Jakarta, Indonesiawatch.id – Upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, ibarat mengejar maling di kampung maling. Membuat aparat penegak hukum, dituntut bekerja ekstra, karena tidak hanya mengejar sang maling, tetapi harus berhadapan dengan praktik obstruction of justice.

Banyak kalangan terlibat mempengaruhi opini hukum untuk melepaskan sang maling dari jeratan hukum. Kasus mega korupsi Pertamina yang melibatkan Muhammad Kerry Adrianto, putra sang God Father Gassoline, adalah episode teranyar dari sinetron pemberantasan korupsi, dengan judul “Selamatkan Kerry”.

Menjelang sidang pembacaan tuntutan hukum terhadap Kerry Adrianto, telah terjadi secara masif framing yang dipandang sebagai strategi menghalang-halangi jalannya proses hukum. Berkembang narasi keterlibatan Kerry melalui perusahaannya, seperti PT Orbit Terminal Merak (OTM), adalah hubungan bisnis antar perusahaan (Business to Business) yang sah.

Mereka berargumen bahwa kerja sama tersebut terbatas pada penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM). Menyerang aspek teknis dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diklaim dakwaan bersifat kabur (obscuur libel) karena adanya perbedaan tempus delicti (waktu kejadian) antara surat penetapan tersangka dengan surat dakwaan.

Bahkan Rhenald kasali dalam kapasitas sebagai saksi ahli menyatakan, kekhawatirannya bahwa kasus ini akan membuat pengusaha muda takut berbisnis atau bekerja sama dengan BUMN karena adanya risiko pidana pada keputusan bisnis yang wajar.

Persidangan kasus Kerry Adrianto, patut dicurigai dan membutuhkan pengawasan publik, agar koruptor tidak seenaknya bisa gunakan uang haram, untuk membangun opini menyesatkan. Amat kasat mata, ada upaya untuk mengaburkan fakta persidangan yang dapat dijadikan bukti untuk mematahkan argument, bahwa kerja sama tersebut terbatas pada penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM).

Mengamati proses sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Kerry, sesungguhnya mengungkap sepak terjang mafia migas di pertamina.

Merujuk pada pengakuan di persidangan Karen Agustiawan mantan dirut Pertamina, dalam sidang kasus korupsi Kerry, menjadi kunci untuk membuka kotak pandora. “Kebusukan bisnis Kerry” yang mengeksploitasi relasi kekuasaan untuk menekan Pertamina.

Karen memberikan kesaksian bahwa, saat menghadiri resepsi pernikahan seorang pejabat di Hotel Darmawangsa, telah didatangi Kerry untuk memperkenalkan diri sebagai anak Riza Chalid. Masih di acara resepsi pernikahan tersebut, karen dihampiri oleh dua orang pejabat negara dan duduk dalam satu meja.

Kedua pejabat negara tersebut meminta Karen memfasilitasi dan membantu bisnis Riza Chalid dan anaknya, khususnya untuk terminal bahan bakar minyak PT Orbit Terminal Merak.

Pertemuan Karen dengan Kerry, kemudian disusul dengan 2 orang pejabat negara belakangan diketahui bernama Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Radjasa. Patut diduga ini bagian dari skenario Kerry untuk menekan Karen.

Modus intimidasi halus dengan menggunakan pejabat negara, untuk dapat menguasai bisnis tertentu, adalah salah satu praktik organisasi mafia. Dihadapkan pada fakta di atas, sangat naif jika seorang profesor Kasali dalam kapasitas sebagai saksi ahli, memberikan keterangan tendensius “ menimbulkan kecemasan pengusaha muda takut berbisnis atau bekerja sama dengan BUMN karena adanya risiko pidana pada keputusan bisnis yang wajar”.

Apakah mengeksploitasi relasi kekuasaan yang dilakukan Kerry, untuk mendapat fasilitas bisnis di pertamina, dapat dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang wajar. Bercermin dari kasus korupsi Kerry, tidak saja terkait soal kerugian negara, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah terkikisnya etika moral dan hukum, untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Kita harus berani jujur untuk memandang kasus Kerry, sebagai pelajaran berharga bagi pengusaha muda, agar menjauhkan cara-cara tidak elok dalam berbisnis, karena kesuksesan yang bermartabat, hanya dapat diraih oleh kerja keras, bukan dengan mendompleng sukses orang tua.

Kuatnya indikasi terjadinya peradilan sesat dalam kasus korupsi Kerry, perlu keterlibatan publik untuk melakukan pengawasan, sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Waspada Manipulasi Opini Publik Demi Operasi Penyelamatan Kerry Riza Chalid appeared first on INDONESIAWATCH.

Prajurit Gedung Bundar, telah berhasil menetapkan kembali sembilan tersangka pada ‘kloter’ ketiga terhadap korupsi tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk BBM periode 2018 sampai dengan 2023 oleh Subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Sebelumnya, pada ‘kloter’ 1 pada 25 Februari 2025, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka. Pada ‘kloter’ kedua pada 26 Februari 2025, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dengan perkiraan kerugian negara awalnya Rp 193,7 triliun sekarang menjadi Rp 285 triliun.

Jadi, hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan total 18 tersangka yang terdiri dari pejabat Pertamina dan mitra swastanya. Demikian diutarakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Jumat (11/7/2025) di Jakarta.

“Terkhusus kami mengapresiasi Kejagung telah menetapkan ‘The Gasoline Godfather’ Mister Moch Reza Chalid (MRC) sebagai tersangka untuk dugaan korupsi kontrak terminal BBM PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina Patra Niaga yang menurut perhitungan BPK RI telah merugikan negara sebesar Rp 2,9 triliun,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, CERI tak mempersoalkan dimana keberadaan MRC sekarang, apakah di Singapura atau Kuala Lumpur atau London atau dimanapun dia berada, termasuk di kutub utara maupun selatan.

“Sebab kami percaya negara pasti bisa menghadirkan MRC di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yusri.

Namun, kata Yusri, CERI perlu mendapatkan penjelasan dari Kejagung atas beredarnya informasi bahwa pada hari Kamis 10 Juli 2025 beredar informasi bahwa petugas Pidsus Kejagung sempat menjemput mantan Dirut Pertamina NW dari Rumah Sakit Medistra untuk dibawa ke Kejagung.

“Namun katanya atas usulan Dirdik ke Jaksa Agung untuk mencabut status tersangka yang sempat dilekatkan terhadap NW, untuk hal ini perlu penjelasan apakah benar informasi yang beredar ini?,” tanya Yusri.

Menurut Yusri, penjelasan atas kesimpangsiuran informasi di atas perlu diluruskan agar publik paham apa sebenarnya yang terjadi dan mencegah beredarnya informasi liar yang bisa mengotori niat baik menuntaskan kasus penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak yang sangat merugikan rakyat sebagai konsumen BBM.

“Harapan kami, ke depan Kejagung berhasil menetapkan tersangka lagi pada ‘kloter-kloter’ berikutnya, termasuk peran Mister James dan kawan kawan dan adanya dugaan kartel lima perusahaan tanker di PT Pertamina International Shipping dan penjualan minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina di Sub Holding PT Pertamina Hulu Energi dan KKKS lainya atas kuasa yang diberikan oleh SKK Migas,” beber Yusri.

Mengingat korupsi tata kelola minyak ini sistemik, terstruktur dan masif serta melibatkan banyak pihak, kata Yusri, maka CERI mendesak Kejagung menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap semua pihak yang terlibat agar bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera serta rasa adil bagi masyarakat yang menjadi korban mafia BBM.

[red]

The post Apresiasi Kejagung, CERI Juga Minta Diperjelas Keterlibatan Eks Dirut Pertamina di Kasus Korupsi Pengadaan Minyak appeared first on INDONESIAWATCH.

Chalid menunjuk Fransjono Lazarus sebagai Project Expert melalui surat Nomor Prin-012/PHE00000/2025-S8 tanggal 17 Maret 2025. Padahal, menurut catatan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Fransjono pernah diperiksa di Komite Audit PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023.

Saat itu, Fransjono menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023. Dia didemosi karena diduga bermasalah pada proses lelang di PHR.

“Sementara, merujuk rekam jejak Fransjono Lazarus sewaktu menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023, banyak terjadi dugaan atur-mengatur tender atau lelang pengadaan yang berpotensi merugikan Pertamina,” ungkap Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI, (21/06).

Menurut Hengki, penugasan Fransjono Lazarus sebagai Project Expert yang dilakukan Dirut PHE, diduga merupakan upaya mengeliminir kewenangan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PHE.

“Dimana Direktur SDM dan Penunjang Bisnis yang membawahi Vice President (VP) Supply Chain Management (SCM) dan Asset Management PT PHE dan puluhan anak-anak usahanya,” katanya.

Berdasarkan Surat Perintah Dirut PHE yang diperoleh redaksi Indonesiawatch.id, ada tujuh tugas Fransjono sebagai Project Expert. Tiga di antaranya sangat krusial dan berbahaya, yaitu melakukan evaluasi atas organisasi SCM Sub Holding Upstream (SHU). Termasuk seluruh Regional SHU dan memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE.

Tugas lainnya, adalah mengevaluasi rencana implementasi organisasi manajemen strategi Supply Chain dengan sistem sentralisasi procurement dan melakukan evaluasi organisasi project di SHU, serta memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE.

Artinya Fransjono memiliki peran strategis sebagai pengawas kegiatan SCM SHU. Pengawasan mencakup kepemimpinan dalam penyusunan strategi manajemen rantai pasok, termasuk pengadaan, analisis nilai, kontraktor, pemasok, inventaris dan manajemen persediaan, serta berperan dalam memastikan ketersediaan pasokan yang efisien dan efektif untuk mendukung operasional hulu migas PHE.

“VP SCM juga berfungsi memberikan persetujuan untuk setiap lelang yang bernilai di atas Rp 500 miliar yang dilakukan oleh anak-anak usahanya, seperti tender yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PT Pertamina EP (PEP) dan lainnya,” kata Hengki.

Lebih lanjut Hengki mengutarakan, menurut Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PHE Tahun 2025 hingga 2029, belanja modal atau capital expenditure (Capex) yang akan dikelola oleh VP SCM PT PHE dan anak usahanya mencapai sebesar USD 67,4 miliar atau setara sekitar Rp 1.112 Triliun.

Hengki menilai penugasan Dirut PHE itu sangat kontroversi, karena menunjuk orang yang pernah bermasalah. Menurutnya, telah terjadi keresahan di internal PT PHE dan anak-anak usaha disebabkan ada upaya menguasai proses pengadaan senilai Rp1.112 Triliun.

“Konon kabarnya, penempatan ini diduga ada peran Mister NZ dan kawan-kawan yang katanya melibatkan oknum penegak hukum untuk mengamankan proses hukum yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung,” beber Hengki.

Menurut Hengki, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Direktur Utama PT PHE Chalid Said Salim sejak hari Kamis (19/6/2025) yang lalu. Namun, hingga Rilis Media CERI ini disiarkan, Chalid Said Salim bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun.

“Pertanyannya, apakah pimpinan di PT Pertamina (Persero) Holding dan Kementerian BUMN serta BPI Danantara mengetahui dan menyetujui kebijakan Dirut PT PHE yang kontroversial dan meresahkan ini?” Hengki mempertanyakan.

[red]

The post Dirut PHE Tunjuk Fransjono Lazarus Sebagai Project Expert, Pernah Diperiksa Komite Audit Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena berdasarkan dokumen kontrak yang sudah diamandemen sejak 22 Agustus 2014 hingga November 2017 antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dengan Direktorat Pertamina Pemasaran dan Niaga (Persero) (PPN), CERI menduga bahwa proses pengoplosan atau blending BBM masih dilakukan di Terminal BBM PT OTM hingga saat ini.

“Jika oplos dilarang dipastikan, BBM Pertalite dan lainnya akan mengalami kelangkaan di SPBU,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (9/3/2025).

Yusri juga mendapatkan Salinan, yang diduga Perjanjian Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyerahan BBM di Terminal BBM PT OTM tertanggal 22 Agustus 2014 yaitu Perjanjian Nomor : 024/FOOOOO/2014 -S0.

Di perjanjian tersebut ada nama Direktur PT Pertamina Pemasaran dan Niaga (Persero) (PPN) yang diwakili Hanung Budya dan Presiden Direktur PT Terminal Orbit Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo.

Yusri membeberkan, penandatanganan perjanjian itu tak lama setelah Mochamad Riza Chalid mengambil alih seluruh kepemilikan terminal BBM dari Oil Tanking Deuthschland dan kemudian mengubahnya menjadi PT Orbit Terminal Merak.

Aksi korporasi Riza ini, rupanya setelah Riza dapat kepastian Pertamina sepakat menggunakan semua fasilitas Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Merak.

Kemudian, Yusri juga memiliki draf yang diduga merupakan draf amandemen perjanjian itu. Dalam draf itu disebutkan:

“Berdasarkan notulen rapat negosiasi antara PPN dengan OTM pada 1 Juli 2015, dinyatakan bahwa Para Pihak sepakat melakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam perjanjian, antara lain mengenai Minimum Thruput, Jenis Produk Yang Disimpan, Tarif Thruput Fee, Losses dan mata uang pembayaran,” lanjut Yusri membeberkannya.

Lagi-lagi Yusri menemukan berkas penting, yaitu surat kesepakatan untuk pembayaran sebagian atas Thruput jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM di Terminal BBM PT OTM yang dituangkan dalam perjanjian nomor 101/F00000/2016-SO tanggal 19 Desember 2016, dilanjutkan lagi dengan kesepakatan kedua yang bernomor 031/FOOOOO/2017/2017-SO tertanggal 20 Juni 2017 yang telah disepakati oleh Para Pihak.

“Kemudian ada lagi amandemen yang ditanda tangani pada November 2017 oleh Direktur PT Pertamina Pemasaran & Niaga Muchammad Iskandar dengan Presiden Direktur PT OTM Gading Ramadhan Joedo,” ungkap Yusri.

ANehnya menurut Yusri, aroma lancing tersebut tidak tertuang di Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2018 sampai dengan Semester 1 Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), Subholding dan Instansi terkait lainnya oleh BPK RI. sebanyak

Dari LHP Pertamina Grup sebanyak 184 halaman beserta lampirannya, CERI tidak menemukan sedikit pun disinggung adanya temuan dalam pelaksanaan kontrak penggunaan TBBM PT Orbit Terminal Merak dengan Subholding Pertamina Patra Niaga.

“Padahal seingat kami, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam testimoninya telah mensinyalir adanya oknum di BPK yang diduga terlibat dalam penyimpangan dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang serta LPG setidaknya untuk periode 2018 – 2023,” beber Yusri.

Dikatakan Yusri, laporan BPK tersebut banyak mengungkap temuan fungsi Integrated Supply Chain (ISC) yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 merupakan pusat kegiatan semua pengadaan minyak mentah dan BBM serta LPG yang kemudian di disentralisasikan ke Subholding PT Pertamina Patra Niaga untuk pengadaan BBM dan LPG serta pengadaan minyak mentah ke Subholding PT Kilang Pertamina International.

Sebelumnya, CERI pada Kamis (6/3/2025) telah mengirim surat elektronik kepada Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung. Dimana CERI meminta Kejaksaan Agung menjelaskan beberapa pernyataan Jaksa Agung dan Jampidsus yang kontroversial dan membuat masyarakat kebingungan memahami penjelasan Kejagung yang membuat kasus Pertamina ini justru semakin tidak jelas.

Semisal narasi yang mengatakan pengoplosan atau blending BBM itu hanya pada periode 2018 hingga 2023 saja. Namun kemudian muncul angka kerugian hampir mencapai Rp1 kuadriliun.

Sangat tak masuk akal, kata Yusri, sebab hingga hari ini proses pengoplosan atau blending tetap berlangsung baik terhadap minyak mentah sebelum diolah masuk ke kilang, maupun terhadap produk kilang berupa BBM.

“Jadi jika ada narasi sekarang tidak ada blending atau pengoplosan menurut hemat kami itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Termasuk pernyataan kontroversi Jampidsus Febri Ardiansyah yang menyatakan Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat padahal belum banyak saksi-saksi penting diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejagung,” ungkap Yusri.

Lantaran, imbuh Yusri, konon kabarnya beredar informasi di kalangan pengusaha migas bahwa pada sekitar tahun 2022 ada pertemuan di rumah Ricardo Galael antara Ahok dengan Boy Tohir diharapkan bisa membuka kotak pandora siapa otak pelaku di belakang 9 orang tersangka saat ini.

Padahal, kata Yusri, pengoplosan atau blending BBM dan minyak mentah tidak melanggar peraturan apapun termasuk Tata Kerja Operasi (TKO) Pertamina sepanjang proses pengoplosannya dilakukan di kilang atau di fasilitas TBBM yang memiliki izin pengolahan dan hasil produksi BBMnya harus sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.

“Adapun kerugian Negara sejumlah hampir Rp 1 kuadriliun, juga tidak masuk akal karena setara sekitar 80% dari penerimaan Pertamina Holding sepanjang tahun 2024 sebesar USD 75 Miliar atau setara Rp 1.237,5 Triliun (kurs Rp 16.500),” beber Yusri.

Menurut hukum kita pun, jelas Yusri, hanya BPK dan BPKP yang boleh menghitung kerugian negara termasuk akibat tindak pidana korupsi. “Apakah angka kerugian yang hampir Rp 1 kuadriliun yang disebut Kejagung itu merupakan hasil audit BPK atau BPKP?,” tanya Yusri.

[red]

The post CERI Bongkar Dokumen-dokumen Skandal Oplos BBM Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Taktiknya dengan mengaburkan modus perampokan negara melalui markup impor minyak mentah, impor BBM dan pengapalan impor minyak mentah dan BBM.

Perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait kebenaran blending justru berpotensi mendorong migrasi konsumen Pertamax dari SPBU Pertamina ke SPBU Asing dan migrasi dari penggunaan Pertamax BBM non-subsidi ke Pertalite BBM subsidi.

Kalau migrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga akan membengkakan beban APBN untuk subsidi BBM. Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap temuan Kejaksaan Agung yang justru kontra-produktif.

Kejaksaan Agung harus fokus pada penangananan dugaan mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023, yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, sejumlah Dirut dan Komisaris Perusahaan Swasta.

Selain itu, perlu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terkait dan bersinggungan dengan mafia migas di Pertamina dan Kementerian terkait, termasuk beking mafia migas.

Saat menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina, yang ditenggarai sebagai sarang mafia migas lantaran bekingnya sangat kuat hingga langit tujuh.

Tidak mudah memang untuk mengungkap beking langit tujuh tersebut. Namun, jika mencermati periode waktu mega korupsi yang berlangsung lama antara periode 2018-2023, baru awal 2025 dapat diungkap. Bisa menjadi petunjuk awal bagi Kejaksaan Agung untuk mengejar beking tersebut.

Seolah selama 2018-2023 mega korupsi tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian beking dan beking tidak sakti lagi sejak awal 2025. Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat bekingnya, mega korupsi Pertamina pasti terulang lagi.

Fahmy Radhi
-Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada

The post Sikat Beking Mega Korupsi Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Pasalnya muncul dugaan, kerugian Pertamina mencapai Rp1 kuadriliun untuk periode 2018 – 2023 oleh Kejaksaan Agung akibat dugaan permainan impor minyak di Pertamina Group.

“Sebab, saat ini Tim Pidsus Kejagung sudah mentersangkakan 6 direksi Subholding Pertamina dan 3 direktur perusahasn swasta, ke depan diperkirankan ada beberapa anggota direksi Pertamina holding dan subholding akan menyusul menjadi tersangka,” beber Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (2/3/).

Anehnya, kata Yusri, Erick Thohir yang selama lebih empat bulan ini bungkam ketika Tim Pidsus Kejagung sejak awal Oktober 2024 sudah mulai melakukan penggeledahan.

Tim Kejagung pernah menggeledah kantor dan rumah-rumah Direksi Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina International Shipping (PIS), Kilang Pertamina International (KPI) dan Pertamina Hulu Energi (PHE).

Tiba-tiba Erick Thohir baru pada Sabtu (1/3/2025) mengatakan akan mengevaluasi dan mengganti direksi subholding yang sudah jadi tersangka, setelah sehari sebelumnya bertemu dengan Jaksa Agung sekitar jam 11.00 malam.

“Perlu diketahui, saya sudah pernah diwanwancara selama 3 jam oleh sekitar 14 penyidik Pidsus di gedung bundar pada awal Januari 2025, maaf sesuai kesepakatan bahwa saya harus menjaga kerahasiannya,” beber Yusri.

Menurut Yusri, para penyidik Pidsus Kejagung sangat profesional dan sudah memiliki alat bukti lebih dari cukup untuk mengungkapkan peristiwa pidana yang kerugiannya sangat dahsyat dan melibatkan banyak pihak.

“Karena soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk kita sendiri, maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang,” ungkap Yusri.

Jika menurut mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bahwa setelah dia menggebrak dugaan penyimpangan proses bisnis di Pertamina, sekitar 7 bulan dia memohon bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan apa yang terjadi di Pertamina. Tapi sayang entah alasan apa Presiden Jokowi mengabaikannya.

“Namun seluruh rakyat Indonesia belakangan ini menyaksikan busuknya proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina,” ungkap Yusri.

Yang paling menyedihkan, lanjut Yusri, janji kampanye Jokowi pada tahun 2014 akan membesarkan Pertamina agar bisa mengalahkan Petronas, terbukti benar bisa mengalahkan dalam hal korupsinya. Harusnya kerugian ini menjadi tanggungjawab Erick Tohir dengan Nicke Widyawati.

Mengacu pada ucapan Ahok, Yusri menilai pengangkatan anggota direksi Pertamina (Persero) hingga Subholding merupakan kewenangan Dirut Pertamina dengan keputusan Menteri BUMN. Ahok mengaku selalu diabaikan sebagai Komut Pertamina.

“Tak hanya itu, Kementerian BUMN tugas dan fungsinya membina dan mengawasi semua proses bisnis BUMN hingga mengevaluasi kinerja anggota direksi terkait key performace indikator (KPI) direksi secara kolegial sesuai tugas dan fungsi dan tanggungjawab masing-masing anggota direksi dan KPI direksi secara individual merupakan penjabaran KPI itu sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan atau direksi,” kata Yusri.

[red]

The post Baru Sebagian Kasus Pertamina Terbongkar, Presiden Disarankan Non Aktifkan Erick Tohir Sebagai Menteri BUMN appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, surat perintah penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan pada September 2024 lalu. Namun belum dirincikan konstruksi perkaranya. “(Sudah ada tersangka) ada,” katanya, (21/01).

Tesa mengatakan sprindiknya keluar pada September 2024. Adapun pada hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, dan berikut pihak yang dipanggil:

1. DDW Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT TELKOM Periode Tahun 2016-2019)
2. DPA Ast. Manager Channel Improvement PT Pertamina (Periode Tahun 2016-2019)
3.  SFT Senior Solution Architect (GM Project Business (Probis) Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka (Periode Tahun 2018)
4. FSR Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi (Direktur Keuangan dan Operasi PT Nutech Integrasi Periode Tahun 2019-2021)
5. HHF Auditor PT Pertamina (Persero)
6. HPTW Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga

Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan pihak yang dipanggil adalah pekerjanya dengan status sebagai saksi. Pemanggilan itu untuk mendukung pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK.

“Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detil untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Dirinya menyampaikan Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). Heppy menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.”Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,”sebutnya.

[red]

The post KPK Garap Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina, Sudah Ada Tersangka appeared first on INDONESIAWATCH.

KPK memeriksa Ahok dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina (Persero).

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

‎Pemeriksaan tersebut terungkap setelah Ahok menyambangi KPK, Jakarta, pada Kamis, (9/1). Ia mengaku dipanggil KPK terkait kasus LNG.

“Buat saksi untuk urusan LNG Pertamina,” ucap Ahok singkat mejawab pertanyaan sejumlah wartawan soal kedatangannya ke KPK.

Ahok mengaku bahwa pihaknya menemukan dugaan korupsi pengaaan LNG pada saat menjabat Komisaris di perusahaan pelat merah di bidang minyak dan gas (Migas) tersebut.

‎“Ya karena kan kita yang waktu itu yang temukan juga. Kami kirim surat ke menteri BUMN juga waktu itu,” ucapnya.

Sedangkan ketika ditanya pemeriksaan sebagai saksi untuk tersanga siapa, Ahok mengaku lupa. “Eng‎gak inget aku‎,” katanya kemudian masuk ke Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kasus ini, pada 2 Juli 2024 KPK menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi LNG pada PT Pertamina, yakni Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014, Yenni Andayani; dan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012-2014, Hari Karyuliarto.
[red]

The post KPK Periksa Ahok soal Korupsi LNG Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Media tersebut menuliskan bahwa petinggi Direksi Pertamina dari holding dan subholding telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus impor minyak mentah dan BBM sejak tahun 2018 hingga 2023.

Baca juga:
Direksi Pertamina Dipanggil Kejagung, Diperiksa Kasus Apa?

Redaksi Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi pihak Kejagung. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dirinya belum mendapat info terkait penetapan tersangka direksi Pertamina dan direksi Sub holding Pertamina.

“Kita belum ada info, sekiranya ada penetapan tersangka akan diumumkan,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (04/01).

Redaksi juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak Pertamina. Salah seorang pegawai Pertamina sempat merespon. Sayangnya, pernyataannya enggan dikutip terkait tentang penetapan tersangka Direksi Pertamina dan Direksi Sub Holding Pertamina.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kejagung sudah melakukan penggeledahan di kantor Pertamina dan sub holding Pertamina untuk mencari bukti-bukti tentang dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik Kejagung juga sudah menggeledah rumah beberapa direksi Pertamina dan Sub Holdingnya.

Baca juga:
Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina?

Berdasarkan informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, direksi Pertamina juga sudah mendatangi Gedung Bundar, kantor tim penyidik pidana khusus Kejagung, pada Kamis pagi 19 Desember 2024.

Praktisi Hukum dari SHP Law Firm, Syaefullah Hamid, mengatakan bahwa publik sangat menantikan kejelasan soal perkembangan kasus tersebut.

“Minyak mentah sebagai bahan BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika dugaan mark-up terbukti, rakyat akan menanggung beban kemahalan harga BBM,” tegas Syaefullah, yang juga pengamat hukum energi seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, (04/01).

Menurut Syaefullah, penggeledahan yang berulang biasanya menandakan bahwa Kejagung sudah memasuki tahap penyidikan. “Jika sudah ada penggeledahan, berarti kasus ini serius dan biasanya sudah ada tersangka,” ujarnya.

[red]

The post Dugaan Direksi Pertamina Tersangka, Kejagung: Kita Belum Ada Info, Sekiranya Ada Akan Diumumkan appeared first on INDONESIAWATCH.

“Ternyata ada juga yang sedang diselidiki oleh tim Kejagung soal penjualan gas dan minyak bagian negara dari Participating Interest (PI) blok migas yang dikelola oleh BUMD,” ungkap Yusri seperti dikutip dari tribunnews.com, (02/01).

Baca juga:
Direksi Pertamina Dipanggil Kejagung, Diperiksa Kasus Apa?

Ia juga menyoroti kasus dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan BBM oleh perusahaan pelat merah periode 2018 hingga 2023. Dia menilai pengusutan kasus tersebut oleh Kejaksaan Agung itu terkesan sangat tertutup sehingga berpotensi masuk angin.

Menurut Yusri, informasi di media tentang adanya penggeledahan beberapa kantor rumah direksi Pertamina dan subholdingnya benar adanya.

“Bersumberkan berita di media, setidaknya sejak akhir Oktober hingga pertengan Desember 2024, Tim Kejagung telah mengeledah kantor dan rumah beberapa direksi perushaan pelat merah, termasuk terakhir mengundang beberapa anggota direksi untuk klarifikasi ke gedung bundar pada 19 Desember 2024,” ujar Yusri.

Yusri mengatakan, pihaknya belum mendapat bocoran hasil penggeledahan. Namun, jika melihat aktivitas penggeledahan, semuanya dilakukan dilakukan oleh Tim Kejagung.

Menurut informasi yang diperoleh CERI, sekitar USD1,2 miliar setiap tahun kemahalan akibat proses impor sejak tahun 2018 hingga 2023. Totalnya bisa mencapai sekitar USD6 miliar atau setara Rp96 triliun (nilai tukar USD = Rp16.000). Bahkan informasinya Tim BPK sedang melakukan perhitungannya.

“Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dan tidak menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti sebaiknya proses penyelidikan ini bisa segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara,” pungkas Yusri.

[red]

The post Kejagung Diduga Selidiki Kasus Participating Interest Blok Migas yang Dikelola BUMD appeared first on INDONESIAWATCH.