan baru, Redaksi Indonesiawatch.id mewawancarai Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID), Alfian Banjaransari. Berikut petikan wawancara dengan lelaki alumnus Manajemen Inovasi di University of Manchester, Inggris ini:

Menurut Anda, apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi?

Di atas kertas Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi, tahun ini saja ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5%. Meski demikian, ada sejumlah pertanda bahwa ekonomi kita menghadapi tantangan jangka panjang yang serius. Agar kita memiliki gambaran yang jelas ada baiknya kita mundur dulu sejenak.

Selama periode booming komoditas sumber daya alam (SDA) di dekade pertama tahun 2000-an, Indonesia tumbuh dengan pesat. Sayangnya, kita terlena dan mengabaikan pentingnya diversifikasi ekonomi, terutama pengembangan sektor industri manufaktur. Ketika negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand memperkuat basis industrinya, Indonesia malah mengalami “premature deindustrialization” di mana kontribusi sektor manufaktur kita merosot sebelum sempat berkembang dengan optimal.

Dari data, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang semula berada di kisaran 28% pada awal 2000-an, kini hanya menjadi 19% pada 2020. Hal ini dibarengi dengan kurangnya investasi di sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Betapa tidak, hanya sekitar 10% tenaga kerja kita yang memiliki pendidikan tinggi pada 2019, jauh di bawah standar negara tetangga seperti Malaysia yang hampir 30%.

Akibatnya, saat harga komoditas mulai turun pada pertengahan 2010-an, ekonomi kita terseok-seok. Tingkat pengangguran naik (terlebih selama pandemi Covid-19), sementara kesempatan kerja di sektor manufaktur semakin sedikit. Banyak tenaga kerja kita terpaksa beralih ke sektor informal atau jasa dengan upah rendah, yang akhirnya menekan daya beli masyarakat. Kalau tidak salah, 45% penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan miskin.

Masalah ini semakin jelas terlihat dengan pertumbuhan upah yang stagnan, rata-rata hanya tumbuh 1,5% per tahun antara 2015 dan 2020, sangat tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup yang tergerus inflasi. Pada akhirnya, deindustrialisasi dini ini mengakibatkan kesulitan lapangan kerja yang akhirnya menekan kelas menengah.

Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, apakah salah jika Indonesia bergantung ke ekspor komoditas?

Tidak salah jika Indonesia memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang kita miliki—itu adalah salah satu anugerah Tuhan. Namun, terlalu bergantung pada ekspor komoditas tanpa diversifikasi akan menjadi bumerang, dan inilah yang kita alami saat ini. Sebagai negara yang kaya SDA, kita memang diuntungkan selama harga komoditas tinggi. Saat itu, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat berkat lonjakan ekspor sawit dan minerba (mineral dan batu bara). Namun, ekonomi berbasis komoditas ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Ketika harga komoditas turun, ekonomi kita pun ikut tertekan. Permintaan global terhadap komoditas bisa berubah drastis akibat berbagai faktor, seperti inovasi teknologi, perubahan kebijakan lingkungan, atau bahkan ketidakpastian geopolitik. Ketergantungan semacam ini membuat ekonomi kita kurang stabil dan sulit untuk berkembang secara berkelanjutan.

Bagaimana dampaknya terhadap makro ekonomi?

Salah satu dampak langsung dari ketergantungan pada komoditas adalah pada nilai tukar rupiah kita, yang merupakan mata uang yang sangat bergantung pada komoditas (commodities currency). Fluktuasi dalam neraca perdagangan—yaitu selisih antara ekspor dan impor—akan sangat memengaruhi kinerja rupiah. Ketika harga komoditas turun, pendapatan dari ekspor berkurang, yang dapat mengakibatkan defisit neraca perdagangan yang menyebabkan permintaan untuk rupiah menurun sehingga rupiahpun terdepresiasi. Saat ini, kita melihat rupiah melemah hingga mencapai kisaran Rp15.000 hingga 16.000 per USD (dibandingkan dengan akhir era kepemimpinan presiden SBY dimana rupiah berada di kisaran Rp9.000 per USD), yang mencerminkan kerentanan terhadap fluktuasi global.

Masalah lainnya adalah SDA seperti minyak, gas, dan kelapa sawit, cenderung menghasilkan pekerjaan bernilai tambah rendah. Sektor ini tidak menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar atau menciptakan inovasi yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara yang telah berhasil “naik kelas” seperti Korea Selatan dan Taiwan, fokus pada industri bernilai tinggi seperti teknologi, manufaktur, dan jasa. Mereka tidak lagi bergantung pada sumber daya alam tetapi beralih menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis inovasi dan keterampilan.

Memang, terlalu bergantung pada SDA juga menyebabkan kita melupakan investasi di sektor-sektor strategis lainnya, seperti manufaktur dan pendidikan. Tanpa pengembangan sektor industri yang kuat dan investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita tidak memiliki fondasi yang kokoh saat siklus harga komoditas menurun.

Lantas sebaiknya bagaimana peran pemerintah? Apakah Indonesia butuh keterlibatan pemerintah yang lebih aktif?

Dalam konteks tantangan ekonomi Indonesia saat ini, penting bagi kita untuk melihat peran dan kedudukan pemerintah. Di satu sisi, kita sebagai rakyat dan pelaku ekonomi memiliki kemampuan unik untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi kebijakan ramah pasar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Misalnya, berdasarkan data Bank Dunia, selama periode 2000 hingga 2019, negara-negara yang menerapkan reformasi ekonomi berbasis pasar, seperti Vietnam, mencatat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata di atas 6%.

Namun, pasar juga memiliki keterbatasan, dan di sinilah peran pemerintah selaku regulator. Pemerintah perlu fokus pada menciptakan aturan main yang memungkinkan pasar berfungsi dengan baik, termasuk menjaga persaingan sehat, memastikan transparansi dan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak kepemilikan.

Bagaimana tantangan Indonesia dalam hal daya saing?

Kalau kita boleh jujur, Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam hal daya saing. Menurut Laporan Daya Saing Global 2019 oleh World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 51 dari 141 negara, jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Kelemahan dalam infrastruktur, sistem pendidikan, dan iklim investasi menunjukkan bahwa pasar memerlukan dukungan yang tepat dari pemerintah untuk berkembang secara optimal. Pemerintah juga harus menjaga agar semua pelaku pasar memiliki kesempatan yang sama. Dengan menciptakan level playing field, seperti memangkas birokrasi yang menghambat usaha kecil, pemerintah dapat membiarkan inovasi dan persaingan berkembang. Alih-alih, intervensi yang tidak perlu dapat menciptakan distorsi pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap bijak dan berfokus pada perannya sebagai regulator yang mendorong inovasi dan pertumbuhan.

[red]

The post Indonesia Menghadapi Tantangan Ekonomi Jangka Panjang yang Serius appeared first on INDONESIAWATCH.